Peraturan Menteri Nomor p-31-menlhk-setjen-kum-1-3-2016 Tahun 2016 tentang PEDOMAN KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA HUTAN PRODUKSI
PERMEN Nomor p-31-menlhk-setjen-kum-1-3-2016 Tahun 2016
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan produksi tetap.
3. Pengelolaan Hutan pada Hutan Produksi adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
pemanfaatan hutan;
penggunaan
kawasan hutan;
rehabilitasi dan reklamasi hutan;
perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi adalah bentuk usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan, dan/atau tidak mengurangi fungsi utamanya.
6. Wisata Alam pada Hutan Produksi adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan alam, pembelajaran dan memahami lingkungan alam berserta aktivitas usaha yang dilakukan pada kawasan hutan produksi.
7. Pariwisata Alam pada Hutan Produksi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan destinasi wisata alam serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam di kawasan hutan produksi.
8. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut PJLWA-HP adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan mengelola jasa dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam kegiatan wisata alam di hutan produksi, mencakup pengelolaan obyek dan destinasi wisata, penyediaan jasa, sarana, dan kegiatan terkait dengan wisata alam.
9. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut UPJLWA-HP adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk mengusahakan penyediaan barang dan jasa yang
diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam kegiatan wisata alam di hutan produksi, mencakup usaha obyek dan destinasi wisata, serta penyediaan usaha jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
10. Izin Pemanfaatan Hutan Produksi adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan produksi yang telah ditentukan.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPJLWA- HP adalah izin pemanfaatan hutan produksi yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam berupa Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, berdasarkan suatu Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi.
12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPJWA-HP adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata dan pelayanannya kegiatan pariwisata alam.
13. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPSWA-HP adalah izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan pelayanannya kegiatan pariwisata alam.
14. Wilayah Tertentu Pada Hutan Produksi adalah wilayah hutan produksi yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan.
15. Penataan Hutan Produksi adalah kegiatan rancang bangun unit pengeloaan hutan produksi, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara lestari, yang mencakup blok-blok hutan untuk perlindungan dan pemanfaatannya.
16. Blok Perlindungan Hutan Produksi adalah bagian dari kawasan hutan produksi yang ditetapkan untuk kepentingan perlindungan plasma nutfah, konservasi tanah dan air, perlindungan tata air, perlindungan sempadan sungai, danau, jurang dan pantai, dan konservasi ekosistem esensial.
17. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan hutan produksi yang dijadikan tempat kegiatan pemanfaatan hutan, yang meliputi blok pemanfaatan kawasan hutan, blok pemanfaatan jasa lingkungan, blok pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan blok pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
18. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah wilayah tertentu dan/atau blok pemanfaatan pada hutan produksi yang dijadikan tempat utama lokasi penyediaan sarana wisata alam dan sebagian kunjungan wisata alam.
19. Rencana Pengelolaan Hutan Produksi atau disebut sebagai Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan yang selanjutnya disingkat RPKH (di Pulau Jawa) atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP (di luar Pulau Jawa) adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan/lestari.
20. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPJL adalah suatu rencana kegiatan pemanfaatan jangka panjang yang disusun oleh Kepala
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan RPKH atau RPHJP untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
21. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut RKUPJLWA-HP adalah rencana kerja jangka panjang yang disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi berdasarkan RPJL dan RPKH atau RPHJP, serta memuat kegiatan dan usaha untuk Penyedia Jasa Wisata Alam (PJWA) dan/atau Penyedia Sarana Wisata Alam (PSWA).
22. Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Hutan Produksi adalah bagian dari blok pemanfaatan maupun blok perlindungan pada kawasan hutan produksi dengan luas tertentu yang dijadikan tempat kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan usaha wisata alam dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.
23. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IIUPJLWA-HP adalah pungutan terhadap izin yang diberikan untuk melakukan usaha komersial pada usaha penyediaan jasa dan/atau sarana wisata alam di hutan produksi kepada perorangan, koperasi, BUMS INDONESIA, BUMN atau BUMD yang dikenakan sekali sebelum izin terbit, dan besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut PHUPJLWA-HP adalah pungutan yang dikenakan secara periodik terhadap pemegang izin atas usaha yang dilakukan, dan besarnya ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah unit kerja Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan tertentu.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unit kerja Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan tertentu.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi urusan terkait pengelolaan hutan produksi lestari.
28. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
29. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
31. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.
32. Direktur Utama Perum Perhutani yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengusahaan hutan lindung dan hutan produksi di Pulau Jawa.
33. Pejabat yang ditunjuk oleh Perum Perhutani adalah pejabat yang diserahi kewenangan sesuai bidang tugasnya, dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani.
34. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHP adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
(1) Maksud pengaturan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
(2) Tujuan pengaturan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi adalah untuk menjamin terselenggaranya pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan hutan produksi secara efektif, efisien dan lestari.
Ruang lingkup peraturan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi meliputi:
a. jenis usaha;
b. areal usaha;
c. izin usaha;
d. kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;
e. kewajiban dan hak pemegang izin usaha;
f. pembangunan sarana wisata alam;
g. perpanjangan dan berakhirnya izin usaha;
h. peralihan aset izin usaha;
i. pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan
j. sanksi.
