PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-5-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-5-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E- Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE, adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengelolaan layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. 3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi) SPSE dan database E- Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE dan infrastrukturnya. 4. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 5. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. 6. Katalog elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. 7. UserID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE. 8. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi UserID kepada aplikasi SPSE. 9. Portal LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dikelola oleh LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 10. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. 11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB VIII

STANDAR PROSEDUR

Pasal 10

Koreksi

(1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MENETAPKAN standar prosedur kerja dalam pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. (2) Standar prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup : a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; b. layanan Pengguna SPSE; c. penanganan masalah (error handling); d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE; e. pemeliharaan dan kinerja dan kapasitas SPSE; dan f. pengarsipan dokumen elektronik (file backup).

Pasal 11

(1) Standar Prosedur Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut : a. bagi Penyedia Barang/Jasa : 1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri atas : a) KTP Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Terakhir; c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan perseorangan, atau perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan; dan d) Surat Ijin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing. b. bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing. (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentifikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan UserID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan. (3) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilarang melakukan pemeriksaan lapangan. (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh Panitia Pengadaan/ULP dalam proses Pengadaan barang/jasa. (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE. (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE. (8) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 12

LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan layanan pengguna SPSE, meliputi : 1. Ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), pelatihan dan verifikasi; 2. Akses internet dan/atau intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 4. Pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE apabila sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas penggunaan SPSE.

Pasal 13

(1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangani masalah teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE. (2) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkan dalam berita acara kesaksian. (3) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP yang berkaitan dengan : a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 14

(1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan. (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan pusat data (data center). (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik. (4) Seluruh pengunjung yang memasuki area ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada Pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan antara lain pemantauan, dokumentasi atau penyimpanan data.

Pasal 15

(1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen mengalami kondisi kritis. (2) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic. (3) Pengelola LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan koneksi. (4) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lainnya. (5) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/ penggantian/ penambahan apabila diperlukan. (6) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan pemantauan server SPSE.

Pasal 16

(1) LPSE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus melakukan backup terhadap file sistem dan data base SPSE. (2) Backup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan diletakkan di suatu tempat yang aman dan terpisah dari ruang server. (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor p-5-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang LAYANAN PENGADAAN BARANGJASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

Pasal 19