Peraturan Menteri Nomor p-59-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
PERMEN Nomor p-59-menlhk-setjen-2015 Tahun 2015
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.
3. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pusat P2H untuk penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan karakteristik disalurkan, dikembalikan, dan digulirkan kembali kepada Penerima Fasilitas Dana Bergulir lainnya.
4. Fasilitas Dana Bergulir, yang selanjutnya disingkat FDB adalah fasilitas dana yang diberikan dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah untuk usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL.
5. Fasilitas Dana Bergulir Pinjaman, yang selanjutnya disebut FDB Pinjaman adalah dana bergulir yang diberikan dalam bentuk pinjaman dari Pusat P2H kepada
Penerima FDB dalam usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan kewajiban mengembalikan pinjaman beserta bunganya.
6. Fasilitas Dana Bergulir Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut FDB Bagi Hasil adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba/keuntungan.
7. Fasilitas Dana Bergulir Syariah, yang selanjutnya disebut FDB Syariah adalah dana bergulir yang diberikan untuk pembiayaan kerjasama pola syariah antara Pusat P2H dengan Penerima FDB dalam rangka kegiatan RHL, dengan pembayaran sejumlah bagi hasil atau marjin.
8. Hutan Tanaman Industri, yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
9. Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
10. Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
12. Hutan Desa, yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
11. Hasil Hutan Bukan Kayu, yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan selain kayu dari kawasan hutan atau lahan milik.
14. Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat RE adalah usaha untuk membangun kawasan hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengkayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna
15. Silvikultur Intensif, yang selanjutnya disingkat Silin adalah teknik silvikultur untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga keanekaragaman hutan produksi melalui penerapan teknologi rekayasa genetik dalam pemilihan jenis, manipulasi lingkungan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu.
16. Kelompok Tani Hutan, yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani pemegang izin/hak atas lahan/penggarap lahan, dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
17. Individu petani/masyarakat setempat penerima FDB adalah individu petani/masyarakat pemegang izin/hak atas lahan/penggarap lahan, yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan yang mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domisili dari kepala desa setempat.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi yang memiliki usaha di bidang kehutanan.
19. Koperasi penerima FDB adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan bergerak di bidang usaha kehutanan.
20. Penerima fasilitas dana bergulir, yang selanjutnya disebut penerima FDB adalah pihak yang sudah terikat dengan perjanjian secara notariat dengan Pusat P2H untuk menerima FDB dalam rangka kegiatan RHL dalam bentuk skema pinjaman, bagi hasil dan syariah.
21. Jangka waktu pemberian FDB adalah jangka waktu mulai penyaluran FDB kepada penerima FDB sampai penerima FDB mulai mengembalikan pinjaman, memberikan porsi bagi hasil atau melakukan pembayaran sejumlah bagi hasil/margin usahanya kepada Pusat P2H.
22. Masa tenggang (grace periode) adalah jangka waktu yang diberikan kepada penerima FDB Pinjaman untuk tidak membayar pinjaman pokok.
23. Lembaga perantara FDB Pinjaman adalah lembaga keuangan bank atau bukan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H sebagai pelaksana pengguliran FDB Pinjaman.
24. Pelaksana pengguliran FDB adalah Pusat P2H atau lembaga perantara yang ditunjuk oleh Pusat P2H yang bertindak sebagai pelaksana pengelolaan FDB sejak penilaian permohonan FDB, penyaluran, pengembalian FDB sampai menggulirkan kembali kepada penerima FDB lainnya.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab menangani pembangunan dan pemeliharaan HTI, HTR, Silin, RE, HHBK, HKm, HD dan HR.
27. Kepala Pusat P2H adalah kepala satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan hutan.
Prinsip pemberian FDB adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui kegiatan RHL, dengan persyaratan terjangkau dan prinsip kehati-hatian.
(1) Pemberian FDB dimaksudkan untuk penguatan modal usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL.
(2) Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha kehutanan berbasis pengelolaan hutan lestari yang dapat memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan.
Pasal 4
Tujuan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah mendukung pembiayaan usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL yang meliputi:
a. Usaha HTI;
b. Usaha HTR;
c. Usaha HR;
d. Usaha HD;
e. Usaha HKm;
f. Usaha pemanfaatan HHBK;
g. Usaha pemanfaatan hutan alam dengan teknik pengayaan Silin; dan
h. Usaha restorasi ekosistem.
Pasal 5
(1) Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. Usaha kehutanan yang bersifat on farm yaitu usaha yang secara langsung memproduksi hasil hutan dan hasil lainnya melalui pola murni atau pola agroforestry (wanatani); dan
b. Usaha yang bersifat off farm yaitu usaha yang secara tidak langsung mendukung dan/atau berdampak positif dan/atau menghasilkan nilai tambah terhadap kegiatan on farm sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Usaha kehutanan yang bersifat on farm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa proses utuh usaha kehutanan yang dimulai dari awal hingga akhir proses produksi hasil hutan dan hasil lainnya maupun segmentasi dari proses produksi hasil hutan dan hasil lainnya.
(3) Hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
a. Hasil hutan kayu; atau
b. Hasil hutan bukan kayu, berupa barang maupun jasa yang diproduksi dari hutan.
(4) Hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan komoditas non kehutanan yang tidak termasuk ayat (3) yang dihasilkan dari usaha kehutanan on farm maupun off farm.
(1) Menteri bertanggungjawab dari segi manfaat layanan yang dihasilkan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Pusat P2H.
Dalam pelaksanaan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaksana Pengguliran FDB menerapkan Prinsip Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan Tepat Penyaluran dan Pengembalian (Prinsip 4T) serta mekanisme penyaluran secara bertahap.
Pasal 9
Pemberian FDB dilakukan dengan menggunakan :
a. Skema Pinjaman;
b. Skema Bagi Hasil;
c. Pola Syariah.
Pasal 10
(1) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pusat P2H dapat mengembangkan alternatif jenis-jenis layanan FDB.
(2) Pengembangan jenis layanan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
a. kebutuhan atau permasalahan permodalan yang dihadapi dalam kegiatan RHL;
b. kemampuan sumberdaya yang dimiliki Pusat P2H;
c. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.
(3) Dalam hal pengembangan jenis layanan FDB Pola Syariah, tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum syariah.
Pasal 11
(1) Penyaluran FDB dapat dilakukan dengan Pola Penyaluran:
a. Tanpa Lembaga Perantara; atau
b. Dengan Lembaga Perantara.
(2) Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberlakukan untuk Skema Pinjaman, Skema Bagi Hasil dan Pola Syariah.
(3) Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan hanya untuk Skema Pinjaman.
Pasal 12
(1) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pusat P2H bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.
(2) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), lembaga perantara bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.
Pasal 13
(1) Terhadap lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku ketentuan:
a. merupakan lembaga keuangan bank atau bukan bank; dan
b. dalam operasional layanannya, lembaga perantara tunduk kepada akad perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara.
(2) Penunjukan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H dan didasarkan pada pertimbangan:
a. memiliki kemampuan, pengalaman dan bersedia ditunjuk sebagai lembaga perantara;
b. memiliki akses langsung dengan penerima FDB;
c. menawarkan harga jasa yang wajar sebagai lembaga perantara;
d. mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang dapat mendorong usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
e. dipimpin oleh kepala lembaga perantara yang dinilai mempunyai kemampuan teknis dan manajerial serta bersedia bertanggungjawab atas resiko penunjukkan sebagai lembaga perantara.
Pasal 14
(1) Penyaluran FDB dilakukan secara bertahap.
(2) Kepala Pusat P2H MENETAPKAN tahapan penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mempertimbangkan:
a. jenis layanan FDB;
b. aspek teknis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
c. kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan FDB; dan
d. kesinambungan dan keseimbangan tahap penyaluran FDB.
Pasal 15
(1) FDB Pinjaman dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara yang dinilai layak.
(2) FDB Pinjaman untuk areal dengan fungsi lindung dapat disetarakan dengan FDB Pinjaman pada Kawasan Hutan Lindung.
Pasal 16
Pasal 17
(1) Dalam hal menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara, kesepakatan kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Perjanjian pinjaman antara penerima FDB Pinjaman dengan Kepala Pusat P2H atau dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman di hadapan notaris.
Pasal 18
(1) Bunga pinjaman diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif pinjaman sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan pinjaman;
b. kelangsungan layanan FDB;
c. persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d. azas keadilan.
(3) Penerima FDB Pinjaman wajib mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman disertai bunga dan denda.
(4) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian pinjaman antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima Pinjaman.
Pasal 19
(1) Penerapan skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempertimbangkan :
a. kelangsungan layanan Pusat P2H dalam penyediaan FDB;
b. peningkatan kesejahteraan petani penggarap pelaku usaha kehutanan dalam rangka RHL;
c. peningkatan gairah usaha kehutanan dalam rangka RHL; dan
d. peningkatan luas areal RHL.
(2) Bentuk skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagi pendapatan (revenue sharing) yaitu bagi hasil dilakukan terhadap pendapatan usaha tanpa dikurangi biaya.
(3) Pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya berasal dari Pusat P2H atau pembiayaan bersama.
(4) Jenis biaya yang dapat difasilitasi dalam pembiayaan kerjasama skema bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Pasal 20
(1) FDB Bagi Hasil dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN/BUMD/BUMS/koperasi/perorangan yang berperan sebagai pemohon FDB Bagi Hasil.
Pasal 21
Pasal 22
(1) Perjanjian kerjasama bagi hasil antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Bagi Hasil dituangkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil di hadapan notaris.
(2) Dalam pelaksanaannya, penerima FDB Bagi Hasil wajib:
a. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target usaha dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama; dan
b. menggunakan FDB bagi hasil hanya untuk mewujudkan hasil usaha sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian.
Pasal 23
(1) Porsi Bagi Hasil minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif bagi hasil sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan porsi bagi hasil yang diterima oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan kerjasama bagi hasil atau nilai porsi bagi hasil minimal lebih besar atau sama dengan pendapatan dari bunga jika menggunakan skema pinjaman dengan nilai penyaluran yang sama.
(3) Usulan porsi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) mempertimbangkan :
a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam memenuhi kewajiban;
b. peran dan kontribusi masing-masing pihak;
c. kelangsungan layanan FDB; dan/atau
d. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil.
(4) Penerima FDB Bagi Hasil wajib membayar sejumlah bagi hasil dari pendapatan usaha kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai porsi dan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.
