Peraturan Menteri Nomor p-3-menlhk-pskl-set-1-1-2016 Tahun 2016 tentang PENGHARGAAN KALPATARU

PERMEN Nomor p-3-menlhk-pskl-set-1-1-2016 Tahun 2016

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 6

Koreksi

(1) Persyaratan individu untuk mendapatkan penghargaan kalpataru sebagai Perintis, Pengabdi dan Pembina Lingkungan yaitu: a. warga negara INDONESIA; b. berkelakuan baik; dan c. pada waktu diusulkan tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Persyaratan Kelompok untuk mendapatkan penghargaan kalpataru sebagai Penyelamat Lingkungan yaitu: a. Warga Negara INDONESIA; dan b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili ditempat yang sama;

Pasal 7

(1) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Perintis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu: a. kegiatan dilakukan oleh seseorang bukan pejabat dan atau petugas pemerintah atau bukan aparatur sipil negara; b. telah melakukan sesuatu usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat menonjol dan relatif baru bagi daerahnya; c. berhasil dalam merintis pengembangan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan d. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. (2) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu: a. kegiatan dilakukan oleh petugas lapangan dan atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara; b. telah mengabdikan diri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugasnya; dan c. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. (3) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu: a. kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri; b. telah berhasil melakukan usaha-usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. (4) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Pembina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu: a. kegiatan dilakukan oleh pengusaha atau tokoh masyarakat atas prakarsa sendiri; b. telah berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara; c. telah berhasil melakukan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati; dan d. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. (5) Matrik data kegiatan calon penerima penghargaan kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Penghargaan Kalpataru dapat diberikan secara anumerta kepada seseorang yang semasa hidupnya dinilai sangat berjasa melestarikan fungsi lingkungan hidup. (2) Penghargaan kepada penerima Kalpataru secara anumerta diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VII

DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 18

Koreksi

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dibentuk dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 19

Koreksi

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terdiri dari wakil instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan dan cendekiawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan hidup, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi terkait.

Pasal 20

Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap Anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan d. beberapa orang Anggota.

Pasal 21

(1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mempunyai tugas: a. meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru; b. mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan c. meneliti dan mengusulkan pencabutan penghargaan Kalpataru; (2) Usulan dan pertimbangan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Pasal 22

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 23

Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan penggantinya diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 24

Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tim Verifikasi Lapangan. (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dan Tim Verifikasi Lapangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Tim Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bekerja berdasarkan kode etik sebagai berikut: a. melakukan verifikasi secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan; b. tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan verifikasi pemberian penghargaan Kalpataru; c. berkomunikasi secara sopan dan profesional; d. berpenampilan pantas dan rapi; e. tidak menginformasikan hasil verifikasi kepada pihak manapun; dan f. menaati semua ketentuan verifikasi kalpataru.

Peraturan Menteri Nomor p-3-menlhk-pskl-set-1-1-2016 Tahun 2016 tentang PENGHARGAAN KALPATARU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB Keempat

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32