PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-74-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-74-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pegawai lainnya adalah Staf Khusus Menteri. 3. Jam kerja adalah hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja, yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai yang sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. 5. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertangungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang. 6. Tugas Belajar Khusus/Research School adalah Tugas Belajar yang diberikan pada peneliti untuk mengikuti studi sambil melaksanakan tugas pokoknya sebagai peneliti. 7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. 8. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 9. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja, apabila: a. tidak masuk kerja; b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dari ketentuan mengenai hari dan jam kerja; c. tidak berada di tempat tugas berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan di tempat tugas, yang didasarkan atas pemantauan atasan langsung dan klarifikasi kepada yang bersangkutan yang dituangkan dalam format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan d. tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan/atau pulang kerja. (2) Perhitungan jumlah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan konversi 7,5 (tujuh dan lima persepuluh) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja; (3) Terhadap pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai; (4) Dalam hal terjadi kahar (force majeure) yang didasarkan atas penetapan oleh Pejabat Pembina kepegawaian, keterlambatan/ketidakhadiran tidak diperhitungkan;

Pasal 7

(1) Pegawai tidak dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), apabila menggunakan surat permohonan izin/pemberitahuan dan alasan yang sah yang disetujui oleh: a. Menteri, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon I; b. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II; c. Pejabat Eselon II, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III; d. Pejabat Eselon III, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV; dan e. Pejabat Eselon IV, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon V; dan/atau pegawai. (2) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja atau daftar hadir pada saat pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja selama 3 jam 45 menit (3) Surat Permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. (4) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir. (5) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

Pasal 8

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja; (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Koreksi

(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatannya. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perubahan kelas jabatan bagi pegawai, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Pasal 10

(1) Tunjangan Kinerja CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang akan didudukinya. (2) Tunjangan Kinerja Calon Pejabat Fungsional Tertentu sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya untuk 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS. (3) Tunjangan Kinerja Calon Pejabat Fungsional Tertentu yang belum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya untuk tahun kedua dan seterusnya sejak diangkat PNS. (4) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar disetarakan ke dalam jabatan fungsional umum sebagai berikut: a. Kelas jabatan 7 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S3; b. Kelas jabatan 6 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S2; c. Kelas jabatan 5 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S1 atau D-IV; dan d. Kelas jabatan 4 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar D-III, D-II, atau D-I. (5) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar khusus / research school sebagai berikut: a. pada saat melaksanakan kegiatan tugas belajar khusus dan atau research school dengan tetap menjalankan tugas dan fungsinya di unit kerja masing-masing (off campus) sesuai ketentuan hari dan jam kerja, tunjangan kinerjanya sebesar 100% (seratus persen); dan b. pada saat melaksanakan kegiatan tugas belajar khusus dan atau research school di luar kantor dan di luar ketentuan hari dan jam kerja (on campus), tunjangan kinerjanya disetarakan ke dalam jabatan fungsional umum sebagai berikut: 1. kelas jabatan 7 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar khusus S3; 2. kelas jabatan 6 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar khusus S2;

Pasal 11

Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu, dan diberikan perpanjangan Tugas Belajar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar: a. 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d selama : 1. 6 bulan masa perpanjangan tugas belajar untuk Diploma III, Diploma II, dan Diploma I, dan; 2. 1 tahun masa perpanjangan tugas belajar untuk S1/ Diploma IV dan S2; b. 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d selama 1 tahun masa perpanjangan pertama; c. 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a pada 1 tahun masa perpanjangan kedua untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S3; dan d. 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 dan 2, selama 1 tahun masa perpanjangan tugas belajar khusus untuk S2 dan S3;

Pasal 12

Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai tanggal diberlakukannya Keputusan Pengaktifan Kembali.

Pasal 13

Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

(1) Tunjangan Kinerja pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen). (2) Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 15

Pengurangan /Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada: a. Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a pada bulan berjalan maka tunjangan kinerjanya dikurangi sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan maksimal 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan. b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas dan tidak mengisi daftar hadir baik masuk atau pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d pada bulan berjalan maka tunjangan kinerjanya dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini. c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. d. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dan cuti bersalin.

