PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

RINCIAN KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1) Keanggotaan Setnas ASEAN terdiri dari: a. Kepala; b. Pelaksana Harian; dan c. Anggota. (2) Rincian susunan anggota Setnas ASEAN ditetapkan oleh Kepala dalam Keputusan Menteri.

Pasal 4

Koreksi

Kepala mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala menyelenggarakan fungsi: a. kepemimpinan dalam rapat koordinasi dan rapat pleno Setnas ASEAN; b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil rapat serta hal terkait pelaksanaan kegiatan Pilar Masyarakat ASEAN kepada PRESIDEN Republik INDONESIA; dan c. penetapan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian serta pembentukan kelompok kerja secara ad hoc apabila dipandang perlu.

Pasal 6

Pelaksana Harian mempunyai tugas membantu Kepala dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN di tingkat nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 6, Pelaksana Harian menyelenggarakan fungsi: a. kepemimpinan dalam rapat pleno Setnas ASEAN, mewakili Kepala apabila berhalangan; b. pelaporan hasil rapat pleno kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat koordinasi Setnas ASEAN; c. kepemimpinan dalam rapat kerja Setnas ASEAN; dan d. pelaporan hasil rapat kerja kepada Kepala yang akan menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno Setnas ASEAN.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan administratif dan operasional Setnas ASEAN, Pelaksana Harian dapat membentuk tim administratif dan operasional. (2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim administratif dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Harian menunjuk koordinator tim yang selanjutnya disebut sekretaris.

Pasal 9

Anggota mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN diantaranya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan hubungan antarkementerian dan/atau lembaga.

BAB III

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI

Pasal 10

Koreksi

Rapat Setnas ASEAN terdiri atas: a. rapat koordinasi; b. rapat pleno; dan c. rapat kerja.

Pasal 11

Koreksi

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. (2) Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala dengan mengundang seluruh unsur Setnas ASEAN tingkat pimpinan tinggi utama pada kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN. (3) Rapat koordinasi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PRESIDEN Republik INDONESIA. (5) Rapat koordinasi Setnas ASEAN dipandang sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota. (6) Rapat koordinasi wajib dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dari setiap Pilar Masyarakat ASEAN atau perwakilan yang secara resmi ditunjuk.

Pasal 12

(1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipimpin oleh Kepala atau Pelaksana Harian dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN. (2) Rapat pleno diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. (3) Dalam hal Kepala berhalangan hadir, rapat pleno dipimpin oleh Pelaksana Harian. (4) Hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Kepala bersifat mengikat seluruh peserta rapat dan dapat langsung diimplementasikan atau dibahas lebih lanjut pada tingkat rapat koordinasi. (5) Hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala untuk selanjutnya menjadi laporan rekomendasi dalam rapat koordinasi.

Pasal 13

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh Pelaksana Harian dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam satu dan/atau lintas Pilar Masyarakat ASEAN. (2) Rapat kerja diselenggarakan sewaktu-waktu jika diperlukan dan hasil rapat dilaporkan kepada Kepala untuk menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno.

Pasal 14

(1) Undangan dan agenda rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat dilaksanakan. (2) Kehadiran unsur Setnas ASEAN dibuktikan dengan daftar hadir. (3) Dalam hal keadaan mendesak, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 15

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara fisik, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang MENETAPKAN pembatasan pertemuan fisik. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdapat keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan segera, rapat kerja dapat dilakukan melalui media telekomunikasi. (3) Media telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala.

Pasal 16

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat kerja sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal suatu pangambilan keputusan memerlukan pencermatan dan pembahasan lebih lanjut di tingkat teknis, maka Kepala pada rapat koordinasi dapat menugaskan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian untuk melanjutkan pembahasan. (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi terkait pengambilan keputusan yang perlu dilaksanakan dan disampaikan pada rapat koordinasi berikutnya. (4) Dalam hal rapat koordinasi tidak dapat menyepakati rekomendasi rapat pleno dan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, Kepala melaporkan kepada PRESIDEN Republik INDONESIA.

Pasal 17

(1) Hasil rapat koordinasi, rapat pleno, dan rapat kerja Setnas ASEAN bersifat mengikat serta menjadi acuan yang wajib dilaksanakan seluruh unsur Setnas ASEAN dan kementerian dan/atau lembaga yang tercakup dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN. (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen resmi yang meliputi: a. keputusan terhadap suatu isu khusus ASEAN yang dicapai melalui musyawarah mufakat; b. notula/laporan rapat koordinasi Setnas ASEAN; dan/atau c. informasi lainnya yang berhubungan dengan isu ASEAN serta dipandang memiliki keterkaitan atau memberikan dampak pada salah 1 (satu) atau seluruh Pilar Masyarakat ASEAN.

