PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

PERMEN Nomor 2 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 2

Pedoman teknis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. pendahuluan; b. gambaran umum sistem pengendalian intern pemerintah; c. tahapan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; d. monitoring dan evaluasi; dan e. penutup.

Pasal 3

Pedoman teknis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri Republik INDONESIA Nomor 00001/PW/VI/2013/10 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2018 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pedoman teknis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.