Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;
3. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Kementerian/Lembaga dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Kementerian/Lembaga;
5. Penerima Hibah adalah Kementerian/Lembaga (K/L);
6. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan;
8. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disebut KPPN Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tugas pokoknya adalah memproses pembayaran yang menggunakan dana hibah khususnya dalam bentuk valuta asing (Valas);
10. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung;
11. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
13. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah;
14. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah;
15. Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatanan surat berharga dari hibah;
16. Supporting Team adalah tim yang bertugas mendukung dan mengkaji usulan hibah menjadi naskah perjanjian hibah;
17. Executing Agency atau Penanggungjawab Kegiatan adalah satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi penanggungjawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Hibah;
18. Naskah Perjanjian Hibah, yang selanjutnya disingkat NPH, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah antara Pemerintah INDONESIA dengan Pemberi Hibah;
19. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah pusat berupa pemberian yang tidak diterima kembali dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
20. Hibah Terencana Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah hibah yang diterima Pemerintah dari pemberi hibah dan dibelanjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Executing Agency melalui mekanisme APBN dan pencairan dananya melalui KPPN/BUN;
21. Hibah Langsung Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah hibah dari pemberi hibah yang diterima dan dibelanjakan secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Executing Agency dan pencairan dananya tanpa melalui KPPN/BUN;
22. Hibah Langsung dalam bentuk Uang, yang selanjutnya disebut Hibah Langsung Uang adalah penerimaan Pemerintah dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan dan rupiah yang diterima langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali;
23. Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, yang selanjutnya disebut Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga adalah penerimaan Pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang diterima langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali;
24. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah;
25. Rencana Strategis (Strategic Plan) atau Rencana Kerja Umum (Overall Work Plan) adalah dokumen perencanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang telah disepakati selama berlakunya Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang bersangkutan;
26. Rencana Kerja Tahunan atau Annual Work Plan adalah dokumen rencana kegiatan satu tahun sesuai Strategic Plan dan atau Overall Work Plan pada tahun berkenaan.
27. Kebijakan Satu Pintu (one gate policy) adalah kebijakan yang diterapkan dalam proses perencanaan dan usulan hibah yang dilakukan dalam satu tempat, melalui Sekretaris Jenderal dengan Supporting Team yang terdiri dari Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro
Perencanaan, Biro Umum dan Eselon I terkait.
28. Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
29. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
31. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
32. Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola hibah pada unit/satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah sehingga terwujud optimalisasi pemanfaatan dana hibah sesuai rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;
3. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Kementerian/Lembaga dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Kementerian/Lembaga;
5. Penerima Hibah adalah Kementerian/Lembaga (K/L);
6. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan;
8. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disebut KPPN Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tugas pokoknya adalah memproses pembayaran yang menggunakan dana hibah khususnya dalam bentuk valuta asing (Valas);
10. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung;
11. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
13. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah;
14. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah;
15. Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatanan surat berharga dari hibah;
16. Supporting Team adalah tim yang bertugas mendukung dan mengkaji usulan hibah menjadi naskah perjanjian hibah;
17. Executing Agency atau Penanggungjawab Kegiatan adalah satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi penanggungjawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Hibah;
18. Naskah Perjanjian Hibah, yang selanjutnya disingkat NPH, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah antara Pemerintah INDONESIA dengan Pemberi Hibah;
19. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah pusat berupa pemberian yang tidak diterima kembali dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
20. Hibah Terencana Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah hibah yang diterima Pemerintah dari pemberi hibah dan dibelanjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Executing Agency melalui mekanisme APBN dan pencairan dananya melalui KPPN/BUN;
21. Hibah Langsung Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah hibah dari pemberi hibah yang diterima dan dibelanjakan secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Executing Agency dan pencairan dananya tanpa melalui KPPN/BUN;
22. Hibah Langsung dalam bentuk Uang, yang selanjutnya disebut Hibah Langsung Uang adalah penerimaan Pemerintah dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan dan rupiah yang diterima langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali;
23. Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, yang selanjutnya disebut Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga adalah penerimaan Pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang diterima langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali;
24. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah;
25. Rencana Strategis (Strategic Plan) atau Rencana Kerja Umum (Overall Work Plan) adalah dokumen perencanaan hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang telah disepakati selama berlakunya Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang bersangkutan;
26. Rencana Kerja Tahunan atau Annual Work Plan adalah dokumen rencana kegiatan satu tahun sesuai Strategic Plan dan atau Overall Work Plan pada tahun berkenaan.
