PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang KONSUL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 01 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: (1) Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional. (2) Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik INDONESIA, Kuasa Usaha Tetap dan Kuasa Usaha Sementara yang masing- masing memimpin perwakilan di negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional. (3) Konsul Kehormatan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut Konsul Kehormatan adalah warga negara dari negara penerima, yang diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu di negara penerima. (4) Negara penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan. (5) Tim Penilai Konsul Kehormatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Luar Negeri untuk usulan menilai pengangkatan, perpanjangan, pemberhentian dan kinerja Konsul Kehormatan.

BAB IV

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN atas usul Menteri Luar Negeri. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. tidak adanya Perwakilan Republik INDONESIA di kota tempat Konsul Kehormatan berdomisili; b. adanya kebutuhan nyata untuk mengangkat Konsul Kehormatan di wilayah kerja tertentu di negara penerima; c. mendukung pencapaian visi dan misi Perwakilan di wilayah kerja Konsul Kehormatan; d. jumlah Warga dan Badan Hukum INDONESIA yang berada di wilayah kerja Konsul Kehormatan; e. memiliki potensi kerja sama dengan INDONESIA dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, jasa, tenaga kerja dan sosial budaya; dan f. adanya permohonan tertulis yang bersangkutan. (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perwakilan Diplomatik mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri yang dipilih dari kalangan profesional yang memiliki kualitas, kompetensi, reputasi dan integritas yang tinggi.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Masa tugas Konsul Kehormatan adalah 5 (lima) tahun. (2) Menteri Luar Negeri Republik INDONESIA MENETAPKAN masa tugas Konsul Kehormatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PRESIDEN.

Pasal 9

(1) Masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1") dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tiap perpanjangannya. (2) Perpanjangan masa tugas Konsul Kehormatan berikutnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk diperpanjang masa tugasnya; b. usulan dan penilaian Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya; c. hasil penilaian Tim Penilai; d. persetujuan Menteri Luar Negeri terhadap rekomendasi Sekretaris Jenderal; dan e. daftar riwayat hidup terbaru. (3) Pernyataan Kesediaan dan Daftar Riwayat Hidup terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas.

Pasal 10

(1) Masa tugas Konsul Kehormatan berakhir karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. selesainya masa tugas; d. putusnya hubungan diplomatik dengan negara penerima; e. pembukaan Kantor Perwakilan di wilayah kerja Konsul Kehormatan; f. dinilai menyalahgunakan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi sebagai Konsul Kehormatan. (2) Dalam hal Konsul Kehormatan mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permohonannya harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. (3) Atas pertimbangan kepentingan nasional, dapat mengakhiri masa tugas Konsul Kehormatan sewaktu-waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Menteri Luar Negeri. (4) PRESIDEN MENETAPKAN Keputusan Pemberhentian Konsul Kehormatan atas usul Menteri Luar Negeri.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 15

Koreksi

(1) Konsul Kehormatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya. (2) Dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan, Konsul Kehormatan wajib mengkoordinasikan dan menyampaikan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya. (3) Konsul Kehormatan wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan khusus kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya. (4) Konsul Kehormatan wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

Pasal 16

(1) Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkan Konsul Kehormatan berwenang dan wajib memberikan petunjuk, mengatur, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan. (2) Kepala Perwakilan Diplomatik berwenang dan wajib untuk melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Konsul Kehormatan yang dibawahkannya tiap 6 (enam) bulan. (3) Kepala Perwakilan Diplomatik berwenang dan wajib untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan. (4) Kepala Perwakilan Diplomatik melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

Kepala Perwakilan berwenang dan wajib untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap anggaran Perwakilan yang dipergunakan untuk membantu kegiatan perlindungan Warga dan promosi Perwakilan yang dilaksanakan oleh Konsul Kehormatan.

Pasal 18

(1) Konsul Kehormatan melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap keadaan dan perkembangan ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, tenaga kerja INDONESIA dan sosial budaya serta hal-hal yang terkait dengan kepentingan perlindungan Warga dan Badan Hukum INDONESIA. (2) Melaporkan jika terdapat peraturan-peraturan baru atau perubahan terhadap peraturan lama yang dikeluarkan oleh negara penerima yang mempunyai pengaruh terhadap kepentingan INDONESIA. (3) Semua laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perwakilan yang membawahkannya.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan berada di bawah k o o r d i n a s i d a n b e r t a n g g u n g j a w a b k e p a d a K e p a l a P e r w a k i l a n y a n g membawahkannya. (2) Konsul Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Perwakilan yang membawahkannya.

Pasal 20

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan wajib untuk: a. menyediakan kantor yang letaknya di kawasan yang representatif dan mudah dijangkau ; b. memiliki ruang kerja dan penyimpanan arsip; c. memasang Lambang Negara, Foto PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN pada dinding ruang kerj a; d. mempunyai alamat kantor dan sarana komunikasi, seperti telepon, faksimil, situs internet dan e-mail.