BAB II
JENIS USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
(1) Jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, meliputi :
a. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam; dan/atau
b. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengandung unsur-unsur pembelajaran dan pendidikan yang dapat menumbuhkan pemahaman dan peran serta para pengunjung untuk terlibat aktif di dalam penyelamatan dan pelestarian hutan maupun lingkungan hidup.
Pasal 5
(1) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas jasa :
a. informasi pariwisata;
b. pramuwisata;
c. transportasi;
d. perjalanan wisata;
e. cinderamata; dan
f. makanan dan minuman.
(2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
(3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
(4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, sepeda, perahu bermesin/tidak bermesin, speed boat, kapal, kendaraan darat bermesin maksimal 5.000 (lima ribu) cc, pesawat
terbang (fix wing atau helicopter).
(5) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
(6) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa toko, kios atau kedai usaha.
(7) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, dapat berupa usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa restoran atau cafetaria atau kedai/warung makanan/minuman.
(1) Jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, meliputi :
a. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam; dan/atau
b. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengandung unsur-unsur pembelajaran dan pendidikan yang dapat menumbuhkan pemahaman dan peran serta para pengunjung untuk terlibat aktif di dalam penyelamatan dan pelestarian hutan maupun lingkungan hidup.
(1) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas jasa :
a. informasi pariwisata;
b. pramuwisata;
c. transportasi;
d. perjalanan wisata;
e. cinderamata; dan
f. makanan dan minuman.
(2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
(3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
(4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda, gajah, porter, sepeda, perahu bermesin/tidak bermesin, speed boat, kapal, kendaraan darat bermesin maksimal 5.000 (lima ribu) cc, pesawat
terbang (fix wing atau helicopter).
(5) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
(6) Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa toko, kios atau kedai usaha.
(7) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, dapat berupa usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa restoran atau cafetaria atau kedai/warung makanan/minuman.
(1) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi sarana dan prasarana:
a. akomodasi;
b. transportasi;
c. wisata pendidikan;
d. wisata petualangan;
e. wisata tirta;
f. wisata berburu,
g. olah raga minat khusus; dan
h. areal peristirahatan (rest area).
(2) Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan).
(3) Jenis usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, kereta kuda, dan kendaraan wisata (mobil khusus, perahu, canoing, speed boat, kapal).
(4) Jenis usaha penyediaan sarana wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dapat berupa sarana aktivitas pembelajaran untuk memahami berbagai aktivitas dan kehidupan flora dan fauna, koleksi dan penangkaran flora dan satwa liar, proses perencanaan dan pengelolaan hutan (penataan hutan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan eksploitasi hutan), proses industri pengolahan hasil hutan, serta berbagai aktivitas pengelolaan hutan lainnya yang keseluruhannya dapat menjadi destinasi kunjungan wisata alam hutan produksi.
(5) Jenis usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dapat berupa aktivitas wisata yang memacu adrenaline dari pengunjung wisata alam, melalui aktivitas outbond, pengamatan melalui jembatan antar tajuk pohon (canopy trail), kabel luncur (flying fox), panjat tebing, penelusuran gua dan pendakian gunung.
(6) Jenis usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa aquarium kehidupan air, pemandian, kolam renang, arung jeram, penyelaman, snorkeling, surfing, canoing, boat/jet ski, perahu layar, dan kendaraan air lainnya.
(7) Jenis usaha penyediaan sarana wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, dapat berupa penyediaan satwa buru, penyewaan senjata buru (senjata api laras panjang kaliber kecil, airsoft gun, panah atau camera foto-hunting, dll), kendaraan off-road untuk berburu, areal medan berburu, dan layanan tour dan aktivitas perburuan.
(8) Usaha penyediaan sarana olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, dapat berupa pembuatan sarana olah raga di alam terbuka
untuk rekreasi dan olah raga, lapang golf, lapangan atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara yang dilengkapi dengan club house, ruang pertemuan, akomodasi penginapan, makan dan minum.
(9) Usaha penyediaan sarana tempat peristirahatan (Rest Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat berupa areal hutan produksi yang berbatasan langsung dengan akses jalan transportasi jalan darat atau alur lalu-lintas perairan sungai yang berfungsi sebagai areal peristirahatan sementara, dilengkapi dengan fasilitas areal untuk parkir kendaraan, MCK/toilet, taman bermain, toko/kios untuk makan dan minuman, fasilitas komunikasi dan internet, bengkel perbaikan dan service kendaraan, dan akomodasi penginapan baik hotel, resort, dan lodge.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana tempat peristirahatan (Rest area) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
BAB III
AREAL USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
(1) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang berada dalam blok pemanfaatan pada kawasan hutan produksi.
(2) Luas areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maksimal seluas 10 % (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masih
dalam batas daya dukung lingkungan areal yang bersangkutan.
(3) Areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada pada kawasan hutan produksi yang belum maupun yang sudah dibebani hak dan/atau izin pemanfaatan/pengelolaan hutan produksi.
(4) Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan memiliki bentang alam yang menarik serta potensial sebagai destinasi wisata alam (DWA).
(5) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi merupakan bagian dari RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL pada hutan produksi di wilayah KPH atau bilamana RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL tersebut belum ada agar mengacu pada Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
(1) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang berada dalam blok pemanfaatan pada kawasan hutan produksi.