Pasal 24
(1) Penerapan Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat sasaran penerima FDB.
(2) Bentuk Pola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi jual beli (murabahah) dan/atau penyertaan modal (musyarakah).
Pasal 25
(1) FDB Pola Syariah dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN/ BUMD/ BUMS/ koperasi/ perorangan yang berperan sebagai pemohon FDB Pola Syariah.
Pasal 26
Pasal 27
Perjanjian pola syariah antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Pola Syariah dituangkan dalam perjanjian syariah di hadapan notaris.
Pasal 28
(1) Marjin dan pendapatan minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan
dalam usulan tarif pola syariah sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan marjin dan porsi pendapatan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempertimbangkan:
a. daya beli dan kemampuan membayar kewajiban dari penerima FDB Pola Syariah;
b. kelangsungan layanan FDB;
c. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama pola syariah.
(3) Mekanisme penetapan marjin atau porsi pendapatan dan lainnya terkait dengan pola syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pusat P2H dan penerima FDB Pola Syariah sesuai dengan hukum syariah.
(4) Penerima FDB Pola Syariah wajib membayar sejumlah marjin atau porsi pendapatan kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai marjin atau porsi yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama syariah.
(5) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama syariah antara Kepala Pusat P2H dengan Penerima FDB Pola Syariah dan para pihak lainnya yang terlibat, antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima FDB Pola Syariah.
Pasal 29
(1) Jangka waktu pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh pelaksana pengguliran FDB dengan mempertimbangkan:
a. jenis usaha kehutanan yang dibiayai FDB;
b. aspek teknis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
c. kemampuan mengembalikan FDB; dan/atau
d. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.
(2) Untuk Skema Pinjaman, selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku ketentuan :
a. jangka waktu masa pinjaman paling lama 2 (dua) kali masa tenggang (grace periode).
b. jangka masa tenggang (grace periode) ditetapkan paling lama 8 (delapan) tahun.
c. selama masa tenggang penerima pinjaman FDB dikenakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman sesuai kemampuan.
Pasal 30
(1) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HTI, SILIN atau RE adalah 60% (enam puluh per seratus) dari luas areal dalam hektar yang akan diusahakan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(2) Batas maksimum pembiayaan FDB untuk mendukung usaha HTR, HD, dan HKm adalah luas efektif dari luas areal dalam hektar yang akan diusahakan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(3) Batas maksimum pembiayaan FDB untuk mendukung usaha pemanfaatan HHBK adalah disesuaikan jenis dan volume produksi usaha HHBK.
(4) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR skema pinjaman adalah 80.000 (delapan puluh ribu) pohon dikalikan biaya per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(5) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR skema bagi hasil Pola Syariah sesuai dengan luas hektar per unit manajemen pengelolaan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
Pasal 31
(1) Biaya kegiatan per hektar atau per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(2) Penetapan biaya kegiatan per hektar atau per pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar teknis dan biaya satuan kegiatan yang ditetapkan Direktur Jenderal.
Pasal 32
(1) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan dan pengembangan jasa layanan Pusat P2H yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka Kepala Pusat P2H dapat MENETAPKAN biaya kegiatan per hektar atau per pohon berdasarkan :
a. pertimbangan teknis penilaian proposal permohonan FDB dari Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; dan /atau
b. penilaian terhadap biaya satuan kegiatan yang digunakan dalam proposal permohonan FDB.
(2) Penilaian terhadap biaya satuan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada hasil survey harga pasar setempat yang dilakukan oleh Pusat P2H atau instansi lain yang kompeten.
Pasal 33
(1) Dalam hal kinerja penerima FDB dinilai baik oleh pelaksana pengguliran FDB, maka batas maksimal pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat ditingkatkan, baik volume maupun jenis layanan pemberian FDB.
(2) Peningkatan batas maksimal pemberian FDB sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk lokasi RHL yang berbeda dengan lokasi RHL sebelumnya.
(1) Menteri bertanggungjawab dari segi manfaat layanan yang dihasilkan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada Kepala Pusat P2H.
Dalam pelaksanaan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaksana Pengguliran FDB menerapkan Prinsip Tepat Pelaku, Tepat Lokasi, Tepat Kegiatan, dan Tepat Penyaluran dan Pengembalian (Prinsip 4T) serta mekanisme penyaluran secara bertahap.
Pasal 9
Pemberian FDB dilakukan dengan menggunakan :
a. Skema Pinjaman;
b. Skema Bagi Hasil;
c. Pola Syariah.
Pasal 10
(1) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pusat P2H dapat mengembangkan alternatif jenis-jenis layanan FDB.
(2) Pengembangan jenis layanan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
a. kebutuhan atau permasalahan permodalan yang dihadapi dalam kegiatan RHL;
b. kemampuan sumberdaya yang dimiliki Pusat P2H;
c. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.
(3) Dalam hal pengembangan jenis layanan FDB Pola Syariah, tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum syariah.
Pasal 11
(1) Penyaluran FDB dapat dilakukan dengan Pola Penyaluran:
a. Tanpa Lembaga Perantara; atau
b. Dengan Lembaga Perantara.
(2) Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberlakukan untuk Skema Pinjaman, Skema Bagi Hasil dan Pola Syariah.
