PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Besi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

PERMEN Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kas Besi adalah dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang besarannya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik INDONESIA. 2. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Penerima. 3. Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri. 4. Rekening Kas Besi dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan di luar negeri yang dipergunakan untuk menyimpan dana cadangan di Perwakilan terhadap berjaga-jaga atau keadaan yang mungkin timbul karena keterlambatan remise. 5. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara. 6. Pejabat Perbendaharaan di Perwakilan yang selanjutnya disebut Pejabat Perbendaharaan adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perwakilan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 9. Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri. 10. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang memimpin kesekretariatan jenderal Kementerian Luar Negeri.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN KAS BESI

Pasal 7

Koreksi

(1) Penggunaan Kas Besi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat pernyataan tanggung jawab KPA; dan b. rincian penggunaan dan rencana penggunaan Kas Besi. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Keuangan melaksanakan verifikasi administratif dan substantif. (4) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan. (5) Verifikasi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara permohonan dengan tujuan penggunaan Kas Besi.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Biro Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disampaikan kepada KPA. (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Biro Keuangan menyampaikan hasil verifikasi kepada KPA. (3) Format permohonan penggunaan Kas Besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Kas Besi dapat digunakan dalam hal: a. kondisi darurat di negara setempat; b. kunjungan PRESIDEN Republik INDONESIA atau Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara; c. terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP); dan/atau d. pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi mendesak dan/atau tidak normal yang memerlukan penanganan dan penyelesaian dalam waktu cepat.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Besi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16