(2) Luas areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maksimal seluas 10 % (sepuluh perseratus) dari blok pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masih
dalam batas daya dukung lingkungan areal yang bersangkutan.
(3) Areal kerja usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada pada kawasan hutan produksi yang belum maupun yang sudah dibebani hak dan/atau izin pemanfaatan/pengelolaan hutan produksi.
(4) Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan memiliki bentang alam yang menarik serta potensial sebagai destinasi wisata alam (DWA).
(5) Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi merupakan bagian dari RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL pada hutan produksi di wilayah KPH atau bilamana RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL tersebut belum ada agar mengacu pada Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
(1) Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direncanakan sesuai dengan desain tapak dan desain fisik, agar pembangunan dan pemanfaatannya serasi dan harmonis dengan lingkungan alam yang ada di kawasan hutan produksi, serta memerlukan penataan agar aman, nyaman, menarik dan indah serta tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan kegiatan yang telah ada hak dan izin usaha pemanfaatan hutan produksi.
(2) Desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan rancangan pembagian ruang pengelolaan di blok pemanfaatan kawasan hutan produksi yang akan
diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam.
(3) Desain fisik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), merupakan rancangan bentuk fisik, arsitektur dan layout dari bangunan sarana wisata alam yang akan dibangun pada ruang usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam.
(4) Desain tapak dan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan mengacu pada RPKH/RPHJP dan RPJL pada hutan produksi di wilayah KPH.
(5) Dalam hal kawasan hutan produksi belum terbentuk adanya wilayah KPH serta belum memiliki RPKH/RPHJP dan RPJL, atau sudah terbentuk wilayah KPH serta belum memiliki RPKH/RPHJP dan RPJL, maka kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam maupun penyusunan desain tapak dan desain fisik dapat dilaksanakan berdasarkan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(6) Kegiatan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup :
a) Persiapan, meliputi :
1. pembentukan tim kerja;
2. penyiapan peta-peta pendukung desain seperti obyek destinasi wisata, interpretasi lansekap dengan bantuan citra satelit, dan data fisik kawasan; dan
3. penyiapan rencana kerja;
b) Pelaksanaan, meliputi :
1. pembuatan peta desain tapak sesuai karakteristik wilayah dan potensi, sehingga dapat ditentukan di lapangan dan digambarkan dalam peta ruang publik dan ruang usaha sesuai karakteristik lapangan;
2. penyusunan laporan desain tapak; dan
3. penilaian dan pengesahan dokumen desain tapak.
(7) Kegiatan penyusunan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup :
a) Persiapan, meliputi :
1. pembentukan tim kerja;
2. penyiapan peta-peta pendukung desain seperti desain tapak, obyek destinasi wisata, interpretasi lansekap dengan bantuan citra satelit, dan data fisik kawasan, arsitektur dan budaya setempat;
dan
3. penyiapan rencana kerja;
b) Pelaksanaan, meliputi :
1. pembuatan desain fisik dan arsitektur bangunan sesuai karakteristik wilayah, potensi, arsitektur dan budaya setempat sehingga bangunannya serasi dan harmonis dengan lingkungan alam di lapangan dan digambarkan dalam perspektif tiga dimensi;
2. penyusunan laporan desain fisik; dan
3. penilaian dan pengesahan dokumen desain fisik.
(8) Desain tapak pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada wilayah KPH disusun oleh Kepala KPH dan disahkan oleh Direktur.
(9) Desain tapak pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada wilayah yang belum ada KPH disusun oleh Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan untuk di luar Pulau Jawa atau disusun oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa dan disahkan oleh Direktur.
(10) Desain Fisik pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi (IUPJLWA-HP) dan disahkan oleh Direktur.
(11) Untuk kegiatan wisata buru ditetapkan adanya areal untuk pemeliharaan satwa buru (restocking) dan areal untuk kegiatan berburu.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyusunan desain tapak dan desain fisik termasuk areal untuk
wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (11), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
BAB IV
IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
(1) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf c, diberikan dalam bentuk :
a. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi (IUPJWA-HP); dan/atau
b. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi (IUPSWA-HP).
(2) IUPJWA-HP dan/atau IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin/hak.
(3) Pada kawasan hutan produksi yang telah terbentuk wilayah KPH, telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dapat melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi dan/atau Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi, dengan perubahan (revisi) RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL.
Pasal 10
(1) Permohonan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, disampaikan oleh :
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha Milik Negara;
d. Badan Usaha Milik Daerah; atau
e. Badan Usaha Milik Swasta.
(2) Pemberian IUPJWA-HP perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diprioritaskan bagi masyarakat setempat.
Pasal 11
(1) Permohonan IUPJWA-HP oleh perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diajukan kepada Kepala KPH di wilayah hutan produksi yang bersangkutan dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan provinsi.
(2) Dalam hal Permohonan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk wilayah KPH atau sudah terbentuk wilayah KPH dan belum ada Kepala KPHnya, maka permohonan IUPJWA-HP tersebut diajukan oleh pemohon kepada Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kehutanan, dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi.
