PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 12 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis. 4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pencipta Arsip di lingkungannya. 5. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan. 6. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. 7. Pengamanan Arsip adalah program pelindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. 8. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. 9. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA/lembaga pemerintahan. 10. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum. 11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan/atau keselamatan bangsa. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 13. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB. 14. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik berupa penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian dan Perwakilan. 16. Pengguna Internal adalah pejabat dan/atau pegawai yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian dan Perwakilan. 17. Pengguna Eksternal adalah pihak yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian dan Perwakilan.

BAB III

PENGGUNA ARSIP DINAMIS

Pasal 6

Koreksi

Arsip Dinamis Kementerian dan Perwakilan dapat diakses oleh: a. Pengguna Internal; dan b. Pengguna Eksternal.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri; b. kepala Perwakilan; c. pimpinan tinggi madya; d. pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan kepala unit pelaksana teknis; e. pejabat pengawas; f. pejabat fungsional; g. pengawas internal; h. Arsiparis; dan i. PPID. (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis yang berada di bawah kewenangan masing-masing Pengguna Internal sesuai struktur organisasinya. (3) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis pada Pengguna Internal Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas Arsip Dinamis tersebut. (4) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis pada tingkat Pengguna Internal dengan jabatan lebih tinggi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas Arsip Dinamis tersebut. (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip Dinamis dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan hak akses atas Arsip Dinamis dalam melakukan penyampaian informasi publik.

Pasal 8

(1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. publik; b. pengawas eksternal; dan c. aparat penegak hukum. (2) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk mengakses informasi dari Arsip Dinamis dengan tingkat kerahasiaan informasi kategori Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai hak untuk mengakses Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12