PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

PERMEN Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelindungan Warga Negara INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara INDONESIA di luar negeri. 2. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 3. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Setempat. 4. Lembaga/Badan adalah Lembaga/Badan tertentu di luar negeri yang ditentukan oleh Pemerintah Republik INDONESIA untuk menjalankan fungsi Pelindungan. 5. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, Kepala Lembaga/Badan dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Setempat atau wilayah kerja. 6. Negara adalah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Negara Setempat adalah negara asing dimana WNI berada. 8. Pusat adalah Kementerian Luar Negeri. 9. Rencana Kontijensi adalah rencana untuk menghadapi risiko yang telah dipetakan. 10. Pelindungan Kekonsuleran adalah upaya kekonsuleran untuk menjamin terlindunginya kepentingan WNI. 11. Pelindungan Diplomatik adalah upaya pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh Negara terhadap Negara Setempat. 12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Direktorat Perlindungan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA yang selanjutnya disebut Direktorat, adalah unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Menteri adalah adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 15. Home Staff adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan. 16. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan oleh Perwakilan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada Perwakilan. 17. Perwakilan Pelindungan Terpadu adalah Perwakilan dan Lembaga/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan kriteria tertentu. 18. Tim Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk MENETAPKAN Perwakilan Pelindungan Terpadu. 19. Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sistem Informasi, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri.

BAB II

PELINDUNGAN WNI

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri. (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip: a. mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 3

(1) Pelindungan dilakukan oleh: a. Negara, yang dilaksanakan oleh PRESIDEN sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan Menteri; b. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri; c. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan d. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. (2) Pelindungan yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler melalui Direktorat. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengikutsertakan masyarakat INDONESIA. (4) Masyarakat INDONESIA yang diikutsertakan dalam Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat pembinaan dan pemberdayaan. (5) Pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, atau Lembaga/Badan.

Pasal 4

(1) Lingkup Pelindungan meliputi: a. pencegahan; b. deteksi dini; dan c. respons cepat. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit: a. penguatan regulasi; b. kampanye penyadaran publik; c. penguatan kelembagaan; dan d. peningkatan kerja sama. (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paling sedikit: a. pemetaan risiko; b. mitigasi risiko; dan c. rencana kontijensi. (4) Respons cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi paling sedikit: a. menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat; b. mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI; c. MENETAPKAN langkah penanganan permasalahan; dan d. melaksanakan penanganan permasalahan. (5) Lingkup Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Perwakilan dan Lembaga/Badan harus dilaporkan kepada Pusat.

Pasal 5

(1) Rencana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c juga meliputi segala risiko keadaan darurat yang dipetakan dan dimitigasikan. (2) Dalam menyusun rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat, Perwakilan dan Lembaga/Badan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusat. (3) Rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. latar belakang situasi di Negara Setempat yang mengarah kepada kondisi darurat; b. pemetaan WNI di Negara Setempat termasuk jumlah, kondisi, dan sebaran WNI; c. penetapan tahapan status keadaan darurat; d. langkah yang harus diambil Pusat, Perwakilan, dan/atau Lembaga/Badan pada tiap tahapan; e. penetapan jalur evakuasi ke wilayah aman; dan f. daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi, alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan. (4) Perwakilan dan Lembaga/Badan harus melakukan pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Negara Setempat. (5) Pemutakhiran rencana kontijensi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dalam koordinasi dan konsultasi dengan Pusat. (6) Penyusunan rencana kontijensi khusus untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kontijensi keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

BENTUK PELINDUNGAN

Pasal 7

Koreksi

Bentuk Pelindungan yang diberikan meliputi: a. Pelindungan Kekonsuleran; dan b. Pelindungan Diplomatik.

