Wanawiyatan Widyakarya — PERMEN Nomor p-61-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. 2. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogi) dan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup. 3. Magang adalah salah satu metode pelatihan melalui proses belajar sambil bekerja secara langsung di tempat kegiatan usaha yang mengutamakan peningkatan keterampilan. 4. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria dan diketahui oleh kepala desa beserta yang sebagian atau seluruh usahanya bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK). 5. Instansi Pelaksana adalah instansi penyelenggara penyuluhan di daerah. 6. Menteri adalah Menteri yang mengurusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Wanawiyata Widyakarya dimaksudkan untuk menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat di bidang usaha kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang berkualitas serta memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang telah berhasil mengembangkan usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup. (2) Tujuan Wanawiyata Widyakarya: a. meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kehutanan atau lingkungan hidup; b. meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat dan perorangan dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan pelatihan dan magang; dan c. berkembangnya kegiatan usaha masyarakat di bidang kehutanan atau lingkungan hidup.

Penetapan Wanawiyata Widyakarya melalui tahapan sebagai berikut : a. pengusulan calon Wanawiyata Widyakarya; b. penilaian usulan calon Wanawiyata Widyakarya; dan c. penetapan Wanawiyata Widyakarya.

Pasal 4

Koreksi

(1) Model kegiatan usaha yang dapat diusulkan sebagai calon Wanawiyata Widyakarya paling sedikit memenuhi kriteria : a. kegiatan usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berhasil dikelola oleh kelompok masyarakat; b. telah menjadi percontohan, tempat pembelajaran/ praktek, kunjungan/studi banding bagi masyarakat; c. memiliki sumber daya manusia sebagai fasilitator; d. tersedia fasilitas akomodasi termasuk pemondokan di rumah penduduk, sarana pertemuan, dan perlengkapan; dan/atau e. lokasi mudah dijangkau. (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyuluh mengusulkan kelompok masyarakat binaannya kepada Menteri melalui instansi pelaksana penyuluhan di Kabupaten/Kota. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan proposal yang antara lain memuat jenis dan kegiatan usaha, data usaha, produksi dan pemasaran, hasil usaha, kemitraan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi pelaksana penyuluhan di Provinsi melakukan penilaian. (5) Hasil penilaian usulan calon Wanawiyata Widyakarya disampaikan oleh Kepala Instansi pelaksana penyuluhan di Provinsi kepada Kepala Badan cq. Kepala Pusat Penyuluhan. (6) Kepala Pusat Penyuluhan melakukan penilaian terhadap usulan dari instansi pelaksana penyuluhan di daerah Provinsi. (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri. (8) Format pengusulan dan penilaian, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Berdasarkan usulan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan atas nama Menteri MENETAPKAN Wanawiyata Widyakarya.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembinaan Wanawiyata Widyakarya dilakukan oleh Kepala Badan melalui supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi. (2) Setiap Wanawiyata Widyakarya wajib didampingi oleh penyuluh kehutanan/lingkungan hidup yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan atau instansi penyelenggara lingkungan hidup di daerah atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Pasal 7

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan secara berjenjang oleh penyuluh kehutanan/lingkungan hidup, instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan, instansi penyelenggara lingkungan hidup di daerah atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, instansi penyelenggara diklat lingkungan hidup dan kehutanan serta instansi penyelenggara penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di pusat. (2) Supervisi dilakukan terhadap pengelolaan pelatihan dan magang, administrasi dan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha.

Pasal 8

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain berupa bantuan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan dan magang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha. (2) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kelengkapan kesekretariatan dan sarana serta prasarana pendukung proses pelatihan dan magang. (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pelatihan pengelola Wanawiyata Widyakarya, pelatihan fasilitator, serta pelatihan dan magang masyarakat. (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, dan penumbuhan koperasi.

