PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 8. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir. 9. Pejabat Fungsional Pranata Nuklir yang selanjutnya disebut Pranata Nuklir adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh u oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan perangkat nuklir. 10. Pengelolaan Perangkat Nuklir adalah kegiatan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan perangkat nuklir; desain, inovasi dan renovasi perangkat nuklir; penyelenggaraan keselamatan dan keamanan nuklir; dan penerapan sistem manajemen nuklir. 11. Perangkat Nuklir adalah peralatan nuklir, komponen instalasi nuklir, instalasi radiasi pengion, sistem bantu instalasi nuklir, sistem proteksi fisik, dan/atau sarana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek nuklir. 12. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya Instalasi Nuklir secara tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, pembongkaran fasilitas hot cell, dekontaminasi dan pengamanan akhir. 13. Keselamatan Nuklir adalah pencapaian kondisi operasi yang ditetapkan, pencegahan kecelakaan atau pembatasan konsekuensi kecelakaan sehingga memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasi. 14. Keamanan Nuklir adalah pencapaian kondisi yang tahan terhadap ancaman dan gangguan yang ditandai dengan tidak terjadinya tindakan pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya terhadap kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, informasi, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, fasilitas dan kegiatan. 15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. 19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pranata Nuklir dalam bentuk Angka Kredit Pranata Nuklir. 20. Standar Kompetensi Pranata Nuklir yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. 21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultutural dari Pranata Nuklir dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 22. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pranata Nuklir sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. 23. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pranata Nuklir sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. 24. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pranata Nuklir baik perorangan atau kelompok di bidang Pengelolaan Perangkat Nuklir. 25. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan Teknologi Nuklir. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Pranata Nuklir Terampil, meliputi: 1. menyusun rencana pengoperasian Perangkat Nuklir kelas III; 2. menyusun rencana perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas III; 3. menyusun rencana perbaikan Perangkat Nuklir kelas III; 4. menyusun rencana instalasi Perangkat Nuklir kelas III; 5. menyusun rencana dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 6. menyusun rencana dekomisioning Perangkat Nuklir kelas III; 7. mengoperasikan Perangkat Nuklir Kelas III; 8. merawat Perangkat Nuklir Kelas III; 9. memperbaiki Perangkat Nuklir Kelas III; 10. melakukan instalasi Perangkat Nuklir Kelas III; 11. mendekontaminasi Perangkat Nuklir Kelas III; 12. mendekomisioning Perangkat Nuklir Kelas III; 13. menginventarisir suku cadang Perangkat Nuklir; 14. mendesain Perangkat Nuklir kelas III; 15. membuat Perangkat Nuklir kelas III; 16. menguji unjuk kerja Perangkat Nuklir kelas III hasil rancangan; 17. melakukan pembuatan peta radiometrik lokal; 18. menginvetarisir dosis radiasi yang diterima personil; 19. mengukur paparan radiasi dan kontaminasi daerah supervisi; 20. memverifikasi parameter keselamatan operasi Perangkat Nuklir kelas III; 21. memverifikasi parameter keamanan nuklir kelas III; 22. merekam kegiatan dan inventori bahan nuklir; 23. memantau dan merekam pelaksanaan gladi kedaruratan; 24. merekam kegiatan dan inventori limbah radioaktif; 25. membuat lembar kerja dokumen pendukung penerapan sistem manajemen nuklir; dan 26. membuat rekaman hasil kaji diri; b. Pranata Nuklir Mahir, meliputi: 1. menyusun rencana pengoperasian Perangkat Nuklir kelas II; 2. menyusun rencana perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas II; 3. menyusun rencana perbaikan Perangkat Nuklir kelas II; 4. menyusun rencana instalasi Perangkat Nuklir kelas II; 5. menyusun rencana dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas II; 6. menyusun rencana dekomisioning Perangkat Nuklir kelas II; 7. mengoperasikan Perangkat Nuklir Kelas II; 8. mengoperasikan Perangkat Nuklir Kelas I; 9. merawat Perangkat Nuklir Kelas II; 10. merawat Perangkat Nuklir Kelas I; 11. memperbaiki Perangkat Nuklir Kelas II; 12. memperbaiki Perangkat Nuklir Kelas I; 13. melakukan instalasi Perangkat Nuklir Kelas II; 14. melakukan instalasi Perangkat Nuklir Kelas I; 15. mendekontaminasi Perangkat Nuklir Kelas II; 16. mendekontaminasi Perangkat Nuklir Kelas I; 17. mendekomisioning Perangkat Nuklir Kelas II; 18. mendekomisioning Perangkat Nuklir Kelas I; 19. mendesain Perangkat Nuklir kelas II; 20. membuat Perangkat Nuklir kelas II; 21. menguji unjuk kerja Perangkat Nuklir kelas II hasil rancangan; 22. melakukan pembuatan peta radiometrik daerah; 23. mengukur paparan radiasi dan kontaminasi daerah terkendali; 24. memverifikasi parameter keselamatan operasi Perangkat Nuklir kelas II; 25. menyusun rencana kegiatan keamanan nuklir instalasi; 26. memverifikasi parameter keamanan nuklir kelas II; 27. menyusun rencana kegiatan akuntansi bahan nuklir; 28. mengevaluasi data inventori bahan nuklir; 29. menyusun rencana gladi kedaruratan non- nuklir; 30. mengevaluasi pelaksanaan gladi kedaruratan non-nuklir; 31. menyusun instruksi kerja dokumen pendukung penerapan sistem manajemen nuklir; 32. melakukan audit internal; 33. melakukan penyaksian mutu; dan 34. menyiapkan bahan kaji diri; dan c. Pranata Nuklir Penyelia, meliputi: 1. menyusun rencana pengoperasian Perangkat Nuklir kelas I; 2. menyusun rencana perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas I; 3. menyusun rencana perbaikan Perangkat Nuklir kelas I; 4. menyusun rencana instalasi Perangkat Nuklir kelas I; 5. menyusun rencana dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas I; 6. menyusun rencana dekomisioning Perangkat Nuklir kelas I; 7. mengevaluasi kinerja operasi Perangkat Nuklir Kelas III; 8. mengevaluasi kinerja operasi Perangkat Nuklir Kelas II; 9. mengevaluasi kinerja operasi Perangkat Nuklir Kelas I; 10. mengevaluasi hasil perawatan rutin Perangkat Nuklir Kelas III; 11. mengevaluasi hasil perawatan rutin Perangkat Nuklir Kelas II; 12. mengevaluasi hasil perawatan rutin Perangkat Nuklir Kelas I; 13. mengevaluasi hasil perbaikan Perangkat Nuklir Kelas III; 14. mengevaluasi hasil perbaikan Perangkat Nuklir Kelas II; 15. mengevaluasi hasil perbaikan Perangkat Nuklir Kelas I; 16. mengevaluasi hasil instalasi Perangkat Nuklir Kelas III; 17. mengevaluasi hasil instalasi Perangkat Nuklir Kelas II; 18. mengevaluasi hasil instalasi Perangkat Nuklir Kelas I; 19. mengevaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir Kelas III; 20. mengevaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir Kelas II; 21. mengevaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir Kelas I; 22. mengevaluasi hasil dekomisioning Perangkat Nuklir Kelas III; 23. mengevaluasi hasil dekomisioning Perangkat Nuklir Kelas II; 24. mengevaluasi hasil dekomisioning Perangkat Nuklir Kelas I; 25. mengevaluasi kebutuhan suku cadang Perangkat Nuklir; 26. mendesain Perangkat Nuklir kelas I; 27. membuat Perangkat Nuklir kelas I; 28. menguji unjuk kerja Perangkat Nuklir kelas I hasil rancangan; 29. melakukan pembuatan peta radiometrik nasional; 30. mengevaluasi dosis radiasi yang diterima personil; 31. mengevaluasi keselamatan radiasi daerah kerja; 32. memverifikasi parameter keselamatan operasi Perangkat Nuklir kelas I; 33. menyusun rencana kegiatan keamanan nuklir kawasan; 34. memverifikasi parameter keamanan nuklir kelas I; 35. menyusun rencana kegiatan protokol tambahan; 36. mengevaluasi penerapan protokol tambahan; 37. menyusun rencana gladi kedaruratan nuklir; 38. mengevaluasi pelaksanaan gladi kedaruratan nuklir; 39. mengevaluasi data akuntansi limbah radioaktif; 40. melakukan sosialisasi keselamatan nuklir; 41. melakukan sosialisasi keamanan nuklir; 42. melakukan pendampingan inspeksi ketenaganukliran; 43. membuat prosedur kerja dokumen pendukung penerapan sistem manajemen nuklir; 44. melakukan kegiatan auditee; 45. melakukan tindakan koreksi hasil audit; 46. menyusun rencana kerja tahunan penerapan sistem manajemen; 47. mengevaluasi pelaksanaan kaji diri; dan 48. melakukan sosialisasi sistem manajemen nuklir. (2) Pranata Nuklir yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Koreksi

