Koreksi Pasal 2

Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk: a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan; c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Instansi Pemerintah dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan; d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat Pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan; e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Instansi Pemerintah.