PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Koreksi

Standar sarana dan prasarana kator terdiri atas: a. Ruang kantor; b. Ruang Penunjang; c. perlengkapan Ruang kantor; d. perlengkapan Ruang Penunjang; dan e. Kendaraan Dinas.

Pasal 7

Koreksi

(1) Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas: a. ruang kerja; b. ruang tamu; dan c. ruang rapat. (2) Ruang kerja sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi: a. Menteri; b. pejabat pimpinan tinggi madya; c. pejabat pimpinan tinggi pratama; d. pejabat administrator; e. pejabat pengawas; f. pejabat pelaksana; g. pejabat fungsional; dan h. pegawai pemerintah non pegawai negeri. (3) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 8

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. ruang ibadah; b. lobi; c. ruang pusat data (server); d. ruang arsip; e. ruang perpustakaan; f. ruang penyimpanan barang; g. CCTV; h. ruang poliklinik; i. ruang sentral telepon; j. ruang pos penjagaan keamanan; k. ruang kantin pegawai; l. ruang sumber tenaga diesel (Genset); m. LPSE; n. ruang pantry; o. Ruang Media Center; p. toilet; q. ruang istirahat; r. ruang panel listrik; s. ruang merokok (smoking room); dan t. ruang menyusui (nursery room). (2) Standar perlengkapan ruang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kendaraan dinas Menteri; b. kendaraan dinas pejabat pimpinan tinggi madya; c. kendaraan dinas pejabat pimpinan tinggi pratama; dan d. kendaraan dinas operasional. (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d disediakan bagi pejabat dan/atau pegawai untuk menunjang tugas kedinasan. (5) Standar kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Standar sarana dan prasarana yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini adalah standar minimal yang pemenuhannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 182 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12