Hasil kerja Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pranata Nuklir Terampil, meliputi: 1. dokumen rencana operasi Perangkat Nuklir kelas III; 2. dokumen rencana perawatan Perangkat Nuklir kelas III; 3. dokumen rencana perbaikan Perangkat Nuklir kelas III; 4. dokumen rencana instalasi Perangkat Nuklir Kelas III; 5. dokumen rencana dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 6. dokumen rencana dekomisioning Perangkat Nuklir klelas III; 7. laporan pengoperasian Perangkat Nuklir kelas III; 8. laporan perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas III; 9. laporan perbaikan Perangkat Nuklir kelas III; 10. laporan instalasi Perangkat Nuklir kelas III; 11. laporan dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 12. laporan dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 13. laporan inventarisasi suku cadang Perangkat Nuklir; 14. dokumen desain Perangkat Nuklir kelas III; 15. dokumen pembuatan Perangkat Nuklir kelas III; 16. dokumen pengujian Perangkat Nuklir kelas III; 17. dokumen pemetaan radiometrik lokal; 18. laporan dosis personil; 19. laporan keselamatan radiasi daerah supervisi; 20. laporan verifikasi keselamatan operasi Perangkat Nuklir kelas III; 21. laporan verifikasi parameter keamanan nuklir kelas III; 22. rekaman data inventori bahan nuklir; 23. rekaman gladi kedaruratan; 24. rekaman data akuntansi limbah radioaktif; 25. dokumen lembar kerja; dan 26. rekaman kaji diri sistem manajemen; b. Pranata Nuklir Mahir, meliputi: 1. dokumen rencana operasi Perangkat Nuklir kelas II; 2. dokumen rencana perawatan Perangkat Nuklir kelas II; 3. dokumen rencana perbaikan Perangkat Nuklir kelas II; 4. dokumen rencana instalasi Perangkat Nuklir Kelas II; 5. dokumen rencana dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas II; 6. dokumen rencana dekomisioning Perangkat Nuklir klelas II; 7. laporan pengoperasian Perangkat Nuklir kelas II; 8. laporan pengoperasian Perangkat Nuklir kelas I; 9. laporan perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas II; 10. laporan perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas I; 11. laporan perbaikan Perangkat Nuklir kelas II; 12. laporan perbaikan Perangkat Nuklir kelas I; 13. laporan instalasi Perangkat Nuklir kelas II; 14. laporan instalasi Perangkat Nuklir kelas I; 15. laporan dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 16. laporan dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 17. laporan dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas II; 18. laporan dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas I; 19. dokumen desain Perangkat Nuklir kelas II; 20. dokumen pembuatan Perangkat Nuklir kelas II; 21. dokumen pengujian Perangkat Nuklir kelas III; 22. dokumen pemetaan; 23. laporan keselamatan radiasi daerah terkendali; 24. laporan verifikasi keselamatan operasi Perangkat Nuklir kelas II; 25. dokumen rencana keamanan nuklir instalasi; 26. laporan verifikasi parameter keamanan nuklir kelas II; 27. dokumen rencana kegiatan akuntansi bahan nuklir; 28. laporan pelaksanaan akuntansi bahan nuklir; 29. dokumen rencana gladi kedaruratan non-nuklir; 30. laporan evaluasi gladi kedaruratan non-nuklir; 31. dokumen instruksi kerja; 32. dokumen laporan hasil audit; 33. laporan pelaksanaan whitenessing; dan 34. dokumen bahan kaji diri sistem manajemen; dan c. Pranata Nuklir Penyelia, meliputi: 1. dokumen rencana operasi Perangkat Nuklir kelas I; 2. dokumen rencana perawatan Perangkat Nuklir kelas I; 3. dokumen rencana perbaikan Perangkat Nuklir kelas I; 4. dokumen rencana instalasi Perangkat Nuklir Kelas I; 5. dokumen rencana dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas I; 6. dokumen rencana dekomisioning Perangkat Nuklir klelas I; 7. laporan evaluasi kinerja operasi Perangkat Nuklir kelas III; 8. laporan evaluasi kinerja operasi Perangkat Nuklir kelas II; 9. laporan evaluasi kinerja operasi Perangkat Nuklir kelas I; 10. laporan evaluasi hasil perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas III; 11. laporan evaluasi hasil perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas II; 12. laporan evaluasi hasil perawatan rutin Perangkat Nuklir kelas I; 13. laporan evaluasi hasil perbaikan Perangkat Nuklir kelas III; 14. laporan evaluasi hasil perbaikan Perangkat Nuklir kelas II; 15. laporan evaluasi hasil perbaikan Perangkat Nuklir kelas I; 16. laporan evaluasi hasil instalasi Perangkat Nuklir kelas III; 17. laporan evaluasi hasil instalasi Perangkat Nuklir kelas II; 18. laporan evaluasi hasil instalasi Perangkat Nuklir kelas I; 19. laporan evaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 20. laporan evaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 21. laporan evaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 22. laporan evaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas III; 23. laporan evaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas II; 24. laporan evaluasi hasil dekontaminasi Perangkat Nuklir kelas I; 25. rekomendasi pengadaan suku cadang Perangkat Nuklir; 26. dokumen desain Perangkat Nuklir kelas I; 27. dokumen pembuatan Perangkat Nuklir kelas I; 28. dokumen pengujian Perangkat Nuklir kelas III; 29. dokumen pemetaan; 30. laporan evaluasi dosis personil; 31. laporan evaluasi keselamatan radiasi daerah kerja; 32. laporan verifikasi keselamatan operasi Perangkat Nuklir kelas I; 33. dokumen rencana keamanan nuklir kawasan; 34. laporan verifikasi parameter keamanan nuklir kelas I; 35. dokumen rencana kegiatan protokol tambahan; 36. laporan pelaksanaan protokol tambahan; 37. dokumen rencana gladi kedaruratan nuklir; 38. laporan evaluasi gladi kedaruratan nuklir; 39. laporan akuntansi limbah radioaktif; 40. laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 41. laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi; 42. laporan pelaksanaan kegiatan inspeksi; 43. dokumen prosedur kerja; 44. laporan pelaksanaan kegiatan auditee; 45. laporan tindakan koreksi; 46. dokumen rencana kerja penerapan sistem manajemen; 47. laporan evaluasi kaji diri; dan 48. laporan pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen nuklir.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pranata Nuklir yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pranata Nuklir yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Pranata Nuklir yang melaksanakan tugas Pranata Nuklir yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. Pranata Nuklir yang melaksanakan tugas Pranata Nuklir yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koreksi