(3) Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan hanya untuk Skema Pinjaman.
Pasal 12
(1) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran Tanpa Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pusat P2H bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.
(2) Dalam hal penyaluran FDB menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), lembaga perantara bertindak sebagai pelaksana pengguliran FDB.
Pasal 13
(1) Terhadap lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku ketentuan:
a. merupakan lembaga keuangan bank atau bukan bank; dan
b. dalam operasional layanannya, lembaga perantara tunduk kepada akad perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara.
(2) Penunjukan lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H dan didasarkan pada pertimbangan:
a. memiliki kemampuan, pengalaman dan bersedia ditunjuk sebagai lembaga perantara;
b. memiliki akses langsung dengan penerima FDB;
c. menawarkan harga jasa yang wajar sebagai lembaga perantara;
d. mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang dapat mendorong usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
e. dipimpin oleh kepala lembaga perantara yang dinilai mempunyai kemampuan teknis dan manajerial serta bersedia bertanggungjawab atas resiko penunjukkan sebagai lembaga perantara.
Pasal 14
(1) Penyaluran FDB dilakukan secara bertahap.
(2) Kepala Pusat P2H MENETAPKAN tahapan penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mempertimbangkan:
a. jenis layanan FDB;
b. aspek teknis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
c. kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan FDB; dan
d. kesinambungan dan keseimbangan tahap penyaluran FDB.
(1) FDB Pinjaman dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara yang dinilai layak.
(2) FDB Pinjaman untuk areal dengan fungsi lindung dapat disetarakan dengan FDB Pinjaman pada Kawasan Hutan Lindung.
(1) Pemohon FDB pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan, berupa :
a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi
Pelaku Usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b;
g. Jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari pinjaman yang dimohon dan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, angka 3, huruf e angka 2, angka 3, huruf f angka 2, angka 3 dan angka 4, huruf g dan huruf h, yang dalam pelaksanaannya jaminan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada Huruf g terdiri dari :
1) Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari dana Pinjaman; dan 2) Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan bagi pemohon FDB Pinjaman.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Pinjaman telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Pelaksana Pengguliran FDB Pinjaman.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.
Pasal 17
(1) Dalam hal menggunakan Pola Penyaluran dengan Lembaga Perantara, kesepakatan kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Perjanjian pinjaman antara penerima FDB Pinjaman dengan Kepala Pusat P2H atau dengan kepala lembaga perantara FDB Pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman di hadapan notaris.
Pasal 18
(1) Bunga pinjaman diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif pinjaman sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam mengembalikan pinjaman;
b. kelangsungan layanan FDB;
c. persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d. azas keadilan.
(3) Penerima FDB Pinjaman wajib mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman disertai bunga dan denda.
(4) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian pinjaman antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima Pinjaman.
(1) Penerapan skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempertimbangkan :
a. kelangsungan layanan Pusat P2H dalam penyediaan FDB;
b. peningkatan kesejahteraan petani penggarap pelaku usaha kehutanan dalam rangka RHL;
c. peningkatan gairah usaha kehutanan dalam rangka RHL; dan
d. peningkatan luas areal RHL.
(2) Bentuk skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagi pendapatan (revenue sharing) yaitu bagi hasil dilakukan terhadap pendapatan usaha tanpa dikurangi biaya.
(3) Pembiayaan kerjasama skema Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya berasal dari Pusat P2H atau pembiayaan bersama.
(4) Jenis biaya yang dapat difasilitasi dalam pembiayaan kerjasama skema bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Pasal 20
(1) FDB Bagi Hasil dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN/BUMD/BUMS/koperasi/perorangan yang berperan sebagai pemohon FDB Bagi Hasil.
Pasal 21
Pasal 22
(1) Perjanjian kerjasama bagi hasil antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Bagi Hasil dituangkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil di hadapan notaris.
(2) Dalam pelaksanaannya, penerima FDB Bagi Hasil wajib:
a. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target usaha dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama; dan
b. menggunakan FDB bagi hasil hanya untuk mewujudkan hasil usaha sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian.
Pasal 23
(1) Porsi Bagi Hasil minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam usulan tarif bagi hasil sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan porsi bagi hasil yang diterima oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan kerjasama bagi hasil atau nilai porsi bagi hasil minimal lebih besar atau sama dengan pendapatan dari bunga jika menggunakan skema pinjaman dengan nilai penyaluran yang sama.
(3) Usulan porsi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) mempertimbangkan :
a. daya beli dan/atau kemampuan penerima FDB dalam memenuhi kewajiban;
b. peran dan kontribusi masing-masing pihak;
c. kelangsungan layanan FDB; dan/atau
d. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil.
(4) Penerima FDB Bagi Hasil wajib membayar sejumlah bagi hasil dari pendapatan usaha kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai porsi dan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama bagi hasil.
(1) Penerapan Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat sasaran penerima FDB.
(2) Bentuk Pola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi jual beli (murabahah) dan/atau penyertaan modal (musyarakah).
(1) FDB Pola Syariah dapat diberikan kepada pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN/ BUMD/ BUMS/ koperasi/ perorangan yang berperan sebagai pemohon FDB Pola Syariah.