(3) Permohonan yang diajukan oleh Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
a. kartu tanda penduduk;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. mengisi formulir yang disediakan oleh KPH/SKPD Provinsi
d. sertifikasi keahlian untuk jasa pemandu dan interpreter; dan
e. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh KPH atau SKPD Kabupaten/ Kota untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
(4)Permohonan yang diajukan oleh Koperasi, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
a. akta pendirian koperasi atau badan usaha;
b. surat izin usaha perdagangan;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
e. profil perusahaan; dan
f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
Pasal 12
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi melakukan penilaian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) atau ayat (4).
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi, atau menerbitkan penolakan.
(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA- HP (SPP-IIUPJWA-HP) kepada pemohon.
(4) SPP-IIUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilunasi pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA-HP.
(5) Tata Cara Pembayaran IIUPJWA-HP dan tarif IIUPJWA-HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan IUPJWA-HP.
Pasal 13
(1) Permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh :
a. Koperasi;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. Badan Usaha Milik Swasta.
(2) Pemberian IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dilakukan pada blok pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi yang telah dilengkapi dengan desain tapak.
Pasal 14
(1) Permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan Teknis.
(2) Tembusan permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), disampaikan kepada :
a. Bupati/Walikota setempat;
b. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kehutanan; dan
c. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kepariwisataan;
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. akta pendirian badan usaha atau koperasi;
b. surat izin usaha perdagangan;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
e. profil perusahaan; dan
f. rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(6) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat melebihi 7 (tujuh) hari kerja, maka permohonan pengajuan IUPSWA-HP dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis dengan melampirkan bukti permohonan pertimbangan teknis yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis.
Pasal 15
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Gubernur menugaskan Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait.
(3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada pemohon.
(4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan dalam waktu 2 (dua) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi, atau menerbitkan penolakan.
(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA-HP (SPP-IIUPSWA-HP) kepada pemohon.
Pasal 16
(1) SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA-HP.
(2) IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.
(3) Tata Cara Pembayaran IIUPSWA-HP dan tarif IIUPSWA-HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan IUPSWA-HP.
(1) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf c, diberikan dalam bentuk :
a. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi (IUPJWA-HP); dan/atau
b. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi (IUPSWA-HP).
(2) IUPJWA-HP dan/atau IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin/hak.
(3) Pada kawasan hutan produksi yang telah terbentuk wilayah KPH, telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dapat melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi dan/atau Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi, dengan perubahan (revisi) RKU/RPKH/RPHJP dan RPJL.
(1) Permohonan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, disampaikan oleh :
a. Perorangan;
b. Koperasi;
c. Badan Usaha Milik Negara;
d. Badan Usaha Milik Daerah; atau
e. Badan Usaha Milik Swasta.
(2) Pemberian IUPJWA-HP perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, diprioritaskan bagi masyarakat setempat.
(1) Permohonan IUPJWA-HP oleh perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diajukan kepada Kepala KPH di wilayah hutan produksi yang bersangkutan dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan provinsi.
(2) Dalam hal Permohonan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk wilayah KPH atau sudah terbentuk wilayah KPH dan belum ada Kepala KPHnya, maka permohonan IUPJWA-HP tersebut diajukan oleh pemohon kepada Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kehutanan, dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan provinsi.
(3) Permohonan yang diajukan oleh Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
a. kartu tanda penduduk;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. mengisi formulir yang disediakan oleh KPH/SKPD Provinsi
d. sertifikasi keahlian untuk jasa pemandu dan interpreter; dan
e. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh KPH atau SKPD Kabupaten/ Kota untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
(4)Permohonan yang diajukan oleh Koperasi, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
a. akta pendirian koperasi atau badan usaha;
b. surat izin usaha perdagangan;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
e. profil perusahaan; dan
f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
Pasal 12
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi melakukan penilaian atas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) atau ayat (4).
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi, atau menerbitkan penolakan.
(3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA- HP (SPP-IIUPJWA-HP) kepada pemohon.
(4) SPP-IIUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilunasi pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA-HP.
(5) Tata Cara Pembayaran IIUPJWA-HP dan tarif IIUPJWA-HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan IUPJWA-HP.
(1) Permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh :
a. Koperasi;
b. Badan Usaha Milik Negara;
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. Badan Usaha Milik Swasta.
(2) Pemberian IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dilakukan pada blok pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi yang telah dilengkapi dengan desain tapak.
Pasal 14
(1) Permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan Teknis.
(2) Tembusan permohonan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), disampaikan kepada :
a. Bupati/Walikota setempat;
b. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kehutanan; dan
c. Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan kepariwisataan;
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. akta pendirian badan usaha atau koperasi;
b. surat izin usaha perdagangan;
c. nomor pokok wajib pajak;
d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
e. profil perusahaan; dan
f. rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan.
(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(6) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis dari kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat melebihi 7 (tujuh) hari kerja, maka permohonan pengajuan IUPSWA-HP dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis dengan melampirkan bukti permohonan pertimbangan teknis yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis.
Pasal 15
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Gubernur menugaskan Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan untuk melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4).
(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait.
(3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada pemohon.
(4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan dalam waktu 2 (dua) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi, atau menerbitkan penolakan.
(5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA-HP (SPP-IIUPSWA-HP) kepada pemohon.
Pasal 16
(1) SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA-HP.
(2) IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.
(3) Tata Cara Pembayaran IIUPSWA-HP dan tarif IIUPSWA-HP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan IUPSWA-HP.
