PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-53-menlhk-setjen-kum-1-6-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

PERMEN Nomor p-53-menlhk-setjen-kum-1-6-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. 2. Pemantauan Program Adipura adalah pemantauan terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota selama periode pemantauan. 3. Periode Pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. 4. Pemantauan Pertama yang selanjutnya disebut P1 dan/atau Pemantauan Kedua yang selanjutnya disebut P2 adalah pemantauan Program Adipura yang dilakukan pada periode dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. 5. Pemantauan Verifikasi yang selanjutnya disebut PV adalah pemantauan yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai capaian kinerja periode pemantauan sebelumnya dengan periode pemantauan berjalan dan kondisi faktual wilayah. 6. Verifikasi Adipura Paripurna adalah pemantauan yang dilakukan pada kota atau kabupaten nominasi Adipura Paripurna. 7. Penelaahan Pemantauan adalah kegiatan evaluasi Tim Pemantau dalam penyamaan persepsi hasil pemantauan sesuai dengan kriteria, indikator dan skala nilai yang ditetapkan. 8. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. 9. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. 10. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran yang dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan unit atau kesatuan pengelolaan hutan. 11. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan adalah upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. 12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 13. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 16. Nilai Batas Bawah adalah nilai batas hasil penilaian wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai syarat meraih penghargaan Adipura. 17. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, selanjutnya disebut P3E adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 18. Tim Pemantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut tim pemantau KLHK adalah petugas pemantau dari unit kerja terkait di lingkungan KLHK yang berkedudukan di Jakarta. 19. Tim Pemantau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, yang selanjutnya disebut tim pemantau P3E adalah petugas pemantau dari unit kerja di lingkungan KLHK yang berkedudukan di P3E. 20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PELAKSANA PROGRAM ADIPURA

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melaksanakan Program Adipura. (2) Dalam melaksanakan Program Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk: a. Dewan Pertimbangan Adipura; b. Tim Teknis; dan c. Sekretariat Adipura.

Pasal 4

Koreksi

(1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas pemangku kepentingan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan unsur: a. tokoh masyarakat; b. tokoh internasional; c. tokoh lingkungan; d. pakar persampahan; e. media massa; f. perguruan tinggi; g. sosial budaya; h. tata ruang perkotaan; i. kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga; j. lembaga swadaya masyarakat; dan k. eselon I terkait, lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam proses pemeringkatan akhir Program Adipura; dan b. memberikan rekomendasi peraih penghargaan Adipura Paripurna, Adipura Kirana, Adipura Buana, atau Bhakti Adipura berdasarkan paparan dari bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Dewan Pertimbangan Adipura ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. ketua, yang dijabat oleh eselon I yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah; dan b. anggota, yang terdiri dari eselon II terkait lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memantau kinerja pemerintah daerah di bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura; b. mengembangkan kriteria, indikator dan mekanisme pelaksanaan Program Adipura; c. melakukan pemeringkatan peserta Program Adipura; dan d. melakukan verifikasi terhadap peserta Program Adipura yang dinominasikan meraih penghargaan Adipura Paripurna. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Teknis membentuk tim pemantau. (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas: a. tim pemantau KLHK; dan b. tim pemantau P3E; (3) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. perwakilan unit kerja terkait, lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau b. unsur lain yang relevan dengan bidang kerja yang dipantau. (4) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: a. memantau kinerja pemerintah daerah; dan b. melakukan penilaian dan/atau pembobotan capaian kinerja pemerintah daerah, pada bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas: a. tim pemantau KLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis; dan b. tim pemantau P3E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala P3E.

Pasal 7

(1) Gubernur dapat membentuk tim pemantau provinsi yang bertugas untuk memantau kinerja pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pemantau provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 8

(1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 melakukan pemantauan secara bersama-sama. (2) Dalam hal terdapat anggota tim pemantau yang berhalangan, pemantauan dilaksanakan berdasarkan arahan dan persetujuan: a. ketua Tim Teknis, untuk tim pemantau KLHK dan tim pemantau P3E; atau b. gubernur, untuk tim pemantau provinsi.

Pasal 9

(1) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. ketua, yang dijabat oleh eselon II yang menangani pelaksanaan Program Adipura; dan b. anggota, yang terdiri dari eselon III terkait dan staf di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Adipura dari aspek administratif, penjadualan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data, dan pengembangan laman Adipura. (3) Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Adipura ditetapkan oleh Menteri.

BAB Ketiga

Tim Teknis

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan pada semua peserta Program Adipura. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pada prasarana dan sarana perkotaan paling sedikit: a. permukiman menengah dan sederhana; b. jalan arteri dan kolektor; c. pasar; d. pertokoan; e. perkantoran; f. sekolah; g. rumah sakit dan/atau puskesmas; h. terminal bus dan/atau terminal angkutan kota, atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota; i. hutan kota; j. taman kota; k. saluran terbuka; l. tempat pemrosesan akhir; m. bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya; dan n. fasilitas pengolahan sampah skala kota. (3) Dalam hal terdapat prasarana dan sarana perkotaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi: a. permukiman pasang surut; b. stasiun kereta api; c. pelabuhan penumpang yang dikelola oleh badan usaha milik negara; d. bandar udara; e. perairan terbuka berupa sungai, danau/situ, waduk/bendungan; dan f. pantai wisata, pemantauan juga dilakukan terhadap prasarana dan sarana tersebut.

Pasal 15

(1) Pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) periode pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) PV dilakukan jika: a. hasil nilai capaian kinerja pemantauan sebelumnya memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) dibandingkan dengan P1 periode tahun berjalan; b. nilai P1 dan/atau P2 pada periode tahun berjalan memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 (tiga); c. ditemukan kesalahan data penilaian pada komponen tertentu; d. ditemukan kondisi faktual wilayah yang tidak mencerminkan sebagai kabupaten/kota peraih penghargaan Adipura dan/atau nilai capaian kinerja baik atau baik sekali; dan/atau e. dibutuhkan kepastian pemenuhan peraturan terhadap komponen atau lokasi pemantauan Adipura tertentu.

Pasal 16

(1) Pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan dengan ketentuan: a. untuk P1 dan/atau P2 kota metropolitan dan kota besar, dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK dan/atau Tim Pemantau Provinsi; b. untuk P1 dan/atau P2 kota sedang dan kota kecil, dilakukan oleh Tim Pemantau P3E, Tim Pemantau Provinsi, dan/atau Tim Pemantau KLHK; dan c. untuk PV di seluruh kategori fungsional kota, dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK. (2) Dalam hal Tim Pemantau P3E tidak dapat melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau KLHK.

Pasal 17

(1) P1 dan/atau P2 dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lama 7 (tujuh) hari untuk setiap kota metropolitan; b. paling lama 6 (enam) hari untuk setiap kota besar; c. paling lama 3 (tiga) hari untuk setiap kota sedang; dan d. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kota kecil. (2) PV dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lama 5 (lima) hari untuk setiap kota metropolitan; b. paling lama 4 (empat) hari untuk setiap kota besar; c. paling lama 3 (tiga) hari untuk setiap kota sedang; dan d. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kota kecil. (3) Lama pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah jumlah hari pemantauan di luar jumlah hari perjalanan.

Pasal 18

Mekanisme pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dalam bentuk: a. formulir yang berisi nilai capaian kinerja; dan b. foto hasil lapangan.

BAB 1

Mekanisme Pemantauan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dalam bentuk: a. formulir yang berisi nilai capaian kinerja; dan b. foto hasil lapangan.

Pasal 20

(1) Penilaian capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi: a. kebersihan; b. sampah terolah; dan c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir. (3) Penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi: a. sebaran dan fungsi peneduh; b. penataan dan perawatan; c. keanekaragaman hayati; d. kemudahan akses; dan e. fungsi resapan. (4) Penilaian capaian kinerja mewakili kondisi keseluruhan prasarana dan sarana yang dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak konsisten, harus dilakukan penelaahan dengan cara membandingkan nilai pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan foto hasil lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b. (6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK atau Tim Pemantau P3E sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Terhadap penilaian capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan pembobotan dengan menggunakan: a. bobot lokasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. bobot komponen dan sub komponen capaian kinerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Capaian Kinerja

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

(1) Penilaian sistem manajemen di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati/walikota melalui formulir sistem manajemen. (2) Pemberian informasi melalui formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (online) pada website KLHK, atau melalui aplikasi luring (offline). (3) Formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura, dan dilengkapi dengan: a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan b. lampiran data pendukung. (4) Formulir sistem manajemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota sedang dan kota kecil, formulir sistem manajemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang telah diisi wajib mendapatkan validasi dari Ketua P3E.

Pasal 25

(1) Terhadap isian formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data umum; b. manajemen pengelolaan sampah; c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir; dan d. manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau. (3) Penilaian sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pembobotan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pemantauan Adipura. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar, dilakukan pemantauan capaian kinerja dan sistem manajemen; dan b. terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota sedang dan kota kecil, hanya dilakukan pemantauan sistem manajemen. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemantau KLHK.

Pasal 27

(1) Pemantauan pengendalian pencemaran air dilakukan pada: a. sumber air permukaan yang meliputi sungai, danau, muara, waduk dan/atau situ; dan b. fasilitas instalasi pengolahan air l imbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan. (2) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan instansi lingkungan hidup tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 28

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lama 4 (empat) hari untuk kota metropolitan; dan b. paling lama 3 (tiga) hari untuk kota besar.

Pasal 29

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan tahapan: a. tim pemantau melakukan pemantauan langsung kualitas air pada sumber air dan fasilitas pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. tim pemantau mengirimkan contoh uji kualitas air sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke laboratorium yang terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh gubernur; c. laboratorium yang ditunjuk mengirimkan sertifikat hasil uji kualitas air yang asli kepada Tim Teknis; dan d. Tim Teknis melakukan evaluasi hasil uji kualitas air sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk dinilai kualitas airnya berdasarkan parameter yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air.

BAB 1

Mekanisme Pemantauan

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan ketentuan: a. paling lama 4 (empat) hari untuk kota metropolitan; dan b. paling lama 3 (tiga) hari untuk kota besar.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Penilaian capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29. (2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nilai baku mutu air permukaan; dan b. kinerja fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan. (3) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 2

Capaian Kinerja

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

(1) Penilaian sistem manajemen di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati/walikota melalui formulir sistem manajemen. (2) Pemberian informasi dalam formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (online) pada website KLHK, atau melalui aplikasi luring (offline). (3) Formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura, dan dilengkapi dengan: a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy. (4) Formulir sistem manajemen pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

(1) Terhadap isian formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pengendalian pencemaran air; b. ketersediaan air bersih; c. pemantauan kualitas air; d. ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan skala perkotaan; dan e. dukungan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pengendalian pencemaran air.

BAB 2

Capaian Kinerja

Pasal 36

Koreksi

(1) Penilaian capaian kinerja pengendalian pencemaran udara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35. (2) Penilaian capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui: a. pengujian emisi kendaraan bermotor; b. pengukuran kualitas udara jalan raya; dan c. pengukuran kinerja lalu lintas perkotaan. (3) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Penilaian sistem manajemen di bidang pengendalian pencemaran udara dilakukan berdasarkan isian formulir sistem manajemen yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati/walikota melalui formulir sistem manajemen. (2) Pemberian informasi melalui formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (online) pada website KLHK, atau melalui aplikasi luring (offline). (3) Formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura, dan dilengkapi dengan: a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy. (4) Formulir sistem manajemen pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Terhadap isian formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pelaksanaan pengendalian pencemaran udara perkotaan sesuai baku mutu; b. kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak; dan c. kegiatan pelibatan masyarakat terhadap isu pencemaran udara dan/atau kualitas udara.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA PENILAIAN PROGRAM ADIPURA

Pasal 45

Koreksi

(1) Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 44 diserahkan Tim Pemantau kepada Sekretariat Adipura, disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan. (2) Berita acara penyerahan hasil pemantauan menggunakan format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

(1) Sekretariat Adipura melakukan kompilasi data penilaian: a. capaian kinerja; dan b. sistem manajemen. (2) Kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori fungsional kota dan diproses menjadi basis data dan rekapitulasi nilai.

Pasal 47

(1) Hasil kompilasi data terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a disusun dalam bentuk data akhir rekapitulasi nilai capaian kinerja berupa: a. data akhir P1; b. data akhir P2; dan/atau c. data akhir PV. (2) Data akhir P1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data P1 dan/atau penggabungan P1 dengan PV. (3) Data akhir P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data P2 jika dilakukan P2. (4) Data akhir PV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data PV yang dilakukan setelah P1 dan/atau P2.

Pasal 48

Hasil kompilasi data terhadap sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk data akhir rekapitulasi nilai sistem manajemen.

Pasal 49

Rekapitulasi nilai capaian kinerja dan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 digunakan sebagai dasar pemeringkatan kabupaten/kota.

