Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan — PERMEN Nomor 22 Tahun 2016

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

Pasal 3

(1) Pembimbing Kemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan. (2) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 2

Koreksi

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembimbing Kemasyarakatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan. (2) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama; b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda; c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya; dan d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama. (3) Jenjang pangkat Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit.

Pasal 5

Koreksi

Tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. bimbingan kemasyarakatan; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan 3. diklat Prajabatan. b. bimbingan kemasyarakatan, meliputi: 1. penelitian kemasyarakatan; 2. pendampingan; 3. pembimbingan; 4. pengawasan; dan 5. sidang tim pengamat pemasyarakatan. c. pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan; 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan 3. membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan. (4) Unsur Penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan; b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 5

Koreksi

Tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, meliputi: 1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3; 8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3; 10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3; 11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3; 13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 14. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 15. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 16. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 17. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 18. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 19. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 21. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil assesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 22. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokan dengan narapidana yang diserah terimakan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan; 23. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 24. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 25. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 26. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 27. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 28. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 29. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 30. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 31. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3; 32. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 33. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 34. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3; 35. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3; 36. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3; 37. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 38. melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja; 39. melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 40. melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 41. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 42. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 43. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; 44. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 45. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; 46. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 47. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; 48. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 49. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3; 50. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 52. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 53. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 54. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien; dan 55. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak. b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi: 1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 2; 8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2; 10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 2; 11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara; 12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2; 14. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 15. melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 16. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 17. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 18. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 19. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 20. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 21. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 24. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 25. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 26. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 27. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2; 28. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2; 29. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 30. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 31. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 32. melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian; 33. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 34. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2; 35. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 36. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 37. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2; 38. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2; 39. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2; 40. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 41. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten/kota 42. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten/kota; 43. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat kabupaten/kota; 44. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 45. melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 46. melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 47. melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 48. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 49. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2; 50. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 51. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2; 52. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 53. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2; 54. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 55. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2; 56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 57. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 58. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 59. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 60. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 61. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien; 62. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/ pembinaan narapidana/anak; 63. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah; 64. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan/pencabutan asimilasi/PB/CMB/CB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah; dan 65. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan/pencabutan asimilasi/PB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi: 1. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 2. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 3. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 4. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 5. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 6. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1; 7. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 8. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/PB/CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1 9. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1; 10. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup; 11. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 12. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1; 13. melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak kategori 1 dan 2; 14. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 15. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 16. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 17. melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 18. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 19. melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 20. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 21. melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 22. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 23. melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 24. melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 25. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 26. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan; 27. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan; 28. melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 29. menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 30. menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1; 31. melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1; 32. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/ kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1; 33. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 34. melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 35. menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien pemasyarakatan; 36. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 37. melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1; 38. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 39. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 40. menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1; 41. melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1; 42. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1; 43. menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1; 44. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi; 45. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi; 46. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi; 47. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 48. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 49. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 50. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 51. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 52. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; 53. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 54. melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; 55. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 56. melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; 57. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 58. memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia; 59. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 60. melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia; 61. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 62. melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB/ CMB/CB/asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia; 63. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 64. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan; 65. melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; 66. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas/pendampingan/pembimbingan/ pengawasan klien; 67. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas/pembinaan narapidana/anak; dan 68. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah. d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, meliputi: 1. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana katergori 1 dan 2; 2. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan; 3. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 4. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 5. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana katergori 1 dan 2; 6. melakukan telaahan kebijakan di bidang pendampingan; 7. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan; 8. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan; 9. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional; 10. menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional; 11. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional; 12. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana katergori 1 dan 2; 13. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis dll) di bidang pembimbingan; 14. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 15. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 16. melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana katergori 1 dan 2; 17. melakukan telaahan kebijakan (Permen/ Kepmen/Pedoman/SE/Juklak/Juknis dll) di bidang pengawasan; 18. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan; 19. melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; 20. melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2) Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Koreksi

