PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 3. Unsur Pelaksana adalah pejabat fungsional diplomat dan pejabat penugasan. 4. Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian yang ditugaskan ke Kementerian untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan. 5. Unsur Penunjang adalah pejabat fungsional penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian. 6. Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah unsur pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan atau Keputusan Menteri Luar Negeri. 7. Pinjaman Resmi adalah pinjaman sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibebankan pada DIPA Kementerian kepada PDLN yang dimutasi/dipindah tugaskan ke Perwakilan sebagai persekot yang wajib dikembalikan oleh PDLN dan/atau ahli warisnya dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenai bunga pinjaman. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 9. Biro adalah satuan kerja pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi keuangan di Kementerian. 10. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPLN adalah tunjangan penghidupan yang diterima oleh pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Perwakilan, meliputi tunjangan pokok dan tunjangan keluarga. 11. Tunjangan Sewa Rumah yang selanjutnya disingkat TSR adalah tunjangan yang diberikan kepada PDLN yang sedang bertugas di Perwakilan untuk fasilitas sewa rumah. 12. Pemberian Pinjaman Resmi adalah proses memberikan Pinjaman Resmi kepada PDLN yang ditempatkan pada Perwakilan. 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 14. Pengembalian Pinjaman Resmi adalah proses mengembalikan Pinjaman Resmi secara angsuran oleh PDLN hingga lunas. 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang ditandatangani oleh PDLN yang berisi pernyataan bahwa PDLN bertanggung jawab mutlak atas Pinjaman Resmi yang diterimanya dan seluruh data dukungnya. 16. Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi adalah dokumen kesepakatan antara PPK Perwakilan dan PDLN mengenai Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 18. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN RESMI

Pasal 5

Koreksi

(1) PDLN yang telah menerima salinan Keputusan Menteri mengenai penugasan ke Perwakilan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Biro dengan melampirkan: a. salinan Keputusan Menteri mengenai penugasan ke Perwakilan; b. SPTJM; dan c. rencana keberangkatan PDLN atau itinerari. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum tanggal keberangkatan PDLN ke Perwakilan. (4) Ketentuan mengenai format: a. surat permohonan Pinjaman Resmi sewa rumah; b. surat permohonan Pinjaman Resmi pembelian mobil; c. surat permohonan Pinjaman Resmi TPLN; dan d. SPTJM. tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Biro menugaskan PPK Biro untuk melakukan pengujian permohonan. (2) Pengujian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada: a. ketersediaan anggaran; b. jumlah besaran Pinjaman Resmi untuk sewa rumah dihitung berdasarkan tunjangan sewa rumah dengan batasan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. jumlah besaran Pinjaman Resmi untuk pembelian mobil dan TPLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. kelengkapan dokumen yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Biro memberikan rekomendasi persetujuan kepada Kepala Biro. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Biro memberikan rekomendasi penolakan kepada Kepala Biro. (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Biro menyampaikan: a. persetujuan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA; b. penolakan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA, dalam hal PDLN masih berada di dalam negeri; atau c. penolakan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN, Kepala Perwakilan, dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA, dalam hal PDLN telah berada di Perwakilan.

Pasal 7

(1) Berdasarkan persetujuan yang disampaikan Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, proses pengajuan pencairan dana Pinjaman Resmi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dilakukan oleh PPK dan PPSPM. (2) Mekanisme pencairan dana Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal mengirimkan dana Pinjaman Resmi ke rekening Perwakilan tempat penugasan PDLN paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dana Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. (4) Setelah dana Pinjaman Resmi dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Biro menyampaikan konfirmasi pengiriman dana Pinjaman Resmi kepada Perwakilan tempat penugasan PDLN.

