PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-49-menlhk-setjen-das-2-5-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

PERMEN Nomor p-49-menlhk-setjen-das-2-5-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk pengembangbiakan tanaman hutan. 2. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. 3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Jenis Tanaman Serbaguna (Multi Purpose Tree Species/MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu (buah- buahan, getah, kulit dll). 5. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan melalui pembuatan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari dana pemerintah. 6. Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR adalah kelompok masyarakat yang menyusun rencana, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan KBR. 7. Tim Perencana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). 8. Tim Pelaksana adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas melaksanakan pembangunan KBR sesuai RUKK. 9. Tim Pengawas adalah anggota kelompok masyarakat yang dipilih oleh anggota kelompok masyarakat pelaksana KBR dengan anggota paling sedikit 3 (tiga) orang, bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan KBR sesuai RUKK. 10. Pendampingan adalah penguatan kelembagaan kelompok masyarakat oleh Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat/Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PL-KBR/RHL), Petugas Lapangan Penyuluhan Kehutanan (PLPK) pada Badan Pelaksana Penyuluhan atau Instansi penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota, atau oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) untuk melaksanakan pembangunan dan penanaman bibit KBR. 11. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 12. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 13. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana pembangunan KBR yang disusun oleh kelompok, antara lain memuat nama dan alamat kelompok, lokasi, jenis dan jumlah bibit, asal benih, komponen kegiatan dan rencana pemanfaatan bibit. 14. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) adalah perjanjian antara kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam pelaksanaan pembuatan KBR. 15. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih yang berkualitas. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung. 17. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yang selanjutnya disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung. 18. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

Pasal 3

Koreksi

Calon Kelompok Masyarakat pelaksana KBR harus memenuhi persyaratan antara lain: a. jumlah anggota Calon Kelompok Masyarakat pelaksana KBR paling sedikit 15 (lima belas) orang baik laki-laki maupun perempuan yang berdomisili di desa setempat, antara lain petani, mahasiswa maupun anggota organisasi masyarakat lainnya; dan b. terdapat areal hutan/lahan untuk lokasi penanaman bibit KBR ekuivalen paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektare.

Pasal 4

Kriteria desa calon lokasi KBR berada pada: a. sasaran areal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS) atau Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) atau Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL); dan/atau b. lahan tidak produktif.

Pasal 5

(1) Calon lokasi KBR harus memenuhi persyaratan : a. topografi relatif datar (kemiringan lereng 0-8%), bebas banjir dan tanah longsor, cukup sinar matahari, tersedia sumber air; b. aksesibilitas baik atau mudah dijangkau; dan c. khusus untuk jenis mangrove, persemaian berada pada lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (2) Setiap desa calon lokasi KBR pada tahun yang sama, dapat ditetapkan paling banyak 2 (dua) unit KBR dengan ketentuan: a. kelompok masyarakatnya belum pernah mendapat kegiatan KBR; dan b. terdapat lahan untuk penanaman bibit KBR.

Pasal 6

(1) Setiap kelompok masyarakat pelaksana KBR harus membuat bibit sejumlah : a. 30.000 (tiga puluh ribu) batang per unit KBR untuk wilayah Jawa dan Madura; dan b. 20.000 (dua puluh ribu) batang per unit KBR untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. (2) Jenis tanaman KBR berupa kayu-kayuan dan tanaman serba guna (MPTS) dengan ketentuan sebagai berikut: a. jenis tanaman kayu-kayuan termasuk jenis tanaman kayu pertukangan (jati, mahoni, meranti, pinus, dan lain lain), mangrove dan hutan pantai; b. jenis tanaman serbaguna termasuk jenis tanaman untuk mendukung Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan nasional (bambu, gaharu, nyamplung, sutera alam, lebah madu dan rotan); c. benih atau bahan tanaman untuk membuat bibit dapat berasal dari generatif (biji) maupun vegetatif (stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan); dan d. benih generatif jenis kayu-kayuan khususnya untuk jenis jati, sengon, mahoni, gmelina dan jabon berasal dari Sumber Benih bersertifikat.

Pasal 7

Bibit KBR digunakan untuk kegiatan : a. hutan rakyat; b. penghijauan lingkungan pada fasilitas umum/fasilitas sosial (ruang terbuka hijau, turus jalan, kanan kiri sungai, halaman sekolah/kampus/perkantoran/rumah ibadah/pertokoan/pasar, dan lain lain); c. rehabilitasi mangrove; dan d. penanaman di kawasan hutan yang telah diarahkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) atau yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau areal pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pasal 8

(1) Tahapan pelaksanaan pembuatan KBR meliputi : a. koordinasi; b. sosialisasi; c. pengendalian; d. pembinaan; dan e. pelaporan. (2) Tahapan pelaksanaan pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Tata waktu pelaksanaan KBR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Pengajuan usulan KBR diajukan oleh ketua kelompok masyarakat kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota. (2) Usulan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa. (3) Usulan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain : a. identitas nama kelompok masyarakat; b. daftar anggota kelompok; c. deskripsi calon lokasi/areal KBR; dan d. rencana dan sketsa lokasi/areal penanaman. (4) Khusus untuk usulan KBR pada Hutan Desa memuat identitas lembaga desa, pengelola Hutan Desa dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa serta diketahui oleh Kepala Desa. (5) Contoh formulir usulan KBR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Verifikasi KBR dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Balai. (2) Verifikasi KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap pemeriksaan yaitu : a. kelengkapan administrasi; dan b. teknis. (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Balai untuk organisasi kelompok, jumlah anggota, dan keabsahan kelompok. (4) Dalam hal usulan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi maka dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. kelayakan calon lokasi KBR; b. calon lokasi penanaman; dan c. calon kelompok masyarakat di lapangan oleh Kepala Balai bersama Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota. (6) Contoh formulir verifikasi administrasi dan formulir verifikasi teknis KBR tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal hasil verifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Balai MENETAPKAN Kelompok masyarakat dan lokasi KBR. (2) Keputusan Kepala Balai tentang penetapan Kelompok masyarakat dan lokasi KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kelompok yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Direktur Jenderal. (3) Skema penetapan kelompok KBR tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan keputusan Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kelompok masyarakat menyusun RUKK. (2) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Perencana bersama anggota kelompok masyarakat dan dibimbing oleh tenaga pendamping. (3) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana, disetujui oleh Ketua Kelompok, dinilai oleh pendamping, dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (4) RUKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit: a. nama dan alamat kelompok; b. nama pengurus dan anggota; c. lokasi persemaian dan penanaman; d. jenis dan jumlah bibit; e. bahan dan peralatan; f. jenis kegiatan dan rencana biaya; dan g. tata waktu. (5) Contoh format RUKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pembuatan KBR dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana bersama anggota kelompok masyarakat dengan mekanisme Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS). (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Kelompok. (3) Contoh SPKS tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 14

Koreksi

(1) Penanggung jawab pengelola anggaran pembuatan KBR berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK pada satuan kerja Balai. (2) Berdasarkan usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat, PPK melakukan penyaluran dana melalui KPPN setempat dengan mekanisme langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat pelaksana KBR. (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (4) Contoh usulan permintaan pembayaran dari kelompok masyarakat tercantum Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Mekanisme penyaluran dana pembuatan KBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PPK dan SPKS telah ditandatangani oleh Ketua Kelompok masyarakat pelaksana KBR dan PPK; b. pembayaran tahap II sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 % (tiga puluh perseratus), yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya; dan c. pembayaran tahap III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 % (enam puluh perseratus), yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, dalam jumlah cukup dan sehat, sudah di dalam polybag/kantong atau wadah lainnya. (2) Realisasi fisik pembuatan KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pengawas dan diketahui oleh Ketua Tim Pelaksana, Ketua Kelompok dan Pendamping. (3) Skema Prosedur Penyaluran Dana KBR sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana pembuatan KBR dibuktikan dengan kwitansi bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok, dilampiri dengan bukti pembelian dan/atau pembayaran. (2) Pengenaan pungutan pajak penghasilan dilakukan terhadap pengadaan barang non bibit antara lain polybag, pupuk, dan sarana produksi lainnya dengan ketentuan : a. 1,5% (satu dan lima perseratus) dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang memiliki NPWP; dan b. 3% (tiga perseratus) dari total pembelian (PPh Pasal 22) bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki NPWP.