Pasal 8

Koreksi

Bentuk Pelindungan Kekonsuleran paling sedikit meliputi: a. melindungi kepentingan Negara dan WNI yang berada di Negara Setempat; b. mengeluarkan paspor atau surat perjalanan laksana paspor kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil maupun dalam kedudukan serupa untuk melakukan tugas tertentu yang bersifat administratif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat; d. bertindak sebagai wali bagi anak di bawah umur dan WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Setempat; e. mewakili WNI di depan pengadilan dan instansi lain di Negara Setempat berdasarkan praktek dan tata cara yang berlaku di Negara Setempat; f. meneruskan dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil alat bukti bagi pengadilan negara pengirim sesuai dengan hukum Negara Setempat serta hukum dan kebiasaan internasional; g. mendapatkan notifikasi kekonsuleran dari Negara Setempat; h. melakukan kunjungan ke penjara; i. menyampaikan keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian atau pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara; j. melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu Perwakilan Konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara Setempat; dan k. melakukan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa penyediaan jasa Advokat.

Pasal 9

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sesuai dengan pedoman kekonsuleran yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melaksanakan urusan administrasi kependudukan WNI di luar negeri. (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Home Staff yang telah mengikuti pelatihan administrasi kependudukan. (3) Penetapan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Menteri atas usulan Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan. (4) Dalam hal tidak terdapat Perwakilan atau Lembaga/Badan, urusan administrasi kependudukan WNI dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil di Perwakilan atau Lembaga/Badan terdekat.

Pasal 11

(1) Penyediaan jasa Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dapat dilakukan oleh Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan. (2) Penyediaan jasa Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan. (3) Kepala Perwakilan atau Kepala Lembaga/Badan dapat meminta pertimbangan Pusat dengan menyertakan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketersediaan jasa Advokat pro bono dalam sistem hukum Negara Setempat. (5) Tata cara penyediaan jasa Advokat oleh Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 12

(1) Pelindungan Diplomatik diberikan dalam hal: a. Pelindungan Kekonsuleran telah diberikan secara maksimal; dan/atau b. terdapat pertimbangan khusus. (2) Menteri mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada PRESIDEN. (3) Dalam mengajukan usulan pemberian Pelindungan Diplomatik kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta masukan dari Kepala Perwakilan dan/atau Direktorat.

Pasal 13

Bentuk Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga diberikan dalam keadaan darurat.

BAB V

PERWAKILAN PELINDUNGAN TERPADU

Pasal 14

Koreksi

(1) Menteri dapat MENETAPKAN status Perwakilan dan Lembaga/Badan tertentu sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu berdasarkan kriteria tertentu. (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. jumlah WNI; b. jumlah total kasus yang melibatkan WNI dalam 3 (tiga) tahun terakhir; c. profil WNI; d. peraturan hukum Negara Setempat; e. jumlah WNI yang menghadapi ancaman hukuman berat; f. jumlah WNI yang menghadapi masalah keimigrasian; dan g. luas cakupan wilayah akreditasi atau wilayah kerja. (3) Dalam MENETAPKAN Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan rekomendasi Tim. (4) Penetapan Perwakilan Pelindungan Terpadu dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Menteri. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua: Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler; b. Wakil Ketua merangkap Pelaksana Harian: Direktur Perlindungan WNI dan BHI; c. Sekretaris: Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; dan d. Anggota: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama satuan kerja terkait di Pusat. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. menilai bobot pelindungan pada Perwakilan dan Lembaga/Badan sebagai dasar penetapan status Perwakilan Pelindungan Terpadu berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); b. mereviu status Perwakilan Pelindungan Terpadu; c. memberikan rekomendasi penetapan status Perwakilan Pelindungan Terpadu kepada Menteri; dan d. melakukan pertemuan rutin berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 16

(1) Perwakilan dan Lembaga/Badan yang telah ditetapkan sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu harus membentuk Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu. (2) Pembentukan Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Perwakilan Pelindungan Terpadu. (3) Pembentukan Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu dilakukan dengan Keputusan Kepala Perwakilan atau Keputusan Kepala Lembaga/Badan. (4) Keputusan Kepala Perwakilan atau Keputusan Kepala Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pusat.

