PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Standar Kualitas Hasil Kerja penata kanselerai yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kanselerai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional penata kanselerai untuk mendapatkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja. 2. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai. 3. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 4. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 5. Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun. 7. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Penata Kanselerai yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja. 8. Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kanselerai dalam bentuk angka kredit Penata Kanselerai. 9. Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi Penata Kanselerai di unit kerjanya. 10. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu kementerian/lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. 11. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi. 12. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang luar negeri.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 4

Koreksi

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. jenis SKHK; dan b. komponen SKHK.

Pasal 5

Koreksi

(1) Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. SKHK ahli pertama; b. SKHK ahli muda; dan c. SKHK ahli madya. (2) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. kegiatan tugas jabatan; b. satuan hasil kerja; c. bukti fisik; dan d. tolok ukur.

Pasal 7

(1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang. (2) Unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Pasal 8

Satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Pasal 9

(1) Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kelengkapan dokumen yang dihasilkan dari setiap kegiatan tugas jabatan Penata Kanselerai. (2) Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan Penilaian Kualitas Hasil Kerja. (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kuantitas pekerjaan, yaitu ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai; b. kualitas hasil kerja, yaitu ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan/atau c. waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

Pasal 11

(1) Penata Kanselerai yang melaksanakan kegiatan Kekanseleraian wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan Penilaian Kualitas Hasil Kerja sesuai dengan rincian bukti kerja. (2) Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi: a. bukti fisik dari setiap unsur pendidikan, Kekanseleraian, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan b. dasar untuk melakukan unsur kegiatan Kekanseleraian/tugas jabatan Penata Kanselerai meliputi surat keputusan, surat tugas, instruksi tertulis, instruksi lisan, tugas mandiri, surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau Perwakilan yang menugaskan atau atasan langsung Penata Kanselerai. (3) Rincian bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari SKHK untuk masing- masing jenjang. (4) Ketentuan mengenai SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 12

Koreksi

Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan nilai kualitas; b. kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan c. tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Pasal 13

Koreksi

Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai dari setiap butir kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

(1) Penilaian kinerja Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk bobot nilai kinerja. (2) Nilai kinerja Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai SKP dan nilai perilaku kerja. (3) Bobot nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. SKP Penata Kanselerai sebanyak 60% (enam puluh persen); dan b. perilaku kerja sebanyak 40% (empat puluh persen). (4) Unsur yang dinilai atau diukur pada SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a meliputi: a. kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a; b. kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan c. waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.

Pasal 15

(1) Kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a merupakan jumlah atau volume pekerjaan yang menghasilkan keluaran. (2) Nilai unsur kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. jumlah pekerjaan; dan b. jumlah hasil kerja.

Pasal 16

(1) Kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b diukur berdasarkan SKHK. (2) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan terhadap penilaian pekerjaan Penata Kanselerai oleh Pejabat Penilai dan Tim Penilai. (2) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan penyetaraan persentase angka kredit yang diperoleh untuk setiap butir kegiatan. (3) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap kualitas hasil kerja Penata Kanselerai sesuai dengan SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Penata Kanselerai yang melakukan kegiatan tugas jabatan Kekanseleraian secara perseorangan atau kelompok.

Pasal 18

(1) Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c merupakan satuan waktu yang dipergunakan oleh Penata Kanselerai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. (2) Nilai dari unsur waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. satuan waktu yang dipergunakan; dan b. ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. (3) Satuan waktu yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan pada saat membuat SKP.

Pasal 19

(1) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang berasal dari tugas tambahan Penata Kanselerai ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dilakukan di luar tugas pokok Kekanseleraian. (2) Jumlah kegiatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut: a. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan mendapat nilai 1 (satu); b. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan mendapat nilai 2 (dua); dan c. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih mendapat nilai 3 (tiga).

Pasal 20

(1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester sesuai dengan periode penilaian angka kredit. (2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai dalam rentang periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. (3) Penetapan Penilaian Kualitas Hasil Kerja oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Februari untuk periode kenaikan pangkat atau jabatan pada bulan April dan akhir bulan Agustus untuk periode kenaikan pangkat atau jabatan pada bulan Oktober. (4) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas bukti kerja yang diusulkan oleh Penata Kanselerai. (5) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKHK untuk masing-masing jenjang sebagai panduan penilaian.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan penilaian oleh Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pejabat Penilai dapat berkoordinasi dengan bagian kepegawaian pada Unit Kerjanya. (2) Dalam melakukan penilaian, Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan/atau bawahannya. (3) Dalam hal Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku atasan langsung berwenang MENETAPKAN hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penata Kanselerai di unit kerjanya. (4) Hasil penilaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk digunakan pada saat pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan Penata Kanselerai. (5) Tata cara pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Pasal 27

