PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

PERMEN Nomor 10 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 7. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah kegiatan yang mendukung semua upaya dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 9. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 10. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan untuk pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. 15. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 16. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. 17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Koreksi

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan c. pengembangan profesi. (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan 3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP. b. Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, meliputi: 1. persiapan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2. pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3. pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional sistem manajemen mutu laboratorium; dan 4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. c. pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. (4) Unsur penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih dalam diklat fungsional/teknis di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c. keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/internasional; d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

BAB Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

Koreksi

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, meliputi: 1. mengumpulkan bahan penyusunan program kerja; 2. menyiapkan dokumen verifikasi ketertelusuran; 3. menyiapkan dokumen surveilan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir); 4. menyiapkan peralatan surveilen; 5. menyiapkan dokumen investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir, bukti notifikasi); 6. menyiapkan peralatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan; 7. mengumpulkan data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC); 8. menyiapkan dokumen pengambilan sampel (juknis, form, berita acara); 9. menyiapkan peralatan pengambilan sampel; 10. menginput permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC); 11. melakukan pencetakan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) dan test result; 12. mengumpulkan/mengkompilasi berkas permohonan registrasi negara mitra; 13. menyiapkan dokumen monitoring; 14. menyiapkan peralatan dalam rangka monitoring; 15. menyiapkan peralatan, media, dan reagensia; 16. menyiapkan dokumen evaluasi hasil inspeksi; 17. menyiapkan draft sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 18. menyiapkan berkas hasil verifikasi ketertelusuran; 19. menyusun dokumen evaluasi hasil surveilan; 20. melakukan rekapitulasi penggunaan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) dan data ekspor; dan 21. menyusun dokumen evaluasi pemanfaatan nomor registrasi. b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, meliputi: 1. menyiapkan dokumen pelaksanaan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat/ pendaratan ikan/ tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/ Unit Pengolahan Ikan; 2. menyiapkan peralatan pelaksanaan Inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/kapal/pelabuhan /tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan; 3. mengumpulkan bahan untuk audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi di UPI (hasil survailan, hasil inspeksi, data kasus, manual Hazard Analysis and Critical Control Point); 4. mengumpulkan data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan; 5. mengumpulkan data permohonan ekspor/impor produk perikanan (dokumen Health Certificate/ HC); 6. melakukan pengambilan dan penanganan sampel; 7. menyiapkan bahan masukan penerbitan HC (hasil survailen, hasil sampling, data Unit Pengolahan Ikan, regulasi); 8. menyusun daftar permohonan Nomor registrasi negara mitra; 9. melakukan pengambilan contoh; 10. melakukan penanganan contoh; 11. melakukan pengkodean dan distribusi contoh; 12. menyiapkan dokumen pengujian contoh; 13. merawat dan mengkondisikan peralatan uji dan contoh; 14. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana; dan 15. melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri. c. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, meliputi: 1. melakukan pengambilan sampel acak per kode akhir tertentu untuk penilaian kemampuan telusur; 2. melakukan pemeriksaan dokumen ekspor/impor produk perikanan; 3. melakukan pengujian sampel sesuai parameter yang dipersyaratkan; 4. melakukan pengecekan organoleptic; 5. menyiapkan bahan inisiasi kerjasama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 6. melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi; 7. mengumpulkan bahan target (jenis produk, lokus, parameter uji); 8. melakukan penanganan contoh; 9. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang; 10. melakukan pengujian tingkat sederhana; 11. melakukan pengumpulan data sekunder/bahan perumusan regulasi; 12. menyusun laporan hasil kegiatan inspeksi; dan 13. menyusun laporan hasil kegiatan surveilan. (2) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi pembina.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

Koreksi

BAB Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Koreksi

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, meliputi: 1. laporan bahan penyusunan program kerja; 2. laporan dokumen verifikasi ketertelusuran; 3. laporan surveilan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir); 4. laporan penyiapan peralatan surveilan; 5. laporan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan (regulasi, checklist, surat tugas, data umum, daftar hadir, bukti notifikasi); 6. laporan penyiapan peralatan investigasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan; 7. laporan rekapitulasi data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC); 8. laporan pengambilan sampel (juknis, form, berita acara); 9. laporan penyiapan peralatan pengambilan sampel; 10. laporan data permohonan penerbitan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC); 11. laporan rekapitulasi pencetakan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) dan test result; 12. laporan rekapitulasi berkas permohonan registrasi negara mitra; 13. laporan monitoring; 14. laporan penyiapan peralatan dalam rangka monitoring; 15. laporan penyiapan peralatan, media dan reagensia; 16. laporan evaluasi hasil inspeksi; 17. laporan rekapitulasi draft sertifikat/surat keterangan dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 18. laporan hasil verifikasi ketertelusuran; 19. laporan evaluasi hasil surveilan; 20. laporan rekapitulasi penggunaan Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) dan data ekspor; dan 21. laporan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi. b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, meliputi: 1. laporan penyiapan berkas inspeksi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI; 2. laporan penyiapan peralatan inspeksi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/ pelabuhan/ tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/ unit pemasok/Unit Pengolahan Ikan; 3. laporan data audit kecukupan dalam rangka pelaksanaan inspeksi di Unit Pengolahan Ikan (hasil survailan, hasil inspeksi, data kasus, manual Hazard Analysis and Critical Control Point); 4. laporan data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan/penolakan mutu dan keamanan hasil perikanan; 5. laporan data permohonan ekspor/impor produk perikanan (dokumen Health Certificate/HC); 6. laporan pengambilan pengambilan dan penanganan contoh sampel; 7. laporan hasil penanganan dan pengkodean sampel; 8. laporan hasil distribusi sampel; 9. laporan penyiapan bahan masukan penerbitan Health Certificate/HC (hasil survailen, hasil sampling, data UPI, regulasi); 10. laporan pendaftaran permohonan Nomor registrasi negara mitra; 11. laporan pengambilan contoh dalam rangka ketelusuran; 12. laporan penyiapan dokumen pengujian sampel; 13. laporan pemeliharaan dan pengkondisian peralatan uji dan sampel; 14. laporan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana; dan 15. laporan pengelolaan standar/kultur bakteri. c. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, meliputi: 1. laporan pengambilan sampel acak per kode akhir tertentu untuk penilaian kemampuan telusur; 2. laporan pemeriksaan dokumen ekspor/impor; 3. laporan pengujian sampel sesuai parameter yang dipersyaratkan; 4. laporan pengecekan organoleptik; 5. laporan penyiapan bahan inisiasi kerjasama sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; 6. laporan pengumpulan data/bahan perumusan regulasi (data sekunder); 7. laporan pengumpulan bahan target (jenis produk, lokus, parameter uji); 8. laporan penanganan contoh; 9. laporan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang; 10. laporan pengujian tingkat sederhana; 11. laporan pengumpulan data/bahan perumusan standar prosedur dan kriteria standardisasi (data sekunder); 12. laporan hasil kegiatan inspeksi; dan 13. laporan hasil kegiatan surveilan.

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian (inpassing); dan d. promosi.

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D III) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kategori keterampilan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi HACCP bidang perikanan. (5) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma II (D II) atau paling tinggi Diploma III (D.III) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keterampilan di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point bidang perikanan.

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma II (D II); e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan harus mengikuti dan lulus pelatihan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point bidang perikanan. (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran IV, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (7) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada awal tahun, setiap Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 22

(1) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling kurang: a. 5 (lima) untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, untuk: a. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan Diploma II (D II) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan pendidikan Diploma III (D.III) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub- unsur pendidikan formal; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

(1) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Pasal 26

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Pasal 27

(1) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Pasal 29

Koreksi

Usul penetapan Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan diajukan oleh: 1. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 30

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sampai dengan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, unsur kepegawaian, dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; dan c. aktif melakukan penilaian kinerja. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Unit Kerja ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 39

Koreksi

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 40

Koreksi

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; (3) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, pengelolaan jabatan fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang pengawasan perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan. (2) Pejabat Fungsional yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, karena: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan; d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 46

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan pada badan yang membidangi karantina ikan dan melaksanakan sebagian tugas Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan paling kurang 3 (tiga) tahun dengan pendidikan SMA/Sederajat, Diploma II (D II), dan Diploma III (D III), dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai berikut: a. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil. b. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir; dan c. Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia. (2) PNS yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) PNS dengan pendidikan SMA/Sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijazah paling rendah Diploma (D II) bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina paling lama 5 (lima) tahun sejak disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (4) Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 47

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil Perikanan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872), atau Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 167) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 49

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 50

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengawasan perikanan bidang mutu hasil perikanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1872), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33