Pasal 17

(1) Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 beranggotakan unsur di Perwakilan dan Lembaga/Badan yang terdiri atas: a. Home Staff; dan b. Pegawai Setempat. (2) Susunan Anggota Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Koordinator; b. Pelaksana; dan c. Penunjang. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah berjenjang Diplomat Ahli Muda. (4) Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan rutin berkala setiap bulan.

Pasal 18

(1) Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas: a. meningkatkan dan memperkuat Pelindungan; b. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Pelindungan; c. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat; d. melaporkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) secara berkala setiap bulan kepada Pusat; e. melakukan monitoring dan evaluasi Pelindungan; dan f. melakukan konsultasi secara berkala ke Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian Pelindungan; b. penguatan kapasitas Pelindungan; c. pelaporan Pelindungan; dan d. fungsi lain yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan oleh anggota Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu. (4) Dalam meningkatkan dan memperkuat Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu menerapkan transparansi dan standarisasi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif pelayanan. (5) Kepala Perwakilan dan Kepala Lembaga/Badan dapat mengikutsertakan Advokat, Konsul Kehormatan, dan/atau pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

Jumlah Home Staff dan Pegawai Setempat pada Perwakilan Pelindungan Terpadu didasarkan pada perkembangan kebutuhan Pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Perwakilan Pelindungan Terpadu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi paling sedikit: a. tempat singgah sementara; b. ruang konsultasi; c. fasilitas medis pertolongan pertama; d. ruang pelatihan; e. fasilitas komunikasi; f. fasilitas transportasi; dan g. ruang pelayanan warga. (2) Usulan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat. (3) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Negara Setempat.

Pasal 21

(1) Anggota Satuan Tugas Perwakilan Pelindungan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan fasilitas jasa psikolog, psikiater, dan pemeriksaan kesehatan. (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Satuan Tugas Perwaklian Pelindungan Terpadu

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 26

Koreksi

(1) Pengelolaan pelayanan dan pelindungan dilakukan melalui Sistem Informasi. (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: a. terpusat; b. terintegrasi; c. terstandarisasi; d. mudah dioperasikan; e. interoperabilitas; f. akurat; dan g. aman.

Pasal 27

Koreksi

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memuat: a. aplikasi pengelolaan data dan layanan bagi WNI yang berada di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan; dan b. aplikasi informasi dan layanan pelindungan bagi WNI yang berada di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberi nama resmi Portal Peduli WNI. (2) Portal Peduli WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan seluruh layanan yang diberikan kepada WNI di luar negeri yang paling sedikit memuat: a. lapor diri; b. kekonsuleran; c. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan d. pengelolaan penanganan kasus WNI di luar negeri.

Pasal 29

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberi nama resmi Safe Travel. (2) Aplikasi Safe Travel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi bergerak yang paling sedikit memuat fitur: a. informasi dasar Negara Setempat; b. informasi Perwakilan di Negara Setempat; c. kondisi terkini Negara Setempat; dan d. akses pengaduan darurat. (3) Aplikasi Safe Travel sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Portal Peduli WNI.

Pasal 30

(1) Perencanaan, pembangunan, pengadaan perangkat keras dan lunak, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Direktorat. (2) Direktorat dalam melakukan perencanaan, pembangunan, pengadaan perangkat keras dan lunak, pengelolaan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan: a. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; b. Satuan Kerja terkait di Pusat; dan/atau c. Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 31

(1) Pusat, Perwakilan, dan Lembaga/Badan harus menggunakan aplikasi Portal Peduli WNI. (2) Data dan informasi yang disajikan dalam Portal Peduli WNI merupakan rujukan resmi dalam penyusunan pelaporan kinerja Kementerian dan Perwakilan di bidang pelayanan dan Pelindungan.

Pasal 32

(1) Data dan informasi dalam Portal Peduli WNI dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dan pihak terkait. (2) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Menteri. (3) Pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. hak akses; b. distribusi data; c. penggunaan data; dan d. pertukaran data.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

Pasal 36

BAB XII

Pasal 37

Pasal 38