27. Kebijakan Satu Pintu (one gate policy) adalah kebijakan yang diterapkan dalam proses perencanaan dan usulan hibah yang dilakukan dalam satu tempat, melalui Sekretaris Jenderal dengan Supporting Team yang terdiri dari Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro
Perencanaan, Biro Umum dan Eselon I terkait.
28. Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
29. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
31. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
32. Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pengelola hibah pada unit/satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah sehingga terwujud optimalisasi pemanfaatan dana hibah sesuai rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(1)Prinsip-prinsip Perencanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. kesetaraan;
b. transparansi; dan
c. bermanfaat;
(2) Dalam melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kebijakan satu pintu.
(3) Perencanaan Hibah wajib mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4) Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hibah dapat dituangkan dalam bentuk naskah antara lain :
a. Letter of Intent (LoI);
b. Traktat;
c. Record of Discussion (RoD);
d. Subsidiary Arrangement;
e. Financing Agreement;
f. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);
g. Project Agreement;
h. Grant Agreement; dan/ atau
i. Implementation Agreement.
Pasal 6
(1) Hibah terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diajukan oleh Pejabat Eselon I melalui Sekretaris Badan/Ditjen /Itjen kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan usulan surat usulan hibah kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS untuk dimasukkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
(3) Surat usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
Pasal 8
(1) Setiap Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah dan/atau mengajukan usulan kegiatan hibah langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diusulkan atas kegiatan:
a. dalam negeri, atau
b. luar negeri.
(3) Usulan kegiatan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui Biro Kerjasama Luar Negeri.
(4) Usulan kegiatan hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan melalui Biro Perencanaan.
(5) Sekretariat Jenderal melalui Biro Kerjasama Luar Negeri dan/atau Biro Perencanaan menindaklanjuti usulan kegiatan hibah langsung kepada pemberi hibah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerimaan hibah.
Pasal 9
(1) Usulan Hibah yang mendapat dukungan dari calon pemberi hibah, ditindaklanjuti oleh Eselon I pengusul bersama Supporting Team dengan penyusunan konsep naskah perjanjian hibah langsung.
(2) Konsep naskah perjanjian hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(1)Prinsip-prinsip Perencanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
a. kesetaraan;
b. transparansi; dan
c. bermanfaat;
(2) Dalam melaksanakan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kebijakan satu pintu.
(3) Perencanaan Hibah wajib mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4) Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hibah dapat dituangkan dalam bentuk naskah antara lain :
a. Letter of Intent (LoI);
b. Traktat;
c. Record of Discussion (RoD);
d. Subsidiary Arrangement;
e. Financing Agreement;
f. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding);
g. Project Agreement;
h. Grant Agreement; dan/ atau
i. Implementation Agreement.
(1) Hibah terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diajukan oleh Pejabat Eselon I melalui Sekretaris Badan/Ditjen /Itjen kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan usulan surat usulan hibah kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS untuk dimasukkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
(3) Surat usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Usulan hibah yang telah dimasukkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditawarkan kepada calon pemberi hibah.
(2) Usulan Hibah yang mendapat dukungan dari calon pemberi hibah, ditindaklanjuti oleh Eselon I pengusul bersama Supporting Team dengan penyusunan konsep naskah perjanjian hibah terencana.
(3) Konsep naskah perjanjian hibah terencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Terhadap Naskah perjanjian hibah terencana yang telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Executing Agency bersama pemberi hibah membuat rencana kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana.
(5) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), meliputi:
a. Rencana Kerja Umum atau Overall Work Plan (OWP);
dan
b. Rencana Kerja Tahunan atau Annual Work Plan (AWP).
(6) OWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan:
a. rencana strategis atau strategic plan executing agency;
b. memuat garis besar rencana pelaksanaan kegiatan hibah secara menyeluruh selama berlakunya NPH yang bersangkutan, termasuk rencana penarikan anggaran per tahun.
(7) AWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
a. mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah;
b. mengacu pada OWP Kegiatan Hibah Terencana yang telah disahkan;
c. sinkronisasi DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya;
d. memuat luncuran sisa kegiatan yang belum dilaksanakan dan sisa alokasi dana hibah yang belum digunakan.