Pasal 8

(1) Berdasarkan konfirmasi pengiriman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bendahara Pengeluaran Perwakilan membukukan dana Pinjaman Resmi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PPK Perwakilan dan PDLN menandatangani Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi dalam mata uang dolar Amerika Serikat. (3) Bendahara Pengeluaran Perwakilan menyalurkan Pinjaman Resmi kepada PDLN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK Perwakilan dan PDLN menandatangani Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan penugasan PDLN, dana Pinjaman Resmi yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Perwakilan ke rekening Bendahara Penerimaan Sekretariat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Keputusan Menteri mengenai perubahan atau pembatalan penugasan diterima oleh Perwakilan. (5) Ketentuan mengenai format Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Kepala Biro dapat menolak permohonan Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dan huruf c jika: a. anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi; b. jumlah besaran dan peruntukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau c. dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal permohonan Pinjaman Resmi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Biro memproses kembali persetujuan Pinjaman Resmi setelah anggaran tersedia. (3) Dalam hal permohonan Pinjaman Resmi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, PDLN dapat mengajukan permohonan kembali Pinjaman Resmi setelah PDLN sampai di Perwakilan.

Pasal 10

(1) Dalam hal PDLN mengajukan permohonan Pinjaman Resmi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), permohonan Pinjaman Resmi diajukan kepada Kepala Biro melalui naskah dinas berupa berita yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan. (2) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan kembali Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) PDLN yang dipindahtugaskan antar-Perwakilan menyampaikan permohonan Pinjaman Resmi kepada Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) melalui Kepala Perwakilan penugasan awal sebelum tanggal keberangkatan PDLN ke Perwakilan penugasan tujuan. (2) Dalam hal permohonan Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala Biro menyampaikan: a. persetujuan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN, Kepala Perwakilan penugasan awal, dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA; b. penolakan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN, Kepala Perwakilan penugasan awal, dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA, dalam hal PDLN masih berada di Perwakilan penugasan awal; atau c. penolakan Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN, Kepala Perwakilan penugasan awal, Kepala Perwakilan penugasan tujuan dan PPK Biro dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA, dalam hal PDLN telah berada di Perwakilan penugasan tujuan. (3) Ketentuan mengenai Pemberian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemberian Pinjaman Resmi kepada PDLN yang dipindahtugaskan antar-Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal Pinjaman Resmi digunakan untuk sewa rumah dan pembelian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, PDLN menyerahkan salinan perjanjian sewa rumah dan/atau salinan kuitansi pembelian mobil kepada PPK Perwakilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa rumah dan/atau pembelian mobil.

BAB Kesatu

Tata Cara Pemberian Pinjaman Resmi bagi PDLN yang Ditugaskan dari Kementerian ke Perwakilan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI

Pasal 13

Koreksi

(1) PDLN wajib mengembalikan Pinjaman Resmi secara angsuran sesuai Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan TPLN oleh Bendahara Pengeluaran Perwakilan terhitung mulai bulan berikutnya setelah PDLN menerima Pinjaman Resmi. (3) Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (4) Dalam hal masa penugasan PDLN di Perwakilan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan, PDLN wajib melunasi Pinjaman Resmi sebelum berakhirnya masa penugasan pada Perwakilan.

Pasal 14

(1) PDLN dapat melunasi Pinjaman Resmi lebih cepat dengan persetujuan PPK Perwakilan yang dituangkan dalam adendum Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi. (2) Ketentuan mengenai format adendum Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Dalam hal Pinjaman Resmi PDLN telah lunas, Bendahara Pengeluaran Perwakilan menerbitkan surat keterangan lunas. (2) Kepala Perwakilan menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PDLN dan salinan surat keterangan lunas kepada Kepala Biro. (3) Ketentuan mengenai format surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal PDLN meninggal dunia sebelum Pinjaman Resmi lunas, Perwakilan memperhitungkan sisa angsuran Pengembalian Pinjaman Resmi tersebut dengan kompensasi hak keuangan PDLN yang akan diterima ahli waris. (2) Dalam hal kompensasi hak keuangan PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Pinjaman Resmi, pelunasan Pinjaman Resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bendahara Pengeluaran Perwakilan dan PPK Perwakilan melaksanakan kewenangan dalam Pengembalian Pinjaman Resmi dan menatausahakan piutang atas Pinjaman Resmi seluruh PDLN di Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Koreksi

