PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Simona adalah aplikasi pencairan dan monitoring pengelolaan anggaran pada satuan kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Sistem Informasi Keuangan Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disebut Sikkupa adalah aplikasi pencairan dan monitoring pengelolaan anggaran pada satuan kerja Komisi Aparatur Sipil Negara. 3. Sistem Aplikasi Satker yang selanjutnya disingkat SAS adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat SPP/SPM dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan anggaran di Bagian Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 10. Pembayaran Uang Persedian yang selanjutnya disebut Pembayaran UP adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang ditunjuk oleh KPA untuk menerima dan melakukan pengujian atas kelengkapan berkas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar. 14. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan pembantu KPA, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja pegawai. 15. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga. 17. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja/unit organisasi lini di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran DIPA yang bersangkutan. 18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan. 19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

Koreksi

(1) Verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan telah dilengkapi oleh dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis masing- masing bukti pengeluaran bersangkutan serta ketentuan peraturan yang berlaku. (2) Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran terdiri atas: a. Simona/Sikkupa; b. SAS; dan c. dokumen pertanggungjawaban keuangan. (3) Staf pengelola keuangan unit kerja dan verifikator bagian keuangan memeriksa kelengkapan bukti pengeluaran dengan melakukan daftar isian (check list) terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa. (4) Seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan mekanisme Pembayaran LS Nominatif wajib disampaikan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja sejak SP2D terbit dan dinyatakan lengkap apabila telah melampirkan bukti Pengembalian Belanja yang telah disetorkan ke rekening kas negara. (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK tidak bisa mengajukan dokumen Pembayaran LS Nominatif berikutnya. (6) Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang bersifat rampung wajib disampaikan ke Bagian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan atau untuk tagihan Pihak ketiga terhitung sejak tanggal bukti penagihan/kuitansi diterbitkan. (7) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPK wajib memintakan dispensasi dengan menjelaskan alasan keterlambatan kepada Inspektorat dan dilampirkan pada saat penyampaian dokumen tersebut ke Bagian Keuangan. (8) Dokumen pertanggungjawaban dinyatakan sah dan lengkap apabila seluruh dokumen pertanggungjawaban telah divalidasi oleh seluruh pejabat yang bertanggungjawab atas pertanggungjawaban dokumen. (9) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang berupa penerimaan honorarium/uang saku harus dilengkapi dengan tandatangan basah dari penerima uang untuk pembayaran secara tunai dan/atau melampirkan bukti transfer dari rekening bendahara pengeluaran untuk penerima uang. (10) Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang telah lengkap dan telah terverifikasi harus dipindai oleh unit kerja paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja untuk dijadikan arsip digital dan di unggah ke dalam Simona/Sikkupa.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15