PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-84-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-84-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL

Pasal 4

(1) Perseorangan, badan hukum dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan kepada Menteri melalui sekretariat yang membidangi penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Permohonan penanganan konflik tenurial kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun online dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai informasi: a. identitas pemohon antara lain memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi; b. pihak yang berkonflik; c. lokasi terjadinya konflik; d. penyebab terjadinya konflik; e. waktu terjadinya konflik; f. kerugian yang timbul akibat konflik; g. tuntutan yang diinginkan; dan h. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sekretariat mencatat permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon.

Pasal 7

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekretariat melakukan pemeriksaan objek konflik dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal objek konflik pemohon terkait dengan konflik tenurial kawasan hutan, sekretariat menyampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Dalam menangani objek konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal membentuk Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Tim IPKTKH) paling banyak 3 (tiga) orang dengan kompetensi ahli di bidang antropologi, hukum dan/atau sosial kemasyarakatan. (2) Tim IPKTKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur yang membidangi konflik tenurial kawasan hutan dan bertugas menelaah data awal konflik sesuai dengan keahliannya. (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Berdasarkan laporan Tim IPKTKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal membentuk Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. (2) Anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit telah: a. memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); atau b. mengikuti pelatihan dengan standar kurikulum dan silabus Diklat Penanganan Konflik yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Dalam hal anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Direktur Jenderal MENETAPKAN Asesor Independen.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Tim Asesor bertugas berdasarkan Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Setelah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Asesor membuat laporan hasil Asesmen.

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan kebutuhan Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lembaga Asesor penanganan konflik.

Pasal 12

(1) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas oleh Tim IPKTKH. (2) Tim IPKTKH menganalisa hasil Asesmen dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal hasil analisa Tim IPKTKH mengusulkan penyelesaian melalui: a. Mediasi, Direktur Jenderal menunjuk mediator yang bersertifikat sesuai kesepakatan para pihak yang berkonflik; b. perhutanan sosial, Direktur Jenderal menugaskan Tim IPKTKH untuk melakukan fasilitasi penyelesaian konflik; c. penegakan hukum, Direktorat Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyelesaian melalui perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disetujui, dokumen yang ada dapat digunakan sebagai dasar pengembalian hutan adat, penerbitan hak Pengelolaan Hutan Desa, izin Hutan Kemasyarakatan, izin Hutan Tanaman Rakyat atau kemitraan kehutanan. (3) Tata cara pengembalian hutan adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Tata Cara

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sekretariat mencatat permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon.

Peraturan Menteri Nomor p-84-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16