PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat

PERMEN Nomor 4 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. 5. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri. 6. Unit Organisasi adalah bagian dari suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. 7. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 8. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 9. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama. 10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian/Lembaga serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi PRESIDEN Terpilih.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Koreksi

Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. prinsip penyusunan kebutuhan; b. aspek dalam perhitungan kebutuhan; c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; d. pelaksana penyusunan kebutuhan; dan e. tata cara penyusunan kebutuhan.

Pasal 4

Koreksi

Prinsip penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. kebutuhan didasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Diplomat yang dibutuhkan; b. kebutuhan Diplomat di Kementerian Luar Negeri memerhatikan susunan organisasi dan tata kerja, ruang lingkup bidang diplomasi, jumlah dan komposisi PNS yang tersedia untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat, dan jumlah PNS yang akan memasuki batas usia pensiun; c. kebutuhan Diplomat di Perwakilan memerhatikan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan INDONESIA dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional; dan d. perpindahan posisi Jabatan Fungsional Diplomat karena mutasi atau kenaikan jenjang jabatan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang yang akan diduduki.

Pasal 5

(1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan 3 (tiga) aspek terdiri atas: a. beban kerja; b. standar kemampuan rata-rata; dan c. waktu kerja efektif. (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh Unit Organisasi/Perwakilan untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Diplomat. (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. melakukan pengamatan atau wawancara dengan beberapa Diplomat dari Unit Organisasi/Perwakilan yang berbeda namun mempunyai tugas dan fungsi serta hasil kerja yang homogen sehingga hasil analisisnya lebih memadai; dan/atau b. menggunakan angka kredit untuk masing-masing kegiatan (Akk) sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat. (4) Waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. hari kerja efektif yaitu jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur kerja, hari libur nasional, dan cuti bersama; dan b. jam kerja efektif yaitu jumlah jam kerja formal dalam 1 (satu) minggu dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance).

Pasal 6

(1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan didasarkan pada Renstra. (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 7

Pelaksana penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi; b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia; c. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional; d. pimpinan tinggi pratama pada Unit Organisasi; dan e. Kepala Perwakilan terkait.

Pasal 8

Tata cara penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e melalui tahapan: a. menginventarisasi seluruh kegiatan tugas jabatan yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk masing-masing kegiatan; b. memperkirakan jumlah/volume hasil dari setiap butir kegiatan selama 1 (satu) tahun; c. menginventarisasi nilai angka kredit seluruh kegiatan tugas jabatan yang mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan; d. menggunakan jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebesar 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam berdasarkan jam kerja formal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 menit (tiga puluh menit) dalam 1 (satu) minggu dikurangi allowance rata-rata sekitar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah jam kerja formal; e. menentukan waktu penyelesaian kegiatan (Wpk) untuk Jabatan Fungsional Diplomat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; f. menentukan perkiraan volume/beban kerja berdasarkan target yang ditetapkan oleh Unit Organisasi/Perwakilan dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh Diplomat sesuai dengan jenjang jabatannya; g. menghitung waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat dengan cara mengalikan waktu penyelesaian kegiatan dengan volume masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Diplomat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan h. menentukan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

Pasal 9

Koreksi

Pengusulan kebutuhan pada Unit Organisasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. pimpinan tinggi pratama melakukan penyusunan kebutuhan; b. hasil penyusunan kebutuhan oleh pimpinan tinggi pratama pada Unit Organisasi diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi; c. hasil penyusunan kebutuhan oleh pimpinan tinggi pratama di lingkungan sekretariat jenderal disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi; dan d. pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.

Pasal 10

Pengusulan kebutuhan di Perwakilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Perwakilan melakukan penyusunan kebutuhan. b. hasil penyusunan kebutuhan oleh Perwakilan diverifikasi oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi.

Pasal 11

Penetapan kebutuhan pada Unit Organisasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi, pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memvalidasi usulan penetapan kebutuhan; b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah divalidasi kepada Pejabat yang Berwenang; c. Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada seluruh pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan kebutuhan untuk mendapatkan paraf persetujuan; d. Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri; dan e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri MENETAPKAN kebutuhan dalam bentuk peta jabatan.

Pasal 12

Penetapan kebutuhan di Perwakilan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi, pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia, dan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memvalidasi usulan penetapan kebutuhan di Perwakilan; b. pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah divalidasi kepada Pejabat yang Berwenang; c. Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan penetapan kebutuhan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri; dan d. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Luar Negeri MENETAPKAN kebutuhan dalam bentuk peta jabatan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Diplomat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB I

BAB II

BAB III