BAB Kesatu

Penyaluran Dana

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

BAB V

PENANAMAN BIBIT KEBUN BIBIT RAKYAT

Pasal 18

Koreksi

(1) Rancangan penanaman bibit KBR disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota, Balai, dan Tim Perencana kelompok. (2) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. letak lokasi; b. luas; c. jenis tanaman; d. daftar pemilik lahan; e. peta lokasi penanaman (skala 1 : 2000) dan koordinatnya; dan f. lembar pengesahan. (3) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh pejabat yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Balai. (4) Rancangan penanaman bibit KBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun sebelum pelaksanaan penanaman. (5) Rancangan penanaman bibit KBR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 19

(1) Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi sebagaimana ditentukan dalam RUKK dan Rancangan penanaman (2) Insentif penanaman dibayar pada tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Pasal 20

(1) Terhadap bibit yang sudah ditanam dilakukan evaluasi. (2) Evaluasi hasil penanaman dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan setelah ditanam. (3) Evaluasi hasil penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawas bersama dengan pendamping, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman, dan diketahui oleh Ketua Kelompok. (4) Hasil evaluasi penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar untuk pembayaran insentif penanaman. (5) PPK melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman bibit KBR oleh Tim Pengawas. (6) Contoh Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Insentif penanaman dibayarkan sesuai jumlah bibit yang hidup. (2) Pembayaran insentif penanaman disalurkan sekaligus ke rekening kelompok masyarakat untuk dibagikan kepada anggota sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Hasil Penanaman.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 975), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA format Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT RENCANA TATA WAKTU PELAKSANAAN KBR No Kegiatan Bulan T-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Koordinasi dan sosialisasi 2 Pengajuan usulan/proposal KBR 3 Verifikasi administrasi & teknis 4 Penetapan KBR oleh Kepala Balai 5 Penyusunan RUKK dan SPKS 6 Pembuatan KBR 7 Penyusunan rancangan penanaman 8 Penanaman bibit KBR 9 Pengendalian, Pembinaan dan pelaporan Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd SITI NURBAYA KRISNA RYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT CONTOH USULAN KBR A. Identitas Nama Kelompok Masyarakat Nomor : ……………………………. Lampiran : ……………………………. Perihal : ……………………………. Kepada Yth. Kepala BPDASHL................... …………………………………………………………… Di …………………………… Bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Kelompok Masyarakat : Alamat : Jumlah anggota : Lokasi : a. Persemaian : Blok/Dusun …………, Desa .........., Kecamatan ……, Luas……… b. Penanaman : 1. Blok/Dusun …………, Luas…………, Desa .............., Kecamatan ……… 2. Blok/Dusun …………, Luas…………, Desa .............., Kecamatan ……… 3. dst Deskripsi calon lokasi KBR, calon lokasi penanaman dan data kelompok sebagaimana terlampir Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Mengetahui (tempat, tgl/bln/th) Kepala Desa Kelompok Masyarakat......... (............................) (Nama Ketua Kelompok) Tembusan: Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.................... B. Contoh Daftar Anggota Kelompok Calon Penerima Kegiatan Kebun Bibit Rakyat DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT CALON PENERIMA KEGIATAN KEBUN BIBIT RAKYAT TAHUN...... 1. NAMA KELOMPOK : 2. PENGURUS KELOMPOK a. Ketua : b. Sekretaris : c. Bendahara : 3. ALAMAT KELOMPOK : RT…. RW….. Blok ...... Desa……… Kecamatan……… Kabupaten/Kota ………………. Provinsi……………… 4. PENGUKUHAN KELOMPOK : a. Pejabat yang Mengukuhkan : b. Tanggal Pengukuhan : 5. JUMLAH ANGGOTA : ……. (………….) orang 6. KEGIATAN KELOMPOK : a. b. c. 7. NO. TELP/HP KETUA KELOMPOK: Data-data yang kami sampaikan benar apa adanya. Mengetahui : Kepala Desa………… KETUA KELOMPOK (nama dan stempel) (nama) DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK ……………. No Nama Jabatan dalam Kelompok Alamat No KTP / Surat Ket. 1 2 3 4 5 1 Ketua 2 Bendahara 3 Sekretaris 4 Ketua Tim Perencana 5 Anggota 6 Anggota 7 Anggota 8 Dst 9 Ketua Tim Perencana 10 Anggota 11 Anggota 12 Anggota 13 Dst 14 Ketua Tim Perencana 15 Anggota 16 Anggota 17 Anggota 18 Dst *) Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok harus melampirkan fotocopy KTP atau Surat Keterangan Domisili. Mengetahui : Kepala Desa……………… KETUA KELOMPOK (nama dan stempel) (nama) C. Contoh Deskripsi Calon Lokasi KBR DESKRIPSI CALON LOKASI KBR KELOMPOK MASYARAKAT……………………….. 1. Dusun/Blok : ………………………………………………. 2. Desa : ………………………………………………. 3. Kecamatan : ………………………………………………. 4. Kabupaten/Kota : ………………………………………………. 5. Provinsi : …………………………………………….… 6. Luas KBR : ………………….Ha 7. Status lahan : ……………………………………………….. 8. DAS/Sub DAS : ……………………………………………….. 9. Topografi : ……………………………………………….. 10. Koordinat : ……………………………………………….. 11. Ketinggian dpl : ……………….. mdpl 12. Sumber air yang tersedia : ……………….........……………………….. 13. Jarak sumber air dari calon KBR : ………………..................……………….. 14. Jarak ke jalan : ……………………………………………….. 15. Sketsa calon lokasi KBR : Contoh Rencana Dan Sketsa Lokasi/Areal Penanaman DESKRIPSI CALON LOKASI PENANAMAN/PEMANFAATAN BIBIT KBR KELOMPOK MASYARAKAT……………………….. 1. Dusun/Blok : ………………………………………………… 2. Desa : ………………………………………………… 3. Kecamatan : ………………………………………………… 4. Kabupaten/Kota : ……………………………………………….. 5. Provinsi : ………………………………………………… 6. Luas areal : ………………….Ha 7. Status Lahan : dalam kawasan/luar kawasan/lahan milik/lahan adat/......... 8. DAS/Sub DAS : ……………………………………………….. 9. Topografi : ……………………………………………….. 10. Koordinat : ……………………………………………….. 11. Ketinggian dpl : ……………………………………………….. m dpl 12. Jarak lokasi KBR ke lokasi penanaman : …………………………….. 13. Tujuan/fungsi penanaman : ……………………….................. (perlindungan/produksi/penghijauan lingkungan/hutan kemasyarakatan/ hutan desa) 14. Sketsa calon lokasi penanaman : Salinan ses KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT VERIFIKASI KEBUN BIBIT RAKYAT A. Contoh Formulir Verifikasi Administrasi VERIFIKASI ADMINISTRASI KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN KBR TAHUN...... 1. Nama Kelompok : ……………………………………………………………….. 2. Desa/Blok : ……………………………………………………………….. 3. Kecamatan : ……………………………………………………………….. 4. Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………….. 5. Provinsi : ……………………………………………………………….. No Persyaratan Hasil Penilaian Keterangan 1 2 3 4 5 1 Pengurus Kelompok ada Tidak ada 2 Pengukuhan Kelompok a. Pejabat yang mengukuhkan ada Tidak ada b. Tanggal pengukuhan ada Tidak ada 3 Alamat Kelompok sesuai Tidak sesuai 4 Usulan diketahui Kepala Desa ada Tidak ada 5 Daftar Anggota ada Tidak ada 6 Jumlah Anggota sesuai Tidak sesuai 7 Sketsa Lokasi kegiatan ada Tidak ada 8 Sketsa calon lokasi penanaman ada Tidak ada Rekomendasi : Layak/Tidak Layak *) untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis. ……….., .................................... Verifikator Nama NIP. B. Contoh Formulir Verifikasi Teknis VERIFIKASI TEKNIS KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN KBR TAHUN...... 1. Nama Kelompok : ……………………………………………………………….. 2. Desa/Blok : ……………………………………………………………….. 3. Kecamatan : ……………………………………………………………….. 4. Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………….. 5. Provinsi : ……………………………………………………………….. No Persyaratan Hasil Penilaian Keteranga n 1 2 3 4 5 1 Keberadaan Kelompok : sesuai Tidak Sesuai a. Kesesuaian Alamat sesuai Tidak Sesuai b. Kesesuaian Nama Kelompok sesuai Tidak Sesuai c. Kesesuaian Pengurus sesuai Tidak Sesuai 2 Terdapat Lokasi KBR yang sesuai dengan ketentuan sesuai Tidak Sesuai 3 Terdapat lokasi calon penanaman bibit KBR yang sesuai dengan ketentuan sesuai Tidak Sesuai Rekomendasi : Kelompok ................ layak/tidak layak untuk mendapatkan KBR. Data hasil verifikasi teknis di atas adalah benar. .........., .................................. Verifikator : 1. Nama ...... NIP ....... (Tanda tangan) 2. Nama ...... NIP ....... (Tanda tangan) 3. Nama ...... NIP ....... (Tanda tangan) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT SKEMA PENETAPAN KELOMPOK KBR Ditolak USULAN/PROPOSAL dari masyarakat - RUKK - SPKS Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota Verifikasi Administrasi Verifikasi Teknis Penetapan KBR oleh Kepala BPDASHL BPDASHL 1 2 3 4 5 6 Ya Ya Ditolak Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) Kegiatan Pembuatan KBR Tahun .... Kelompok Masyarakat ......................... 1. Latar Belakang : 2. Maksud dan Tujuan : 3. Sasaran : a. Dusun/Blok : b. Desa : c. Kecamatan : d. Kabupaten/Kota : e. Provinsi : f. Koordinat Geografis : g. Target : Minimal 20.000/30.000 batang*) h. Jenis Tanaman : 1) ..................................... jumlah ......................... batang 2) .……………………………… jumlah …………….......... batang 3) dst 4. Rincian kegiatan dan anggaran : No Kegiatan Volume, Satuan Biaya / Satuan (Rp) Total (Rp) A Pembuatan Sarana dan Prasarana a. Papan Nama b. Bedeng tabur c. Bedeng Sapih d. Pupuk dan insektisida B. Pembelian Benih / Stek a. Jenis..... b. Jenis..... c. Jenis.... C. Pembuatan dan Pemeliharaan bibit a. Penaburan b. Penyapihan c. Penyiraman d. Pemupukan e. Penyulaman f. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma g. Penanggulangan hama dan penyakit D. Pertemuan Kelompok 5. Tata Waktu No. Uraian Kegiatan Bulan Ke I II III IV V dst 1 ........ 2 ....... 3 dst 6. Rencana Pemanfaaatan No Calon Lokasi Jumlah Batang 1 ...... 2 ...... 3 ...... 7. Struktur Organisasi Kelompok Ketua : ....................... Sekretaris : ....................... Bendahara : …………………. I. Tim Perencana (minimal 3 orang) 1. Ketua : .................. 2. Anggota : ................... II. Tim Pelaksana (minimal 3 orang) 1. Ketua : .......................... 2. Anggota : a. ........................... b. ........................... c. dst. III. Tim Pengawas(minimal 3 orang) 1. Ketua : ...................... 2. Anggota : ................... a. ........................... b. ........................... c. dst. Menyetujui : Ketua Kelompok Masyarakat .......... (tempat,tgl/bln/tahun) Tim Perencana Kelompok Masyarakat ……… (Nama Ketua Kelompok) (Nama Ketua Tim Perencana) Dinilai oleh : Pendamping (Nama Pendamping) Disahkan oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDASHL Nama NIP *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS) KOP SURAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: …………………………… TENTANG: PEMBUATAN KEBUN BIBIT RAKYAT ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN…………….................. BPDASHL……………………………………………………...... DENGAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT ………….............................. DESA ……………………………...................... Pada hari ini………………………..tanggal ……bulan………………………. Tahun dua ribu ……….., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………………………………………………… N I P : ………………………………………… Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ……….. Alamat : ……….............................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)………….. Tahun …….., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama : …………………………………………………… Jabatan : Ketua Kelompok Alamat : ....................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok………… yang berkedudukan di Desa ………… Kecamatan……….. Kabupaten/Kota……………., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pembuatan Kebun KBR untuk menghasilkan bibit ………………………(sebutkan jenisnya)……………………………….. sejumlah paling sedikit 20.000/30.000 batang*) yang terletak di Blok/Dukuh ……………., Desa …………………., Kecamatan …………………, Kabupaten/kota……………………, Provinsi ………………….. sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN (1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit 20.000/30.000 batang*) untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan RUKK. (2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/wadah lainnya di bedeng sapih, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari...................sampai dengan.........................