(8) AWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada tahun sebelum pelaksanaan, dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada APBN tahun berikutnya.
(9) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), disusun oleh Executing Agency dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal
c.q Biro Perencanaan sebagai bahan penyusunan pagu anggaran Kementerian tahun berikutnya.
(10) Petunjuk Pengisian AWP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Setiap Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah dan/atau mengajukan usulan kegiatan hibah langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diusulkan atas kegiatan:
a. dalam negeri, atau
b. luar negeri.
(3) Usulan kegiatan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan melalui Biro Kerjasama Luar Negeri.
(4) Usulan kegiatan hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan melalui Biro Perencanaan.
(5) Sekretariat Jenderal melalui Biro Kerjasama Luar Negeri dan/atau Biro Perencanaan menindaklanjuti usulan kegiatan hibah langsung kepada pemberi hibah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerimaan hibah.
Pasal 9
(1) Usulan Hibah yang mendapat dukungan dari calon pemberi hibah, ditindaklanjuti oleh Eselon I pengusul bersama Supporting Team dengan penyusunan konsep naskah perjanjian hibah langsung.
(2) Konsep naskah perjanjian hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(1) Pelaksanaan hibah terencana dilakukan sesuai dokumen rencana yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
(2) Pelaksanaan hibah terencana dilakukan setelah pencairan dan penarikan dana.
(3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KPPN (BUN).
(4) Penyusunan dan revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Tata Cara Revisi Anggaran.
Pasal 11
(1) Tata cara penarikan dana hibah terencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam pelaksanaan APBN, dilakukan melalui:
a. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN);
b. Pembayaran Langsung (Direct Payment),
c. Rekening Khusus (Special Account),
d. Letter of Credit (L/C); dan/atau
e. Pembiayaan Pendahuluan (Pre financing).
(2) Tata cara penarikan dana hibah dengan cara Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tata cara penarikan dana hibah melalui Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Tata cara penarikan dana hibah dengan cara pembukaan Letter of Credit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Tata cara penarikan dana hibah dengan cara Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26
(1) Pelaksanaan Hibah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilakukan dengan penugasan tenaga ahli.
(2) Penugasan tenaga ahli dilakukan dalam bentuk:
a. penugasan perbantuan PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
b. penugasan tenaga ahli asing.
(3) Penugasan Perbantuan PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut-II/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Prosedur Perbantuan dan Penarikan bagi PNS lingkup Departemen Kehutanan.
(4) Penugasan tenaga ahli asing dalam pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan PRESIDEN Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
Pasal 27
Perjanjian hibah paling sedikit memuat, sebagai berikut :
a. pemberi hibah dan penerima hibah;
b. jumlah dan rencana realisasi hibah per tahun;
c. bentuk (uang/barang/jasa/surat berharga) dan mekanisme pencairan hibah;
d. peruntukan dan tujuan;
e. ketentuan dan persyaratan;
f. jangka waktu;
g. pencantuman klausul kesediaan pemberi hibah untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk Hibah Langsung Barang/ Jasa; dan
h. khusus Perjanjian hibah luar negeri dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa INDONESIA dan bahasa internasional.
Pasal 28
Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
a. Supporting Team, dikoordinasikan oleh:
1. Biro Kerjasama Luar Negeri; dan
2. Biro Perencanaan.
b. Biro Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 bertugas melakukan kajian (Review) hibah Luar Negeri yang diterima sesuai fungsi hibah luar negeri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c. Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 bertugas melakukan kajian hibah yang
diterima sesuai fungsi hibah dalam negeri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
d. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Perencanaan membuat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
e. surat persetujuan sebagaimana dimaksud huruf d menyatakan bahwa hibah langsung layak diterima di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
f. atas dasar persetujuan hibah langsung oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I menandatangani naskah perjanjian hibah.
g. Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk menandatangani naskah perjanjian hibah sesuai keperluan.
h. terhadap Naskah perjanjian hibah langsung yang sudah ditandatangani, Kepala Satuan Kerja menyampaikan copy perjanjian tersebut kepada Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Perencanaan.
i. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Perencanaan membuat pencatatan atas perjanjian yang sudah ditandatangani dengan pemberi hibah langsung dan penerima hibah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pasal 29
(1) Dalam hal pengakhiran perjanjian hibah, masing- masing unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat pernyataan pemberitahuan secara berjenjang.