Ketentuan mengenai tata cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN RESMI SEWA RUMAH Kepada Yth: Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Perihal: Permohonan Pinjaman Resmi Sewa Rumah Sehubungan dengan penugasan sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor …(1)… Tahun …(2)…, bersama ini saya: Nama : …(3)… NIP : …(4)… Pangkat/Golongan : ...(5)... Gelar/Jabatan : …(6)… Perwakilan : …(7)… Tanggal tiba di Perwakilan : …(8)… mengajukan permohonan Pinjaman Resmi sewa rumah dengan perhitungan sebagai berikut: TPLN : USD …(9)… TSR : USD ...(10)... Jumlah Pinjaman Resmi : USD …(11)… Jakarta, …(12)… Yang Mengajukan, …(13)… …(14)… Petunjuk Pengisian: (1) diisi nomor surat keputusan penempatan PDLN. (2) diisi tahun penerbitan surat keputusan penempatan PDLN. (3) diisi nama PDLN. (4) diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) PDLN. (5) diisi nama pangkat/golongan (6) diisi nama gelar/jabatan (7) diisi nama perwakilan tujuan. (8) diisi tanggal ketibaan di perwakilan tujuan (9) diisi jumlah TPLN PDLN (10) diisi jumlah TSR yang merupakan perkalian 25% atau 40% X TPLN (11) diisi jumlah permohonan Pinjaman Resmi dengan memperhatikan jumlah maksimal Pemberian Pinjaman Resmi. (12) diisi tanggal bulan dan tahun pembuatan surat. (13) diisi nama PDLN. (14) diisi NIP PDLN. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN RESMI PEMBELIAN MOBIL Kepada Yth: Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Perihal: Permohonan Pinjaman Resmi Pembelian Mobil Sehubungan dengan penugasan sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor …(1)… Tahun …(2)…, bersama ini saya: Nama : …(3)… NIP : …(4)… Gelar/Jabatan : …(5)… Perwakilan : …(6)… Tanggal tiba di Perwakilan : …(7)… mengajukan permohonan Pinjaman Resmi pembelian mobil dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Pinjaman Resmi : USD…(8) Jakarta, …(9)… Yang Mengajukan, …(10)… …(11)… Petunjuk Pengisian: (1) diisi nomor surat keputusan penempatan PDLN. (2) diisi tahun penerbitan surat keputusan penempatan PDLN. (3) diisi nama PDLN. (4) diisi NIP PDLN. (5) diisi nama gelar/jabatan. (6) diisi nama perwakilan tujuan. (7) diisi tanggal ketibaan di perwakilan tujuan. (8) diisi jumlah permohonan Pinjaman Resmi dengan memperhatikan jumlah maksimal pemberian Pinjaman Resmi. (9) diisi tanggal bulan dan tahun pembuatan surat. (10) diisi nama PDLN. (11) diisi NIP PDLN. FORMAT SURAT PERMOHONAN PINJAMAN RESMI TPLN Kepada Yth: Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Perihal: Permohonan Pinjaman Resmi TPLN Sehubungan dengan penugasan sesuai Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor …(1)… Tahun …(2)…, bersama ini saya: Nama : …(3)… NIP : …(4)… Pangkat/Golongan : ...