Hasil kerja tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama, meliputi: 1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 3; 8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3; 10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 3; 11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3; 13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 14. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 15. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 16. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 17. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 18. laporan hasil musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 19. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 20. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 21. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 22. dokumen penerimaan klien pemaasyarakatan; 23. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 24. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 25. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 26. catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 27. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 28. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 29. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 30. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 31. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3; 32. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 33. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 34. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 3; 35. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3; 36. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3; 37. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 38. laporan hasil pemetaan peluang kerja sama; 39. laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 40. laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 41. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 42. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 43. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; 44. laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 45. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; 46. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 47. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3; 48. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 49. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3; 50. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 51. laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 52. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/ asimilasi/CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 53. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/ ssimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3; 54. laporan hasil sidang TPP Bapas; dan 55. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS. b. Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, meliputi: 1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 2; 8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2; 10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 2; 11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara; 12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2; 14. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 15. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 16. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 17. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 18. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 19. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 20. laporan hasil musyawarah/mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 21. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 22. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 23. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 24. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 25. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 26. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 27. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2; 28. catatan hasil bimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 2; 29. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 30. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 31. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 32. laporan sebagai pemateri bimbingan kelompok; 33. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 34. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2; 35. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 36. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 37. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 2; 38. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2; 39. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2; 40. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 41. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat kabupaten/kota; 42. dokumen kerja sama tingkat kabupaten/kota; 43. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat kabupaten/kota; 44. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Pembimbingan Klien Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 45. laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 46. laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 47. laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 48. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 49. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2; 50. Laporan Hasil Pengawasan Program Pembinaan Anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 51. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2; 52. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 53. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2; 54. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 55. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2; 56. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 57. laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 58. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/Asimilasi/ CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 59. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/ Asimilasi/CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2; 60. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6; 61. laporan hasil sidang TPP Bapas; 62. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS; 63. laporan hasil sidang TPP Wilayah; 64. dokumen bahan sidang TPP Wilayah; dan 65. dokumen bahan sidang TPP Pusat. c. Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, meliputi: 1. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 2. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak kategori 1 dan 2; 3. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/korban untuk tindak kategori 1 dan 2; 4. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak kategori 1 dan 2; 5. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak kategori 1 dan 2; 6. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1; 7. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 8. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/asimilasi/PB/ CB/CMB/CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1; 9. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana/anak untuk tindak pidana kategori 1; 10. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup; 11. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 12. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1; 13. laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/narapidana untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 14. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 15. modul/bahan ajar bidang penelitian kemasyarakatan; 16. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 17. laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 18. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 19. laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 20. laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 21. laporan hasil musyawarah/mediasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 22. laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 23. laporan hasil pendampingan terhadap anak/dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 24. laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 25. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 26. modul/bahan ajar bidang pendampingan; 27. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan; 28. laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 29. rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 30. rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1; 31. catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1; 32. catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1; 33. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 34. laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian/kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 35. dokumen materi bimbingan; 36. laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 37. laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1; 38. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 39. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 40. dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 1; 41. dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1; 42. dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1; 43. dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1; 44. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat provinsi; 45. dokumen kerja sama tingkat provinsi; 46. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat provinsi; 47. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 48. modul/bahan ajar bidang pembimbingan; 49. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 50. laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 51. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 52. laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; 53. laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 54. laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas/Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; 55. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 56. laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1; 57. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 58. dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/ perdagangan manusia; 59. laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 60. laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik/terhadap kepala negara/perdagangan manusia; 61. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/ CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 62. dokumen usulan pencabutan PB/CMB/CB/asimilasi/ CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik/ terhadap kepala negara/perdagangan manusia; 63. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4; 64. modul/bahan ajar bidang pengawasan; 65. laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; 66. laporan hasil sidang TPP Bapas; 67. laporan hasil sidang TPP di Lapas/LPKA/Rutan/LPAS; dan 68. laporan hasil sidang TPP Wilayah. d. Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, meliputi: 1. laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 2. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/ Juklak/Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan; 3. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 4. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan; 5. laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 6. telaahan kebijakan di bidang pendampingan; 7. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan; 8. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan; 9. laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat nasional; 10. dokumen kerja sama tingkat nasional; 11. laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat nasional; 12. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 13. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/ Juklak/Juknis dll) di bidang pembimbingan; 14. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 15. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan; 16. laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2; 17. telaahan kebijakan (Permen/Kepmen/Pedoman/SE/ Juklak/Juknis dll) di bidang pengawasan; 18. modul/bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan; 19. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan; dan 20. laporan hasil sidang TPP Pusat.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama; b. Perpindahan dari jabatan lain; dan c. Penyesuaian/Inpassing.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak; c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. sehat jasmani dan rohani; e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial; f. mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan dari Calon PNS. (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan. (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bidang bimbingan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; b. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan c. berusia paling tinggi: 1. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda, dan 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang MENETAPKAN angka kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan; c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. sehat jasmani dan rohani; e. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV); f. memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. memperhatikan kebutuhan jabatan. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang bimbingan kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Angka kredit kumulatif tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama; b. Perpindahan dari jabatan lain; dan c. Penyesuaian/Inpassing.

