PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-37-menlhk-setjen-kum-1-4-2016 Tahun 2016 tentang STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-37-menlhk-setjen-kum-1-4-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan, melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 3. Penyuluh Kehutanan Tingkat Keterampilan adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan tehnik kerja tertentu. 4. Penyuluh Kehutanan Tingkat Keahlian adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan tehnik analisis tertentu. 5. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6. Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 8. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan. 9. Kompetensi Inti adalah kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu pada suatu area/bidang pekerjaan tertentu serta kelompok unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu level/jenjang jabatan. 10. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bersifat pilihan. 11. Pemaketan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit-unit Kompetensi inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. 12. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit Kompetensi tertentu. 13. Materi Uji adalah instrumen untuk menggali Kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis. 14. Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji Kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji Kompetensi yang akan dilaksanakan. 15. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar Kompetensi tertentu oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Ketua Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani Uji Kompetensi SDM di daerah. 16. Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas untuk menangani Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional dan aparatur bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Pusat.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan materi uji untuk kenaikan jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan, pembinaan dan pedoman dalam peningkatan kinerja, serta penyusunan kurikulum diklat berbasis Kompetensi. (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. Kompetensi Manajerial; dan b. Kompetensi Teknis. (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan jenjang jabatan. (4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Keterampilan; dan b. Jabatan Penyuluh Kehutanan Tingkat Keahlian. (5) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi : a. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Pemula; b. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Terampil; c. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Mahir; dan d. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Penyelia. (6) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi : a. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama; b. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Muda; c. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Madya; dan d. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli Utama.

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi : a. integritas; b. kemampuan menghadapi perubahan; c. kepemimpinan; d. tanggap terhadap pengaruh budaya setempat; e. komunikasi; dan f. mampu bekerjasama. (2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi : a. Kompetensi Inti; dan b. Kompetensi Pilihan. (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Penyuluh Kehutanan. (3) Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih 1 (satu) jenis Kompetensi sesuai dengan minat dan keahliannya. (4) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

Pasal 7

Koreksi

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan berasal dari pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.

Pasal 8

Koreksi

Peserta uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memiliki angka kredit paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan diatasnya, dan melakukan kegiatan yang dipersyaratkan pada standar Kompetensi Teknis sesuai pemaketan Kompetensi Jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Materi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mengacu pada : a. standar Kompetensi Manajerial; dan b. standar Kompetensi Teknis.

Pasal 13

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan metode: a. verifikasi portofolio; b. tes tertulis/tes lisan; c. wawancara; dan/atau d. simulasi/demonstrasi.

Pasal 14

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi mengolah dan MENETAPKAN hasil uji. (2) Penetapan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 15

(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurusi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang menangani fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, sebagai dasar penetapan calon peserta Uji Kompetensi. (4) Penetapan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Lembaga Uji Jabatan Fungsional SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (5) Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada instansi kepegawaian ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani Uji Kompetensi di daerah. (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud ayat (5), instansi kepegawaian ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani Uji Kompetensi di daerah melakukan verifikasi dan MENETAPKAN calon Perserta Uji Kompetensi dengan tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 16

(1) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau Instansi Kepegawaian ditingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota, atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani Uji Kompetensi di daerah. (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan, dan salinan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi atau Organisasi/Instansi Kepegawaian Daerah sebagai kelengkapan persyaratan yang akan naik jenjang dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan setingkat lebih tinggi. (4) Peserta yang dinyatakan belum lulus Uji Kompetensi diberikan kesempatan untuk mengulang Uji Kompetensi sesuai dengan Unit Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus maksimal 1 kali pada periode Uji Kompetensi berikutnya. (5) Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebanyak 2 (dua) kali pada jenjang jabatan yang sama dan dinyatakan belum lulus maka hanya dapat mengikuti kembali uji Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebanyak 1 (satu) kali dengan rekomendasi Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan yang mengurusi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan atau pimpinan unit kerja pada pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Nomor p-37-menlhk-setjen-kum-1-4-2016 Tahun 2016 tentang STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20