Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditny…

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

(1) Pengawas Mutu Pakan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu pakan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. (2) Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yakni melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yakni melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan yaitu Kementerian Pertanian. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban: a. menyusun ketentuan teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; b. MENETAPKAN pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan mutu makan; e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis di bidang pengawasan mutu pakan; www.djpp.kemenkumham.go.id h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Mutu Pakan; k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Mutu Pakan; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan, terdiri atas: a. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil; dan b. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli. (2) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Pakan Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula; b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana; c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan; dan d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia. (3) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: a. Pengawas Mutu Pakan Pertama; b. Pengawas Mutu Pakan Muda; dan c. Pengawas Mutu Pakan Madya. (4) Jenjang pangkat, golongan ruang Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana, Pangkat: 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan, Pangkat: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (5) Jenjang pangkat, golongan ruang Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a. Pengawas Mutu Pakan Pertama, Pangkat: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengawas Mutu Pakan Muda, Pangkat: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengawas Mutu Pakan Madya, Pangkat: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 7

Koreksi

(1) Unsur Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. pendidikan; b. tugas pokok Pengawas Mutu Pakan; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub Unsur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang peternakan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan prajabatan. (4) Sub Unsur tugas pokok Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. pengawasan dan pengujian mutu pakan, terdiri atas: 1) persiapan pengawasan/pengujian; 2) pengawasan; 3) pengujian; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengujian; 5) penerapan Sistem Manajemen Mutu; dan 6) melakukan kegiatan lain terkait pengawasan mutu pakan. b. pengembangan sistem dan metode, terdiri atas: 1) pengembangan sistem dan metode pengawasan; 2) pengembangan sistem dan metode pengujian; 3) evaluasi sistem dan metode pengawasan dan pengujian; 4) pengembangan formula pakan; dan 5) pengembangan standar mutu bahan pakan/pakan. (5) Sub Unsur Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan mutu pakan; dan c. pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengawasan mutu pakan. (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan mutu pakan; b. pengajar/pelatih dalam bidang pengawasan mutu pakan; c. pmberian konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan mutu pakan yang bersifat konsep; d. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; f. keanggotaan dalam organisasi profesi; dan g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya. (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan; 2. menyiapkan peralatan sampling sesuai dengan metode yang ditentukan; 3. membersihkan tempat pakan dan minum ternak; 4. melakukan pendataan jenis hijauan/hasil samping pertanian/hasil ikutan industri pertanian yang ada di lokasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 5. melakukan penerimaan dan verifikasi sampel; 6. melakukan penanganan sampel basah; 7. menyiapkan, mengarsip, dan homogenisasi sampel; 8. melakukan pemanasan dan menganalisis hasil pengujian dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/Acid Detergent Fiber (ADF)/ Neutral Detergent Fiber (NDF); 9. melakukan ekstrasi lemak kasar secara manual dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ Acid Detergent Fiber (ADF)/ Neutral Detergent Fiber (NDF); 10. melakukan pengabuan sampel dalam rangka pemeriksaan mineral/urea menggunakan spektrofotometer; 11. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 12. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 13. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 14. melakukan kaji ulang manajemen; 15. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 16. melaksanakan audit internal; 17. memperbaiki hasil audit internal; 18. memperbaiki hasil survailen; 19. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 20. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; dan 21. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium. b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan; 2. mengawasi proses produksi/pengemasan bahan pakan/pakan (konsentrat); 3. melakukan seleksi dan pendataan bibit/benih hijauan; 4. mengawasi dan membimbing pekerja pada proses pengolahan tanah; 5. mengawasi dan membimbing pekerja pada proses penanaman,pemotongan, dan pemupukan hijauan pakan; www.djpp.kemenkumham.go.id 6. mengawasi proses produksi pakan (penyiapan, pemindahan, dan pengecilan ukuran partikel hijauan); 7. melakukan ekstrasi lemak kasar secara mekanik dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF); 8. melakukan ekstrasi serat kasar/Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF) dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF); 9. melakukan destruksi dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 10. melakukan destilasi secara manual dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 11. membuat larutan titran dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 12. melakukan titrasi dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 13. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 14. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 15. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 16. melakukan kaji ulang manajemen; 17. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 18. melaksanakan audit internal; 19. memperbaiki hasil audit internal; 20. memperbaiki hasil survailen; 21. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 22. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; dan 23. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium. c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan; 2. mengawasi penerimaan bahan pakan/pakan; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. mengawasi persiapan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan; 4. memeriksa kondisi bahan pakan secara fisik kualitatif; 5. memeriksa bahan pakan secara kimiawi kualitatif/ quick test; 6. mengawasi dan membimbing pekerja pada proses penyimpanan hijauan pakan; 7. memeriksa kemasan, label/cara penyimpanan dan alat pemindah barang/alat transportasi dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan; 8. memeriksa pakan secara fisik kualitatif dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan; 9. mengambil sampel pakan dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan; 10. mengawasi pendistribusian pakan ternak (rumput, wafer,konsentrat,silase); 11. melakukan pengecekan kesiapan pengujian pasca penerimaan sampel; 12. melakukan verifikasi hasil proses homegenisasi dan pengecekan partikel; 13. melakukan destilasi secara mekanik dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/nitrogen/ nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 14. menganalisis data hasil pengujian protein kasar/ nitrogen/nitrogen bebas/total volatile base nitrogen dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar/ nitrogen/nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 15. mencampur larutan sampel dan larutan standar mineral/urea dalam rangka pemeriksaan mineral/ urea menggunakan spektrofotometer; 16. melakukan ekstraksi urea dalam rangka pemeriksaan mineral /urea menggunakan spektrofotometer; 17. menganalisis hasil pengujian mineral/urea secara manual dalam rangka pemeriksaan mineral/urea menggunakan spektrofotometer; 18. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan feed additive/ feed supplement/ mikotoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatoghraphi (HPLC); www.djpp.kemenkumham.go.id 19. mencampur sampel dengan larutan reagen/ melakukan ekstraksi mikotoksin atau pengenceran larutan sampel feed additive/feed supplement/asam amino/residu dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/asam amino/residu/ mikotoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatoghraphi (HPLC); 20. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan Thin Layer Chromatoghraphi (TLC); 21. mencampur larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan Thin Layer Chromatoghraphi (TLC); 22. melakukan evaporasi dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan Thin Layer Chromatoghraphi (TLC); 23. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl; 24. menganalisis gross energi dengan bomb kalorimeter dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl; 25. mencampur larutan sampel (NaCl) dan melakukan titrasi dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl; 26. membuat berita acara pemusnahan sampel; 27. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 28. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 29. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 30. melakukan kaji ulang manajemen; 31. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 32. melaksanakan audit internal; 33. memperbaiki hasil audit internal; 34. memperbaiki hasil survailen; 35. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 36. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; 37. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium; 38. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan; 39. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; www.djpp.kemenkumham.go.id 40. melakukan penanganan TKP; 41. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 42. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 43. mencari tersangka; 44. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 45. menyusun berita acara pemeriksaan; 46. melakukan gelar perkara; 47. menyusun laporan hasil gelar perkara; 48. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan 49. menjadi saksi ahli. d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan; 2. memeriksa ijin usaha pakan; 3. memeriksa sarana produksi, tempat penyimpanan bahan pakan/pakan, dan alat transportasi/ pengiriman; 4. memeriksa sarana laboratorium pengujian pakan; 5. mengambil sampel bahan pakan/pakan; 6. melakukan pengawasan metode/teknik penyimpanan bahan pakan/pakan; 7. melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll); 8. melakukan verifikasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/ total volatile base nitrogen; 9. menyiapkan bahan pengujian dan alat spektrofotometer dalam rangka melakukan pemeriksaan mineral/urea menggunakan spektrofotometer; 10. menganalisis hasil pengujian mineral/urea secara mekanik dalam rangka pemeriksaan mineral/urea menggunakan spektrofotometer; 11. melakukan verifikasi metode pengujian mineral/urea secara manual; 12. menyiapkan alat/bahan pengujian, mencampur larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS); www.djpp.kemenkumham.go.id 13. menganalisis hasil pengujian mineral atau logam berat secara manual dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS); 14. menganalisis hasil pengujian mineral atau logam berat secara mekanik dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan Atomic Absortion Spectrophotometer (AAS); 15. menyiapkan larutan standar mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino /residu dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/asam amino/residu/ mikotoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatographi (HPLC); 16. menyiapkan larutan fase gerak mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino/residu dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/ asam amino/residu/mikotoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatographi (HPLC); 17. melakukan pengujian sampel dengan HPLC dan pengolahan hasil uji mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino/residu dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/asam amino/residu/mikotoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatographi (HPLC); 18. melakukan spotting dan developing larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan mikotoksin menggunakan Thin Layer Chromatoghraphi (TLC); 19. menganalisis hasil pengujian sampel dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl; 20. menyusun dan membandingkan hasil pengujian dengan standar Standar Nasional INDONESIA (SNI)/ Persyaratan Teknis Minimal (PTM); 21. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 22. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 23. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 24. melakukan kaji ulang manajemen; 25. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 26. melaksanakan audit internal; 27. memperbaiki hasil audit internal; 28. memperbaiki hasil survailen; www.djpp.kemenkumham.go.id 29. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 30. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; 31. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium; 32. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan; 33. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 34. melakukan penanganan TKP; 35. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 36. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 37. mencari tersangka; 38. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 39. menyusun berita acara pemeriksaan; 40. melakukan gelar perkara; 41. menyusun laporan hasil gelar perkara; 42. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan 43. menjadi saksi ahli. (2) Rincian kegiatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pengawas Mutu Pakan Pertama: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan; 2. menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/ pakan; 3. melakukan inventarisasi data produksi pakan jadi; 4. melakukan identifikasi potensi bahan pakan lokal; 5. melakukan identifikasi bibit/benih hijauan pakan ternak; 6. melakukan penilaian kualitas bibit/benih hijauan pakan ternak; 7. memeriksa kondisi higiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan pakan/ pakan; 8. mengawasi penggunaan feed supplement/feed additive/proses pencampuran (mixing) dalam proses produksi pakan; www.djpp.kemenkumham.go.id 9. melakukan pengambilan sampel tanah (penanaman hijauan) untuk pengujian di laboratorium; 10. melakukan pengawasan pengolahan pakan hijauan (silase, amonisasi, hay, dll); 11. melakukan pengawasan penggunaan padang penggembalaan (grazing); 12. melakukan verifikasi dokumen pengajuan rekomendasi nomor pendaftaran pakan; 13. melakukan verifikasi metode pengujian kadar air atau kadar abu; 14. melakukan verifikasi pengujian lemak kasar secara manual; 15. melakukan verifikasi pengujian lemak kasar secara mekanik; 16. melakukan verifikasi pengujian serat kasar/ Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF); 17. melakukan validasi metode pengujian kadar air/kadar abu; 18. melakukan pengujian dengan menggunakan wet ashing; 19. melakukan analisa hasil pengujian yang menggunakan rapid test; 20. melakukan validasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen/ nitrogen bebas/total volatile base nitrogen; 21. melakukan verifikasi metoda pengujian mineral/urea secara mekanik; 22. melakukan verifikasi alat AAS/graphite furnace; 23. melakukan pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan Near Infra Red (NIR); 24. melakukan kalibrasi NIR/Elisa Reader; 25. melakukan ekstraksi dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/ salmonella/risk material menggunakan Elisa Reader; 26. melakukan pengujian dengan Elisa Reader dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/ salmonella/ risk material menggunakan Elisa Reader; 27. melakukan verifikasi metode pengujian mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/salmonella/risk material/feed additive/ feed suplement/asam amino/residu; 28. melakukan verifikasi metode pengujian mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/salmonella/risk material menggunakan Thin Layer Chromatoghraphi (TLC)/ Elisa Reader ; www.djpp.kemenkumham.go.id 29. melakukan verifikasi metode pengujian gross energi/ NaCl; 30. melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan laboratorium; 31. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 32. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 33. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 34. melakukan kaji ulang manajemen; 35. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 36. melaksanakan audit internal; 37. memperbaiki hasil audit internal; 38. memperbaiki hasil survailen; 39. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 40. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; 41. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium; 42. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan; 43. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 44. melakukan penanganan TKP; 45. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 46. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 47. mencari tersangka; 48. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 49. menyusun berita acara pemeriksaan; 50. melakukan gelar perkara; 51. menyusun laporan hasil gelar perkara; 52. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama polri; 53. menjadi saksi ahli; 54. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan; dan 55. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pengawas Mutu Pakan Muda: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan pakan/pakan; 2. melakukan analisa potensi padang penggembalaan; 3. melakukan penilaian prosedur sertifikasi/ pelabelan ulang bahan pakan/pakan; 4. membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan; 5. melakukan analisa hasil pengujian komposisi dan struktur tanah; 6. menghitung kebutuhan pakan ternak berdasarkan jenis dan perkembangan fase biologis; 7. melakukan pengawasan pembuatan feed suplement (urea molases,mineral block, permen sapi, dll); 8. melakukan bimbingan teknis dibidang pengawasan mutu pakan; 9. melakukan validasi metode pengujian lemak kasar/ serat kasar/ Acid Detergent Fiber (ADF)/Neutral Detergent Fiber (NDF); 10. melakukan verifikasi alat spektrofotometer; 11. melakukan validasi metode pengujian mineral/urea; 12. melakukan validasi metode pengujian mineral/logam berat; 13. melakukan verifikasi High Performance Liquid Chromatographi (HPLC); 14. menganalisis hasil pengujian sampel dalam rangka pemeriksaan