PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Luar Negeri

PERMEN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan. 6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 11. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 12. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 13. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB Kedua

Penetapan Status Penggunaan

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh. (2) Permohonan Penetapan Status Penggunaan disampaikan melalui surat permohonan dengan dilengkapi dokumen: a. dokumen terkait perolehan barang, seperti bukti pembelian, Berita Acara Serah Terima, atau Surat Perintah Kerja; b. Daftar Barang; dan c. dalam hal dokumen perolehan barang tidak ada, perlu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa BMN digunakan untuk tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang. (3) Format dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian format permohonan dan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN melalui keputusan Pengguna Barang. (2) Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. pertimbangan Penetapan Status Penggunaan; b. BMN yang ditetapkan statusnya; c. Kuasa Pengguna Barang; dan d. tindak lanjut Penetapan Status Penggunaan BMN. (3) Penyusunan dan penetapan keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selesai dilakukan.

Pasal 8

Pengguna Barang menyampaikan: a. Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapannya; dan b. Laporan Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapannya.

Pasal 9

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB 1

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN berdasarkan Permohonan dari Kuasa Pengguna Barang

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat MENETAPKAN status penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan Penetapan Status Penggunaan dari Pengguna Barang. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; atau b. penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.

BAB 2

Jangka Waktu

Pasal 12

Koreksi

(1) Jangka waktu Penggunaan Sementara BMN paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Dalam hal Penggunaan Sementara BMN dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan maka: a. tidak memerlukan persetujuan dari Pengguna Barang; dan b. pembebanan biaya pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan Sementara BMN dilakukan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

(1) Pada saat jangka waktu Penggunaan Sementara BMN telah habis, BMN yang digunakan sementara tersebut: a. dikembalikan kepada Pengguna Barang; atau b. dialihkan status Penggunaannya kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) Pengalihan Status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Permohonan Penggunaan Sementara BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang lain yang akan menggunakan sementara BMN kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data BMN yang akan digunakan sementara; b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN; c. jangka waktu Penggunaan Sementara BMN; dan d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan Sementara BMN.

Pasal 15

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan.

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat meminta keterangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan Penggunaan Sementara BMN. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selesai dilakukan. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. data BMN yang akan digunakan sementara, yang sedikitnya memuat Nomor Urut Pendaftaran, kode barang, jenis barang, tahun perolehan, dan nilai perolehan; b. Pengguna Barang lain yang menggunakan sementara BMN; c. kewajiban Pengguna Barang lain yang menggunakan sementara BMN untuk memelihara dan mengamankan BMN yang digunakan sementara; d. jangka waktu Penggunaan Sementara BMN; e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan f. kewajiban Kuasa Pengguna Barang yang BMN-nya akan digunakan sementara untuk menindaklanjuti persetujuan dengan membuat perjanjian yang akan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain. (3) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat: a. BMN yang digunakan; b. jangka waktu penggunaan; dan c. kewajiban Pengguna Barang lain untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang digunakan sementara. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau permintaan keterangan dan/atau konfirmasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) selesai dilakukan. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Pasal 18

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikannya secara tertulis kepada Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau permintaan keterangan dan/atau konfirmasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selesai dilakukan.

Pasal 19

(1) Perpanjangan jangka waktu Penggunaan Sementara BMN diajukan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan Sementara BMN berakhir. (2) Permohonan, penelitian, dan persetujuan Penggunaan Sementara BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan, penelitian, dan persetujuan perpanjangan jangka waktu Penggunaan Sementara BMN.

BAB 3

Tata Cara Penggunaan Sementara BMN

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Persyaratan Pemindahtanganan BMN

Pasal 23

Koreksi

(1) Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan: a. teknis; dan/atau b. ekonomis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. secara fisik BMN tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. BMN mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan yang mengakibatkan terkikis, aus, dan sejenisnya; atau d. berkurangnya BMN dalam timbangan atau ukuran yang disebabkan oleh penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. (3) Persyaratan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional dan pemeliharaan BMN lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Pasal 24

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. (2) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri Berita Acara Penelitian dan Penilaian.

Pasal 25

(1) Permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. penjelasan dan pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis penjualan BMN; dan b. data administratif BMN meliputi tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, surat Penetapan Status Penggunaan, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan. (3) Penentuan nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Pasal 26

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian dan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, jenis, jumlah, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan; dan b. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengguna Barang. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Pasal 28

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 29

(1) Hasil penjualan BMN wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang kepada Pengguna Barang, paling sedikit memuat Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Surat Persetujuan Penjualan Secara Lelang dari Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara. (3) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (4) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna. (5) BMN yang tidak laku dijual secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27: a. dilakukan penurunan nilai limit setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang; b. dilakukan Pemindahtanganan dalam bentuk lainnya; atau c. dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, dilakukan Pemusnahan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang.

