PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 25 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian PANRB dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Sekretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Koreksi

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian PANRB; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PANRB; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian PANRB; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian, terdiri atas: a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama; b. Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik; dan c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 9

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja, anggaran, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi internal, kerja sama, serta penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB; b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB serta penyiapan bahan pimpinan; c. penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal, pelaporan isu strategis; dan d. perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri.

Pasal 11

Susunan Organisasi Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang hukum, komunikasi publik, pelayanan informasi, pengaduan internal, dokumentasi, persuratan, kearsipan, perpustakaan, serta data dan sistem informasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana penyusunan peraturan perundang- undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan serta pemberian advokasi hukum; b. penyelenggaraan urusan komunikasi publik dan pelayanan informasi; c. penyelenggaraan pengaduan internal; d. pengelolaan persuratan dan kearsipan; e. pengelolaan perpustakaan; dan f. pengelolaan data dan teknologi informasi.

Pasal 14

Susunan Organisasi Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, tata usaha pimpinan, dan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan f. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, protokol, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; c. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban; dan d. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan.

Pasal 20

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga; b. Subbagian Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, urusan tenaga kebersihan, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban.

BAB Kelima

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 15

Koreksi

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, tata usaha pimpinan, dan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 16

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan f. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, protokol, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; c. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban; dan d. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan.

Pasal 20

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga; b. Subbagian Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, urusan tenaga kebersihan, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban.

BAB IV

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23

Koreksi

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pengawasan, penerapan sistem integritas, pengelolaan pengaduan masyarakat, penerapan kebijakan aparatur sipil negara, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang reformasi birokrasi; f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntabilitas aparatur; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem pengawasan, penerapan sistem integritas, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; h. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 25

Susunan organisasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; c. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I; d. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II; e. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III; dan f. Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat.

Pasal 26

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan keuangan, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Deputi; b. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan; c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi Deputi; e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang- undangan; f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi internal dan sistem pengendalian intern Deputi; g. penyusunan laporan Deputi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 28

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, sistem pengawasan, dan sistem integritas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan; dan b. sinkronisasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, sistem pengawasan dan sistem integritas.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua