PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-52-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-52-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi sumber daya manusia dan penyuluhan lingkungan hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 52/Menlhk-Setjen/2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS Standar kompetensi disusun berdasarkan peta fungsi kerja yang dilaksanakan oleh setiap jabatan. Berdasarkan peta fungsi jabatan tersebut ditentukan unit-unit kompetensi. Selanjutnya dari masing-masing unit kompetensi diuraikan ke dalam langkah-langkah kerja (elemen kompetensi) beserta uraian hasil kerja (kriteria unjuk kerja). Dalam setiap unit kompetensi juga ditetapkan ruang lingkup yang menggambarkan batasan dimana unit tersebut digunakan/diterapkan. Selain itu untuk mendukung keberhasilan setiap langkah kerja pada ruang lingkupnya perlu dicantumkan pengetahuan, keterampilan,dan sikap yang dibutuhkan dalam setiap unit kompetensinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara garis besar fungsi utama seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menjalankan fungsi merumuskan, mengimplementasikan, dan melakukan evaluasi kebijakan. Berdasarkan fungsi kerja tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) unit kompetensi bidang untuk JPT Pratama tersebut yaitu : 1. Merumuskan Kebijakan; 2. Mengimplementasikan Kebijakan; 3. Mengevaluasi Kebijakan. A. FORMAT STANDAR KOMPETENSI TEKNIS. Rumusan unit kompetensi terdiri atas bagian sebagai berikut: 1. Kode Unit Kompetensi Kode unit kompetensi mengacu kepada kodefikasi yang memuat nama kementerian, klasifikasi jabatan, nomor urut unit kompetensi dan versi/edisi penyusunan unit kompetensi. Format kode unit kompetensi : (1) (2) (3) (4) Keterangan : (1) kodefikasi untuk kementerian (2) kodefikasi klasifikasi jabatan (3) urutan unit kompetensi (4) versi/edisi penyusunan unit kompetensi 2. Judul Unit Kompetensi Judul unit kompetensi merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. a. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi diberikan contoh antara lain : memperbaiki, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, menjelaskan, mengkomunikasikan, menggunakan, melayani, merawat, merencanakan, membuat. b. Kata kerja aktif yang digunakan dalam penulisan judul unit kompetensi sedapat mungkin tidak menggunakan kata kerja antara lain memahami, mengetahui, menerangkan, mempelajari, menguraikan, mengerti, dan atau sejenis. 3. Uraian Unit Kompetensi Uraian unit kompetensi merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi. Aspek kritis suatu unit kompetensi dapat dijelaskan pada uraian unit kompetensi. 4. Ruang Lingkup Penggunaan Ruang lingkup merupakan batasan substansi yang digunakan sebagai bahan penyusunan materi uji kompetensi. Ruang lingkup setiap JPT Pratama berbeda-beda tergantung jabatannya. 5. Panduan Penilaian Panduan penilaian pada standar kompetensi JPT Pratama terdiri dari : a. pengetahuan : merupakan dasar ilmu yang digunakan untuk melakukan prosedur kerja suatu unit kompetensi. Dalam format unit kompetensi prosedur kerja suatu unit kompetensi terurai dalam elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Pengetahuan dapat diidentifikasi berdasarkan ruang lingkup kompetensi jabatan, sehingga dapat membantu memperkuat pemahaman seseorang tentang bidang pekerjaannya b. keterampilan : merupakan keahlian yang digunakan dalam melakukan prosedur kerja (elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja) suatu unit kompetensi. 6. Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan prosedur kerja dalam melakukan unit kompetensi tertentu. Elemen kompetensi menunjukkan langkah kerja, sedangkan kriteria unjuk kerja menunjukkan instruksi kerja. Output pada elemen kompetensi dinyatakan dalam kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, sedangkan kriteria unjuk kerja disusun dengan menggunakan kalimat pasif. Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja merupakan dasar dalam merumuskan materi uji kompetensi. B. DAFTAR UNIT DAN PEMAKETAN KOMPETENSI TEKNIS. Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi JPT Pratama, ditetapkan 3 (tiga) unit kompetensi bagi seluruh JPT Pratama lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 1. Merumuskan Kebijakan 2. Mengimplementasikan Kebijakan 3. Melakukan Evaluasi Kebijakan Daftar unit kompensi dan pemaketan kompetensi teknis sebagaimana terdapat pada Tabel 1 : Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi dan Pemaketan Unit Kompetensi No Kode Unit Kompetensi Nama Unit Kompetensi Jabatan 1 LHK.JPTP.001.01 Merumuskan Kebijakan 1. Kepala Biro dan Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal 2. Sekretaris Badan dan Kepala Pusat lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 3. Sekretaris Badan dan Kepala Pusat lingkup Badan Penelitian, Pengembangan, dan inovasi 4. Sekretaris dan Inspektur pada Inspektorat Jenderal 5. Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan/Direktorat 2 LHK.JPTP.002.01 Mengimplement asikan Kebijakan 3 LHK.JPTP.003.01 Melakukan Evaluasi Kebijakan Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem/Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung/Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan/ Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya/ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim/Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan/Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rumusan masing-masing unit kompetensi diuraikan pada standar kompetensi sebagaimana terdapat pada Tabel 2, 3 dan 4. Tabel 2. Unit Kompetensi Merumuskan Kebijakan No KOMPONEN KOMPETENSI

Peraturan Menteri Nomor p-52-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8