Pasal 26
Pasal 27
Perjanjian pola syariah antara Kepala Pusat P2H dengan penerima FDB Pola Syariah dituangkan dalam perjanjian syariah di hadapan notaris.
Pasal 28
(1) Marjin dan pendapatan minimal yang diterima oleh Pusat P2H diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan
dalam usulan tarif pola syariah sebagai dasar penetapan tarif oleh Menteri Keuangan.
(2) Usulan marjin dan porsi pendapatan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempertimbangkan:
a. daya beli dan kemampuan membayar kewajiban dari penerima FDB Pola Syariah;
b. kelangsungan layanan FDB;
c. azas keadilan dan saling menguntungkan antar para pihak yang terlibat dalam kerjasama pola syariah.
(3) Mekanisme penetapan marjin atau porsi pendapatan dan lainnya terkait dengan pola syariah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pusat P2H dan penerima FDB Pola Syariah sesuai dengan hukum syariah.
(4) Penerima FDB Pola Syariah wajib membayar sejumlah marjin atau porsi pendapatan kepada Pusat P2H dan para pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai marjin atau porsi yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama syariah.
(5) Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama syariah antara Kepala Pusat P2H dengan Penerima FDB Pola Syariah dan para pihak lainnya yang terlibat, antara lain biaya notaris dan materai menjadi beban Penerima FDB Pola Syariah.
BAB Kelima
Jangka Waktu dan Batas Maksimal Pemberian Fasilitas Dana Bergulir
(1) Jangka waktu pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh pelaksana pengguliran FDB dengan mempertimbangkan:
a. jenis usaha kehutanan yang dibiayai FDB;
b. aspek teknis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL;
c. kemampuan mengembalikan FDB; dan/atau
d. kelangsungan FDB yang dikelola oleh Pusat P2H.
(2) Untuk Skema Pinjaman, selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku ketentuan :
a. jangka waktu masa pinjaman paling lama 2 (dua) kali masa tenggang (grace periode).
b. jangka masa tenggang (grace periode) ditetapkan paling lama 8 (delapan) tahun.
c. selama masa tenggang penerima pinjaman FDB dikenakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman sesuai kemampuan.
Pasal 30
(1) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HTI, SILIN atau RE adalah 60% (enam puluh per seratus) dari luas areal dalam hektar yang akan diusahakan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(2) Batas maksimum pembiayaan FDB untuk mendukung usaha HTR, HD, dan HKm adalah luas efektif dari luas areal dalam hektar yang akan diusahakan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(3) Batas maksimum pembiayaan FDB untuk mendukung usaha pemanfaatan HHBK adalah disesuaikan jenis dan volume produksi usaha HHBK.
(4) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR skema pinjaman adalah 80.000 (delapan puluh ribu) pohon dikalikan biaya per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
(5) Batas maksimal pemberian FDB untuk mendukung usaha HR skema bagi hasil Pola Syariah sesuai dengan luas hektar per unit manajemen pengelolaan dikalikan biaya kegiatan per hektar yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H.
Pasal 31
(1) Biaya kegiatan per hektar atau per pohon yang dapat difasilitasi oleh Pusat P2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(2) Penetapan biaya kegiatan per hektar atau per pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar teknis dan biaya satuan kegiatan yang ditetapkan Direktur Jenderal.
Pasal 32
(1) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi budidaya tanaman hutan dan pengembangan jasa layanan Pusat P2H yang belum ditetapkan dalam standar teknis dan biaya satuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka Kepala Pusat P2H dapat MENETAPKAN biaya kegiatan per hektar atau per pohon berdasarkan :
a. pertimbangan teknis penilaian proposal permohonan FDB dari Direktur Jenderal atau Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi; dan /atau
b. penilaian terhadap biaya satuan kegiatan yang digunakan dalam proposal permohonan FDB.
(2) Penilaian terhadap biaya satuan kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada hasil survey harga pasar setempat yang dilakukan oleh Pusat P2H atau instansi lain yang kompeten.
Pasal 33
(1) Dalam hal kinerja penerima FDB dinilai baik oleh pelaksana pengguliran FDB, maka batas maksimal pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat ditingkatkan, baik volume maupun jenis layanan pemberian FDB.
(2) Peningkatan batas maksimal pemberian FDB sebagimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk lokasi RHL yang berbeda dengan lokasi RHL sebelumnya.
BAB IV
MEKANISME PERMOHONAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN FASILITAS DANA BERGULIR
(1) Pemohon FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat P2H dengan dilampiri proposal.
(2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P2H melakukan penilaian proposal berdasarkan pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(3) Penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan.
(4) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengacu pada pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan persetujuan prinsip.
(6) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
a. identitas penerima FDB;
b. jenis layanan dan skema FDB;
c. lokasi kegiatan RHL yang dibiayai dari FDB;
d. FDB maksimal yang disetujui; dan
e. informasi tentang ketentuan FDB.
(7) Setelah menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Kepala Pusat P2H
menindaklanjuti dengan menerbitkan penawaran FDB dan keputusan pemberian FDB yang disampaikan kepada pemohon.
(8) Dalam hal penawaran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh pemohon, selanjutnya pemohon menandatangani penawaran tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kepala Pusat P2H sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pemberian FDB.