Pasal 30

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Barang memberitahukannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB 3

Tata Cara Pemindahtanganan BMN

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. (2) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri Berita Acara Penelitian dan Penilaian.

Pasal 32

(1) Permohonan Penjualan Bongkaran BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan Bongkaran BMN; b. fotokopi dokumen penganggaran kegiatan renovasi, rehabilitasi dan restorasi yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; c. surat penunjukan tim untuk menilai Bongkaran BMN; d. laporan penilaian Bongkaran BMN; dan e. surat penetapan nilai Bongkaran BMN.

Pasal 33

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian dan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Pasal 34

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. data objek penjualan; dan b. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengguna Barang. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Pasal 35

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan penjualan Bongkaran BMN secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 36

(1) Hasil penjualan Bongkaran BMN wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan Bongkaran BMN secara lelang kepada Pengguna Barang, dengan laporan paling sedikit memuat Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Surat Persetujuan Penjualan Bongkaran Secara Lelang dari Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 37

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB 4

Tata Cara Penjualan Bongkaran BMN karena Perbaikan

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan penjualan Bongkaran BMN secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kedua

Hibah

Pasal 38

Koreksi

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Hibah terhadap: a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan c. Bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan c. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk hubungan antarnegara, hubungan antardaerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB 1

Umum

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mempersiapkan pengusulan hibah BMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a. (2) Tugas tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya; b. melakukan penelitian data administratif, yaitu: 1. data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, lokasi tanah, luas, nilai tanah; 2. data bangunan antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai bangunan; c. melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan d. menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.

Pasal 41

(1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan; b. calon penerima hibah; c. rincian peruntukan, jenis/spesifikasi status dan bukti kepemilikan, dan lokasi; dan d. hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

BAB 2

Tata Cara Hibah atas BMN yang dari awal Perolehan Dimaksudkan untuk Dihibahkan dalam rangka Kegiatan Pemerintahan Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mempersiapkan pengusulan hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a. (2) Tugas tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penelitian data administratif BMN yang akan dihibahkan berupa tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. penelitian fisik atas BMN yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan c. penyampaian laporan hasil penelitian data administratif dan fisik dituangkan dalam Berita Acara Penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 45

(1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan; b. kelengkapan data; c. hasil penelitian dalam bentuk berita acara tim internal Kuasa Pengguna Barang; dan d. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

Pasal 46

Pasal 47

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Pasal 48

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Pasal 49

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 50

(1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan hibah kepada Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (3) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Pasal 51

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47, Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 46 selesai dilakukan.

BAB 3

Tata Cara Hibah atas BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

(1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan; b. kelengkapan data; c. hasil penelitian dalam bentuk berita acara tim internal Kuasa Pengguna Barang; dan d. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Pasal 49

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mempersiapkan pengusulan hibah atas Bongkaran BMN. (2) Tugas tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penelitian data administratif BMN yang akan dihibahkan berupa tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. penelitian fisik atas BMN yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan c. penyampaian laporan hasil penelitian data administratif dan fisik dituangkan dalam Berita Acara Penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 53

(1) Permohonan Hibah Bongkaran BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan; b. kelengkapan data; c. hasil penelitian dalam bentuk berita acara tim internal Kuasa Pengguna Barang; dan d. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

Pasal 54

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling lama 3 (tiga) kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Pasal 55

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Pasal 56

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Pasal 57

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 58

Pasal 59

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 selesai dilakukan.

BAB 4

Tata Cara Hibah atas Bongkaran BMN karena Perbaikan

Pasal 52

Koreksi

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Pasal 57

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 58

Pasal 59

BAB IV

PEMUSNAHAN

Pasal 60

Koreksi

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN dalam hal: a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN berupa: a. persediaan; b. Aset Tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-unit/satuan; dan d. Bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

Pasal 61

(1) Permohonan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 60.

Pasal 62

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60.

Pasal 63

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 64

(1) Pemusnahan BMN dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengguna Barang.

Pasal 65

(1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengguna Barang, paling sedikit memuat Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan. (2) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (3) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Pasal 66

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB Kedua

Tata Cara Penghapusan BMN

Pasal 69

Koreksi

(1) Permohonan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68.

Pasal 70

Koreksi

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang yang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/Nomor Urut Pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan. (2) Dalam hal permohonan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan: a. hilang, permohonan dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan dari kepolisian; dan 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat: a) identitas Kuasa Pengguna Barang/ pejabat yang ditunjuk; b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan c) pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan. b. rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang paling sedikit memuat: 1. identitas Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan 3. pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman. c. keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen sebagai berikut: 1. Surat keterangan dari instansi yang berwenang: a) mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure). 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang paling sedikit memuat: a) identitas Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan c) pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).

Pasal 71

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 68.

Pasal 72

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pengguna Barang membuat Surat Keputusan Penghapusan (2) Surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

(1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengguna Barang, paling sedikit memuat Berita Acara Pelaksanaan Penghapusan. (2) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (3) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Luar Negeri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29