(2) Terhadap hibah terencana dan hibah langsung Surat pemberitahuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi copy SP2D/SP2DHL dan copy SP4HL terakhir.
(3) terhadap hibah langsung kas yang memiliki rekening hibah tersendiri, Surat pemberitahuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi copy surat penutupan rekening.
(4) terhadap hibah langsung B/J/S, Surat pemberitahuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilengkapi copy MPHL terakhir.
(5) sebelum diterbitkannya surat pemberitahuan berakhirnya program/proyek kerjasama, pelaksanaan program/proyek kerjasama dianggap masih tetap berjalan.
Pasal 30
Terhadap pelaksanaan perjanjian hibah yang telah berakhir, Executing Agency beserta unit kerja yang menangani kerjasama pada unit Eselon I terkait, wajib:
a. mengupayakan hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan proyek-proyek Hibah yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
b. menginventarisasi dan mendokumentasikan peralatan yang akan dihibahkan dengan baik dan benar sesuai dengan catatan dokumen serah terima.
c. mencatat Barang/peralatan yang telah diserahkan dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN).
(1) Pelaksanaan hibah terencana dilakukan sesuai dokumen rencana yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
(2) Pelaksanaan hibah terencana dilakukan setelah pencairan dan penarikan dana.
(3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KPPN (BUN).
(4) Penyusunan dan revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Tata Cara Revisi Anggaran.
Pasal 11
(1) Tata cara penarikan dana hibah terencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam pelaksanaan APBN, dilakukan melalui:
a. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN);
b. Pembayaran Langsung (Direct Payment),
c. Rekening Khusus (Special Account),
d. Letter of Credit (L/C); dan/atau
e. Pembiayaan Pendahuluan (Pre financing).
(2) Tata cara penarikan dana hibah dengan cara Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tata cara penarikan dana hibah melalui Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Tata cara penarikan dana hibah dengan cara pembukaan Letter of Credit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Tata cara penarikan dana hibah dengan cara Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Executing Agency menerima Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dari pemberi hibah.
(2) Uang yang diterima oleh Executing Agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam rekening hibah.
(3) Executing Agency dapat langsung membelanjakan uang yang diterima untuk membiayai kegiatan dalam DIPA, atau membiayai kegiatan yang terdapat dalam perjanjian hibah.
(4) Mekanisme pelaksanaan Hibah Langsung Uang dilaksanakan melalui pengesahan Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).
(5) Mekanisme pelaksanaan Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
a. pengajuan permohonan nomor register;
b. persetujuan pembukaan rekening hibah langsung uang:
c. pengajuan pembukaan rekening hibah langsung uang;
d. penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;
e. pengesahan pendapatan hibah langsung uang dan belanja hibah yang bersumber dari hibah langsung;
dan
f. penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL).
Pasal 14
(1) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(5) huruf a,
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Executing Agency melalui Sekretaris Ditjen/Badan mengajukan permohonan nomor register Hibah Langsung Uang kepada Sekretaris Jenderal cq.
Kepala Biro Perencanaan dengan dilampiri NPH atau dokumen lain yang dipersamakan, ringkasan hibah dan rencana penarikan hibah.
b. Kepala Biro Perencanaan meneruskan permohonan register sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan
c.q.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
(2) Format usulan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Persetujuan pembukaan rekening Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening.
b. satu nomor register hibah/ perjanjian hibah ditampung dalam 1 (satu) nomor rekening hibah.
c. dalam hal satuan kerja mendapat beberapa perjanjian hibah wajib melakukan registrasi perjanjian hibah tersebut dan membuka beberapa rekening hibah.
d. rekening hibah dikelola oleh bendahara pengeluaran satuan kerja dan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu.
Pasal 16
(1) Pengajuan pembukaan rekening Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PA/KPA melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah Langsung Uang dengan atas nama Satker bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan khusus rekening valas.
b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja serta penetapan nomor register Hibah Langsung Uang dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.
c. Sekretariat Jenderal c.q Biro Keuangan meneruskan pemohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan tembusan Setditjen/ Badan yang terkait.
d. Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara, PA/ KPA membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam NPH.
(2) Rekening Hibah Langsung Uang yang telah dibuka sebelumnya, wajib dilaporkan dan/atau dimintakan persetujuan kepada BUN/ kuasa BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.
