Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN AT...

Pasal 4

(1) KMILN dapat diperoleh pemohon dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman sebagai berikut: a. bagi WNI melalui Portal Peduli WNI www.peduliwni.kemlu.go.id; dan b. bagi Orang Asing melalui aplikasi KMILN www.iocs.kemlu.go.id. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang bukan merupakan pejabat Pemerintah Republik INDONESIA yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri, termasuk anggota keluarganya; atau b. Orang Asing. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; b. menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 6 (enam) bulan; c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan e. tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah dan/atau negara setempat. (4) Bagi pemohon WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan diajukan dengan melampirkan: a. salinan paspor yang masih berlaku; b. izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat dan masih berlaku; c. kartu identitas yang dikeluarkan oleh otoritas di negara setempat, yang dapat berupa kartu tanda pengenal atau sebutan lain, surat izin mengemudi, kartu pegawai, kartu pelajar/kartu mahasiswa, atau kartu identitas lainnya; d. dokumen sah lainnya yang membuktikan bahwa pemohon berdomisili di negara setempat, yang dapat berupa kontrak rumah/apartemen, kontrak kerja, tagihan pajak, atau dokumen sah lainnya; dan e. surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau negara setempat. (5) Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing eks WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan: a. salinan paspor yang masih berlaku; b. surat izin tinggal menetap di negara setempat; c. surat Keputusan atau surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kehilangan kewarganegaraan INDONESIA; d. surat affidavit yang pernah dimiliki oleh pemohon; e. surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau negara setempat; f. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah memperoleh kewarganegaraan asing; dan g. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, berupa salinan: 1. paspor Republik INDONESIA; 2. akta kelahiran; 3. akta perkawinan; 4. kartu keluarga; 5. kartu tanda penduduk; atau 6. dokumen resmi lain yang dapat diakui oleh Perwakilan. (6) Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing anak eks WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan: a. salinan paspor yang masih berlaku; b. surat izin tinggal menetap di negara setempat; c. akta kelahiran; d. surat Keputusan atau surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kehilangan kewarganegaraan INDONESIA orang tua pemohon; e. surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau negara setempat; dan f. salah satu dari dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik INDONESIA atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara setempat yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, berupa salinan: 1. paspor Republik INDONESIA; 2. akta kelahiran; 3. akta perkawinan; 4. kartu keluarga; 5. kartu tanda penduduk; 6. surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; atau 7. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan asing. (7) Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan salinan: a. paspor yang masih berlaku; b. surat izin tinggal menetap di negara setempat; c. akta kelahiran; d. paspor Republik INDONESIA milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI; e. surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian; dan f. surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau negara setempat. (8) Ketentuan mengenai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat daftar isian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2022 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI DAFTAR ISIAN FORMULIR 1. Jenis permohonan (baru, perpanjangan, pemutakhiran data/status, penggantian akibat rusak/hilang); 2. Nama lengkap sesuai dengan KTP untuk WNI dan paspor untuk Orang Asing; 3. Tempat lahir; 4. Tanggal lahir; 5. Nama gadis ibu kandung; 6. Nomor Induk Kependudukan/NIK (jika ada); 7. Jenis kelamin; 8. Kewarganegaraan; 9. Nomor paspor, tanggal terbit dan tanggal berakhir; 10. Status perkawinan; 11. Alamat saat ini, kode pos; 12. Nomor telepon/telepon genggam; 13. Alamat surat elektronik; 14. Alamat korespondensi di INDONESIA (jika ada), termasuk kode pos, nomor telepon/nomor telepon genggam; 15. Pekerjaan dan penjelasan keahlian (jika ada); 16. Alamat kantor, termasuk kode pos, nomor telepon, nomor faksimil; dan 17. Kategori A untuk WNI atau kategori B, C, dan D untuk Orang Asing. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI TATA CARA PERMOHONAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) A. Permohonan KMILN Permohonan KMILN dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: a. Portal Peduli WNI pada laman http://peduliwni.kemlu.go.id, untuk Masyarakat INDONESIA di Luar Negeri (MILN) kategori WNI; atau b. Aplikasi KMILN pada laman https://iocs.kemlu.go.id untuk MILN kategori Orang Asing. B. Permohonan KMILN untuk WNI melalui Portal Peduli WNI 1. Proses pembuatan akun dan Lapor Diri: a. pemohon membuat akun pada Portal Peduli WNI; b. setelah pembuatan akun pada Portal Peduli WNI terkonfirmasi, pemohon menyelesaikan proses Lapor Diri; c. setelah Lapor Diri diverifikasi oleh Perwakilan, pemohon akan memperoleh notifikasi melalui surat elektronik yang terdaftar pada Portal Peduli WNI bahwa WNI dapat mengajukan pembuatan KMILN melalui Portal Peduli WNI. 2. Proses Pengisian Data: a. jika pemohon setuju untuk melakukan pembuatan KMILN, pemohon mengakses fitur KMILN pada Portal Peduli WNI dan mengisi daftar isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; b. pemohon melampirkan dokumen pendukung; dan c. pemohon akan memperoleh bukti pengajuan permohonan KMILN. 