Pasal 50

(1) Pemeringkatan kabupaten/kota dilakukan oleh Sekretariat Adipura. (2) Pemeringkatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penggabungan nilai capaian kinerja dan nilai sistem manajemen. (3) Penggabungan nilai capaian kinerja dan nilai sistem manajemen sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan bobot penilaian: a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk nilai capaian kinerja; dan b. 5% (lima persen) untuk nilai sistem manajemen.

Pasal 51

(1) Dalam hal hasil penggabungan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menunjukan: a. nilai total kurang dari 73, untuk kota metropolitan dan besar; b. nilai total kurang dari 75, untuk kategori kota sedang dan kecil; dan/atau c. nilai TPA kurang dari 71, kabupaten/kota tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adipura. (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diubah dengan memperhatikan peningkatan kinerja lingkungan pemerintah daerah dalam periode 3 (tiga) tahun pelaksanaan Program Adipura. (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

(1) Pemeringkatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 menghasilkan peringkat kabupaten/kota berdasarkan kategori fungsional kota. (2) Sekretariat Adipura menyampaikan peringkat kabupaten/kota kepada ketua Tim Teknis. (3) Tim Teknis mengevaluasi peringkat kabupaten/kota untuk dilanjutkan ke tahap pemeringkatan akhir.

Pasal 53

(1) Pemeringkatan akhir peserta Program Adipura dilakukan berdasarkan kategori fungsional kota. (2) Pemeringkatan akhir kota metropolitan dan kota besar dilakukan berdasarkan hasil penggabungan nilai: a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; b. pengendalian pencemaran air; c. pengendalian pencemaran udara; d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan /atau e. pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (3) Pemeringkatan akhir kota sedang dan kota kecil dilakukan berdasarkan hasil penggabungan nilai: a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; b. pengendalian pencemaran air; c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan/ atau d. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 54

(1) Pemeringkatan akhir peserta Program Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan menggunakan bobot penilaian berdasarkan kategori fungsional kota. (2) Bobot penilaian peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar, dilakukan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) untuk data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; b. 10% (lima persen) untuk data pengendalian pencemaran air; dan c. 10% (sepuluh persen) untuk data pengendalian pencemaran udara. (3) Bobot penilaian peserta Program Adipura dengan kategori kota sedang dan kota kecil, dilakukan dengan ketentuan: a. 90% (sembilan puluh persen) untuk data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; dan b. 10% (lima persen) untuk data pengendalian pencemaran air.

Pasal 55

Dalam hal tidak tersedia nilai kinerja pemerintah daerah di bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), pemeringkatan akhir kabupaten/kota dilakukan berdasarkan nilai pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

Pasal 56

Pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak berlaku bagi kabupaten/kota yang masih mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka.

BAB Kedua

Pemeringkatan Kabupaten/Kota

Pasal 50

Koreksi

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak berlaku bagi kabupaten/kota yang masih mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka.

BAB Kedua

Mekanisme Penghargaan

Pasal 65

Koreksi

(1) Dewan Pertimbangan Adipura bersama Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kota atau kabupaten yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Paripurna melalui mekanisme presentasi dan wawancara dengan bupati/walikota. (2) Kabupaten/kota yang melakukan presentasi dan wawancara sebagamana dimaksud ayat (1) setelah melalui evaluasi Adipura Buana dan Adipura Kirana. (3) Syarat untuk mendapatkan penghargaan Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah mendapat anugerah Adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau telah mendapat anugerah Adipura Paripurna pada periode terakhir; b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota metropolitan dan besar, dan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang dan kota kecil; c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 71 (tujuh puluh satu); d. mampu mengolah sampah paling sedikit 15% total timbulan sampah; dan e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka.

Pasal 66

(1) Terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan untuk menerima penghargaan Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib mengisi formulir isian Adipura Paripurna yang dilengkapi dengan dokumen: a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy. (2) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir isian Adipura Paripurna diterima. (3) Formulir isian Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

(1) Tim Teknis dapat melakukan verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Paripurna berdasarkan dokumen yang disampaikan bupati/walikota kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (2) Hasil verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi untuk dijadikan dasar penetapan peraih Adipura Paripurna.

BAB 1

Adipura Paripurna

Pasal 65

Koreksi

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

(1) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Kirana melalui mekanisme P2 dan PV dengan menggunakan kriteria, indikator, dan skala nilai tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri ini. (2) Kabupaten/kota yang akan mendapatkan Adipura kirana sebagamana dimaksud ayat (1) setelah melalui evaluasi Adipura Buana.

Peraturan Menteri Nomor p-53-menlhk-setjen-kum-1-6-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31