PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANGJABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

PERMEN Nomor 10 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 455) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 45

Koreksi

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB jenjang Pelaksana Pemula berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya yang belum memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga), melaksanakan tugas jabatan Penyuluh KB Terampil/Pelaksana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pejabat Fungsional Penyuluh KB yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya serta menduduki jabatan Penyuluh KB jenjang Terampil/Pelaksana, jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan, dan jenjang Penyelia, yang tidak memiliki ijazah D-3 (Diploma- Tiga) dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau pangkat sampai dengan jabatan dan/atau pangkat paling tinggi dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB kategori keterampilan. (2a) Pejabat Fungsional Penyuluh KB Pelaksana Pemula yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau pangkat sampai dengan jabatan dan/atau pangkat paling tinggi dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB kategori keterampilan. (3) Pejabat Fungsional Penyuluh KB jenjang Pelaksana Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga) paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Pejabat Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh lima) yang merupakan dasar penilaian SKP setiap tahun. (5) Usul penilaian dan penetapan Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana. (6) Penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Penilai Perwakilan dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANGJABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 45

Pasal II

Pasal 47A