mikotoksin/ Meat Bone Meal (MBM)/ salmonella/ risk material menggunakan Elisa Reader; 15. melakukan validasi metode pengujian mikotoksin/ feed additive/feed suplement/asam amino/residu; 16. melakukan validasi metode pengujian mikotoksin/ MBM/salmonella/risk material menggunakan TLC/ Elisa Reader; 17. melakukan validasi metode pengujian gross energi/ NaCl; 18. melakukan analisa hasil pengujian mikrobiologi; 19. melakukan verifikasi metode pengujian mikrobiologi; 20. melakukan validasi metode pengujian mikrobiologi; www.djpp.kemenkumham.go.id 21. melakukan penilaian kelayakan terhadap perhitungan data hasil pengujian; 22. melakukan penilaian kelayakan terhadap hasil analisis pakan secara keseluruhan; 23. melakukan evaluasi pengujian arbitrase/uji banding; 24. melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian; 25. melakukan interpretasi hasil uji sampel (dari lapangan); 26. menyusun rekomendasi hasil pengujian; 27. membuat laporan triwulan hasil pengawasan atau pengujian; 28. membuat laporan tahunan hasil pengawasan atau pengujian; 29. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 30. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 31. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 32. melakukan kaji ulang manajemen; 33. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 34. melaksanakan audit internal; 35. memperbaiki hasil audit internal; 36. memperbaiki hasil survailen; 37. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 38. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; 39. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium; 40. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan; 41. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 42. melakukan penanganan TKP; 43. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 44. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; 45. mencari tersangka; 46. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; www.djpp.kemenkumham.go.id 47. menyusun berita acara pemeriksaan; 48. melakukan gelar perkara; 49. menyusun laporan hasil gelar perkara; 50. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; 51. menjadi saksi ahli; 52. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan; 53. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan; dan 54. menyusun rencana pengembangan standar bahan pakan/pakan. c. Pengawas Mutu Pakan Madya: 1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan/pakan; 1. merencanakan penerapan sistem manajemen mutu; 2. menyusun dokumen sistem manajemen mutu; 3. mengkaji ulang dokumen sistem manajemen mutu; 4. melakukan kaji ulang manajemen; 5. memperbaiki hasil kaji ulang manajemen; 6. melaksanakan audit internal; 7. memperbaiki hasil audit internal; 8. memperbaiki hasil survailen; 9. bertindak sebagai auditee ( yang diaudit); 10. menganalisis hasil kalibrasi internal peralatan laboratorium; 11. membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium; 12. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan; 13. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan; 14. melakukan penanganan TKP; 15. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan; 16. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti; www.djpp.kemenkumham.go.id 17. mencari tersangka; 18. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli; 19. menyusun berita acara pemeriksaan; 20. melakukan gelar perkara; 21. menyusun laporan hasil gelar perkara; 22. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; 23. menjadi saksi ahli; 24. menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/ pakan; 25. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan; 26. melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan; 27. merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan; 28. melakukan pengembangan sistem informasi pakan/ bahan pakan/usaha pakan/usaha bahan pakan/ peralatan pengolahan pakan/laboratorium pakan; 29. menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/ pakan; 30. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan; 31. melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan; 32. merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan; 33. melakukan evaluasi sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan; 34. melakukan evaluasi sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan; 35. melakukan evaluasi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan; 36. melakukan evaluasi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan; 37. melakukan evaluasi formula pakan; 38. menyusun rencana pengembangan formula pakan; www.djpp.kemenkumham.go.id 39. menyusun konsep formula pakan; 40. melakukan uji coba konsep formula pakan; 41. merumuskan pengembangan formula pakan; 42. melakukan evaluasi standar bahan pakan/pakan; 43. menyusun konsep standar bahan pakan/pakan; 44. melakukan uji coba konsep standar bahan pakan/ pakan; dan 45. merumuskan pengembangan standar bahan pakan/ pakan; (3) Pengawas Mutu Pakan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengawasan mutu pakan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengawasan mutu pakan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Mutu Pakan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Mutu Pakan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Pengawas Mutu Pakan yang melaksanakan tugas Pengawas Mutu Pakan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pengawas Mutu Pakan yang melaksanakan tugas Pengawas Mutu Pakan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang disyaratkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan, untuk: a. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil dengan pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/ Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan/analis kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma II di bidang peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang peternakan/kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan f. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Mutu Pakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. (2) Pengawas Mutu Pakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi. (3) Pengawas Mutu Pakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi. (4) Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. (5) Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari karya tulis ilmiah.

