PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 17 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB IV

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Koreksi

Pengelolaan JDIH Kemenlu dilaksanakan oleh: a. pusat JDIH; dan b. anggota JDIH.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari anggota JDIH atau Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berasal dari sumber lain. (2) Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs web JDIH Kemenlu.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, anggota JDIH menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada pusat JDIH paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan. (2) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan keras dan/atau salinan lunak.

Pasal 9

(1) Untuk mendukung pengelolaan JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Menteri membentuk tim teknis JDIH Kemenlu. (2) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. pusat JDIH Kemenlu; b. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan c. Direktorat Informasi dan Media. (3) Keanggotaan dan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Pengelolaan JDIH Kemenlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Pasal 11

(1) Dokumen Hukum yang dikelola dalam JDIH Kemenlu meliputi: a. Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri; b. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian; c. nota kesepahaman; d. perjanjian kerja sama; dan e. putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung dan putusan peradilan lainnya. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenlu dapat memuat: a. naskah akademik; b. naskah urgensi/naskah penjelasan; c. kajian hukum; dan/atau d. bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

Pasal 12

(1) Naskah asli Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d disimpan oleh pusat JDIH Kemenlu. (2) Salinan naskah Dokumen Hukum disimpan oleh anggota JDIH Kemenlu.

Pasal 13

(1) Pusat JDIH Kemenlu membangun sistem informasi hukum berbasis elektronik melalui situs web JDIH Kemenlu. (2) Situs web JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan situs web Kementerian. (3) Situs web JDIH Kemenlu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan situs web Pusat JDIHN.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17