PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 2. Penyusun Amdal adalah individu yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu sebagai penyusun Amdal. 3. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 4. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkatn SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. 6. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. 7. Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi sebagai penyusun Amdal. 8. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga sertifikasi profesi. 9. Pengemasan Kompetensi adalah pemaketan beberapa unit kompetensi mengacu pada tugas dan fungsi jabatan atau okupasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 10. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi penyusun Amdal. 11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan PERATURAN PEMERINTAH. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggungjawab dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB Kesatu

Pasal 1

Koreksi

BAB IV

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL

Pasal 6

Koreksi

Sertifikasi kompetensi penyusun Amdal dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusun Amdal yang kompeten dibuktikan dalam bentuk sertifikat kompetensi penyusun Amdal. (2) Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui sertifikasi kompetensi penyusun Amdal. (3) Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LSP.

Pasal 8

(1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan lembaga yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2) LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP wajib diregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (3) Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 9

Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terbentuk, sertifikasi kompetensi penyusun Amdal dapat dilakukan oleh BNSP melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi.

Pasal 10

(1) Untuk dapat mengikuti sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penyusun Amdal wajib memenuhi kualifikasi penyusun Amdal. (2) kualifikasi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kualifikasi anggota tim penyusun Amdal; dan b. kualifikasi ketua tim penyusun Amdal. (3) Kualifikasi anggota tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. D4/S1 seluruh disiplin ilmu; b. pernah terlibat dalam penyusunan Amdal dan/atau telah lulus Diklat penyusunan Amdal; c. mampu berbahasa INDONESIA dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan; dan d. memenuhi kompetensi sebagai anggota tim penyusun Amdal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengemasan kompetensi. (4) Kualifikasi ketua tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. D4/S1, seluruh disiplin ilmu; b. berpengalaman sebagai anggota penyusun Amdal minimal 5 (lima) kali dengan kualitas baik; c. mampu berbahasa INDONESIA dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan; dan d. memenuhi kompetensi sebagai ketua tim penyusun Amdal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengemasan kompetensi.

Pasal 11

(1) Penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan setelah dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 12

(1) LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PENGEMASAN KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL A. PENGEMASAN KOMPETENSI JABATAN ANGGOTA TIM PENYUSUN AMDAL NO Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1. M.74AMD01.003.1 Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 2. M.74AMD01.004.1 Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal 3. M.74AMD01.005.1 Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 4. M.74AMD01.006.1 Menentukan Dampak Penting Hipotetik 5. M.74AMD01.007.1 Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian 6. M.74AMD01.008.1 Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 7. M.74AMD01.009.1 Menyusun Dokumen Kerangka Acuan 8. M.74AMD01.010.1 Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan 9. M.74AMD01.011.1 Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal 10. M.74AMD01.012.1 Melakukan Prakiraan Dampak Penting 11. M.74AMD01.014.1 Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan 12. M.74AMD01.015.1 Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 13. M.74AMD01.016.1 Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 14. M.74AMD01.017.1 Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan B. PENGEMASAN KOMPETENSI JABATAN KETUA TIM PENYUSUN AMDAL NO Kode Unit Judul Unit Kompetensi 1. M.74AMD01.001.1 Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 2. M.74AMD01.002.1 Menyusun Rencana Kerja NO Kode Unit Judul Unit Kompetensi 3. M.74AMD01.003.1 Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 4. M.74AMD01.004.1 Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal 5. M.74AMD01.005.1 Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 6. M.74AMD01.006.1 Menentukan Dampak Penting Hipotetik 7. M.74AMD01.007.1 Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian 8. M.74AMD01.008.1 Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 9. M.74AMD01.009.1 Menyusun Dokumen Kerangka Acuan 10. M.74AMD01.010.1 Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan 11. M.74AMD01.011.1 Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal 12. M.74AMD01.012.1 Melakukan Prakiraan Dampak Penting 13. M.74AMD01.013.1 Melakukan Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan 14. M.74AMD01.014.1 Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan 15. M.74AMD01.015.1 Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 16. M.74AMD01.016.1 Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 17. M.74AMD01.017.1 Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan 18. M.74AMD01.018.1 Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 19. M.74AMD01.019.1 Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-65-menlhk-setjen-kum-1-7-2016 Tahun 2016 tentang STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15