PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Diplomat adalah pejabat dinas luar negeri yang mengemban dan melaksanakan tugas dan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan Pemerintah Republik INDONESIA. 2. Kode Etik Diplomat adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak bagi Diplomat saat melaksanakan hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri. 3. Dewan Kehormatan Profesi Diplomat adalah tim yang bertugas memeriksa dugaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Diplomat dan membuat rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik Diplomat. 4. Pelanggaran Kode Etik Diplomat adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Diplomat yang bertentangan dengan Kode Etik Diplomat. 5. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 6. Negara/Wilayah Akreditasi adalah negara/wilayah tugas Perwakilan. 7. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

BAB III

KODE ETIK DIPLOMAT

Pasal 4

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau kehidupan bermasyarakat, setiap Diplomat wajib bersikap, bertindak dan berperilaku berdasarkan pada: a. etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan; b. etika dalam berorganisasi; c. etika dalam bermasyarakat; d. etika dalam melakukan pelayanan publik; dan e. etika kepribadian Diplomat.

Pasal 5

Koreksi

Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan Pemerintahan meliputi: a. memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; b. menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga harkat dan martabat bangsa, negara, dan pemerintah INDONESIA; c. menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah, wibawa bangsa, citra bangsa dan keutuhan Negara Republik INDONESIA; d. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. menjaga kerahasiaan negara, informasi atau kebijakan pemerintah; f. menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan g. menghindari perilaku diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan, latar belakang sosial dan gender.

Pasal 6

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi: a. mengedepankan pola hidup sehat dan sederhana; b. saling menghormati dan bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam hubungan dengan masyarakat luas; c. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat INDONESIA di Negara/Wilayah Akreditasi; d. menjaga keharmonisan masyarakat warga negara INDONESIA dan warga setempat yang bersimpati kepada INDONESIA di Negara/Wilayah Akreditasi; e. memiliki kepekaan sosial dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat; f. saling menghormati perbedaan dalam agama/kepercayaan, keturunan suku dan status sosial, dan g. menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Diplomat.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi: a. memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat sasaran, terbuka, adil dan tidak diskriminatif; b. memberikan informasi secara benar terkait pelayanan publik kepada pihak yang membutuhkan; c. terbuka terhadap partisipasi, dukungan, dan pengawasan publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; d. menciptakan suasana Perwakilan yang kondusif dalam memberikan pelayanan publik bagi warga negara INDONESIA di Negara/Wilayah akreditasi; e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; f. menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan g. menghindari kegiatan pelayanan yang menguntungkan pribadi dalam bentuk apapun.

Pasal 9

Etika kepribadian Diplomat meliputi: a. menjaga perilaku dan tutur kata yang baik, sopan dan santun dengan sesama Diplomat dan rekan kerja; b. berpenampilan rapi dan sopan; c. memahami dan melaksanakan aturan keprotokolan negara; d. memahami dan menghormati etika dan budaya Negara/Wilayah Akreditasi; e. menghargai perbedaan pendapat; f. menjunjung tinggi solidaritas sesama Diplomat; g. mampu beradaptasi terhadap kondisi, situasi dan lingkungan yang berbeda; h. menghindari penggunaan kantong diplomatik untuk kepentingan pribadi; i. menghindari keterlibatan dalam politik praktis atau memberikan opini di Negara/Wilayah Akreditasi tanpa persetujuan Kepala Perwakilan dan/atau Kementerian Luar Negeri; j. menghindari tindakan asusila; k. menghindari penggunaan media sosial yang dapat merugikan bangsa dan negara INDONESIA, hubungan dengan Negara/Wilayah Akreditasi, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan dan profesi Diplomat; dan l. menghormati dan taat terhadap hukum Negara/Wilayah Akreditasi.

Etika dalam berorganisasi meliputi: a. melaksanakan tugas dengan profesional, tanggap, jujur, cermat, objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, disiplin dan berintegritas tinggi; b. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tidak bertentangan dengan norma hukum; c. wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan atau pejabat yang berwenang; d. memelihara dan menggunakan anggaran dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; e. melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan sasaran kerja organisasi; f. melaksanakan tugas yang berorientasi pada misi dan hasil kerja; g. mengedepankan kerja sama dan tata kerja secara koordinatif, harmonis dan antisipatif dengan rekan kerja guna pencapaian tujuan organisasi; h. memelihara dan peduli pada suasana lingkungan kerja yang kondusif atas dasar prinsip saling menghargai dan menghormati; i. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Diplomat; j. mengupayakan keselamatan sesama Diplomat dan barang milik negara dalam keadaan darurat; k. wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat apabila akan menerima tanda penghargaan dari Negara/Wilayah Akreditasi atau menghadiri acara resmi yang diselenggarakan oleh entitas asing yang tidak diakui pemerintah INDONESIA; l. menghindari penyalahgunaan hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Negara/Wilayah Akreditasi; m. menghindari penyalahgunaan informasi negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri, orang lain atau golongan tertentu; n. menghindari penolakan tugas dan/atau penugasan yang sah tanpa alasan; o. menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas; p. menghindari keikutsertaan dalam pembentukan, registrasi atau pengelolaan perusahaan nasional, perusahaan asing dan organisasi asing yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan; dan q. menghindari memberikan pernyataan atau ikut dalam kegiatan yang dapat mengganggu hubungan antar negara.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Diplomat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22