Pasal 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN (1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA – 029 Balai Pengelolaan DASHL……………………….. tahun..... (2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp………… (…………………………………) dengan tahapan sebagai berikut: a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA; b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya; c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 20.000/30.000 batang*). (3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat. (4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor…. atas nama ........(kelompok masyarakat .........) pada Bank…………..

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. Kewajiban PIHAK PERTAMA: a) mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. b) mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. b. Hak PIHAK PERTAMA: 1) memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2) menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA. 3) MEMUTUSKAN perjanjian kerjasama secara sepihak apabila: a) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40%(empat puluh perseratus). b) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus). 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: a. Kewajiban PIHAK KEDUA: 1) melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembuatan KBR yang telah ditetapkan. 2) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. 3) menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan. 4) melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam. 5) mengembalikan uang pembayaran Tahap I dan Tahap II yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan. 6) membuat laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua). 7) membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan. b. Hak PIHAK KEDUA: 1) menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2) mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

SERAH TERIMA PEKERJAAN Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 %berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 20.000/30.000 batang*), PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 6

PERSELISIHAN (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan. (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan. (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri ………………….. (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeur) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan. (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan. (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama. (tempat, tgl/bln/tahun) PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA (Nama Ketua Kelompok) (Nama PPK) NIP………………………… ………… *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT FORMAT USULAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PERMINTAAN PEMBAYARAN DARI KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA KEGIATAN KBR TAHUN...... No : Hal : Pengajuan Pembayaran Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen ...... di ................... Berdasarkan Keputusan Kepala BPDASHL ........................ Nomor............... tanggal ............. tentang .....(Penetapan KBR)..... dan SPKS Nomor ……………... tanggal .................... serta RUKK KBR, bersama ini dengan hormat kami mengajukan pembayaran untuk kegiatan KBR tahap I/II/III*), dan dapat disampaikan kepada : - Rekening atas nama kelompok : ....................... (nama kelompok masyarakat) - Nomor Rekening : ....................... - Nama Bank : ....................... - Nilai Permintaan : Rp. ................. (.....dengan huruf.....) Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, ..................... (nama kelompok) ...................... Ketua *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT SKEMA PROSEDUR PENYALURAN DANA KBR alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Bertahap : - Tahap I 40 % - Tahap II 30 % - Tahap III 30 % Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Balai Ketua Kelompok Masyarakat KBR KPPN Pejabat Penguji & Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) pada 1 2 3 4 5 Penerbitan SPM Penerbitan SP2D dan transfer dana ke rekening kelompok Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) KRISNA RYA LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN PEMBUATAN KBR Pada hari ini, ……… tanggal ……. bulan …… tahun ……, Tim Pengawas Kelompok KBR………… telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembuatan KBR Kelompok ……… Dusun/Blok …… Desa ……. Kecamatan ………. Kabupaten ……….. Propinsi……, dengan hasil pekerjaan sebagai berikut : No Kegiatan Target Realisasi s/d saat ini Keterang an Volume Satuan Biay a (Rp) Fisik (%) Keuanga n (Rp) A. Pembuatan Sarana Prasarana a) Papan Nama b) Bedeng Tabur c) Bedeng Sapih d)Pupuk dan insektisida e) Gubuk Kerja f) Tandon Air Pembelian benih / stek B. a) Jenis.......... b) Jenis... dst. Pembuatan dan pemeliharaan bibit C. a) Penaburan b) Penyapihan c) Penyiraman d) Pemupukan e) Penyulaman f) Pembersihan rumput / alang - alang / gulma g) Penanggulangan hama dan Penyakit D. dst Total Hasil pekerjaan tersebut secara keseluruhan telah mencapai …… % (minimal 30 % atau 60%)*). Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………, ……………… 20... Mengetahui/Menyetujui : 1. Ketua Tim Pelaksana, Tim Pengawas : 1. ………………………….. (Ketua) 2. ………………………….. (Anggota) ……………………………. 3. Dst……… 2. Ketua Kelompok, …………………………. 3. Pendamping.................................... *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT A. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari Kelompok Masyarakat kepada PPK Kegiatan KBR BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN ……………………………………………………………………………… Nomor : ………………………………… Tanggal : ………………………………… Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………… Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat............... selaku Ketua Kelompok Pelaksana KBR Tahun ............. Alamat : ……………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat..........penerima KBR tahun......., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Nama : …………………………………………………… Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL..... Alamat : ……………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA BA. 029 BPDASHL ........ Tahun......, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat di : Desa / Kelurahan : …………………………… Kecamatan : …………………………… Kabupaten/Kota : ................................. Provinsi : …………………………… Jumlah Bibit KBR : ................ batang Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan SPKS Nomor........ tanggal ................................ , dengan rincian jenis bibit sebagai berikut : 1. …………………………………… , sebanyak ……………………….. batang 2. …………………………………… , sebanyak ……………………….. batang 3. …………………………………… , sebanyak ……………………….. batang 4. …………………………………… , sebanyak ……………………….. batang Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Nama Nama NIP. NIP. B. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari PPK KBR kepada KPA pada BPDASHL BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN ……………………………………………………………………………… Nomor : ………………………………… Tanggal : ………………………………… Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………… Jabatan : PPK Kegiatan KBR pada BPDASHL.................. Alamat : ……………………………………… selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Nama : …………………………………………………… Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDASHL....................... Alamat : ……………………………………… selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan kegiatan pembuatan Kebun Bibit Rakyat di : Kabupaten/Kota : ................................. Provinsi : …………………………… Jumlah unit KBR : ............................... unit Jumlah Bibit KBR : ................ batang Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil kegiatan dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan cukup sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan KBR dari para Kelompok Masyarakat Pelaksana KBR kepada PPK Kegiatan KBR sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Nama Nama NIP. NIP. C. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dari KPA BPDASHL kepada Kepala Dinas BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN ……………………………………………………………………………… Nomor : ………………………………… Tanggal : ………………………………… Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………… Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran pada BPDASHL....................... Alamat : ……………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDASHL ........, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Nama : …………………………………………………… Jabatan : Kepala Dinas ......................................... Alamat : ……………………………………… selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembuatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian : Kabupaten/Kota : ................................. Provinsi : …………………………… Jumlah unit KBR : ............................... unit Jumlah Bibit KBR : ................ batang Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Nama Nama NIP. NIP. D. Contoh Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit KBR dari Kepala Dinas kepada Ketua Kelompok Masyarakat BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BIBIT KBR ……………………………………………………………………………… Nomor : ………………………………… Tanggal : ………………………………… Pada hari ini ………… tanggal ……… bulan……… tahun ………… kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama : …………………………………………………… Jabatan : Kepala Dinas ......................................... Alamat : ……………………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPDASHL ........, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. Nama : …………………………………………………… Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat............... selaku Ketua Kelompok Pelaksana KBR Tahun ............. Alamat : ……………………………………… dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat......... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU menyerahkan hasil pekerjaan pembuatan KBR kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan lengkap untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dengan rincian : Jenis Bibit : 1. ……………………………........ sebanyak...............batang 2. ......................................... sebanyak ..............batang 3. ......................................... sebanyak...............batang dst Lokasi KBR : Desa ............. Kecamatan ......... Kabupaten .......... Provinsi ........... Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Nama Nama NIP. alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT BERITA ACARA EVALUASI HASIL PENANAMAN BIBIT KBR Pada hari ini, ……… tanggal ……. bulan …… tahun ……, Tim Pengawas Kelompok ……………………….. telah melakukan evaluasi hasil penanaman bibit KBR Kelompok ……………… Dusun/Blok …………… Desa …………. Kecamatan ……………. Kabupaten ……….. Provinsi……, dengan hasil pekerjaan sebagai berikut : No Kegiatan Lokasi Tanam (Desa / Blok) Koordinat Jumlah Bibit (Batang) Luasan (Ha) I Penghijauan Lingkungan 1 2 3 II Hutan Rakyat 1 2 3 Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ………………,……………… 20… Pendamping Tim Pengawas : 1. ………………………….. (Ketua) 2. ………………………….. (Anggota) (Nama ....................) 3. Dst……… Mengetahui, Ketua Kelompok ............... (Nama ..................) alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT LAPORAN PENDAMPING KEBUN BIBIT RAKYAT Bulan............... Tahun....... Kelompok Masyarakat : Lokasi Dusun/Blok : Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : No Uraian Kegiatan Sudah Belum Keterangan 1 Melakukan bimbingan penyusunan RUKK 2 Melakukan bimbingan penyusunan rancangan penanaman 3 Melakukan bimbingan dan memberikan informasi penyediaan benih, bahan dan peralatan 4 Melakukan bimbingan teknis penanaman 5 Melakukan bimbingan pembuatan laporan dan dokumentasi 6 Melaksanakan evaluasi penanaman bibit KBR Keterangan: Dokumen bukti pendukung dilampirkan. ……………………,……………. .20… Pendamping , ………………………………………. ..... alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.49/MenLHK/Setjen/Das.2/5/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT A. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Kelompok Masyarakat LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KBR Bulan............... Tahun....... Kelompok Masyarakat : Lokasi Dusun/Blok : Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Provinsi : Koordinat Geografis : No. Uraian Kegiatan Target / Rencana Realisasi s.d bulan ini Keterangan 1 Penyediaan sarana dan prasarana persemaian a. Papan nama … bh b. Bedeng tabur … bedeng c. Bedeng sapih … bedeng dst. 2 Penyediaan benih / bibit …....... 3 Pembuatan bibit, jenis: a. ............ b. ............ c. dst ....... batang ....... batang 4 Pemeliharaan bibit a. Penyiraman b. Pemupukan c. Penyulaman d. Pembersihan rumput / alang - alang / gulma e. Penanggulangan hama dan penyakit (tempat, tgl/bln/th) Pelaksana Penanggung Jawab Ketua Tim Pelaksana Ketua Kelompok Ttd Ttd (Nama) (Nama) Mengetahui Pendamping Ttd (Nama) B. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh PPK LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR Bulan ........... Kabupaten : Provinsi : BPDASHL : No Nama Kelompok Masyarakat Lokasi Koordinat Geografis Target Kegiatan Total Realisasi s.d Bulan.... Ket. Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Keterangan: diisi kemajuan kegiatan Permasalahan : ......................................................... ......................................................... Masukan dan rekomendasi : ......................................................... ......................................................... (tempat, tgl/bln/th) Pejabat Pembuat Komitmen (Nama ) NIP…………………………………… C. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Balai LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR Semester .......... Tahun ....... BPDASHL I. Penetapan lokasi KBR No Provinsi Kabupaten Target KBR perkabupaten (Unit) Realisasi semester ini (unit) Kec. Desa Koordinat Geografis Nama Kelompok Masyarakat Nomor dan Tanggal SK 1 ..... ..... ..... ..... 1. ..... 1. ..... ..... ..... ..... 2. ..... ..... ..... ..... 3. ..... ..... ..... ..... dst.... dst. dst. dst. ..... ..... ..... 2 ..... 1. ..... ..... ..... ..... 2. ..... ..... ..... ..... 3. ..... ..... ..... ..... dst.... dst. dst. dst. 2 ..... ..... ..... ..... 1. ..... 1. ..... ..... ..... ..... 2. ..... ..... ..... ..... 3. ..... ..... ..... ..... dst.... dst. dst. dst. ..... ..... ..... 2 ..... 1. ..... ..... ..... ..... 2. ..... ..... ..... ..... 3. ..... ..... ..... ..... dst.... dst. dst. dst. dst. II. Realisasi KBR No. Kab / Kota Jumlah KBR (Unit) Nama Kelompok Masyarakat Realisasi s.d semester Jenis dan Jumlah bibit Keterangan Keuangan (Rp) Fisik (%) 1. ......... .......... 1. .......... a. ..... b. ..... dst 2. ......... a. ..... b. ..... dst Permasalahan : Masukan dan rekomendasi : (tempat, tgl/bln/th) Kepala BPDASHL........... (Nama ) NIP………………………. alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-49-menlhk-setjen-das-2-5-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keenam

Pasal 9

BAB Ketujuh

Pasal 10

BAB Kedelapan

Pasal 11

BAB Kesembilan

Pasal 12

BAB Kesepuluh

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3