(3) Rekening Hibah Langsung Uang yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Menteri / Kepala Kantor/ Satuan Kerja dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara,
kecuali ditentukan lain dalam NPH atau dokumen yang dipersamakan.
(4) Jasa giro/ bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah Langsung Uang disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam NPH atau dokumen yang dipersamakan.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Pengesahan pendapatan Hibah Langsung Uang dan belanja hibah yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas seluruh Pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang bersumber dalam bentuk uang pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
b. penyampaian SP2HL ke KPPN beserta lampiran sebagai berikut:
1. copy rekening atas rekening hibah;
2. Surat Pernyataan Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan
4. copy surat persetujuan pembukaan rekening
untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
c. atas dasar SP2HL sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL).
d. atas dasar SPHL sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Uang serta saldo kas di K/L.
e. atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPPR membukukan Pendapatan Hibah Langsung, dan PA/KPA membukukan belanja (petugas SAK) yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L.
(2) Format Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format Surat Pernyataan Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) di Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh penerima hak kepada Bendahara Pengeluaran;
b. dokumen pendukung surat permintaan pengesahan berupa bukti-bukti pengeluaran disampaikan bendahara pengeluaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. PPK menguji bukti pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran, apabila tidak lengkap dan tidak benar maka PPK mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis;
d. PPK menerbitkan Nota permintaan pengesahan dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM), setelah bukti pengeluaran diterima lengkap dan benar dari penerima hak dan/atau bendahara pengeluaran;
e. PPK menyampaikan nota permintaan pengesahan beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM;
f. apabila nota permintaan pengesahan dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar, maka PP- SPM mengembalikan kepada PPK secara tertulis;
g. PP-SPM melakukan pengujian surat permintaan pengujian sampai dengan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2-HL), setelah surat permintaan pengesahan dan dokumen pendukung diterima lengkap dan benar dari PPK;
h. Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SP2-HL dan ADK kepada KPPN, setelah SP2-HL diterbitkan;
i. KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP-HL) dan menyampaikan SP-HL tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
(2) Penerbitan SP2-HL dilaksanakan satu kali dalam sebulan.
(1) Executing Agency menerima Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dari pemberi hibah.
(2) Uang yang diterima oleh Executing Agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam rekening hibah.
(3) Executing Agency dapat langsung membelanjakan uang yang diterima untuk membiayai kegiatan dalam DIPA, atau membiayai kegiatan yang terdapat dalam perjanjian hibah.
(4) Mekanisme pelaksanaan Hibah Langsung Uang dilaksanakan melalui pengesahan Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).
(5) Mekanisme pelaksanaan Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
a. pengajuan permohonan nomor register;
b. persetujuan pembukaan rekening hibah langsung uang:
c. pengajuan pembukaan rekening hibah langsung uang;
d. penyesuaian pagu hibah dalam DIPA;
e. pengesahan pendapatan hibah langsung uang dan belanja hibah yang bersumber dari hibah langsung;
dan
f. penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL).
Pasal 14
(1) Pengajuan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(5) huruf a,
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Executing Agency melalui Sekretaris Ditjen/Badan mengajukan permohonan nomor register Hibah Langsung Uang kepada Sekretaris Jenderal cq.
Kepala Biro Perencanaan dengan dilampiri NPH atau dokumen lain yang dipersamakan, ringkasan hibah dan rencana penarikan hibah.
b. Kepala Biro Perencanaan meneruskan permohonan register sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan
c.q.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
(2) Format usulan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Persetujuan pembukaan rekening Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening.
b. satu nomor register hibah/ perjanjian hibah ditampung dalam 1 (satu) nomor rekening hibah.
c. dalam hal satuan kerja mendapat beberapa perjanjian hibah wajib melakukan registrasi perjanjian hibah tersebut dan membuka beberapa rekening hibah.
d. rekening hibah dikelola oleh bendahara pengeluaran satuan kerja dan dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu.
Pasal 16
(1) Pengajuan pembukaan rekening Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PA/KPA melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah Langsung Uang dengan atas nama Satker bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal c.q Biro Keuangan khusus rekening valas.
b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja serta penetapan nomor register Hibah Langsung Uang dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.
c. Sekretariat Jenderal c.q Biro Keuangan meneruskan pemohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud huruf a kepada Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan tembusan Setditjen/ Badan yang terkait.
d. Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara, PA/ KPA membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam NPH.