BAB V
KERJASAMA USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
Kerjasama Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam dilakukan melalui kegiatan Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Hutan Produksi dan/atau Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam Hutan Produksi, pada :
a. kawasan hutan produksi yang telah terbentuk wilayah KPH;
b. telah dibebani izin usaha pemanfaatan hutan; atau
c. hak pengelolaan hutan.
(1) Dalam hal Kepala KPH, pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 18, tidak memanfaatkan peluang usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, maka pihak lain dapat menjalin kerjasama dengan Kepala KPH, pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja, antara lain berisi pemenuhan kewajiban usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam tetap merupakan tanggung jawab dari Kepala KPH, pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.
Pasal 20
(1) Kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi :
a. kerjasama teknis;
b. kerjasama pemasaran;
c. kerjasama permodalan; dan
d. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.
(2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam.
(3) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa antara lain kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak.
(4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet.
(5) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi investasi di bidang pembangunan sarana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam beserta penunjangnya.
(6) Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.
Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), pemegang IUPJWA-HP wajib :
a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam kecuali bagi perorangan;
b. menjaga kelestarian fungsi hutan;
c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya bagi setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
d. menjaga kebersihan lingkungan;
e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya, kecuali bagi perorangan;
dan
f. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi IUPJWA-HP, kecuali bagi perorangan.
Pasal 22
(1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemegang IUPSWA-HP mempunyai kewajiban :
a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan;
b. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh UPT setempat pada areal yang dimohon;
c. menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (Dokumen UKL-UPL);
d. menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Tahunan (RKUT-IUPSWA-HP) selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya;
e. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan Rencana Kerja Usaha Tahunan (RKUT- IUPSWA-HP) yang telah disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah IUPSWA-HP diterbitkan;
f. membayar Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengelolaan dan pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA-HP;
h. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
i. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA-HP;
j. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA-HP;
k. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
l. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA-HP sesuai izin yang diberikan; dan
m. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota terkait, Kepala SKPD
Provinsi yang membidangi kehutanan dan kepariwisataan, dan Kepala KPH setempat.
(2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dibebankan pada pemohon.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 23
Pemegang IUPJWA-HP dan/atau IUPSWA-HP berhak :
a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara.
BAB Kesatu
Kewajiban Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pemegang IUPJWA-HP atau Kerjasama
Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), pemegang IUPJWA-HP wajib :
a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam kecuali bagi perorangan;
b. menjaga kelestarian fungsi hutan;
c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya bagi setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
d. menjaga kebersihan lingkungan;
e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya, kecuali bagi perorangan;
dan
f. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi IUPJWA-HP, kecuali bagi perorangan.
BAB Kedua
Kewajiban Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pemegang IUPSWA-HP atau Kerjasama
(1) Berdasarkan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemegang IUPSWA-HP mempunyai kewajiban :
a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan;
b. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh UPT setempat pada areal yang dimohon;
c. menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (Dokumen UKL-UPL);
d. menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Tahunan (RKUT-IUPSWA-HP) selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya;
e. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan Rencana Kerja Usaha Tahunan (RKUT- IUPSWA-HP) yang telah disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah IUPSWA-HP diterbitkan;
f. membayar Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengelolaan dan pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA-HP;
h. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
i. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA-HP;
j. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA-HP;
k. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
l. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA-HP sesuai izin yang diberikan; dan
m. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota terkait, Kepala SKPD
Provinsi yang membidangi kehutanan dan kepariwisataan, dan Kepala KPH setempat.
(2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dibebankan pada pemohon.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pemegang IUPJWA-HP dan/atau IUPSWA-HP berhak :
a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara.
Pembangunan sarana wisata alam di areal kepentingan umum (ruang publik) pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), mencakup :
a. areal perkantoran dan pelayanan pengunjung;
b. areal komplek perumahan pengelola;
c. areal komplek pemeliharaan sarana dan peralatan;
d. pintu gerbang dan tiketing;
e. jalan wisata;
f. papan petunjuk;
g. jembatan;
h. areal parkir;
i. jaringan listrik;
j. jaringan air bersih;
k. jaringan telepon;
l. jaringan internet;
m. jaringan drainase/saluran;
n. toilet;
o. sistem pembuangan limbah;
p. dermaga; dan
q. landasan helikopter (helipad).
Pasal 25
Pembangunan sarana wisata alam di areal kepentingan usaha (ruang usaha) pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3), mencakup :
a. Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi :
1. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
2. bumi perkemahan;
3. tempat singgah karavan;
4. ruang pelayanan pengunjung;
5. ruang pertemuan;
6. ruang makan dan minum;
7. fasilitas untuk bermain anak;
8. spa; dan
9. gudang.
b. Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi :
1. fasilitas kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, kereta kuda, dan kendaraan wisata (mobil khusus, perahu, canoing); dan
2. gedung pelayanan transportasi.
c. Fasilitas wisata pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
1. koleksi specimen kehidupan flora dan fauna,
2. koleksi dan penangkaran flora dan satwa liar,
3. display proses perencanaan dan pengelolaan hutan
(penataan hutan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan eksploitasi hutan),
4. display proses industri pengolahan hasil hutan, serta berbagai aktivitas pengelolaan hutan lainnya yang keseluruhannya dapat menjadi destinasi kunjungan wisata alam hutan produksi,
5. gedung ruang kelas, dan
6. laboratorium, kebun koleksi.