Pasal 16

Pengurangan/Pemotongan Tunjangan Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diatur sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan : 1. sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; 2. sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan 3. sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan : 1. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan : 1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. sebesar 100% (seratus persen) jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 17

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai, Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pengurangan/pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya. (3) Pengurangan/pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 18

(1) Pengurangan/pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf c, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku. (2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan kinerja yang bersangkutan dilakukan pengurangan /pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan. (3) Pengurangan/pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 19

(1) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama, Tunjangan Kinerja pegawai yang bersangkutan dikurangi/dipotong berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir. (2) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat, Tunjangan Kinerja pegawai yang bersangkutan diatur sebagai berikut: a. dikurangi/dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan b. dikurangi/dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 20

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri. (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 21

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA RISNA RYARYA No. Tanggal Nama Waktu tidak hadir Jumlah Jam Klarifikasi Tandatangan yang bersangkutan 1 2 3 4 5 6 7 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.74/Menlhk-Setjen/2015.34/Menhut- TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMANTAUAN KETIDAKHADIRAN PEGAWAI PADA SAAT JAM KERJA Unit Kerja : Bulan : ......................., ................ 20 .... Kepala ........................................ ........................................ ......................................... MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.34/Menhut-II/2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN ................................................................................................. (tidak hadir / terlambat masuk kerja / pulang sebelum waktunya / tidak berada di tempat tugas / tidak mengisi daftar hadir) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. NIP : .............................................................................. Pangkat / Golongan : .............................................................................. Jabatan : .............................................................................. ............................................................................. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ................................................. dan .......................... saya tidak hadir / terlambat masuk kerja / pulang sebelum waktunya / tidak berada di tempat tugas / tidak mengisi daftar hadir ........................................................................................................ ...................................................................................................................... .................... , ..........................20 .... ...................................................., ..................................................... *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.74/Menlhk- Setjen/2015P.34/Menhut- TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Kop Surat SURAT PERNYATAAN Nomor : ................................ Yang bertandatangan dibawah ini: Nama : ............................................................................. NIP : ……….................................................................... Pangkat/Golongan : .............................................................................. Jabatan : ............................................................................ ............................................................................. Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : ............................................................................. NIP : ……….................................................................... Pangkat/Golongan : .............................................................................. Jabatan : ............................................................................ ............................................................................. Selama .... (............) hari, dari tanggal ..............s/d............., melaksanakan tugas kedinasan .......................................................................................... ...................................................................................................................... ......................., ................ 20 .... Kepala ........................................ ........................................ ......................................... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.74/Menlhk- Setjen/2015P.34/Menhut-TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PENGURANGAN/PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DALAM HAL TERLAMBAT MASUK KERJA DAN/ATAU PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA, TIDAK BERADA DITEMPAT TUGAS, DAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR MASUK/PULANG KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WAKTU PERSENTASE PENGURANGAN (%) 1 menit s/d 30 menit 0,5 31 menit s/d 60 menit 1 61 menit s/d 90 menit 1,25 ≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk/pulang 1,5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA

Pegawai yang melaksanakan cuti, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan dengan besaran sebagai berikut: a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). b. Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan apapun dapat diberikan oleh pimpinan dan diperhitungkan sebagai cuti tahunan dimana Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). c. Izin yang telah melebihi cuti tahunan, dikenakan pengurangan/pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. d. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, tunjangan kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. Cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pengurangan /pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; 2. Cuti sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pengurangan/pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan 3. Cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan, dikenakan pengurangan/ pemotongan tunjangan kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja. e. Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas, Rumah Sakit, atau Unit Pelayanan Kesehatan lainnya dan pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap dikecualikan dari pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf d. f. Pegawai yang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3, adalah pegawai wanita yang melaksanakan persalinan anak pertama, anak kedua dan anak ketiga sejak diangkat sebagai PNS. g. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja nya dibayarkan sebagai berikut: 1. sampai dengan 5 (lima) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); atau 2. lebih dari 5 (lima) hari dikenakan pengurangan/pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.

Peraturan Menteri Nomor p-74-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26