Koreksi Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi alasan yang menyebabkan pemberhentian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi Pegawai menyampaikan usul pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepada pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. (2) Usul pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen pendukung meliputi: a. surat keputusan pemberhentian dalam jabatan; b. surat keputusan cuti di luar tanggungan negara; c. surat keputusan pensiun; d. surat keputusan pemberian masa persiapan pensiun; e. surat keterangan kematian dari kelurahan; f. surat keputusan penugasan dan/atau penugasan khusus pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah; g. surat perintah penahanan; dan/atau h. bukti ketidakhadiran Pegawai tanpa Alasan yang Sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara terus menerus. (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tinggi pratama yang menangani sumber daya manusia menerbitkan surat pernyataan pengakhiran tugas. (4) Pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan mulai tanggal yang tercantum dalam surat pernyataan pengakhiran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).