PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

PERMEN Nomor 9 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 5. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 6. Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 7. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut BPKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status staf nondiplomatik. 8. Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut PKKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai penata keuangan dan kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai staf nondiplomatik. 9. Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu tertentu. 10. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 11. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya. 12. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. 13. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik INDONESIA, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional. 14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Luar Negeri. 15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan karir yang bersangkutan. 16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Penata Kanselerai dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 5

Koreksi

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus memenuhi persyaratan: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat); e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bendahara dan penata kerumahtanggaan/penata keuangan dan kerumahtanggaan; f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina; g. memiliki pengalaman di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif; h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan j. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.

Pasal 6

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung setingkat: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi; b. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; atau c. Kepala Perwakilan. (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan: a. salinan ijazah pendidikan terakhir; b. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir; c. sertifikat pendidikan dan pelatihan BPKRT/PKKRT/Penata Kanselerai; d. surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal/pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala Perwakilan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun; e. salinan penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir; f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; dan g. surat keterangan dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. (4) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas dan lampiran dengan daftar kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpishakan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf g serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

Koreksi

(1) PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional membentuk tim uji kompetensi. (2) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang Kekanseleraian; b. seorang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur yang membidangi pembinaan jabatan fungsional; dan c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari perwakilan Unit Kerja yang membidangi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan Kekanseleraian. (3) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. (4) Dalam penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim uji kompetensi melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui: a. penilaian portofolio untuk Penata Kanselerai Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda; dan b. penilaian portofolio dan wawancara untuk Penata Kanselerai Ahli Madya. (2) Tata cara dan lembar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim panelis yang berasal dari tim uji kompetensi. (2) Tim panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. 1 (satu) orang pejabat administrator atau lebih tinggi pada Unit Kerja pimpinan tinggi pratama di bidang pembinaan jabatan fungsional; b. 1 (satu) orang pejabat administrator atau lebih tinggi pada Unit Kerja pimpinan tinggi pratama di bidang Kekanseleraian (Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia); dan c. 1 (satu) orang pejabat administrator atau lebih tinggi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 14

(1) Hasil uji kompetensi disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepada peserta uji kompetensi melalui Unit Kerja atau Perwakilan dengan menerbitkan surat keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan peserta uji kompetensi kompeten atau belum kompeten. (2) Penyampaian surat keterangan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah pelaksanaan uji kompetensi. (3) Surat keterangan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat keterangan diterbitkan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20