d. Fasilitas wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi :
1. outbond;
2. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail);
3. kabel luncur (flying fox);
4. balon udara;
5. paralayang; dan
6. jalan hutan (jungle track).
e. Fasilitas wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi :
1. pemandian alam;
2. tempat pertemuan/pusat informasi;
3. gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta;
dan
4. tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
f. Fasilitas wisata berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi :
1. gedung penyimpanan dan penyewaan senjata buru (senjata api laras panjang kaliber kecil, airsoft gun, panah atau camera foto-hunting, dll);
2. gedung garasi kendaraan off-road untuk berburu;
3. areal medan berburu; dan
4. gedung layanan tour dan aktivitas perburuan.
g. Fasilitas olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, meliputi :
1. sarana olah raga di alam terbuka untuk rekreasi dan olah raga;
2. lapangan golf, lapangan atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara;
3. club house;
4. ruang pertemuan;
5. akomodasi penginapan; dan
6. restoran, kafetaria, kedai makan dan minum.
h. Fasilitas areal peristirahatan (rest area) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, meliputi :
1. fasilitas areal untuk parkir kendaraan;
2. MCK/toilet;
3. taman bermain;
4. toko/kios untuk makan dan minuman;
5. fasilitas komunikasi dan internet;
6. bengkel perbaikan dan service kendaraan; dan
7. akomodasi penginapan baik hotel, resort, dan lodge.
Pasal 26
Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana wisata alam antara lain berupa :
a. jalan wisata;
b. papan petunjuk;
c. jembatan;
d. areal parkir;
e. jaringan listrik;
f. jaringan air bersih;
g. jaringan telepon;
h. jaringan internet;
i. jaringan drainase/saluran;
j. toilet;
k. sistem pembuangan limbah;
l. dermaga; atau
m. landasan helikopter (helipad).
Pasal 27
Pasal 28
Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, harus memperhatikan :
a. kaidah konservasi;
b. ramah lingkungan;
c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
d. efisien dalam penggunaan lahan;
e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
g. hemat energi; dan
h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan.
Pasal 29
(1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat.
(2) Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1) IUPJWA-HP diberikan untuk jangka waktu :
a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.
(2) IUPSWA-HP diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
(1) IUPJWA-HP perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
(2) IUPJWA-HP badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
(3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan, sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
(4) IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
(5) Perpanjangan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
Pasal 33
IUPJLWA-HP berakhir apabila :
a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. izinnya dicabut;
c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
Pasal 34
(1) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin
untuk perorangan atau paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.
(2) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dapat diajukan kepada :
a. Kepala KPH dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. Kepala SKPD Provinsi dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(3) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) dan ayat
(4), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan yaitu :
a. hasil evaluasi dari pengelola kawasan dan rekomendasi SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan
b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan.
(4) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Pasal 35
(1) Permohonan perpanjangan IUPSWA-HP dapat diajukan oleh pemohon paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat
(4), dan juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan :
a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
b. rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam lanjutan;
c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dipenuhi pemohon, dan Direktur Jenderal atau Kepala SKPD Provinsi, dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran (SPP- IIUPSWA-HP).
(5) SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi paling lambat dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA-HP.
(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dipenuhi pemohon, Gubernur dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan IUPSWA-HP.
(7) Pemegang IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(1) IUPJWA-HP diberikan untuk jangka waktu :
a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.
(2) IUPSWA-HP diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
(1) IUPJWA-HP perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
(2) IUPJWA-HP badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
(3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala KPH atau Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan, sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
(4) IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
(5) Perpanjangan IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.
IUPJLWA-HP berakhir apabila :
a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
b. izinnya dicabut;
c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.
(1) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin
untuk perorangan atau paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.
(2) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dapat diajukan kepada :
a. Kepala KPH dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. Kepala SKPD Provinsi dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(3) Permohonan perpanjangan IUPJWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) dan ayat
(4), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan yaitu :
a. hasil evaluasi dari pengelola kawasan dan rekomendasi SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan
b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan.
(4) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Pasal 35
(1) Permohonan perpanjangan IUPSWA-HP dapat diajukan oleh pemohon paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat
(4), dan juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan :
a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
b. rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam lanjutan;
c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dipenuhi pemohon, dan Direktur Jenderal atau Kepala SKPD Provinsi, dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran (SPP- IIUPSWA-HP).
(5) SPP-IIUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilunasi paling lambat dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA-HP.
(6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dipenuhi pemohon, Gubernur dalam waktu 4 (empat) hari kerja menerbitkan IUPSWA-HP.
(7) Pemegang IUPSWA-HP sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik negara, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan.
(2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPTD-HP/KPH sesuai kewenangan.
(3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.
Pasal 37
(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada Kepala KPH sesuai kewenangan.
(2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala KPH sesuai kewenangan.
(3) Kepala KPH sesuai kewenangan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota atau Direktur Utama Perum Perhutani sesuai dengan kewenangan.