Pasal 18

(1) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diedarkan kepada seluruh Anggota serta kementerian dan/atau lembaga terkait. (2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. suatu naskah dinas yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh Kepala atau Pelaksana Harian; dan b. suatu naskah dinas elektronik yang apabila berklasifikasi rahasia diedarkan menggunakan teknologi enkripsi. (3) Bentuk dan standar teknik penyusunan naskah dinas yang digunakan mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata naskah dinas. (4) Kegiatan kearsipan termasuk pengelolaan arsip, pembinaan, dan pengawasan sistem arsip, dilakukan oleh Arsiparis sesuai dengan kebutuhan Setnas ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Hasil rapat yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan melalui media elektronik dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 19

Rapat Setnas ASEAN didukung oleh sekretaris dan/atau tim administratif dan operasional yang bertugas menyusun dokumen resmi hasil rapat koordinasi.

Pasal 20

Seluruh Anggota Setnas ASEAN didorong untuk bekerja sama antarkementerian dan/atau sektoral secara lintas pilar, khususnya dalam penanganan isu lintas sektoral yang menjadi perhatian bersama.

Pasal 21

Kegiatan dan penugasan terkait dengan ASEAN, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan Anggota Setnas ASEAN, disampaikan kepada Kepala Setnas ASEAN melalui Pelaksana Harian.

Pasal 22

(1) Setnas ASEAN menyusun rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagai pelaksanaan dokumen rencana pembangunan guna mencapai visi masyarakat ASEAN yang ditetapkan oleh para pemimpin ASEAN di tingkat nasional. (2) Rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri (3) Setnas ASEAN dalam penyusunan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi nasional atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB Keempat

Rapat Kerja

Pasal 13

Koreksi

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh Pelaksana Harian dengan mengundang seluruh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dan/atau lembaga yang masuk dalam satu dan/atau lintas Pilar Masyarakat ASEAN. (2) Rapat kerja diselenggarakan sewaktu-waktu jika diperlukan dan hasil rapat dilaporkan kepada Kepala untuk menjadi rekomendasi pembahasan dalam rapat pleno.

Pasal 14

(1) Undangan dan agenda rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat dilaksanakan. (2) Kehadiran unsur Setnas ASEAN dibuktikan dengan daftar hadir. (3) Dalam hal keadaan mendesak, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 15

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara fisik, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang MENETAPKAN pembatasan pertemuan fisik. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdapat keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan segera, rapat kerja dapat dilakukan melalui media telekomunikasi. (3) Media telekomunikasi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala.

Pasal 16

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat kerja sedapat mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal suatu pangambilan keputusan memerlukan pencermatan dan pembahasan lebih lanjut di tingkat teknis, maka Kepala pada rapat koordinasi dapat menugaskan rapat pleno yang dipimpin Pelaksana Harian untuk melanjutkan pembahasan. (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi terkait pengambilan keputusan yang perlu dilaksanakan dan disampaikan pada rapat koordinasi berikutnya. (4) Dalam hal rapat koordinasi tidak dapat menyepakati rekomendasi rapat pleno dan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, Kepala melaporkan kepada PRESIDEN Republik INDONESIA.

Pasal 17

(1) Hasil rapat koordinasi, rapat pleno, dan rapat kerja Setnas ASEAN bersifat mengikat serta menjadi acuan yang wajib dilaksanakan seluruh unsur Setnas ASEAN dan kementerian dan/atau lembaga yang tercakup dalam 3 (tiga) Pilar Masyarakat ASEAN. (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen resmi yang meliputi: a. keputusan terhadap suatu isu khusus ASEAN yang dicapai melalui musyawarah mufakat; b. notula/laporan rapat koordinasi Setnas ASEAN; dan/atau c. informasi lainnya yang berhubungan dengan isu ASEAN serta dipandang memiliki keterkaitan atau memberikan dampak pada salah 1 (satu) atau seluruh Pilar Masyarakat ASEAN.

Pasal 18

(1) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diedarkan kepada seluruh Anggota serta kementerian dan/atau lembaga terkait. (2) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. suatu naskah dinas yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh Kepala atau Pelaksana Harian; dan b. suatu naskah dinas elektronik yang apabila berklasifikasi rahasia diedarkan menggunakan teknologi enkripsi. (3) Bentuk dan standar teknik penyusunan naskah dinas yang digunakan mengacu pada ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata naskah dinas. (4) Kegiatan kearsipan termasuk pengelolaan arsip, pembinaan, dan pengawasan sistem arsip, dilakukan oleh Arsiparis sesuai dengan kebutuhan Setnas ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Hasil rapat yang tidak bersifat rahasia dapat dipublikasikan melalui media elektronik dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 19

Rapat Setnas ASEAN didukung oleh sekretaris dan/atau tim administratif dan operasional yang bertugas menyusun dokumen resmi hasil rapat koordinasi.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN RAPAT DAN MEKANISME KOORDINASI SEKRETARIAT NASIONAL PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25