3. Pemeriksaan Formulir oleh Perwakilan a. admin KMILN Perwakilan menerima aplikasi KMILN yang diajukan melalui Portal Peduli WNI; b. pejabat diplomatik dan konsuler yang melaksanakan fungsi sosial budaya di Perwakilan, yang selanjutnya disebut Pejabat Perwakilan, memiliki tugas untuk memeriksa formulir dan persyaratan KMILN pada saat pengajuan permohonan; c. dalam hal formulir dan persyaratan KMILN tidak lengkap, Pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. dalam hal keabsahan dokumen diragukan, Pejabat Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan. 4. Verifikasi Data Pemohon a. jika formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah lengkap, Pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon; b. verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta untuk memastikan apabila pemohon: a). meninggal dunia; b). menetap di INDONESIA; c. dalam hal melakukan verifikasi, Pejabat Perwakilan dapat meminta pendapat dari kementerian/lembaga yang berwenang; d. verifikasi dilakukan oleh Pejabat Perwakilan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap; e. Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal: a). pemohon meninggal dunia; b). pemohon menetap di INDONESIA; c). dokumen pemohon tidak sah; d). pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA; e). pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan/atau f). pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau negara setempat. 5. Penerbitan KMILN a. jika permohonan telah diverifikasi, Pejabat Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri; b. Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan; c. jika permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan; d. Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan dan mengirimkan KMILN (kategori A) kepada pemohon melalui surat elektronik; e. jika permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan melalui surat elektronik. C. Permohonan KMILN untuk Orang Asing pada Aplikasi KMILN 1. Untuk Orang Asing yang mengajukan KMILN di Aplikasi KMILN, pemohon akan memilih kriteria MILN berikut: a. Kategori B (warga negara asing eks WNI); b. Kategori C (warga negara asing anak eks WNI); atau c. Kategori D (warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI). 2. Proses pengisian data pada Aplikasi KMILN a. Pemohon membuat akun dengan cara mendaftar melalui laman https://iocs.kemlu.go.id dengan langkah sebagai berikut: 1) pemohon mengisi daftar isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; 2) membuat kata sandi; 3) membaca dan menyetujui dengan cara mencentang pada kolom syarat dan ketentuan; dan 4) klik “Register”. b. surat elektronik aktivasi akun akan dikirimkan oleh sistem, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pemohon membuka surat elektronik tersebut dan membuka tautan aktivasi; 2) pemohon masuk ke laman dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang didaftarkan sebelumnya; dan 3) pemohon mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 3. Pemeriksaan formulir oleh Perwakilan a. admin KMILN menerima aplikasi KMILN yang diajukan melalui Aplikasi KMILN; b. Pejabat Perwakilan memeriksa formulir dan persyaratan KMILN pada saat pengajuan permohonan; c. jika formulir dan persyaratan tidak lengkap, Pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. dalam hal keabsahan dokumen diragukan, Pejabat Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan. 4. Verifikasi Data Pemohon a. jika formulir dan persyaratan telah lengkap, Pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon; b. verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta untuk memastikan apabila pemohon: a). meninggal dunia; b). menetap di INDONESIA; c. dalam hal melakukan verifikasi, Pejabat Perwakilan dapat meminta pendapat dari kementerian/lembaga yang berwenang; d. verifikasi dilakukan oleh Pejabat Perwakilan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap; e. Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal: a). pemohon meninggal dunia; b). pemohon menetap di INDONESIA; c). dokumen pemohon tidak sah; d). pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik INDONESIA; e). pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan/atau f). pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan/atau negara setempat. 5. Penerbitan KMILN a. jika permohonan telah diverifikasi, Pejabat Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri; b. Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan; c. Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan; d. Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan dan mengirimkan KMILN (kategori B, C, dan D) kepada pemohon melalui surat elektronik e. Dalam hal permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan kepada Pejabat Perwakilan. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI BENTUK DAN FORMAT KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) 1. Untuk MILN yang merupakan WNI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI INDONESIAN COMMUNITY OVERSEAS CARD No. Kartu / Card No. A XXX 0000001 Nama lengkap sesuai KTP / Full Name ABCDEFGHIJKLMNOPQ Tgl Lahir / Date of Birth DD/MM/YYYY Jenis Kelamin / Sex L/M Tgl Pengeluaran / Date of Issue DD/MM/YYYY Kewarganegaraan / Citizenship INDONESIAN Negara Tmp Tinggal / Country of Residence MNOP Tgl Habis Berlaku / Date of Expiry DD/MM/YYYY 2. Untuk MILN yang merupakan Orang Asing Keterangan Nomor Kartu: A XXX 000000001 A/B/C/D : Kategori MILN XXX : Kode Negara 0000000001 : Nomor KMILN Nomor KMILN diperoleh sejak pertama kali mendaftar dan tidak akan berubah ketika terjadi perubahan domisili, kewarganegaraan, maupun saat diperpanjang. MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI INDONESIAN COMMUNITY OVERSEAS CARD No. Kartu / Card No. B XXX 0000001 Nama Lengkap sesuai Paspor / Full Name ABCDEFGHIJKLMNOPQ Tgl Lahir / Date of Birth DD/MM/YYYY Kelamin / Sex L/M Tgl Pengeluaran / Date of Issue DD/MM/YYYY Tgl Habis Berlaku / Date of Expiry DD/MM/YYYY Kewarganegaraan / Citizenship IJKL Negara Tmp Tinggal / Country of Residence MNOP

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal II