PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat JF PID adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 5. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 6. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. 7. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PID dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 9. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 10. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama. 11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunana Jangka Panjang Nasional dengan memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan kementerian/lembaga serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi PRESIDEN terpilih.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Koreksi

Peyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. prinsip penyusunan kebutuhan; b. aspek dalam penghitungan kebutuhan; c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; d. pelaksana penyusunan kebutuhan; dan e. tata cara penyusunan kebutuhan.

Pasal 4

Koreksi

Prinsip penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. kebutuhan didasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban Kerja dengan jumlah PID yang dibutuhkan; b. kebutuhan PID di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan memperhatikan jumlah kantor Perwakilan diplomatik dan konsuler yang dilayani, ruang lingkup bidang pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik, kompleksitas pengelolaan informasi diplomatik, intensitas pengolahan data digital diplomatik, bobot misi dan/atau intensitas dan derajat hubungan INDONESIA dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional; dan c. perpindahan dalam posisi JF PID, karena adanya mutasi atau kenaikan jenjang jabatan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang yang akan diduduki.

Pasal 5

(1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Beban Kerja; b. standar kemampuan rata-rata/standar waktu penyelesaian kegiatan; dan c. waktu kerja efektif. (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan Unit Organisasi/Perwakilan untuk masing- masing jenjang JF PID. (3) Standar kemampuan rata-rata/waktu penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. melakukan pengamatan atau wawancara dengan beberapa PID dari unit organisasi/Perwakilan yang berbeda namun mempunyai tugas dan fungsi serta hasil kerja yang homogen; dan/atau b. menggunakan Angka Kredit untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik. (4) Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. hari kerja efektif yaitu jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur kerja, hari libur nasional, dan cuti bersama; dan b. jam kerja efektif yaitu jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance).

Pasal 6

(1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan didasarkan pada Renstra. (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Pelaksana penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi; b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia; c. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional; dan d. Kepala Perwakilan pada Perwakilan terkait.

Pasal 8

Tata cara penyusunan kebutuhan JF PID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melalui tahapan: a. menginventarisasi seluruh kegiatan tugas jabatan yang dapat dinilai dengan Angka Kredit untuk masing-masing kegiatan; b. memperkirakan jumlah/volume hasil dari setiap butir kegiatan selama 1 (satu) tahun; c. menginventarisasi nilai Angka Kredit seluruh kegiatan tugas jabatan yang mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan; d. menggunakan jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam, berdasarkan jam kerja formal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu dikurangi allowance rata- rata sekitar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah jam kerja formal; e. menghitung angka konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional dengan cara membagi selisih angka kredit kumulatif minimal jenjang pangkat di atasnya dengan angka kredit minimal di jenjang pangkatnya dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal, yaitu 4 (empat) tahun dan jumlah jam kerja efektif selama 1 (satu) tahun yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; f. menentukan waktu penyelesaian kegiatan untuk JF PID yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; g. menentukan perkiraan volume/Beban Kerja berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit organisasi/Perwakilan dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh PID sesuai dengan jenjang jabatannya; h. menghitung waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang JF PID dengan cara mengalikan waktu penyelesaian kegiatan dengan volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang JF PID yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; i. menghitung jumlah waktu penyelesaian volume dari seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang JF PID yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan j. menentukan jumlah kebutuhan JF PID;

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

Pasal 9

Koreksi

Pengusulan kebutuhan pada Unit Organisasi dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. pimpinan tinggi pratama melakukan penyusunan kebutuhan; b. hasil penyusunan kebutuhan oleh pimpinan tinggi pratama pada Unit Organisasi diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi; c. hasil penyusunan kebutuhan oleh pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi; dan d. pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.

Pasal 10

Pengusulan kebutuhan di Perwakilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Perwakilan melakukan penyusunan kebutuhan; dan b. hasil penyusunan kebutuhan oleh Perwakilan diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.

Pasal 11

Penetapan kebutuhan pada Unit Organisasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi, pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memvalidasi usulan penetapan kebutuhan; b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah divalidasi kepada sekretaris jenderal; c. sekretaris jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan kebutuhan untuk mendapatkan paraf persetujuan; d. sekretaris jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri; dan e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri MENETAPKAN kebutuhan dalam bentuk peta jabatan.

Pasal 12

Penetapan kebutuhan di Perwakilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi, pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memvalidasi usulan penetapan kebutuhan di Perwakilan; b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah divalidasi kepada sekretaris jenderal; c. sekretaris jenderal menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri; dan d. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri MENETAPKAN kebutuhan dalam bentuk peta jabatan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penghitungan kebutuhan JF PID yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14