PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

PERMEN Nomor 26 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 8

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Pranata Peradilan Ahli Pertama, meliputi: 1. menelaah kelengkapan dokumen fisik permohonan kasasi/grasi; 2. menelaah kelengkapan dokumen elektronik permohonan kasasi/grasi; 3. menelaah kelengkapan dokumen fisik permohonan peninjauan kembali; 4. menelaah kelengkapan dokumen elektronik permohonan peninjauan kembali; 5. menelaah kelengkapan dokumen fisik perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG dan perkara khusus tata usaha negara lainnya; 6. menelaah kelengkapan dokumen elektronik perkara pengujian peraturan perundang- undangan di bawah UNDANG-UNDANG dan perkara khusus tata usaha negara lainnya; 7. mengevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi jenis dokumen; 8. menelaah kesesuaian posisi para pihak berperkara pada dokumen permohonan perkara; 9. menelaah surat permohonan perbaikan salinan putusan; 10. menyusun konsep surat jawaban permohonan perbaikan putusan; 11. menyusun konsep surat jawaban permohonan info perkara; 12. menyusun konsep penetapan untuk status berkas gugatan tidak dapat diterima (Niet Otvankelitjke Verklaard); 13. menyusun konsep surat terkait status berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali bidang dukungan teknis penanganan perkara yang tidak memenuhi syarat formal; 14. menyusun konsep relaas pemberitahuan nomor perkara; 15. menyusun format formulir relaas pemberitahuan nomor perkara; 16. menginventarisasi resi pengiriman berkas putusan; 17. menyusun konsep surat pengantar petikan; 18. mengidentifikasi nomor register permohonan perkara; 19. mengidentifikasi data lengkap perkara pada buku register (nomor, identitas pemohon, dakwaan, tuntutan, putusan pengadilan, surat pengantar); 20. mengidentifikasi data register perkara kedalam aplikasi pengolah data; 21. mengidentifikasi data perkara kedalam aplikasi info perkara; 22. menyusun konsep penetapan hari sidang; 23. menginventarisasi data kebutuhan persidangan; 24. menyusun laporan pembagian rol sidang kepada majelis hakim agung; 25. menyusun laporan pembagian rol sidang kepada para panitera pengganti; 26. menyusun konsep lembar penetapan panitera pengganti dan pranata peradilan; 27. menyusun data pembagian perkara lengkap secara elektronik kepada panitera pengganti yang telah ditetapkan; 28. mengidentifikasi data tanggal distribusi perkara ke aplikasi info perkara; 29. menyusun data pembagian berkas perkara lengkap secara elektronik/daring kepada majelis hakim agung yang telah ditetapkan; 30. mengidentifikasi kelengkapan berkas perkara yang meliputi Bundel A, Bundel B, advisblaad, penetapan majelis hakim agung, penetapan hari sidang, identitas perkara dan majelis hakim agung; 31. memverifikasi berkas perkara telah lengkap untuk dibagikan secara langsung kepada panitera pengganti yang telah ditetapkan; 32. memverifikasi berkas perkara yang telah lengkap untuk dibagikan secara langsung kepada majelis hakim agung yang telah ditetapkan; 33. mengidentifikasi data berkas perkara pada buku agenda ketua majelis hakim agung; 34. mengidentifikasi hasil koreksi dari panitera pengganti dan majelis hakim agung; 35. memverifikasi berkas perkara yang telah putus untuk dibagikan kepada panitera pengganti; 36. memverifikasi berkas perkara yang telah selesai minutasi untuk dikembalikan kepada panitera muda perkara; 37. mengidentifikasi tanggal minutasi perkara ke dalam aplikasi pengolah data; 38. melakukan validasi dengan memberikan otentikasi pada salinan putusan; 39. menelaah kelengkapan berkas bundel A dan salinan putusan untuk disampaikan kepada pengadilan pengaju; 40. menginventarisasi bundel B dan putusan asli; 41. mengidentifikasi tanggal pengiriman putusan perkara pada aplikasi info perkara; dan 42. memverifikasi kelengkapan berkas perkara, putusan dan salinan putusan dari panitera muda perkara, panitera muda kamar atau panitera pengganti; b. Pranata Peradilan Ahli Muda, meliputi: 1. menganalisis data tunggakan perkara; 2. menelaah kesesuaian bukti pada dokumen perkara kasasi/peninjauan kembali/grasi; 3. menelaah jawaban pada perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG dan perkara khusus tata usaha negara lainnya; 4. menelaah status tahanan pada dokumen perkara; 5. menelaah renvoi putusan/petikan putusan yang telah dikirim; 6. mengidentifikasi data subyek perkara pada aplikasi pengolah data dan aplikasi sistem informasi penanganan perkara; 7. menyusun konsep penetapan penahanan/perpanjangan penahanan; 8. menelaah data penetapan hari sidang; 9. menyusun rancangan jadwal penetapan hari sidang; 10. menyusun konsep rol sidang; 11. menyusun konsep memorandum untuk penetapan majelis hakim agung; 12. menyusun konsep memorandum untuk penetapan panitera pengganti; 13. menyusun konsep lembar penetapan majelis hakim agung; 14. menyusun konsep memorandum penggantian majelis hakim agung; 15. mengidentifikasi data penetapan majelis hakim agung pada aplikasi info perkara; 16. mengidentifikasi data penetapan panitera pengganti pada aplikasi info perkara; 17. menganalisa data pemohon permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah diregister; 18. menganalisa data register permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah diregister; 19. menganalisa data klasifikasi permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah diregister; 20. menganalisa data tenggat waktu permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah diregister; 21. mengidentifikasi data nomor perkara yang telah diputus dan petikan ke dalam situs web info perkara Mahkamah Agung; 22. mengidentifikasi data tanggal sidang perkara yang telah diputus ke dalam situs web info perkara Mahkamah Agung; 23. mengidentifikasi persesuaian hasil musyawarah dan ucapan dengan rol sidang (tolak/kabul/tidak dapat diterima) perkara yang telah diputus untuk diinput ke dalam situs web info perkara Mahkamah Agung (approval); 24. mengidentifikasi data tanggal musyawarah dan ucapan perkara yang telah diputus ke dalam situs web info perkara Mahkamah Agung; 25. mengklasifikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke dalam situs web direktori putusan; 26. mengklasifikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke dalam aplikasi info perkara; 27. mengidentifikasi data putusan ke dalam aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung; 28. menginventarisasi berkas perkara yang telah selesai dan tidak ada perbaikan lagi ke Gedung Arsip Mahkamah Agung; 29. mengidentifikasi permintaan pelacakan putusan dari unit lain; dan 30. mengindentifikasi permintaan pelacakan putusan dari unit lain yang membutuhkan; dan c. Pranata Peradilan Ahli Madya, meliputi: 1. mengidentifikasi bahan materi persidangan; 2. mengidentifikasi bagian inti pada data elektronik perkara dengan memberikan catatan samping (bookmark); 3. menelaah lembar pendapat (advisblaad) majelis hakim agung sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan; 4. menerjemahkan lembar pendapat (advisblaad) ke dalam bahasa putusan/pertimbang grasi; 5. merevisi hasil koreksi bahasa putusan dari panitera pengganti; 6. menyusun draf bahasa putusan kasasi sesuai template putusan kasasi; 7. menyusun draf bahasa putusan peninjauan kembali sesuai template putusan peninjauan kembali; 8. menyusun draf bahasa putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG dan perkara khusus TUN lainnya sesuai template yang telah ditentukan; 9. menyusun konsep template putusan sesuai perkembangan peraturan hukum; 10. menyusun draf penetapan sesuai template putusan yang telah ditentukan; 11. menyusun draf petikan sesuai template putusan yang telah ditentukan; 12. menginventarisasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan topik perkaranya sebagai bahan yurisprudensi/landmark decision bahan rapat pleno kamar; 13. menyusun draf pencabutan perkara sesuai template putusan yang telah ditentukan; 14. mengidentifikasi data elektronik pada direktori putusan sebagai bahan penyusunan draf putusan; 15. menganalisis data elektronik pada direktori putusan sebagai bahan penyusunan draf putusan; 16. menelaah dokumen perkara yang akan diminutasi untuk mendapat koreksi dan paraf dari panitera pengganti; 17. menelaah dokumen perkara yang akan diminutasi untuk mendapat koreksi dan paraf dari majelis hakim agung sebagai pembaca; 18. menelaah berkas minutasi perkara yang telah dikoreksi sebelum diteruskan ke panitera muda kamar; 19. menelaah berkas perkara yang memerlukan penanganan khusus; 20. mengidentifikasi perkara yang limitasi waktu penyelesaian perkaranya telah ditentukan UNDANG-UNDANG untuk dapat segera diminutasi; 21. menyusun konsep penetapan musyawarah dan ucapan; 22. menyusun konsep anonimisasi putusan untuk diunggah ke direktori putusan; 23. memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan salinan putusan/petikan; 24. memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan dokumen elektronik putusan/petikan yang akan diminutasi; 25. memvalidasi kesesuaian berkas perkara, putusan dan salinan putusan dari panitera muda perkara, panitera muda kamar atau panitera pengganti; 26. menyusun laporan hasil sidang; 27. menyusun laporan perkara yang telah diputus oleh setiap Hakim Agung; 28. menyusun laporan putusan yang telah diminutasi oleh panitera pengganti; 29. menyusun laporan bulanan permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung; 30. menyusun laporan tahunan permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung; 31. menelaah permohonan konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis; 32. menyusun konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis; 33. menelaah permohonan pindah sidang; dan 34. menyusun konsep surat keputusan pindah sidang. (2) Pranata Peradilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32