(9) Setelah menerima penawaran FDB yang telah ditandatangani oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Pusat P2H menerbitkan keputusan pemberian FDB yang paling sedikit memuat :
a. identitas Penerima FDB;
b. jenis layanan dan atau skema FDB;
c. lokasi kegiatan;
d. jumlah FDB; dan
e. ketentuan FDB.
(10) Keputusan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara pemohon FDB dengan Kepala Pusat P2H secara notariil.
(11) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan surat penolakan.
(1) Pemohon FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat P2H dengan dilampiri proposal.
(2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat P2H melakukan penilaian proposal berdasarkan pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(3) Penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan.
(4) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penilaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengacu pada pedoman penilaian proposal yang ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan persetujuan prinsip.
(6) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
a. identitas penerima FDB;
b. jenis layanan dan skema FDB;
c. lokasi kegiatan RHL yang dibiayai dari FDB;
d. FDB maksimal yang disetujui; dan
e. informasi tentang ketentuan FDB.
(7) Setelah menerbitkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Kepala Pusat P2H
menindaklanjuti dengan menerbitkan penawaran FDB dan keputusan pemberian FDB yang disampaikan kepada pemohon.
(8) Dalam hal penawaran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh pemohon, selanjutnya pemohon menandatangani penawaran tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kepala Pusat P2H sebagai dasar dalam penerbitan keputusan pemberian FDB.
(9) Setelah menerima penawaran FDB yang telah ditandatangani oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Pusat P2H menerbitkan keputusan pemberian FDB yang paling sedikit memuat :
a. identitas Penerima FDB;
b. jenis layanan dan atau skema FDB;
c. lokasi kegiatan;
d. jumlah FDB; dan
e. ketentuan FDB.
(10) Keputusan pemberian FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara pemohon FDB dengan Kepala Pusat P2H secara notariil.
(11) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi kriteria penilaian, Kepala Pusat P2H menerbitkan surat penolakan.
Pasal 35
(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H.
(2) Penyaluran FDB oleh Kepala Pusat P2H dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian.
(3) Penyaluran tahap pertama dilakukan setelah penandatangan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, bagi hasil atau syariah.
(4) Penyaluran untuk tiap tahap berikutnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja penerima FDB oleh Pusat P2H atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
(5) Dalam hal hasil evaluasi kinerja penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, Kepala Pusat P2H berhak menunda atau menghentikan penyaluran FDB tahap berikutnya.
(6) Dalam hal penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mampu memenuhi kinerja sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian, Kepala Pusat P2H dapat melanjutkan penyaluran FDB untuk tahap berikutnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyaluran FDB ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
Pasal 36
Penyaluran FDB pinjaman, bagi hasil atau syariah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kepala Pusat P2H ke dalam Rekening Penerima FDB.
(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pusat P2H.
(2) Penyaluran FDB oleh Kepala Pusat P2H dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian.
(3) Penyaluran tahap pertama dilakukan setelah penandatangan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman, bagi hasil atau syariah.
(4) Penyaluran untuk tiap tahap berikutnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja penerima FDB oleh Pusat P2H atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
(5) Dalam hal hasil evaluasi kinerja penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, Kepala Pusat P2H berhak menunda atau menghentikan penyaluran FDB tahap berikutnya.
(6) Dalam hal penerima FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah mampu memenuhi kinerja sesuai dengan ketentuan dalam akta perjanjian, Kepala Pusat P2H dapat melanjutkan penyaluran FDB untuk tahap berikutnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyaluran FDB ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
Pasal 36
Penyaluran FDB pinjaman, bagi hasil atau syariah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kepala Pusat P2H ke dalam Rekening Penerima FDB.
Pasal 37
(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
(2) Pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerima FDB ke dalam rekening pelaksana pengguliran FDB
(3) Dalam hal penerima FDB tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, Kepala Pusat P2H melakukan sita jaminan atau agunan.
(4) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
Pasal 38
(1) Pelunasan kewajiban penerima FDB Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dillakukan secara lunas atau mencicil sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.
(2) Penetapan cara pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jangka waktu pengembalian investasi usaha yang dibiayai dan/atau kemampuan pengembalian penerima FDB.
(3) Pelunasan kewajiban penerima FDB Bagi hasil atau Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37
dilakukan secara lunas setelah diperoleh hasil usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.
(1) Penerima FDB Pinjaman, Bagi Hasil atau Syariah wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
(2) Pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerima FDB ke dalam rekening pelaksana pengguliran FDB
(3) Dalam hal penerima FDB tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, Kepala Pusat P2H melakukan sita jaminan atau agunan.
(4) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
Pasal 38
(1) Pelunasan kewajiban penerima FDB Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dillakukan secara lunas atau mencicil sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.
(2) Penetapan cara pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jangka waktu pengembalian investasi usaha yang dibiayai dan/atau kemampuan pengembalian penerima FDB.
(3) Pelunasan kewajiban penerima FDB Bagi hasil atau Syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37
dilakukan secara lunas setelah diperoleh hasil usaha dengan jangka waktu sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.
(1) Pemohon FDB pinjaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB Pinjaman dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan.
(2) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman memproses permohonan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Pemohon FDB pinjaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB Pinjaman dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan.
(2) Kepala lembaga perantara FDB pinjaman memproses permohonan FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 40
(1) Kepala Pusat P2H menyalurkan FDB pinjaman secara bertahap kepada lembaga perantara FDB pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara.