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; atau c. promosi.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah diploma tiga bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, peternakan, pertanian, kesehatan hewan, farmasi, hiperkes, gizi, atau kesehatan masyarakat; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. (4) Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pranata Nuklir. (5) Pranata Nuklir yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatasnya. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, peternakan, pertanian, kesehatan hewan, farmasi, hiperkes, gizi, kesehatan masyarakat atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perangkat nuklir paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perangkat nuklir.

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; atau b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir satu tingkat lebih tinggi. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Pranata Nuklir melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 1

Umum

Pasal 21

Koreksi

(1) Pranata Nuklir wajib menyusun SKP setiap awal tahun. (2) SKP merupakan target kinerja Pranata Nuklir berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

Koreksi

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (4) Hasil penilaian SKP Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 24

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Pranata Nuklir setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 5 (lima) untuk Pranata Nuklir Terampil; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pranata Nuklir Mahir; dan c. 25 (dua puluh lima) untuk Pranata Nuklir Penyelia. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Pranata Nuklir Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pranata Nuklir wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PAK

Pasal 27

Koreksi

(1) Capaian SKP Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25. (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pranata Nuklir mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pranata Nuklir sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit. (3) Hasil penilaian dan PAK Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pranata Nuklir.

Pasal 29

Usul PAK Pranata Nuklir diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pranata Nuklir Terampil, Pranata Nuklir Mahir, dan Pranata Nuklir Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pranata Nuklir Terampil, Pranata Nuklir Mahir, dan Pranata Nuklir Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pranata Nuklir dalam pendidikan dan pelatihan. (3) Tim Penilai Pranata Nuklir yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pranata Nuklir Terampil sampai dengan Pranata Nuklir Penyelia.

Pasal 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan perangkat nuklir, unsur kepegawaian, dan Pranata Nuklir. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Pranata Nuklir penyelia. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang Pranata Nuklir. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan dan/atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan/atau pangkat Pranata Nuklir yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pranata Nuklir; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pranata Nuklir. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pranata Nuklir, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pranata Nuklir. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Nuklir ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Pasal 34

Koreksi

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode. (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir, untuk Pranata Nuklir dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Pranata Nuklir dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. pengajar atau pelatih di bidang pengelolaan perangkat nuklir; b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi; c. perolehan penghargaan/tanda jasa; d. perolehan gelar/ijazah lain; atau e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Pasal 36

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Pranata Nuklir yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 37

(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pranata Nuklir dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pengelolaan perangkat nuklir; b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan perangkat nuklir; c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pengelolaan perangkat nuklir; d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengelolaan perangkat nuklir; e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan perangkat nuklir; atau f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengelolaan perangkat nuklir. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagi Pranata Nuklir yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit.

Pasal 38

(1) Pranata Nuklir yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan perangkat nuklir, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pranata Nuklir dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pranata Nuklir yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pranata Nuklir tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Pasal 38

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

Koreksi

(1) Pranata Nuklir diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. (3) Pranata Nuklir yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perangkat nuklir. (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 47

Pranata Nuklir yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 48

(1) Terhadap Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (2) Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

Koreksi

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pranata Nuklir yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pranata Nuklir; e. menyusun pedoman penulisan karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengelolaan perangkat nuklir; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pranata Nuklir; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Pranata Nuklir; dan s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Koreksi

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana pasal 52 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2042), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik INDONESIA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2042), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30