Koreksi Pasal 20

(1) Setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya; c. tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan d. memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. (4) Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar dengan memperhatikan Masa Perjanjian Kerja. (5) Daftar sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.