PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

Pasal 3

Koreksi

Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan bertujuan untuk: a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; b. menilai tingkat implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan periode sebelumnya.

Pasal 4

(1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; b. pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan c. pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan. (2) Terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan tindak lanjut pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 5

Perencanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dituangkan dalam perencanaan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal.

Pasal 6

(1) Inspektorat Jenderal bertanggung jawab dalam pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. Unit Organisasi; b. Unit Kerja; dan/atau c. Perwakilan. (3) Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan dokumen/data dukung serta informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan. (4) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan terhadap Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu kepada jadwal kalender perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran Kementerian dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai manajemen kinerja Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektur Jenderal membentuk dan MENETAPKAN Tim Evaluasi. (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi terdiri atas: a. penanggung jawab; b. pengendali mutu; c. pengendali teknis; d. ketua tim; dan e. anggota tim. (3) Untuk menjamin pencapaian tujuan dan meningkatkan kualitas hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan, pengendali mutu, pengendali teknis, dan ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan supervisi secara berjenjang.

Pasal 8

(1) Pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun dalam bentuk LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang ditandatangani oleh Inspektur Wilayah sesuai dengan Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan yang menjadi kewenanganya. (2) Inspektorat Jenderal menyampaikan LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan secara tertulis kepada Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan. (3) Inspektur Jenderal selanjutnya menyampaikan ikhtisar hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan kepada Menteri. (4) Menteri menyampaikan ikhtisar LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (5) Penyampaian ikhtisar LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 9

(1) Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan harus melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan. (2) Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal secara tertulis paling lambat 1 November tahun berjalan.

Pasal 10

(1) Pemantauan tindak lanjut pelaporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana tertuang dalam LHE atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan/atau Perwakilan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Jenderal MENETAPKAN Tim Pemantauan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12