(2) Penyaluran FDB pinjaman oleh lembaga perantara FDB Pinjaman kepada penerima FDB Pinjaman dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
(3) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman memproses penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara FDB Pinjaman.
Pasal 41
Penyaluran FDB pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kepala lembaga perantara FDB Pinjaman ke dalam rekening penerima FDB pinjaman.
(1) Kepala Pusat P2H menyalurkan FDB pinjaman secara bertahap kepada lembaga perantara FDB pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Pusat P2H dengan kepala lembaga perantara.
(2) Penyaluran FDB pinjaman oleh lembaga perantara FDB Pinjaman kepada penerima FDB Pinjaman dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
(3) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman memproses penyaluran FDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh kepala lembaga perantara FDB Pinjaman.
Pasal 41
Penyaluran FDB pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kepala lembaga perantara FDB Pinjaman ke dalam rekening penerima FDB pinjaman.
Pasal 42
(1) Penerima FDB pinjaman wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
(2) Dalam hal penerima FDB pinjaman tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, kepala lembaga perantara FDB pinjaman melakukan sita jaminan atau agunan.
(3) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
(4) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman MENETAPKAN prosedur baku pengembalian FDB.
(1) Penerima FDB pinjaman wajib melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman.
(2) Dalam hal penerima FDB pinjaman tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, kepala lembaga perantara FDB pinjaman melakukan sita jaminan atau agunan.
(3) Pelaksanaan sita jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
(4) Kepala lembaga perantara FDB Pinjaman MENETAPKAN prosedur baku pengembalian FDB.
(1) Dalam hal terjadi kahar (force majeure) dalam pemberian FDB, Kepala Pusat P2H atau kepala lembaga perantara FDB pinjaman sebagai pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tindakan penyelamatan.
(2) Tata cara penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terjadi permasalahan pada usaha Kehutanan yang dibiayai dari FDB yang menyebabkan penerima FDB tidak dapat memenuhi ketentuan perjanjian maka dapat dilakukan upaya penyelamatan antara lain berupa restrukturisasi dan/atau penjadualan ulang pembiayaan FDB.
(4) Dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan FDB oleh penerima fasilitas sebelum masa jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian FDB, maka pelaksana pengguliran FDB dapat melakukan tindakan hukum dan/atau melakukan penyitaan jaminan atau agunan.
(1) Pembinaan teknis pengelolaan FDB untuk kegiatan RHL dilakukan oleh Pusat P2H dan/ atau lembaga perantara FDB pinjaman selaku pelaksana pengguliran FDB.
(2) Pembinaan teknis pelaksanaan usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL dilakukan oleh Eselon I sesuai kewenangan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi Kehutanan di daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan teknis RHL berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pasal 45
(1) Kepala Pusat P2H wajib melakukan pengendalian penggunaan FDB.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja penerima FDB dan/atau terhadap lembaga perantara FDB pinjaman.
(3) Untuk keperluan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka penerima FDB dan lembaga perantara FDB pinjaman wajib menyampaikan laporan secara berkala dan rutin kepada Kepala Pusat P2H.
(4) Monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sesuai hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap akhir tahap penyaluran FDB sebagai dasar keputusan penyaluran dana bergulir tahap berikutnya.
(6) Dalam hal diperlukan, Pusat P2H dapat menggunakan jasa konsultan dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman permohonan, penilaian permohonan, penyaluran dan pengembalian FDB serta tata cara penunjukan lembaga perantara ditetapkan oleh Kepala Pusat P2H.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka terhadap pemohon FDB yang telah melaksanakan perjanjian pembiayaan FDB dengan Kepala Pusat P2H tetap sah dan berlaku selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut- II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut- II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 49
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
(1) Sasaran pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL; dan
b. BUMN yang memperoleh penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara.
(2) Pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pelaku usaha HTI, meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi yang merupakan:
1. Pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI); atau
2. Badan usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI; atau
3. Badan usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam usaha HTI.
b. Pelaku usaha HTR, terdiri dari :
1. Perorangan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) yang tergabung dalam KTH atau koperasi pemegang IUPHHK-HTR;
2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang memiliki hak mengelola usaha HTR yang diperoleh dari pemegang IUPHHK-HTR; atau
3. Perorangan yang tergabung dalam KTH, Koperasi atau badan usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTR.
c. Pelaku usaha HR, terdiri dari :
1. Petani pemilik lahan HR dan/atau petani penggarap HR yang mengerjakan lahan HR baik atas dasar kuasa/izin pemilik lahan HR maupun atas dasar penguasaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi;
2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan atau perorangan yang memiliki hak mengelola usaha HR yang diperoleh dari pemilik lahan HR atau penguasaan lahan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Pelaku usaha HD, terdiri dari:
1. Pemegang hak pengelolaan HD yang telah memperoleh izin pemanfaatan; atau
2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang hak pengelolaan HD yang telah memperoleh izin pemanfaatan; atau
3. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HD.
e. Pelaku usaha HKm, terdiri dari:
1. Pemegang izin HKm; atau
2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin HKm; atau
3. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HKm.
