PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

PERMEN Nomor 17 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan acuan untuk melaksanakan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Hasil penilaian kinerja ini menjadi dasar bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pemeringkatan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah secara nasional.

Pasal 3

Pedoman ini dapat digunakan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah apabila akan melakukan penilaian kinerja internal untuk unit pelayanan publik masing-masing.

Pasal 4

Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, hasilnya tetap berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pedoman ini dapat digunakan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah apabila akan melakukan penilaian kinerja internal untuk unit pelayanan publik masing-masing.

Pasal 4

Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.