Pasal 13

(1) Pengawas Mutu Pakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tercantum diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. (2) Pengawas Mutu Pakan yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan mutu pakan.

Pasal 14

(1) Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Mutu Pakan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 15

(1) Pengawas Mutu Pakan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Mutu Pakan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Pengawas Mutu Pakan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Pengawas Mutu Pakan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 17

Koreksi

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian. c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota.

Pasal 18

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibantu oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Tim Penilai Angka Kredit bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. b. Tim Penilai Angka Kredit bagi pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian Pertanian. c. Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi. d. Tim Penilai Angka Kredit bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

(1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri atas unsur teknis yang membidangi pengawasan mutu pakan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit, sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengawasan mutu pakan; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus berasal dari Pengawas Mutu Pakan. (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan; dan c. aktif melakukan penilaian. (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Mutu Pakan, dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian. (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Mutu Pakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian Pertanian. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat. b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian. c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi. d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/ Kota.

Pasal 21

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 23

Usul Penetapan Angka Kredit Pengawas Mutu Pakan diajukan oleh: a. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan pada Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan www.djpp.kemenkumham.go.id ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian. c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada Dinas Provinsi yang membidangi pengawasan mutu pakan kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Provinsi untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. d. Pejabat paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian pada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengawasan mutu pakan kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan atau pangkat Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Mutu Pakan yang bersangkutan.

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Koreksi

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 26

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan/ Analis Kimia; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Peternakan/Kimia; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi jabatan Pengawas Mutu Pakan setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan. (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Mutu Pakan. (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Mutu Pakan, diberhentikan dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 27

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2); b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan mutu pakan paling kurang 2 (dua) tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Mutu Pakan; d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 28

(1) Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil yang memperoleh ijasah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat menjadi Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli; c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan mutu pakan ahli; d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit dari ijazah sarjana (S1)/Diploma IV, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengawas Mutu Pakan dapat dinaikkan jabatannya, apabila memenuhi syarat: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam jabatan; c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan e. masih tersedia formasi. (2) Pengawas Mutu Pakan dapat dinaikkan pangkat, apabila memenuhi syarat: a. mencapai angka kredit yang disyaratkan; b. memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat;dan c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 30

Koreksi

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Mutu Pakan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Pengawas Mutu Pakan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai formasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengawas Mutu Pakan dilaksanakan sesuai dengan formasi www.djpp.kemenkumham.go.id Pengawas Mutu Pakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN. (2) Penetapan formasi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan didasarkan pada indikator, antara lain: a. luas wilayah; b. populasi ternak; dan c. jumlah produsen pakan ternak. (3) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja dibidang pengawasan dan pengujian mutu pakan.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Mutu Pakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Mutu Pakan. (3) Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Mutu Pakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 33

(1) Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. (3) Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun. (4) Pengawas Mutu Pakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan. (5) Pengawas Mutu Pakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan. (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf d, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

Pasal 34

Pengawas Mutu Pakan diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang yang disyaratkan; atau c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pasal 36

Koreksi

(1) Pengawas Mutu Pakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 37

Koreksi

Pengawas Mutu Pakan yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Mutu Pakan Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan: a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, untuk penghargaan Teladan I Tingkat Nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, untuk penghargaan Teladan I Tingkat Provinsi.

Pasal 38

Koreksi

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 39

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

BAB XIII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 32

BAB Kedua

Pasal 33

BAB Ketiga

Pasal 34

Pasal 35

BAB XIV

Pasal 36

BAB XV

Pasal 37

BAB XVI

Pasal 38

Pasal 39