f. Pelaku usaha HHBK, terdiri dari:
1. Perorangan yang tergabung dalam KTH atau koperasi pemegang izin usaha HHBK dalam kawasan hutan atau pada lahan milik yang dikuasai secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
2. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan atau perorangan yang terikat perjanjian usaha HHBK dengan pemegang izin usaha HHBK atau dengan pemilik lahan/penguasa lahan secara sah berdasarkan peraturan perundang- undangan; atau
3. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan
yang memiliki ikatan perjanjian kemitraan dengan KPH atau pengelola KHDTK; atau
4. Badan usaha yaitu BUMN/BUMS/BUMD/ koperasi yang memiliki bidang usaha kehutanan yang memiliki ikatan perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) huruf b dalam usaha HHBK.
g. Pelaku Silin, meliputi badan usaha berbadan hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA);
h. Pelaku RE meliputi badan usaha berbadan hukum pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu RE dalam hutan alam (IUPHHK-RE).
(3) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah termasuk anak perusahaan di dalamnya.
(4) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melaksanakan seluruh jenis usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di dalam maupun di luar areal kerjanya.
(1) Pemohon FDB pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan, berupa :
a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi
Pelaku Usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b;
g. Jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari pinjaman yang dimohon dan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pelaku usaha kehutanan dalam rangka kegiatan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, angka 3, huruf e angka 2, angka 3, huruf f angka 2, angka 3 dan angka 4, huruf g dan huruf h, yang dalam pelaksanaannya jaminan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada Huruf g terdiri dari :
1) Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari dana Pinjaman; dan 2) Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan bagi pemohon FDB Pinjaman.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Pinjaman telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Pelaksana Pengguliran FDB Pinjaman.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.
(1) Pemohon FDB Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan berupa :
a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri
dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b;
g. jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari nilai pembiayaan FDB Bagi Hasil yang dimohon dan akan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pemohon FDB Bagi Hasil yang dalam pelaksanaannya jaminan/agunan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada huruf g terdiri dari:
1. Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari pembiayaan FDB Bagi Hasil;
dan
2. Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan bagi pemohon FDB Bagi Hasil.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Bagi Hasil telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka
aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.
(1) Pemohon FDB Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA Pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b;
g. jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari nilai pembiayaan FDB Pola Syariah yang dimohon dan akan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pemohon FDB bagi hasil yang dalam pelaksanaannya jaminan/agunan tersebut dapat
diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada Huruf g terdiri dari :
1. Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari pembiayaan FDB Pola Syariah;
dan
2. Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau corporate guarantee (jaminan perusahaan) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan untuk pemohon FDB Pola Syariah.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Pola Syariah telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.
(1) Pemohon FDB Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan berupa :
a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri
dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b;
g. jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari nilai pembiayaan FDB Bagi Hasil yang dimohon dan akan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pemohon FDB Bagi Hasil yang dalam pelaksanaannya jaminan/agunan tersebut dapat diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada huruf g terdiri dari:
1. Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari pembiayaan FDB Bagi Hasil;
dan
2. Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan bagi pemohon FDB Bagi Hasil.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Bagi Hasil telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka
aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.
(1) Pemohon FDB Pola Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi syarat:
a. bukti kepemilikan izin usaha pemanfaatan/ pengelolaan yaitu IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, Izin pengelolaan HD, IUPHKm, IUPHHBK, IUPHHK-HA Pelaku Silin atau IUPHHK-RE bagi pelaku usaha HTI, HTR, HD, HKm, pemanfaatan HHBK di areal izin, pelaku Silin atau RE;
b. bukti kepemilikan lahan atau bukti kepemilikan hak kelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan bagi pelaku usaha HR atau Pelaku Usaha Pemanfaatan HHBK di lahan milik;
c. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pemegang izin dalam usaha HTR, HD, HKm atau HHBK;
d. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan KPH dalam usaha HTI, HTR, HD, HKm atau HHBK untuk mendukung industri dan/atau HHBK, atau bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan pengelola KHDTK untuk usaha HHBK;
e. dokumen perjanjian kerjasama kemitraan bagi pelaku usaha yang telah terikat perjanjian kemitraan dengan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam usaha HTI atau HHBK;
f. dokumen penugasan atau pelimpahan wewenang untuk melakukan pengelolaan hutan negara bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b;
g. jaminan atau agunan minimal senilai 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari nilai pembiayaan FDB Pola Syariah yang dimohon dan akan diikat secara fiducia dan/atau hak tanggungan bagi pemohon FDB bagi hasil yang dalam pelaksanaannya jaminan/agunan tersebut dapat
diserahkan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran.
h. Jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada Huruf g terdiri dari :
1. Jaminan Utama berupa aset usaha kehutanan yang dibiayai dari pembiayaan FDB Pola Syariah;
dan
2. Jaminan Tambahan berupa aset bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau corporate guarantee (jaminan perusahaan) yang dikeluarkan oleh dan bagi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penerapan prinsip pemberian FDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksana pengguliran FDB dapat menambahkan persyaratan untuk pemohon FDB Pola Syariah.
(3) Dalam hal calon penerima FDB Pola Syariah telah membangun hutan tanaman atas biaya sendiri, maka aset hutan tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai agunan.
(4) Penilaian aset dan/atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Pusat P2H.
(5) Dalam hal diperlukan, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga atas beban biaya pemohon.