Koreksi Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib melaksanakan pembayaran penggantian Kerugian Negara sesuai dengan jumlah/nominal, cara dan mekanisme, serta jangka waktu dalam SKTJM. (2) Unit kerja yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan dan aset negara memantau ketaatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melaksanakan pembayaran penggantian Kerugian Negara sesuai dengan SKTJM. (3) Unit kerja yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan dan aset negara melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Kementerian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.