(1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat berasal dari Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan: a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang bimbingan kemasyarakatan kategori keahlian; dan d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang akan diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang sosial ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Pasal 17

Koreksi

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan meliputi: a. Kompetensi Teknis; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural. (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 18

Koreksi

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Pembimbing Kemasyarakatan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun. (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salahsatu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pembimbing Kemasyarakatan, untuk: a. Pembimbing Kemasyarakatan dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Pembimbing Kemasyarakatan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Pembimbing Kemasyarakatan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

(1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi. (2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 24

(1) Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Pembimbing Kemasyarakatan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan.

Pasal 25

Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengembangan profesi.

Pasal 26

(1) Pembimbing Kemasyarakatan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang bimbingan kemasyarakatan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 27

Koreksi

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pembimbing Kemasyarakatan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik. (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 28

Koreksi

Usul penetapan angka kredit Pembimbing Kemasyarakatan diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bimbingan kemasyarakatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi bimbingan kemasyarakatan/Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I/Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi: 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/ Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II. c. Pejabat Pengawas yang membidangi tata usaha kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 29

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi: 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/ Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II. c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh: a. Tim Penilai Kinerja Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi: 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I; dan 3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Madya/ Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II. c. Tim Penilai Balai Pemasyarakatan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan tata cara penilaian angka kredit Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Koreksi

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Pasal 34

Koreksi

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diikutsertakan pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Pelatihan yang diberikan kepada pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. maintain rating; b. seminar; c. lokakarya (workshop); atau d. konferensi. (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 36

Koreksi

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. ruang lingkup bidang bimbingan kemasyarakatan; dan b. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang bimbingan kemasyarakatan. (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 37

Koreksi

(1) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama diberhentikan dari jabatannya apabila: a. diberhentikan sementara sebagai PNS; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau e. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan setelah selesai menjalani tugas belajar. (4) Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan paling tinggi berusia: a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda; dan b. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama.

Pasal 38

Koreksi

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pelaksanaan tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan.

Pasal 39

Koreksi

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; b. MENETAPKAN kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; c. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; d. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; e. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; f. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; g. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; h. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; i. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; j. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; k. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; m. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; n. memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan Pembimbing Kemasyarakatan; o. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; p. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 40

Koreksi

(1) Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. (2) Pembimbing Kemasyarakatan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 41

