PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 2 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN DAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 2

(1) Setiap Pejabat atau Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat Jenderal. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, dapat melaporkannya kepada Unit Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat Jenderal.

Pasal 3

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat Jenderal. (2) Penyampaian laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendatangani Unit Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat Jenderal. (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat, kotak pengaduan, surat elektronik yang wajib disediakan oleh Unit Pengelola Pengaduan dan Inspektorat Jenderal. (4) Satuan Kerja Eselon I wajib memublikasikan Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Pengaduan wajib menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan. (2) Inspektorat Jenderal bertindak sebagai: a. satuan kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan; b. koordinator Unit Pengelola Pengaduan; dan c. pengawas pelaksanaan pengelolaan Pengaduan pada seluruh Satuan Kerja Eselon I.

Pasal 5

Dalam pengelolaan Pengaduan, Unit Pengelola Pengaduan dan Inspektorat Jenderal wajib: a. mengadministrasikan Pengaduan; b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan apakah suatu Pengaduan dapat ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan; c. melakukan pemeriksaan; d. memberikan rekomendasi; dan e. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi.

Pasal 6

(1) Unit Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat Jenderal dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon II dari Satuan Kerja Eselon I yang berwenang. (2) Pejabat Eselon II yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Unit Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat Jenderal. (3) Inspektorat Jenderal dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Kepala Perwakilan Republik INDONESIA. (4) Kepala Perwakilan Republik INDONESIA yang mendapatkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17