(2) Rekening Hibah Langsung Uang yang telah dibuka sebelumnya, wajib dilaporkan dan/atau dimintakan persetujuan kepada BUN/ kuasa BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.
(3) Rekening Hibah Langsung Uang yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Menteri / Kepala Kantor/ Satuan Kerja dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara,
kecuali ditentukan lain dalam NPH atau dokumen yang dipersamakan.
(4) Jasa giro/ bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah Langsung Uang disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam NPH atau dokumen yang dipersamakan.
Pasal 17
Pasal 18
(1) Pengesahan pendapatan Hibah Langsung Uang dan belanja hibah yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas seluruh Pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang bersumber dalam bentuk uang pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
b. penyampaian SP2HL ke KPPN beserta lampiran sebagai berikut:
1. copy rekening atas rekening hibah;
2. Surat Pernyataan Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan
4. copy surat persetujuan pembukaan rekening
untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
c. atas dasar SP2HL sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL).
d. atas dasar SPHL sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Uang serta saldo kas di K/L.
e. atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPPR membukukan Pendapatan Hibah Langsung, dan PA/KPA membukukan belanja (petugas SAK) yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L.
(2) Format Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format Surat Pernyataan Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) di Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf f, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh penerima hak kepada Bendahara Pengeluaran;
b. dokumen pendukung surat permintaan pengesahan berupa bukti-bukti pengeluaran disampaikan bendahara pengeluaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. PPK menguji bukti pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran, apabila tidak lengkap dan tidak benar maka PPK mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran secara tertulis;
d. PPK menerbitkan Nota permintaan pengesahan dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM), setelah bukti pengeluaran diterima lengkap dan benar dari penerima hak dan/atau bendahara pengeluaran;
e. PPK menyampaikan nota permintaan pengesahan beserta dokumen pendukungnya kepada PP-SPM;
f. apabila nota permintaan pengesahan dan dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar, maka PP- SPM mengembalikan kepada PPK secara tertulis;
g. PP-SPM melakukan pengujian surat permintaan pengujian sampai dengan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Hibah Langsung (SP2-HL), setelah surat permintaan pengesahan dan dokumen pendukung diterima lengkap dan benar dari PPK;
h. Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SP2-HL dan ADK kepada KPPN, setelah SP2-HL diterbitkan;
i. KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP-HL) dan menyampaikan SP-HL tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
(2) Penerbitan SP2-HL dilaksanakan satu kali dalam sebulan.
Pasal 20
Mekanisme pelaksanaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui pengesahan Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum
Negara (Kuasa BUN), dengan tahapan:
a. pengajuan permohonan Nomor Register;
b. pengesahan pendapatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke DJPPR;
c. pencatatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke KPPN;
Pasal 21
(1) Pengajuan Permohonan Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Executing Agency melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen, mengajukan permohonan nomor register hibah kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dengan dilampiri NPH atau dokumen lain yang dipersamakan, ringkasan hibah dan rencana penarikan hibah.
b. Kepala Biro Perencanaan meneruskan permohonan register sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
(2) Format usulan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
Pasal 23
(1) Pencatatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang sebesar nilai barang/jasa/ surat berharga yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN.
b. pengajukan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta lampiran:
1. SPTMHL;
2. SP3HL-BJS lembar kedua; dan
3. SPTJM.
c. atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, Kuasa PA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/ belanja modal,dan untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
(2) KPA/Kepala Satker menyampaikan dokumen:
a. copy persetujuan MPHL-BJS; dan
b. pengesahan SP3HL dari DJPPR kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen dan Biro Keuangan.
Mekanisme pelaksanaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan melalui pengesahan Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum
Negara (Kuasa BUN), dengan tahapan:
a. pengajuan permohonan Nomor Register;
b. pengesahan pendapatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke DJPPR;
c. pencatatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke KPPN;
Pasal 21
(1) Pengajuan Permohonan Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Executing Agency melalui Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen, mengajukan permohonan nomor register hibah kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dengan dilampiri NPH atau dokumen lain yang dipersamakan, ringkasan hibah dan rencana penarikan hibah.
b. Kepala Biro Perencanaan meneruskan permohonan register sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
(2) Format usulan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Format Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
Pasal 23
(1) Pencatatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang sebesar nilai barang/jasa/ surat berharga yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN.
b. pengajukan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta lampiran:
1. SPTMHL;
2. SP3HL-BJS lembar kedua; dan
3. SPTJM.
c. atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, Kuasa PA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/ belanja modal,dan untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
(2) KPA/Kepala Satker menyampaikan dokumen:
a. copy persetujuan MPHL-BJS; dan
b. pengesahan SP3HL dari DJPPR kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen dan Biro Keuangan.