Koreksi

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 42

Koreksi

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 44

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO UNSUR HASIL KERJA ANGKA KREDIT PELAKSANA TUGAS I. PENDIDIKAN A 1. Ijazah 200 Semua jenjang 2. Ijazah 150 Semua Jenjang 3. Ijazah 100 Semua Jenjang B 1. Sertifikat 15 Semua Jenjang 2. Sertifikat 9 Semua Jenjang 3. Sertifikat 6 Semua Jenjang 4. Sertifikat 3 Semua Jenjang 5. Sertifikat 2 Semua Jenjang 6. Sertifikat 1 Semua Jenjang 7. Sertifikat 0.5 Semua Jenjang C Sertifikat 2 Semua Jenjang II. A Penelitian Kemasyarakatan 1. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 2. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 3. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 4. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA lamanya antara 161-480 jam lamanya antara 481-640 jam lamanya antara 641-960 jam lamanya lebih dari 960 jam Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun Untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN Sarjana/Diploma IV Magister (S2) Doktor (S3) Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan lamanya kurang dari 30 jam lamanya antara 31-80 jam lamanya antara 81-160 jam Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 SUB UNSUR TUGAS JABATAN RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat Melaksanakan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak 5. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 6. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 7. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 8. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 9. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 10. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 11. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 12. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka Dewasa Untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 13. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 14. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 15. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk saksi/ korban untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak untuk tindak kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk tersangka dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 16. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 17. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 18. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1 0.30 MADYA/AHLI MADYA 19. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 2 0.18 MUDA/AHLI MUDA 20. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 21. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 22. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 23. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 24. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana Untuk tindak pidana kategori 1 0.30 MADYA/AHLI MADYA Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di Rutan untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan anak di LPAS untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk perawatan tahanan di rutan untuk tindak pidana kategori 2 25. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2 0.18 MUDA/AHLI MUDA 26. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 27. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak Untuk tindak pidana kategori 1 0.30 MADYA/AHLI MADYA 28. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 2 0.18 MUDA/AHLI MUDA 29. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 3 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 30. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup 0.36 MADYA/AHLI MADYA 31. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara 0.20 MUDA/AHLI MUDA 32. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 33. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk pemindahan narapidana / anak untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk usulan perubahan pidana dari hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan awal/ asimilasi/ PB / CB / CMB / CMK narapidana untuk tindak pidana kategori 2 34. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 35. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana 0.30 MADYA/AHLI MADYA 36. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2 0.18 MUDA/AHLI MUDA 37. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 38. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak kategori 1 dan 2 0.30 MADYA/AHLI MADYA 39. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.18 MUDA/AHLI MUDA 40. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.08 PERTAMA/AHLI PERTAMA 41. Laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.12 UTAMA/AHLI UTAMA 42. Laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MADYA/AHLI MADYA Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk permintaan instansi lain bagi anak/ narapidana untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan di Bapas untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk program pembimbingan klien anak di Bapas untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 43. Laporan pengawasan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 MUDA/AHLI MUDA 44. Telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan 0.28 UTAMA/AHLI UTAMA 45. Modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 46. Modul / bahan ajar bidang penelitian kemasyarakatan 0.30 MADYA/AHLI MADYA 47. Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang di Bidang penelitian kemasyarakatan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 48. Laporan pelaksanaan tugas sebagai Anggota Tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan 0.30 MADYA/AHLI MADYA B Pendampingan 49. Laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara Anak Untuk tindak pidana kategori 0.12 MADYA/AHLI MADYA 50. Laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MUDA/AHLI MUDA 51. Laporan hasil pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara Anak Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA Melaksanakan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi hasil penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang penelitian kemasyarakatan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang penelitian kemasyarakatan Melakukan kegiatan pendampingan untuk anak usia dibawah 12 tahun pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 52. Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.12 MADYA/AHLI MADYA 53. Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di Tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MUDA/AHLI MUDA 54. Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 55. Laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.12d MADYA/AHLI MADYA 56. Laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MUDA/AHLI MUDA 57. Laporan hasil pendampingan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 58. Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.09 MADYA/AHLI MADYA 59. Laporan hasil pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 60. Laporan hasil Pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.01 PERTAMA/AHLI PERTAMA Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 61. Laporan hasil musyawarah / mediasi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.05 MADYA/AHLI MADYA 62. Laporan hasil musyawarah / mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.05 MUDA/AHLI MUDA 63. Laporan hasil musyawarah / mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 64. Laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.09 MADYA/AHLI MADYA 65. Laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk ti d k id k t i 3 d 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 66. Laporan hasil pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.01 PERTAMA/AHLI PERTAMA 67. Laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pendampingan musyawarah/ mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 68. Laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 69. Laporan hasil pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 70. Laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.09 MADYA/AHLI MADYA 71. Laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 72. Laporan hasil pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 73. Laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak kategori 1 dan 2 0.12 UTAMA/AHLI UTAMA 74. Laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MADYA/AHLI MADYA 75. Laporan pengawasan pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.04 MUDA/AHLI MUDA 76. Telaahan kebijakan di bidang pendampingan 0.28 UTAMA/AHLI UTAMA Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak/ dewasa dalam rangka memberikan pertimbangan/ rekomendasi pada proses persidangan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pendampingan terhadap klien anak/ dewasa ke pihak terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak kategori 1 dan 2 Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan telaahan kebijakan di bidang pendampingan 77. Modul / bahan ajar Bimbingan tebnis di bidang pendampingan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 78. Modul / bahan ajar bidang pendampingan 0.30 MADYA/AHLI MADYA 79. Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua Tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 80. Laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan 0.30 MADYA/AHLI MADYA C Pembimbingan 81. Dokumen penerimaan klien pemasyarakatan 0.01 PERTAMA/AHLI PERTAMA 82. Laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA 83. Laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.03 MUDA/AHLI MUDA 84. Laporan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 85. Rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak 0.06 MADYA/AHLI MADYA Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pendampingan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pendampingan Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen serta mencocokan dengan narapidana yang diserah terimakan dari Lapas / Rutan dalam kegiatan penerimaan dan registrasi klien pemasyarakatan Melaksanakan kegiatan assesmen resiko dan kebutuhan dalam rangka menilai tingkat resiko dan mengidentifikasi kebutuhan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 86. Rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak 0.04 MUDA/AHLI MUDA 87. Rencana program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 88. Rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak 0.05 MADYA/AHLI MADYA 89. Rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak 0.04 MUDA/AHLI MUDA 90. Rencana program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 91. Catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 0.03 MADYA/AHLI MADYA 92. Catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 2 0.01 MUDA/AHLI MUDA 93. Catatan hasil bimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.01 PERTAMA/AHLI PERTAMA Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Menyusun program pembimbingan klien anak tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan Untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 1 Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 2 Menyusun program pembimbingan klien dewasa tahap awal/ lanjutan/akhir/tambahan (after care) dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 2 Melaksanakan kegiatan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 94. Catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 0.03 MADYA/AHLI MADYA 95. Catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 0.02 MUDA/AHLI MUDA 96. Catatan hasil bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 0.01 PERTAMA/AHLI PERTAMA 97. Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA 98. Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 99. Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 100. Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.07 MADYA/AHLI MADYA 101 Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 102. Laporan hasil kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 103. Dokumen materi bimbingan 0.12 MADYA/AHLI MADYA 104. Laporan sebagai pemateri bimbingan kelompok 0.06 MUDA/AHLI MUDA 105. Laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA 106. Laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 107. Laporan perkembangan bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 108. Laporan perkembangan bimbingan Klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 0.06 MADYA/AHLI MADYA 109. Laporan perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2 0.04 MUDA/AHLI MUDA 110. Laporani perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 111. Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA 112. Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 113. Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA Melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien dewasa untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Menyusun materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian klien pemasyarakatan Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien dewasa secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas Lain Untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Anak dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melaksanakan kegiatan penyampaian materi bimbingan kelompok dalam rangka pembimbingan kepribadian / kemandirian Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan evaluasi perkembangan bimbingan klien anak secara berkala untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 114. Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.12 MADYA/AHLI MADYA 115. Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.08 MUDA/AHLI MUDA 116. Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.04 PERTAMA/AHLI PERTAMA 117. Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 0.03 MADYA/AHLI MADYA 118. Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 0.02 MUDA/AHLI MUDA 119. Dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 120. Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 0.12 MADYA/AHLI MADYA 121. Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 0.08 MUDA/AHLI MUDA 122. Dokumen jawaban permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 0.04 PERTAMA/AHLI PERTAMA 123. Dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 0.06 MADYA/AHLI MADYA Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien anak dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Menelaah surat permintaan pindah bimbingan dari klien Dewasa dan membuat dokumen usulan pindah bimbingan ke Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 Melaksanakan Kegiatan Verifikasi, Klarifikasi dan menyusun Rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 1 Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 2 Melaksanakan kegiatan verifikasi, klarifikasi dan menyusun rekomendasi dalam rangka menindaklanjuti surat usulan dan dokumen permintaan pindah bimbingan klien dewasa dari Bapas lain untuk tindak pidana kategori 3 Menyusun Dokumen Pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 1 124. Dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2 0.03 MUDA/AHLI MUDA 125. Dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 126. Dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 0.06 MADYA/AHLI MADYA 127. Dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 0.04 MUDA/AHLI MUDA 128. Dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 129. Laporan hasil pemetaan peluang kerja sama 0.01 PERTAMA/AHLI PERTAMA 130. Laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat nasional 0.16 UTAMA/AHLI UTAMA 131. Laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat provinsi 0.12 MADYA/AHLI MADYA 132. Laporan hasil koordinasi kerja sama tingkat kabupaten/kota 0.08 MUDA/AHLI MUDA 133. Dokumen kerja sama tingkat nasional 0.24 UTAMA/AHLI UTAMA 134. Dokumen kerja sama tingkat provinsi 0.18 MADYA/AHLI MADYA 135. Dokumen kerja sama tingkat kabupaten / kota 0.12 MUDA/AHLI MUDA 136. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat nasional 0.16 UTAMA/AHLI UTAMA 137. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat provinsi 0.12 MADYA/AHLI MADYA Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 2 Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien anak untuk tindak pidana kategori 3 Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 1 Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 Menyusun dokumen pengakhiran bimbingan klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan pemetaan peluang kerja sama pihak ketiga dalam rangka membangun jejaring kerja Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten / kota Menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat nasional Menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat provinsi Menyusun dokumen kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka membangun jejaring kerja sama tingkat kabupaten / kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat nasional Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat provinsi 138. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama tingkat kabupaten / kota 0.08 MUDA/AHLI MUDA 139. Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.12 UTAMA/AHLI UTAMA 140. Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.09 MADYA/AHLI MADYA 141. Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.06 MUDA/AHLI MUDA 142. Telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pembimbingan 0.28 UTAMA/AHLI UTAMA 143. Modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 144. Modul / bahan ajar bidang pembimbingan 0.30 MADYA/AHLI MADYA 145. Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 146. Laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan 0.30 MADYA/AHLI MADYA D Pengawasan 147. Laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.07 MUDA/AHLI MUDA 148. Laporan hasil pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll) di bidang pembimbingan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pembimbingan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pembimbingan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tingkat kabupaten / kota Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien Untuk tindak kategori 1 dan 2 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pembimbingan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 149. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.09 MADYA/AHLI MADYA 150. Laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap Anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MUDA/AHLI MUDA 151. Laporan hasil pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 152. Laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 0.04 MUDA/AHLI MUDA 153. Laporan hasil pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 154. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA 155. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 156. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pengawasan penetapan hasil diversi/ putusan hakim terhadap anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pengawasan putusan hakim terhadap klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan Anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 157. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 0.06 MADYA/AHLI MADYA 158. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 0.04 MUDA/AHLI MUDA 159. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 160. Laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.06 MADYA/AHLI MADYA 161. Laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 162. Laporan hasil pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 163. Laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 0.05 MADYA/AHLI MADYA Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di LPKA berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 164. Laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian Kekmasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 0.04 MUDA/AHLI MUDA 165. Laporan hasil pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 166. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.05 MADYA/AHLI MADYA 167. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.04 MUDA/AHLI MUDA 168. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 169. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi Penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 0.05 MADYA/AHLI MADYA 170. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 0.04 MUDA/AHLI MUDA Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pengawasan program pembinaan narapidana dewasa di Lapas / Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 2 171. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak id k t i 3 0.02 PERTAMA/AHLI PERTAMA 172. Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.09 MADYA/AHLI MADYA 173. Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MUDA/AHLI MUDA 174. Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 175. Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia 0.09 MADYA/AHLI MADYA 176. Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2 0.06 MUDA/AHLI MUDA Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien dewasa berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien anak serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari Klien Dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 2 177. Dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 178. Laporan hasil pengawasan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.09 MADYA/AHLI MADYA 179. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.06 MUDA/AHLI MUDA 180. Laporan hasil pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan Izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 181. Laporan hasil pengawasan Izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia 0.09 MADYA/AHLI MADYA 182. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 0.06 MUDA/AHLI MUDA 183. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 184. Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.18 MADYA/AHLI MADYA Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pengawasan program pembimbingan klien anak yang mendapatkan izin keluar negeri/ kota berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Memeriksa dan memverifikasi surat dan dokumen permintaan izin ke luar negeri dari klien dewasa serta membuat dokumen penerusan permintaan izin ke luar negeri ke kantor wilayah untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan izin keluar negeri klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia 185. Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.12 MUDA/AHLI MUDA 186. Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.06 PERTAMA/AHLI PERTAMA 187. Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia 0.18 MADYA/AHLI MADYA 188. Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 0.12 MUDA/AHLI MUDA 189. Dokumen usulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 0.06 PERTAMA/AHLI PERTAMA 190. Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 0.24 UTAMA/AHLI UTAMA 191. Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 0.11 MADYA/AHLI MADYA 192. Laporan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan Klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 0.07 MUDA/AHLI MUDA 193. Telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll)) di bidang pengawasan 0.28 UTAMA/AHLI UTAMA 194. Modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana politik / terhadap kepala negara / perdagangan manusia Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 2 Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien dewasa untuk tindak pidana kategori 3 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 1 dan 2 Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 3 dan 4 Melakukan telaahan kebijakan (Permen /Kepmen /Pedoman /SE /Juklak /Juknis dll)) di bidang pengawasan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan Melakukan kegiatan pengusulan pencabutan PB / CMB / CB / asimilasi / CMK klien anak untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 Melakukan analisa, penilaian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan klien untuk tindak pidana kategori 5 dan 6 195. Modul / bahan ajar bidang pengawasan 0.30 MADYA/AHLI MADYA 196. Laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan 0.40 UTAMA/AHLI UTAMA 197. Laporan pelaksanaan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan 0.30 MADYA/AHLI MADYA E 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 0.06 MUDA/AHLI MUDA 0.09 MADYA/AHLI MADYA 0.03 PERTAMA/AHLI PERTAMA 0.06 MUDA/AHLI MUDA 0.09 MADYA/AHLI MADYA 0.06 MUDA/AHLI MUDA 0.09 MADYA/AHLI MADYA 201. Laporan hasil sidang TPP pusat 0.16 UTAMA/AHLI UTAMA 202. Dokumen bahan sidang TPP wilayah 0.01 MUDA/AHLI MUDA 203. Dokumen bahan sidang TPP pusat 0.02 MUDA/AHLI MUDA III PENGEMBANGAN PROFESI A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang bimbingan k k t 1. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 12,5 Semua jenjang b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Majalah 6 Semua jenjang 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang bimbingan kemasyarakatan yang dipublikasikan: 199. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka pembahasan litmas / pendampingan / pembimbingan / pengawasan klien 198. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang bimbingan kemasyarakatan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan dalam rangka litmas / pembinaan narapidana / anak Laporan hasil sidang TPP di Lapas / LPKA / Rutan / LPAS Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di direktorat jenderal pemasyarakatan Melaksanakan tugas sebagai anggota tim penyusun modul / bahan ajar bimbingan teknis di bidang pengawasan Melaksanakan tugas sebagai ketua tim penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang pengawasan Laporan hasil sidang TPP wilayah Laporan hasil sidang TPP Bapas 200. Melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan / pencabutan asimilasi / PB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di direktorat jenderal pemasyarakatan Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dokumen usulan / pencabutan asimilasi / PB / CMB / CB untuk bahan pembahasan sidang tim pengamat pemasyarakatan di kantor wilayah a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8 Semua jenjang b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Majalah 4 Semua jenjang 3. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 8 Semua jenjang b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan Makalah 4 Semua jenjang 4. a. Dalam bentuk buku Buku 7 Semua jenjang b. Dalam majalah Majalah 3,5 Semua jenjang 5. Naskah 2 Semua jenjang 6. Naskah 2.5 Semua jenjang B 1. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Buku 7 Semua jenjang b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional Majalah 3,5 Semua jenjang 2. a. Dalam bentuk buku Buku 3,5 Semua jenjang b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang Makalah 1,5 Semua jenjang C 1. Pedoman 6 Semua jenjang 2. Juklak 8 Semua jenjang 3. Juknis 3 Semua jenjang Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang bimbingan kemasyarakatan Membuat ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan Menerjemahkan/menyadur di bidang penilaian yang tidak dipublikasikan : Membuat buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan Membuat tulisan ilmiah populer di bidang bimbingan kemasyarakatan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan kemasyarakatan yang dipublikasikan: Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang bimbingan kemasyarakatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: Menerjemahkan/menyadur di bidang penilaian yang Membuat buku pedoman di bidang bimbingan kemasyarakatan Penerjemahan/penyadura n buku dan bahan lainnya di bidang bimbingan kemasyarakatan IV PENUNJANG TUGAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN A Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan Laporan /Materi 0,4 Semua jenjang B 1. a. Pemrasaran /penyaji/narasumber Materi 3 Semua jenjang b. Pembahas /moderator Laporan 2 Semua jenjang c. Peserta Laporan 1 Semua jenjang 2. a. Ketua Laporan 1,5 Semua jenjang b. Anggota Laporan 1 Semua jenjang Semua jenjang 1. Tahun 1 Semua jenjang 2. Tahun 0.75 Semua jenjang D 1. SK 1 Semua jenjang 2. SK 0.75 Semua jenjang E Perolehan penghargaan/tanda jasa 1. Piagam 3 Semua jenjang 2. Piagam 2 Semua jenjang 3. Piagam 1 Semua jenjang F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya 1. Ijazah / gelar 5 Semua Jenjang 2. Ijazah / gelar 10 Semua Jenjang 3. Ijazah / gelar 15 Semua Jenjang MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ASMAN ABNUR Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang bimbingan kemasyarakatan setiap kali, b i Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang bimbingan kemasyarakatan Doktor (S3) Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya 30 (tiga puluh) tahun 20 (dua puluh) tahun Magister (S2) Sarjana (S1)/Diploma IV Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah 10 (sepuluh) tahun Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Anggota aktif C Pengurus aktif Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ketua Anggota Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan setiap 2 jam pelatihan LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 1 UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2. Diklat B. Bimbingan Kemasyarakatan C. Pengembangan profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan ≤ 20% - 10 20 40 60 90 120 150 190 100 150 200 300 400 550 700 850 1050 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ASMAN ABNUR J U M L A H MADYA/AHLI MADYA ≥ 80% - DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV 40 360 480 240 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN U N S U R PERSENTASE PERTAMA/AHLI PERTAMA JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 80 160 NO. 600 760 UTAMA/AHLI UTAMA JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA/AHLI PERTAMA III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 1 UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 150 150 150 150 150 150 150 150 2. Diklat B. Bimbingan Kemasyarakatan C. Pengembangan profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan ≤ 20% - 10 30 50 80 110 140 180 150 200 300 400 550 700 850 1050 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ASMAN ABNUR DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN 120 200 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL ≥ 80% - 40 320 720 UTAMA/AHLI UTAMA PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA MUDA/AHLI MUDA 440 J U M L A H NO. U N S U R 560 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 1 UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 200 200 200 200 200 200 200 2. Diklat B. Bimbingan Kemasyarakatan C. Pengembangan profesi 2 UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan ≤ 20% - 20 40 70 100 130 170 200 300 400 550 700 850 1050 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ASMAN ABNUR UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL MUDA/AHLI MUDA MADYA/AHLI MADYA JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) J U M L A H NO. U N S U R 160 280 400 520 UTAMA/AHLI UTAMA ≥ 80% - 80 PERSENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 680 LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/LEBIH 1 III/a Sarjana (S1)/Diploma IV 100 112 125 136 148 Sarjana (S1)/Diploma IV 150 162 174 186 197 Magister (S2) 150 163 177 188 199 Sarjana (S1)/Diploma IV 200 224 247 271 294 Magister (S2) 200 226 249 273 296 Doktor (S3) 200 228 251 275 298 Sarjana (S1)/Diploma IV 300 322 345 368 391 Magister (S2) 300 325 347 370 393 Doktor (S3) 300 327 349 372 395 Sarjana (S1)/Diploma IV 400 434 468 502 536 Magister (S2) 400 437 471 505 539 Doktor (S3) 400 440 474 508 542 Sarjana (S1)/Diploma IV 550 584 618 652 686 Magister (S2) 550 587 621 655 689 Doktor (S3) 550 590 624 658 692 Sarjana (S1)/Diploma 700 734 768 802 836 Magister (S2) 700 737 771 805 839 Doktor (S3) 700 740 774 808 842 Sarjana (S1)/Diploma 850 895 940 985 1030 Magister (S2) 850 899 944 989 1034 Doktor (S3) 850 903 948 993 1038 9 IV/e Sarjana (S1)/ Diploma IV s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ASMAN ABNUR III/d 5 IV/a 6 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN NO GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN IV/b IV/d IV/c 7 8 2 III/b 3 III/c 4

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB XIII

Pasal 33