PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERMEN Nomor 14 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

(1) Tugas pokok Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Abuja adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik INDONESIA, melindungi Warga Negara Republik INDONESIA, dan Badan Hukum INDONESIA di wilayah akreditasi Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan Economic Community of West African States (ECOWAS), sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Abuja menyelenggarakan fungsi: a. peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan Economic Community of West African States (ECOWAS); b. peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara INDONESIA di luar negeri; c. pengayoman, pelayanan, perlindungan serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan Economic Community of West African States (ECOWAS), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; d. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe , dan Economic Community of West African States (ECOWAS); e. konsuler dan protokol; f. perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan Economic Community of West African States (ECOWAS); g. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan h. fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan INDONESIA dengan Republik Federal Nigeria, merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Kamerun, Republik Togo, Republik Kongo, Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan Economic Community of West African States (ECOWAS) dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Abuja terdiri atas: a. unsur pimpinan; b. unsur pelaksana; dan c. unsur penunjang. (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. counsellor fungsi ekonomi; b. sekretaris kedua fungsi politik; c. sekretaris ketiga fungsi ekonomi; d. sekretaris ketiga fungsi protokol dan konsuler; dan e. atase pertahanan. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Abuja terdiri atas 4 (empat) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah counsellor dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Abuja paling banyak 12 (dua belas) orang. (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan. LAMPIRAN II-3 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ADDIS ABABA

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan INDONESIA dengan Republik Demokrasi Federasi Ethiopia merangkap Republik Djibouti, Eritrea dan African Union (AU) dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Addis Ababa terdiri atas: a. unsur pimpinan; b. unsur pelaksana; dan c. unsur penunjang. (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. counsellor; b. sekretaris kedua; dan c. sekretaris ketiga. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Addis Ababa terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah counsellor dengan kompetensi politik.

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Addis Ababa paling banyak 9 (sembilan) orang. (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan. LAMPIRAN II-7 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ANTANANARIVO

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan INDONESIA dengan Republik Madagaskar, Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Comoros dan Indeks Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Antananarivo terdiri atas: a. unsur pimpinan; b. unsur pelaksana; dan c. unsur penunjang. (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. sekretaris pertama; b. sekretaris kedua; dan c. sekretaris ketiga. (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan; dan b. Petugas Komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Antananarivo terdiri atas 3 (tiga) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah sekretaris pertama dengan kompetensi ekonomi.

Pasal 6

(1) Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan perwakilan. (2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat diplomatik yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 1 (satu) orang Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan, serta 1 (satu) orang Petugas Komunikasi. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik INDONESIA di Antananarivo paling banyak 9 (sembilan) orang. (2) Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan. LAMPIRAN II-17 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BOGOTA