Pasal 21

Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu, Konsul Kehormatan wajib memberitahukan Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

(1) Persyaratan untuk diusulkan sebagai Konsul Kehormatan sebagai berikut: a. warga negara dari negara penerima; b. bukan pegawai pemerintah negara penerima; c. mempunyai hubungan kerja yang baik dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif atau perusahaan dan menduduki posisi sebagai pimpinan; d. mempunyai akses dan jejaring kerja yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerja tertentu; e. warga negara yang terhormat dan terpandang dalam masyarakat; f. membuat surat pernyataan bersedia untuk diangkat se bagai Konsul Kehormatan; g. memiliki reputasi baik dari segi integritas, moral, sosial dan kemampuan finansial; h. berasal dari kalangan profesional yang memiliki kualitas dan kompetensi; i. tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan tidak sedang dalam proses peradilan; j. mempunyai wawasan, minat, perhatian dan bersimpati terhadap INDONESIA; k. sehat jasmani dan rohani; l. berusia tidak lebih dari 65 tahun pada saat dicalonkan; m. tidak sedang menjadi Konsul Kehormatan dari negara lain; n. melengkapi daftar riwayat hidup; dan o. mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri setempat. p. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa INDONESIA. (2) Tata cara pengangkatan Konsul Kehormatan sebagai berikut: a. Perwakilan mengusulkan Konsul Kehormatan kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal. b. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap usulan Konsul Kehormatan. c. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal. d. Sekretaris Jenderal merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan. e. Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada PRESIDEN. f. MENETAPKAN Keputusan tentang Pengangkatan, Perpanjangan, Pemberhentian dan Surat Tauliah (Letter of Commission). g. Menteri Luar Negeri MENETAPKAN masa tugas Konsul Kehormatan berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf f. h. Sekretaris Jenderal menyampaikan petikan Keputusan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

Penggunaan perangkat kerja Konsul Kehormatan itu diatur sebagai berikut: a. Cap Dinas: 1. hanya dipergunakan oleh Konsul Kehormatan selama menjalankan tugas dan fungsinya; 2. Konsul Kehormatan bertanggung jawab atas keamanan pemakaian Cap Dinas tersebut; 3. bentuk dan cara penggunaan Cap Dinas yang dipergunakan Perwakilan berlaku juga bagi Konsulat Kehormatan. b. Tata Persuratan dan Kearsipan: 1. penggunaan kertas kop dengan Lambang Negara dan tata persuratan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA; 2. surat dengan Lambang Negara Republik INDONESIA dilarang digunakan bagi surat menyurat yang sifatnya pribadi; 3. Konsul Kehormatan menyimpan dan memelihara arsip yang dilakukan oleh Konsul Kehormatan; 4. penyimpanan arsip Konsul Kehormatan harus terjamin keamanan dan kerahasiaannya; 5. semua arsip Konsul Kehormatan adalah milik Negara dan harus dikembalikan kepada Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan, pada saat Konsul Kehormatan berakhir masa tugasnya; c. Bendera Negara: 1. Bendera Negara harus dikibarkan di Kantor Konsul Kehormatan setiap hari kerja antara matahari terbit sampai matahari terbenam; 2. dalam hal-hal luar biasa dapat diadakan pengecualian yaitu pengibaran bendera siang malam seperti pada hari- hari perayaan nasional tertentu atau hari-hari lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk memperingati suatu peristiwa yang memiliki arti penting bagi bangsa dan negara; 3. dalam hal hari besar INDONESIA bersamaan jatuhnya dengan hari besar setempat, Bendera Negara tidak dikibarkan; 4. dalam melaksanakan pengibaran Bendera Negara di Kantor Konsul Kehormatan, diperhatikan kebiasaan dan peraturan protokoler negara penerima; 5. cara menaikkan, menurunkan, menyimpan dan menggunakan Bendera Negara untuk penutup jenazah serta tata cara penggunaan lainnya berpedoman pada protokol mengenai Bendera Negara dan Panji Kepresidenan Republik INDONESIA sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik INDONESIA. d. Lambang Negara: 1. Lambang Negara dipasang sebagai perisai dengan cara menempelkannya di luar atau di dalam ruangan pada dinding yang tegak lurus di tempat yang pantas dan mudah dilihat; 2. apabila dalam suatu ruangan Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar dan Wakil Republik INDONESIA maka posisi Lambang Negara ditempatkan lebih tinggi dan berada di antara gambar Republik INDONESIA dan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA. e. Dokumen dan publikasi: 1. Perwakilan yang membawahkannya menyediakan Peraturan Perundangundangan dan berbagai publikasi yang diperlukan oleh Konsul Kehormatan dalam menjalankan tugas; 2. bahan-bahan publikasi tersebut diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan bahasa negara penerima.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2014 tentang KONSUL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25

Pasal 26