(5)... Gelar/Jabatan : …(6)… Perwakilan Tujuan : …(7)… Tanggal tiba di Perwakilan : …(8)… mengajukan permohonan penyiapan dana Pinjaman Resmi TPLN dengan perhitungan sebagai berikut: TPLN : USD …(9)… Jumlah Pinjaman Resmi : USD …(10)… Jakarta, …(11)… Yang Mengajukan, …(12)… …(13)… Petunjuk Pengisian: (1) diisi nomor surat keputusan penempatan PDLN. (2) diisi tahun penerbitan surat keputusan penempatan PDLN. (3) diisi nama PDLN. (4) diisi NIP PDLN. (5) diisi pangkat dan golongan Pegawai Negeri Sipil (PGPNS). (6) diisi nama gelar/pangkat/golongan (7) diisi nama perwakilan tujuan (8) diisi tanggal ketibaan di perwakilan tujuan (9) diisi jumlah TPLN PDLN (10) diisi jumlah permohonan Pinjaman Resmi. (11) diisi tanggal bulan dan tahun pembuatan surat. (12) diisi nama PDLN. (13) diisi NIP PDLN. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :..................................... (1) NIP :......................................(2) Pangkat/Golongan :......................................(3) Gelar/Jabatan :......................................(4) Perwakilan :......................................(5) Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya Bertanggung jawab sepenuhnya atas Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (6) sebesar USD……….. (7) untuk digunakan sesuai peruntukannya. 2. Pinjaman sebagaimana tercantum dalam angka 1, akan saya kembalikan ke Kas Negara dengan cara diperhitungkan/dipotong dari TPLN setiap bulan, selama .... (8) bulan. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekurangan dalam Pengembalian Pinjaman Resmi yang telah saya terima tersebut di atas, saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan sisa/kekurangannya tersebut pada kesempatan pertama. 4. Dalam hal terdapat pengakhiran/pemberhentian penugasan di Perwakilan yang disebabkan oleh kedinasan dan/atau sebab lainnya, saya bersedia melunasi/mengembalikan seluruh sisa Pinjaman Resmi. 5. Dalam hal saya meninggal dunia sebelum Pinjaman Resmi lunas, pelunasan dilakukan melalui kompensasi hak keuangan yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ……..… (9) ,…(10).………. Ttd ...(11)... ...(12)... Petunjuk Pengisian: (1) diisi nama PDLN. (2) diisi NIP PDLN. (3) diisi nama pangkat/golongan (4) diisi nama gelar/jabatan (5) diisi nama perwakilan tujuan. (6) dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi. (7) diisi besaran Pinjaman Resmi. (8) diisi jumlah bulan angsuran. (9) diisi kota pembuatan surat. (10) diisi tanggal bulan tahun pembuatan surat. (11) diisi nama PDLN. (12) diisi NIP PDLN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd RETNO L. P. MARSUDI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI FORMAT KESEPAKATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI KOP SURAT PERWAKILAN KESEPAKATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI Nomor :...(1).. Pada hari ini, …(2) tanggal …(3) bulan ... (4) tahun... (5), berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Nomor .... mengenai persetujuan pemberian Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (6) sebesar USD... (7) telah dilakukan kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN, antara: Nama : …(8) Pangkat/Golongan : …(9) Gelar/Jabatan : …(10) NIP : …(11) Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, dan Nama : …(12) Pangkat/Golongan : …(13) Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Gelar/Jabatan : …(14) NIP : …(15) Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pasal 1