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh penyuluh kehutanan/lingkungan hidup, instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan di daerah, instansi penyelenggara lingkungan hidup di daerah atau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, instansi penyelenggara diklat lingkungan hidup dan kehutanan serta instansi penyelenggara penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan di pusat. (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui: a. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan magang pada Wanawiyata Widyakarya; b. kapasitas Wanawiyata Widyakarya dalam mengembangkan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun dalam penyelenggaraan pelatihan/ magang; dan c. permasalahan yang dihadapi Wanawiyata Widyakarya dalam melaksanakan pelatihan dan magang serta pengembangan usaha. (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan yang dibuat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan secara berjenjang kepada instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan atau instansi penyelenggara lingkungan hidup sesuai format laporan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk penilaian terhadap keberlanjutan dan klasifikasi Wanawiyata Widyakarya.

Pasal 10

Koreksi

(1) Sumber pembiayaan kegiatan Wanawiyata Widyakarya dapat berasal dari swadaya, Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan pihak lainnya. (2) Pembiayaan kegiatan Wanawiyata Widyakarya terdiri dari biaya pengelolaan, biaya pelatihan dan magang. (3) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan secara swadaya oleh kelompok masyarakat/perorangan. (4) Biaya pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditanggung oleh peserta pelatihan dan magang. (5) Pembiayaan kegiatan Wanawiyata Widyakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan pihak lain.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG WANAWIYATA WIDYAKARYA FORMAT PROPOSAL/USULAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA ..........,......................... Nomor : Perihal : Permohonan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Kepada Yth. : Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan ......................... di - ............................................ Dalam rangka kegiatan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya, bersama ini kami mengajukan Permohonan fasilitasi dengan bahan-bahan pendukung sebagai berikut : 1. Foto copy legalitas Kelompok Tani Hutan ......... 2. Daftar pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan ............. serta Penyuluh Kehutanan pendamping. 3. Deskripsi aktivitas usaha kehutanan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui : ............(tempat, tgl/bln/th) Ketua KTH..... Penyuluh Kehutanan Pendamping (............................) (..... Nama .....) NIP. Contoh Susunan Proposal Kegiatan COVER PROPOSAL PERMOHONAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2015 KELOMPOK TANI HUTAN ................................................. Desa : ......................................................... Kecamatan : ......................................................... Kabupaten : ......................................................... Provinsi : ......................................................... Penyuluh Pendamping/ NIP : ....................................................... No HP/alamat e-mail : ....................................................... .......