(4) Berdasarkan laporan dari Kepala KPH sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Direktur Jenderal atau Gubernur atau Bupati/Walikota atau Direktur Utama Perum Perhutani sesuai kewenangan melaporkan kepada Menteri Keuangan atau Menteri BUMN selambat- lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
(1) Pengawasan dilakukan oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan meliputi :
a. pemeriksaan langsung di lapangan;
b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan
c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
dilakukan oleh :
a. Kepala KPH untuk kegiatan sarana wisata alam; dan
b. Kepala seksi dari KPH untuk kegiatan jasa wisata alam.
(3) Dalam rangka pengawasan, Kepala UPTD-HP/KPH bekerjasama dengan lembaga pengawas independen yang terakreditasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh lembaga pengawas independen yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 39
(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilaporkan kepada :
a. Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan untuk kegiatan sarana wisata alam; atau
b. Kepala SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk kegiatan jasa wisata alam.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2), dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
(1) Evaluasi dilaksanakan oleh :
a. Direktur Jenderal, Gubernur Atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; atau
b. Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJWA-HP dan IUPSWA-HP.
(3) Dalam hal hasil evaluasi pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa :
a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain;
b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau
c. insentif berupa perpanjangan izin usaha yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang izin sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan izin usaha diajukan.
(4) Pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan ketentuan:
a. tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana;
b. tidak pernah mendapat surat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha; dan
c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan.
(5) Kegiatan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan kebijakan.
Pasal 41
(1) Pembinaan dilakukan oleh :
a. Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; atau
b. Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1) Pengawasan dilakukan oleh SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan meliputi :
a. pemeriksaan langsung di lapangan;
b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan
c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
dilakukan oleh :
a. Kepala KPH untuk kegiatan sarana wisata alam; dan
b. Kepala seksi dari KPH untuk kegiatan jasa wisata alam.
(3) Dalam rangka pengawasan, Kepala UPTD-HP/KPH bekerjasama dengan lembaga pengawas independen yang terakreditasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh lembaga pengawas independen yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 39
(1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilaporkan kepada :
a. Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan untuk kegiatan sarana wisata alam; atau
b. Kepala SKPD Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk kegiatan jasa wisata alam.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2), dilakukan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Evaluasi dilaksanakan oleh :
a. Direktur Jenderal, Gubernur Atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; atau
b. Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJWA-HP dan IUPSWA-HP.
(3) Dalam hal hasil evaluasi pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa :
a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain;
b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau
c. insentif berupa perpanjangan izin usaha yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang izin sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan izin usaha diajukan.
(4) Pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan ketentuan:
a. tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana;
b. tidak pernah mendapat surat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha; dan
c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan.
(5) Kegiatan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan kebijakan.
(1) Pembinaan dilakukan oleh :
a. Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; atau
b. Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1) Setiap pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan
c. pencabutan izin.
(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangan.
Pasal 44
(1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggat waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
(3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan kedua.
(4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan ketiga.
(5) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin MENETAPKAN penghentian sementara kegiatan.
Pasal 45
Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
Pasal 46
(1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
(2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga.
(3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka diterbitkan surat penghentian sementara kegiatan.
Pasal 47
(1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
(2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka pemberi izin MENETAPKAN penghentian sementara kegiatan.
(3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberi izin MENETAPKAN penghentian sementara kegiatan.
(4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada pemberi izin, pemberi izin MENETAPKAN keputusan pencabutan izin.
(5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dan substansinya diterima oleh pemberi izin, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
(6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah 30 (tiga puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima pemegang izin, pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan.
(7) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka :
a. Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dikenakan pungutan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Direktur Utama Perum Perhutani sesuai kewenangan.
b. Izin pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
c. Permohonan izin pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi sarana dan prasarana:
a. akomodasi;
b. transportasi;
c. wisata pendidikan;
d. wisata petualangan;
e. wisata tirta;
f. wisata berburu,
g. olah raga minat khusus; dan
h. areal peristirahatan (rest area).
(2) Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan).
(3) Jenis usaha penyediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kereta listrik, kereta kabel/skyline, perahu bermesin, kereta kuda, dan kendaraan wisata (mobil khusus, perahu, canoing, speed boat, kapal).
(4) Jenis usaha penyediaan sarana wisata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dapat berupa sarana aktivitas pembelajaran untuk memahami berbagai aktivitas dan kehidupan flora dan fauna, koleksi dan penangkaran flora dan satwa liar, proses perencanaan dan pengelolaan hutan (penataan hutan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan eksploitasi hutan), proses industri pengolahan hasil hutan, serta berbagai aktivitas pengelolaan hutan lainnya yang keseluruhannya dapat menjadi destinasi kunjungan wisata alam hutan produksi.
(5) Jenis usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dapat berupa aktivitas wisata yang memacu adrenaline dari pengunjung wisata alam, melalui aktivitas outbond, pengamatan melalui jembatan antar tajuk pohon (canopy trail), kabel luncur (flying fox), panjat tebing, penelusuran gua dan pendakian gunung.
(6) Jenis usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa aquarium kehidupan air, pemandian, kolam renang, arung jeram, penyelaman, snorkeling, surfing, canoing, boat/jet ski, perahu layar, dan kendaraan air lainnya.
(7) Jenis usaha penyediaan sarana wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, dapat berupa penyediaan satwa buru, penyewaan senjata buru (senjata api laras panjang kaliber kecil, airsoft gun, panah atau camera foto-hunting, dll), kendaraan off-road untuk berburu, areal medan berburu, dan layanan tour dan aktivitas perburuan.
