PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

PERMEN Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengawasan, Menteri MENETAPKAN Kebijakan Pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Inspektur Jenderal dengan memperhatikan: a. Kebijakan Pengawasan Nasional APIP; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan c. Rencana Strategis Kementerian.

Pasal 6

(1) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kegiatan: a. Audit Kinerja; b. Audit dengan Tujuan Tertentu; c. reviu; d. evaluasi; e. pemantauan; dan f. pengawasan lainnya. (2) Kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan berbasis risiko. (3) Rencana kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). (4) Inspektur Jenderal menyampaikan dokumen PKPT kepada Menteri pada awal tahun untuk memperoleh arahan atau persetujuan.

Pasal 7

(1) Pengawasan dilakukan pada tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan. (2) Pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Deteksi Dini. (3) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. Audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. (4) Pengawasan pada tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. reviu; b. evaluasi; c. pemantauan; dan d. kegiatan pengawasan lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 8

(1) Inspektorat Jenderal memiliki peran sebagai: a. konsultan; dan b. katalisator. (2) Dalam hal berperan sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Inspektorat Jenderal memberikan konsultasi dan asistensi terkait pengelolaan sumber daya di Kementerian dan Perwakilan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. (3) Dalam hal berperan sebagai katalisator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Inspektorat Jenderal melakukan fasilitasi bagi Unit Organisasi dan Perwakilan, serta menjadi agen perubahan dalam mendorong ke arah yang lebih baik. (4) Pemberian jasa konsultasi sebagaimana pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Unit Organisasi atau Kepala Perwakilan yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan, APIP wajib berpedoman pada Kode Etik APIP, Standar Audit APIP dan Pedoman Audit Berbasis Risiko. (2) Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh asosiasi auditor intern pemerintah. (3) Pedoman Audit Berbasis Risiko pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai Audit Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.