(kabupaten)......., 2015 LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PERMOHONAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2015 KELOMPOK TANI HUTAN ................................................. Desa : ......................................................... Kecamatan : ......................................................... Kabupaten : ......................................................... Provinsi : ......................................................... Penyuluh Pendamping/ NIP : ......................................................... No HP/alamat e-mail : ......................................................... Disusun oleh : Penyuluh Kehutanan Pendamping (Nama) NIP. ...................... Ketua Kelompok Tani Hutan ....... (Nama) Disahkan oleh : Kepala Instansi Pelaksana Penyuluhan Kab./ Kota ............... (Nama) NIP. .............................. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan II. PROFIL KTH A. Data umum B. Keanggotaan KTH C. Data Usaha kehutanan D. Data hasil usaha/Penghasilan dan Keuntungan E. Pemasaran F. Kemitraan KTH G. Pengalaman kunjungan H. Sarana Prasarana I. Pembiayaan III. RENCANA KEGIATAN PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA A. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) B. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) C. Jadwal Pelaksanaan IV. PENUTUP V. LAMPIRAN A. Legalitas KTH B. Struktur Organisasi KTH C. Daftar Anggota KTH D. Fotocopy buku bank rekening an. Penyuluh Kehutanan Pendamping E. Fotocopy NPWP Penyuluh Kehutanan Pendamping JUDUL PROPOSAL I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Latar belakang, menguraikan dengan latar belakang alasan KTH diusulkan menjadi calon Wanawiyata Widyakarya B. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan, berisi harapan atau target yang ingin dicapai dengan ditetapkannya sebagai Wanawiyata Widyakarya II. PROFIL KTH A. Data umum Uraian Keterangan Nama KTH : Sebutkan nama Kelompok/perorangan Legalitas kelompok : § Akta Notaris § SK Kepala Desa § Lainnya (sebutkan) Nama Ketua : Alamat : No HP : Alamat email : Penyuluh pendamping : No HP : Alamat email : Nama instansi ybs : Alamat instansi : Aksesisbilitas Jarak lokasi ke ibukota Provinsi : Jarak lokasi ke ibukota Kab/Kota : Jarak lokasi ke ibukota Kecamatan : Jarak lokasi ke ibukota Desa : B. Keanggotaan KTH 1. Data anggota No Uraian org 1 Jumlah anggota 2 Jumlah pengurus 2. Data Pengurus No Nama Jabatan Alamat/Telp./HP 1 Ketua Merangkap Anggota 2 Sekretaris Merangkap Anggota 3 Bendahara Merangkap Anggota C. Data Usaha Kehutanan No Jenis usaha Kapasitas Vol. Satuan 1 Diisi dengan jenis usaha kehutanan yang dinilai paling berhasil dan telah menjadi percontohan bagi masyarakat dst D. Pemasaran No Jenis Usaha Pemasaran Domestik Ekspor 1 2 E. Data Hasil Usaha/Penghasilan dan Keuntungan No Jenis Usaha Hasil Usaha Penghasilan Keuntungan rata- rata/tahun 1 2 F. Kemitraan No Jenis usaha Mitra Usaha Nama Mitra Bidang kemitraan 1 Diisi dengan penjelasan mengenai bidang kemitraan (mis. penjualan, teknologi, bahan baku dll) 2 G. Pengalaman Kunjungan/praktek No Asal kunjungan/praktek Jml (org) Tujuan Waktu (Tgl dan waktu kunjungan) 1 Diisi dengan tujuan (studi banding, praktek, penelitian, magang dll) dst H. Sarana prasarana No Jenis sarpras Jml Satuan ket 1 Misal Pondok pertemuan 1 unit Ukuran ; 6 x 6 m2 Bangunan semi permanen Lantai : keramik Dll 2 dst I. Pembiayaan No Uraian Jml (Rp) Ket. 1 Total swadaya kelompok 2 Dana kelompok dan bantuan pihak ketiga Jelaskan tentang pihak ketiga 3 Bantuan penuh pihak ketiga RENCANA USULAN KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA Contoh RUKK No Uraian Volume Volume 1 Kesekretariatan Diisi dengan kebutuhan sekretariat, papan nama, papan informasi, buku-buku, dll Paket Sarana prasarana Diisi dengan kebutuhan pemenuhan sarpras mendukung kegiatan pelatihan/magang (mebel air, pondok pertemuan, ruang sekretariat, dll) Paket 3 Pengembangan usaha Diisi dengan kebutuhan sarana untuk mendukung pengembangan usaha (mis. Stup untuk usaha lebah madu, alat pengolah gula aren, perlengkapan untuk pengemasan produk dll) Paket 4 Peningkatan kapasitas Diisi dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota dalam pengetahuan manajeman, teknis maupun keuangan dalam bentuk pertemuan- pertemuan kali 5 Pembinaan dan Pengendalian Diisi dengan insentif Penyuluh Pendamping OB III. Contoh Rancangan Anggaran Biaya ( RAB ) No Uraian Volume Volume Harga (Rp) Jumlah (Rp 1 Kesekretariatan Diisi dengan kebutuhan sekretariat, papan nama, papan informasi, buku-buku, dll paket 2 Sarana prasarana Diisi dengan kebutuhan pemenuhan sarpras mendukung kegiatan pelatihan/magang (mebel air, pondok pertemuan, ruang sekretariat, dll) paket 3 Pengembanganusaha Diisi dengan kebutuhan sarana untuk mendukung pengembangan usaha (mis. Stup untuk usaha lebah madu, alat pengolah gula aren, perlengkapan untuk pengemasan produk dll) paket 4 Peningkatan kapasitas Diisi dengan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus dan anggota dalam pengetahuan manajeman, teknis maupun keuangan dalam bentuk pertemuan-pertemuan kali 5 Pembinaan dan Pengendalian Diisi dengan insentif Penyuluh Pendamping OB IV. TATA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI (disesuaikan dengan RUKK) NO KEGIATAN JADWAL JULI AGUS TUS SEPT OKTO BER NOV 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A KESEKRETARIATAN B SARANA PRASARANA C PENGEMBANGAN USAHA D PENINGKATAN KAPASITAS E PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN V. Foto-foto dokumentasi KTH MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG WANAWIYATA WIDYAKARYA FORMAT VERIFIKASI DAN PENILAIAN USULAN CALON WANAWIYATA WIDYAKARYA. No Uraian Unsur Ket 1 2 3 4 Umum Nama kelompok Nama Ketua Jumlah anggota Berdiri tahun Alamat No Tlp/HP dan alamat e-mail Penyuluh pendamping No. HP/alamat e-mail Instansi Usaha produktif Jenis komoditas usaha Sejak tahun 1 Kelembagaan Legalitas kelembagaan a. Akta notaris b. SK Gub/instansi penyuluhanProv c. SK Bupati/Instansi penyuluhan kab d. Lainnya AD/ART a. Ada b. Tidak Struktur organisasi a. Ada b. Tidak No Uraian Unsur Ket 1 2 3 4 Uraian tugas anggota a. Ada b. Tidak 2 Sarana prasarana Ruangan pertemuan, luas a. Ada, luas .. b. Tidak ada Ruang sekretariat, luas a. Ada, luas .. b. Tidak ada Sarana secretariat (computer, printer, mebel, air) a. Ada, jelaskan dalam ket b. Tidak ada Tempat penginapan/rumah anggota dan kapasitas a. Ada, kapasitas ...org b. Tidak ada Penerangan a. Ada, PLN b. Ada, diesel c. Tidak ada 3 Aksesibilitas Dari pusat ibu kota kabupaten a. Dekat, kondisi jalan dapat dilalui roda 4 b. Dekat, kondisi jalan dapat dilalui roda 2 c. Jauh, kondisi jalan dapat dilalui roda 4 4 Kunjungan masyarakat Studi banding/karya wisata, Praktek siswa/mahasiswa a. Sering b. Jarang c. Tidak pernah 5 Pembiayaan Kegiatan a. Swadaya kelompok b. Swadaya kelompok dan pihak ketiga c. Bantuan penuh pihak ketiga 6 Sumber daya manusia Jumlah anggota yang menjadi fasilitator a. Ada, .. orang No Uraian Unsur Ket 1 2 3 4 Kemungkinan kerjasama Dengan pihak lain sebagai fasilitator a. Instansi teknis b. Penyuluh Kehutanan c. LSM d. lainnya 7 Kesimpulan Layak/belum layak diusulkan sebagai calon Wanawiyata Widyakarya Petugas Penilai, Nama NIP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 61/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG WANAWIYATA WIDYAKARYA FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan II. PROFIL WANAWIYATA WIDYAKARYA A. Data umum B. Legalitas, Struktur organisasi dan keanggotaan KTH calon Wanawiyata Widyakarya C. Data usaha kehutanan, pemasaran, data hasil usaha, kemitraan, pengalaman kunjungan, sarana prasarana dan pembiayaan D. Jenis usaha yang berhasil dan menjadi percontohan bagi masyarakat III. PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA Berisi tentang uraian mengenai pelaksanaan fasilitasi : A. Sekretariat B. Sarana prasarana C. Pengembangan usaha D. Peningkatan kapasitas KTH E. Pembinaan dan pengendalian IV. PERMASALAHAN V. UPAYA PEMECAHAN MASALAH DAN SARAN TINDAK LANJUT VI. PENUTUP MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-61-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang WANAWIYATAN WIDYAKARYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11