(1) Rekonsiliasi Hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikoordinasikan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal yang membidangi kegiatan Hibah dan para pengelola kegiatan yang dibiayai Hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4) Dalam melaksanakan rekonsiliasi, perwakilan dan pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan:
a. rekening koran perbulan dari masing-masing kegiatan;
b. SP2H/SP2HL;
c. SP3; dan
d. disbursement plan secara triwulanan tahun berjalan.
(5) Hasil rekonsiliasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan untuk rekonsiliasi dengan Direktorat Ekonomi, Akuntansi dan Setelmen (EAS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
(6) Dalam hal rekonsiliasi dengan Direktorat EAS-DJPPR Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), masing-masing pengelola kegiatan HLN menyiapkan bahan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
(7) Hasil Rekonsiliasi berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Direktorat EAS-DJPPR Kementerian Keuangan, pengelola kegiatan Hibah dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal selaku penanggung jawab Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(8) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pelaporan keuangan di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(1) Rekonsiliasi Hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikoordinasikan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal yang membidangi kegiatan Hibah dan para pengelola kegiatan yang dibiayai Hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4) Dalam melaksanakan rekonsiliasi, perwakilan dan pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan:
a. rekening koran perbulan dari masing-masing kegiatan;
b. SP2H/SP2HL;
c. SP3; dan
d. disbursement plan secara triwulanan tahun berjalan.
(5) Hasil rekonsiliasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan untuk rekonsiliasi dengan Direktorat Ekonomi, Akuntansi dan Setelmen (EAS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
(6) Dalam hal rekonsiliasi dengan Direktorat EAS-DJPPR Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), masing-masing pengelola kegiatan HLN menyiapkan bahan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).
(7) Hasil Rekonsiliasi berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Direktorat EAS-DJPPR Kementerian Keuangan, pengelola kegiatan Hibah dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal selaku penanggung jawab Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(8) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pelaporan keuangan di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(1) Rekonsiliasi hibah langsung lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur dalam bentuk :
a. rekonsiliasi internal di Satuan Kerja;
b. rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja;
c. rekonsiliasi dengan Pemberi Hibah;
d. rekonsiliasi dengan Biro Keuangan; dan
e. rekonsiliasi dengan DJPPR.
(2)
di Satuan Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Petugas SAK melaksanakan rekonsiliasi dengan petugas SIMAK setiap bulan;
b. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi, diketahui Kepala Satuan Kerja; dan
c. berita acara rekonsiliasi disampaikan kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen;
(3) Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja setiap bulan;
b. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;
c. Berita acara rekonsiliasi disampaikan kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen.
(4) Rekonsiliasi dengan Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Satuan Kerja melakukan pencocokan data atas realisasi pendapatan hibah secara triwulanan dengan pemberi hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b. hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara;
c. Copy Berita Acara pencocokan data disampaikan kepada Eselon I terkait dan Biro Keuangan.
(5) Rekonsiliasi dengan Biro Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. atas dasar berita acara rekonsiliasi dari masing- masing Satuan Kerja, Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara triwulanan;
b. Biro Kerjasama Luar Negeri dengan Pemberi hibah melakukan pencocokan data;
c. hasil rekonsiliasi dan pencocokan data dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;
d. Berita acara rekonsiliasi antara Sekretaris/Badan/Itjen dengan Biro Keuangan digunakan sebagai bahan pendukung rekonsiliasi antara Biro Keuangan dan DJPPR.
(6) Rekonsiliasi dengan DJPPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rekonsiliasi dengan DJPPR atas realisasi hibah langsung secara triwulanan;
b. dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat rekonsiliasi, kedua belah pihak melakukan penelusuran; dan
c. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
(1) Pelaksanaan Hibah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilakukan dengan penugasan tenaga ahli.
(2) Penugasan tenaga ahli dilakukan dalam bentuk:
a. penugasan perbantuan PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau
b. penugasan tenaga ahli asing.
(3) Penugasan Perbantuan PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut-II/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Prosedur Perbantuan dan Penarikan bagi PNS lingkup Departemen Kehutanan.
(4) Penugasan tenaga ahli asing dalam pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan PRESIDEN Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.
