PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-24-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

PERMEN Nomor p-24-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program, Evaluasi dan Kerja Sama; c. Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Pasal 6

Seksi Program, Evaluasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan pemantauan dan evaluasi, penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan.

Pasal 7

Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, penyebarluasan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan termasuk KHDTK dan Hutan Penelitian dan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, dan dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil penelitian dan pengembangan, serta saran-saran penyiapan bahan saran kebijakan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan serta pengembangan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Jabatan Fungsional Tertentu Peneliti dikelompokkan ke dalam kelompok jabatan fungsional Peneliti berdasarkan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.