Pasal 28

Ketentuan mengenai komponen penilaian SKHK subunsur pendidikan, Kekanseleraian, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 untuk masing-masing jenjang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan Nilai Kualitas

Pasal 13

Koreksi

Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai dari setiap butir kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja Subunsur Kekanseleraian

Pasal 24

Koreksi

(1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan subunsur Kekanseleraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; b. perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; c. pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; d. pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; e. pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan di luar daftar isian pelaksanaan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler; f. manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; g. perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja; dan h. evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. (2) Kategori nilai kualitas dan persentase angka kredit subunsur kegiatan Kekanseleraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni: a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan nilai 100 (seratus) setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit, apabila hasil kerja sempurna sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, tolok ukur, dan dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi; b. nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, dan dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi, namun terdapat 1 (satu) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi; c. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, namun terdapat 1 (satu) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi serta belum dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi; d. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, namun masih ditemukan kesalahan yaitu bukti fisik tidak lengkap dan/atau 2 (dua) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi; dan e. nilai 50 (lima puluh) ke bawah setara dengan 0 (nol) angka kredit, apabila hasil kerja tidak sesuai kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, dan tolok ukur. (3) Kriteria ukuran yang dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kualitas hasil kerja berupa produk yang dapat digunakan oleh Penata Kanselerai satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dan/atau Penata Kanselerai dalam jenjang yang sama sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas, serta oleh Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat. (4) Kriteria ukuran yang belum dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kualitas hasil kerja berupa produk yang belum dapat digunakan oleh Penata Kanselerai satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dan/atau Penata Kanselerai dalam jenjang yang sama sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas, serta oleh Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat.

Pasal 25

(1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan subunsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas: a. pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang Kekanseleraian; b. penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian; dan c. penyusunan pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian. (2) Kategori nilai kualitas subunsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni: a. nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan nilai 100 (seratus) untuk kategori memenuhi SKHK, setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit; dan b. nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 80 (delapan puluh) untuk kategori kurang memenuhi SKHK, setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) angka kredit.

BAB 4

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja Subunsur Pengembangan Profesi

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

(1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi: a. keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; b. keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan; c. keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian dan Perwakilan; d. keanggotaan dalam kelompok kerja atau panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian dan Perwakilan; e. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Kekanseleraian; f. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Kekanseleraian; g. keanggotaan dalam organisasi profesi; h. keanggotaan dalam Tim Penilai; i. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan j. perolehan ijazah atau gelar lainnya. (2) Kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memenuhi SKHK; dan b. tidak memenuhi SKHK. (3) Kategori nilai kualitas unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni: a. 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) setara dengan 100% (seratus persen) dari angka kredit, apabila memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. b. di bawah dari 81 (delapan puluh satu) setara dengan 0% (nol persen) dari angka kredit, apabila tidak memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BAB Keempat

Tata Cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 27

Koreksi

Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas: a. Penata Kanselerai harus mencatat atau merekam setiap kegiatan yang dilakukan serta menyimpan dan mendokumentasikan data dukung hasil kerja, baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam SKP tahunan maupun kegiatan tugas tambahan; b. Penata Kanselerai menyampaikan usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai disertai dengan bukti dukung hasil kerja; c. Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan validasi usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja; d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Penilai MENETAPKAN hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja; e. Pejabat Penilai menyampaikan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Tim Penilai melalui Pejabat Pengusul; f. Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas: 1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Unit Organisasi; 2. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan 3. kepala Perwakilan sebagai Pejabat Pengusul Angka Kredit bagi Penata Kanselerai yang bertugas di Perwakilan. g. Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan verifikasi dan validasi atas hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan menyampaikan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai, dengan melampirkan: 1. SKP Penata Kanselerai yang telah disetujui atau ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja; 2. hasil penilaian SKP Penata Kanselerai oleh Pejabat Penilai pada Unit Kerja; 3. pernyataan keberatan Penata Kanselerai jika ada; 4. rincian bukti kerja Penata Kanselerai sesuai dengan SKHK sebagai realisasi target kinerja Penata Kanselerai; dan 5. surat pernyataan melakukan kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan/atau pimpinan Unit Kerja sesuai pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilakukan oleh Penata Kanselerai. h. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf g melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas jumlah kegiatan tugas jabatan dan target kinerja dengan lampiran bukti kerja terkait yang direalisasikan setiap bulan pada tahun berjalan; i. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim Penilai memberikan dan MENETAPKAN Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan j. Tim Penilai menyerahkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29