(8) Usaha penyediaan sarana olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, dapat berupa pembuatan sarana olah raga di alam terbuka
untuk rekreasi dan olah raga, lapang golf, lapangan atraksi terbang layang, paralayang, dan balon udara yang dilengkapi dengan club house, ruang pertemuan, akomodasi penginapan, makan dan minum.
(9) Usaha penyediaan sarana tempat peristirahatan (Rest Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat berupa areal hutan produksi yang berbatasan langsung dengan akses jalan transportasi jalan darat atau alur lalu-lintas perairan sungai yang berfungsi sebagai areal peristirahatan sementara, dilengkapi dengan fasilitas areal untuk parkir kendaraan, MCK/toilet, taman bermain, toko/kios untuk makan dan minuman, fasilitas komunikasi dan internet, bengkel perbaikan dan service kendaraan, dan akomodasi penginapan baik hotel, resort, dan lodge.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana tempat peristirahatan (Rest area) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1) Areal kerja izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, direncanakan sesuai dengan desain tapak dan desain fisik, agar pembangunan dan pemanfaatannya serasi dan harmonis dengan lingkungan alam yang ada di kawasan hutan produksi, serta memerlukan penataan agar aman, nyaman, menarik dan indah serta tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan kegiatan yang telah ada hak dan izin usaha pemanfaatan hutan produksi.
(2) Desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan rancangan pembagian ruang pengelolaan di blok pemanfaatan kawasan hutan produksi yang akan
diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam.
(3) Desain fisik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), merupakan rancangan bentuk fisik, arsitektur dan layout dari bangunan sarana wisata alam yang akan dibangun pada ruang usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam.
(4) Desain tapak dan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun dengan mengacu pada RPKH/RPHJP dan RPJL pada hutan produksi di wilayah KPH.
(5) Dalam hal kawasan hutan produksi belum terbentuk adanya wilayah KPH serta belum memiliki RPKH/RPHJP dan RPJL, atau sudah terbentuk wilayah KPH serta belum memiliki RPKH/RPHJP dan RPJL, maka kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam maupun penyusunan desain tapak dan desain fisik dapat dilaksanakan berdasarkan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(6) Kegiatan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup :
a) Persiapan, meliputi :
1. pembentukan tim kerja;
2. penyiapan peta-peta pendukung desain seperti obyek destinasi wisata, interpretasi lansekap dengan bantuan citra satelit, dan data fisik kawasan; dan
3. penyiapan rencana kerja;
b) Pelaksanaan, meliputi :
1. pembuatan peta desain tapak sesuai karakteristik wilayah dan potensi, sehingga dapat ditentukan di lapangan dan digambarkan dalam peta ruang publik dan ruang usaha sesuai karakteristik lapangan;
2. penyusunan laporan desain tapak; dan
3. penilaian dan pengesahan dokumen desain tapak.
(7) Kegiatan penyusunan desain fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup :
a) Persiapan, meliputi :
1. pembentukan tim kerja;
2. penyiapan peta-peta pendukung desain seperti desain tapak, obyek destinasi wisata, interpretasi lansekap dengan bantuan citra satelit, dan data fisik kawasan, arsitektur dan budaya setempat;
dan
3. penyiapan rencana kerja;
b) Pelaksanaan, meliputi :
1. pembuatan desain fisik dan arsitektur bangunan sesuai karakteristik wilayah, potensi, arsitektur dan budaya setempat sehingga bangunannya serasi dan harmonis dengan lingkungan alam di lapangan dan digambarkan dalam perspektif tiga dimensi;
2. penyusunan laporan desain fisik; dan
3. penilaian dan pengesahan dokumen desain fisik.
(8) Desain tapak pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada wilayah KPH disusun oleh Kepala KPH dan disahkan oleh Direktur.
(9) Desain tapak pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada wilayah yang belum ada KPH disusun oleh Kepala SKPD Provinsi yang membidangi kehutanan untuk di luar Pulau Jawa atau disusun oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa dan disahkan oleh Direktur.
(10) Desain Fisik pengelolaan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam hutan produksi (IUPJLWA-HP) dan disahkan oleh Direktur.
(11) Untuk kegiatan wisata buru ditetapkan adanya areal untuk pemeliharaan satwa buru (restocking) dan areal untuk kegiatan berburu.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyusunan desain tapak dan desain fisik termasuk areal untuk
wisata berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (11), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(1) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa
jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :
a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal; dan
b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.
(2) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, yang dapat dibangun dapat berupa :
a. papan nama;
b. papan informasi;
c. papan petunjuk arah;
d. papan larangan/peringatan;
e. papan bina cinta alam; dan
f. papan rambu lalu lintas.
(3) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf l, dan huruf m, dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang, dengan lokasi berdasarkan rencana pengelolaan.
(4) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dibangun dengan ketentuan :
a. tidak menebang/merusak pohon;
b. dibangun diareal terluar lokasi IUPSWA-HP; dan
c. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.
(5) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, huruf f, dan huruf g, dibangun dengan ketentuan :
a. diupayakan dibangun dalam tanah; dan
b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
(6) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dibangun dengan ketentuan :
a. dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan;
dan
b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian lingkungan.
(7) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, terdiri atas :
a. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat;
atau
b. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.