PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022 tentang PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 5 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Petunjuk teknis akuntansi dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, akurat, transparan, dan akuntabel pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang menggunakan DIPA Kementerian Luar Negeri. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

(1) Petunjuk teknis akuntansi Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut petunjuk teknis disusun berdasarkan basis akrual. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan atas: a. aset lancar; b. aset tetap; c. aset lainnya; d. kewajiban; e. pendapatan; dan f. beban. (3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, laporan keuangan Kementerian Luar Negeri yang sedang disusun, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2022 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO - -

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, laporan keuangan Kementerian Luar Negeri yang sedang disusun, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.