Koreksi Pasal 35

(1) Setelah menerima keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3: a. menerbitkan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal; dan b. menyampaikan penerbitan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (2) Penerbitan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diterima.