Pihak Kesatu bersedia melakukan pelunasan Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (16) secara angsuran melalui mekanisme pemotongan TPLN dengan ketentuan sebagai berikut: Jangka waktu angsuran :…(17) bulan (mulai bulan … (18) s.d. …(19) Besaran angsuran per bulan : USD…(20)

Pasal 2

Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap penatausahaan piutang Pinjaman Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1. Demikian Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan. Pihak Kesatu Pihak Kedua ttd ttd …(21)… …(23)… …(22)… …(24)… Mengetahui, Kepala Perwakilan RI …(25)… Tembusan: Yth. Kepala Biro Keuangan Petunjuk Pengisian: (1) diisi nomor surat Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi. (2) diisi hari penandatanganan Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi. (3) diisi tanggal penandatanganan Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi. (4) diisi bulan penandatanganan Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi. (5) diisi tahun penandatanganan Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi. (6) dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi (7) diisi jumlah Pinjaman Resmi (8) diisi nama PDLN. (9) diisi pangkat/golongan PDLN. (10) diisi nama gelar Diplomatik/PNS. (11) diisi NIP PDLN. (12) diisi nama PPK Perwakilan. (13) diisi pangkat/golongan PPK Perwakilan. (14) diisi nama gelar Diplomatik/PNS. (15) diisi NIP PPK Perwakilan. (16) dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi (17) diisi jumlah bulan angsuran Pinjaman Resmi. (18) diisi bulan dan tahun mulai angsuran. (19) diisi bulan dan tahun selesai angsuran. (20) diisi jumlah angsuran per bulan yang merupakan hasil pembagian dari jumlah Pinjaman resmi dengan jumlah bulan angsuran (7/17). (21) diisi nama PDLN. (22) diisi NIP PDLN. (23) diisi nama PPK Perwakilan. (24) diisi NIP PPK Perwakilan (25) diisi nama Kepala Perwakilan. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd RETNO L. P. MARSUDI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI FORMAT ADENDUM KESEPAKATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI KOP SURAT PERWAKILAN ADENDUM KESEPAKATAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI Merujuk Surat Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi Nomor …(1), pada hari ini …(2) tanggal …(3) bulan ... (4) tahun ... (5) telah dilakukan adendum kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (6) antara: Nama : …(7) Gelar/Jabatan : …(8) NIP : …(9) Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, dan Nama : …(10) Gelar/Jabatan : …(11) Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen NIP : …(12) Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyepakati Pengembalian Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (13) secara angsuran dengan mekanisme pemotongan TPLN dengan rincian sebagai berikut: Sisa Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (14):USD…(15) Jangka waktu angsuran : semula …(16) bulan menjadi .. (17) bulan (mulai bulan … (18) s.d. …(19) Sisa jangka waktu angsuran :…. (20) bulan Besaran angsuran per bulan : USD…(21) Demikian Adendum Kesepakatan Pengembalian Pinjaman Resmi ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan. Pihak Kesatu Pihak Kedua ttd ttd …(22)… …(24)… …(23)… …(25)… Tembusan: 1. Yth. Kepala Perwakilan RI 2. Yth. Kepala Biro Keuangan Petunjuk Pengisian: (1) diisi nomor Kesepakatan Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi. (2) diisi hari penandatanganan Adendum Kesepakatan Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi. (3) diisi tanggal penandatanganan Adendum Kesepakatan Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi. (4) diisi bulan penandatanganan Adendum Kesepakatan Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi. (5) diisi tahun penandatanganan Adendum Kesepakatan Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi. (6) dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi. (7) diisi nama PDLN. (8) diisi nama gelar Diplomatik/PNS. (9) diisi NIP PDLN. (10) diisi nama PPK Perwakilan. (11) diisi nama gelar Diplomatik/PNS. (12) diisi NIP PPK Perwakilan. (13) dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi. (14) dipilih sesuai jenis Pinjaman Resmi. (15) diisi sisa jumlah Pinjaman Resmi dalam dolar Amerika Serikat (16) diisi jumlah bulan angsuran Pinjaman Resmi sesuai dengan kesepakatan baru. (17) diisi jumlah bulan angsuran Pinjaman Resmi sesuai dengan kesepakatan baru. (18) diisi bulan dan tahun mulai angsuran. (19) diisi bulan dan tahun selesai angsuran sesuai dengan kesepakatan baru. (20) diisi sisa jumlah bulan angsuran Pinjaman Resmi sesuai dengan kesepakatan baru. (21) diisi jumlah angsuran per bulan yang merupakan hasil pembagian dari jumlah Pinjaman resmi dengan jumlah bulan angsuran (14/19). (22) diisi nama PDLN. (23) diisi NIP PDLN. (24) diisi nama PPK Perwakilan. (25) diisi NIP PPK Perwakilan. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd RETNO L. P. MARSUDI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS KOP SURAT PERWAKILAN SURAT KETERANGAN LUNAS Nomor ..(1).. Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Sdr/Sdri….(2), NIP …(3) Gelar dan Jabatan... (4) pada tanggal …(5) bulan ... (6) tahun ... (7) telah melunasi Pinjaman Resmi sewa rumah/pembelian mobil/TPLN (8) dengan rincian pembayaran angsuran sebagaimana terlampir (9). Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Bendahara Pengeluaran PPK Perwakilan ttd ttd …(10)… …(12)… …(11)… …(13)… Tembusan: Yth. Kepala Biro Keuangan Petunjuk Pengisian (1) diisi nomor Surat Keterangan Lunas. (2) diisi nama PDLN. (3) diisi NIP nama PDLN. (4) diisi nama gelar Diplomatik/PNS. (5) diisi tanggal penandatanganan Surat Keterangan Lunas. (6) diisi bulan penandatanganan Surat Keterangan Lunas. (7) diisi tahun penandatanganan Surat Keterangan Lunas. (8) dipilih jenis Pinjaman Resmi yang sesuai. (9) dilampirkan rekapitulasi/mutasi Pinjaman Resmi yang bersangkutan. (10) diisi nama Bendahara Pengeluaran Perwakilan. (11) diisi NIP Bendahara Pengeluaran Perwakilan. (12) diisi nama PPK Perwakilan. (13) diisi NIP PPK Perwakilan. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd RETNO L. P. MARSUDI

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN RESMI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 1

Pasal 2