Perjanjian hibah paling sedikit memuat, sebagai berikut :
a. pemberi hibah dan penerima hibah;
b. jumlah dan rencana realisasi hibah per tahun;
c. bentuk (uang/barang/jasa/surat berharga) dan mekanisme pencairan hibah;
d. peruntukan dan tujuan;
e. ketentuan dan persyaratan;
f. jangka waktu;
g. pencantuman klausul kesediaan pemberi hibah untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk Hibah Langsung Barang/ Jasa; dan
h. khusus Perjanjian hibah luar negeri dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa INDONESIA dan bahasa internasional.
Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung, dilaksanakan sebagai berikut:
a. Supporting Team, dikoordinasikan oleh:
1. Biro Kerjasama Luar Negeri; dan
2. Biro Perencanaan.
b. Biro Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 bertugas melakukan kajian (Review) hibah Luar Negeri yang diterima sesuai fungsi hibah luar negeri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
c. Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 bertugas melakukan kajian hibah yang
diterima sesuai fungsi hibah dalam negeri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
d. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Perencanaan membuat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
e. surat persetujuan sebagaimana dimaksud huruf d menyatakan bahwa hibah langsung layak diterima di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
f. atas dasar persetujuan hibah langsung oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I menandatangani naskah perjanjian hibah.
g. Sekretaris Jenderal atau Pejabat Eselon I dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk menandatangani naskah perjanjian hibah sesuai keperluan.
h. terhadap Naskah perjanjian hibah langsung yang sudah ditandatangani, Kepala Satuan Kerja menyampaikan copy perjanjian tersebut kepada Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Perencanaan.
i. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri atau Kepala Biro Perencanaan membuat pencatatan atas perjanjian yang sudah ditandatangani dengan pemberi hibah langsung dan penerima hibah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(1) Dalam hal pengakhiran perjanjian hibah, masing- masing unit Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat pernyataan pemberitahuan secara berjenjang.
(2) Terhadap hibah terencana dan hibah langsung Surat pemberitahuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi copy SP2D/SP2DHL dan copy SP4HL terakhir.
(3) terhadap hibah langsung kas yang memiliki rekening hibah tersendiri, Surat pemberitahuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi copy surat penutupan rekening.
(4) terhadap hibah langsung B/J/S, Surat pemberitahuan secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilengkapi copy MPHL terakhir.
(5) sebelum diterbitkannya surat pemberitahuan berakhirnya program/proyek kerjasama, pelaksanaan program/proyek kerjasama dianggap masih tetap berjalan.
Terhadap pelaksanaan perjanjian hibah yang telah berakhir, Executing Agency beserta unit kerja yang menangani kerjasama pada unit Eselon I terkait, wajib:
a. mengupayakan hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan proyek-proyek Hibah yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
b. menginventarisasi dan mendokumentasikan peralatan yang akan dihibahkan dengan baik dan benar sesuai dengan catatan dokumen serah terima.
c. mencatat Barang/peralatan yang telah diserahkan dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN).
(1) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Executing Agency beserta unit kerja yang menangani kerjasama pada unit Eselon I terkait, Biro Kerjasama Luar Negeri dan Biro Perencanaan.
(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan meneliti kesesuaian terhadap rencana kerja operasional, keterlibatan pihak-pihak terkait sesuai tugas dan fungsi, dan penyampaian laporan.
Pasal 32
(1) Evaluasi pengelolaan hibah dilakukan secara bertahap, meliputi:
a. evaluasi pra-proyek;
b. evaluasi normatif;
c. evaluasi sumatif;
d. evaluasi paska proyek; dan
e. evaluasi insidentil
(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan dana hibah dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
a. tingkat keluaran pencapaian fisik (output) berdasarkan presentase hasil perbandingan output yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan dengan output yang ditargetkan.
b. target output yang tidak dilaksanakan dan solusi atau tindak lanjut yang diperlukan.
c. realisasi penyerapan anggaran meliputi presentase hasil perbandingan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ditargetkan akan dilaksanakan.
d. target anggaran yang tidak dilaksanakan dan solusi dalam mempercepat pelaksanaan anggaran selanjutnya.
e. konsistensi antara perencanaan dan implementasi yang dilaksanakan dengan melihat kegiatan yang tercantum dalam Annual Work Plan (AWP) dan/atau kegiatan yang ada didalam dokumen anggaran (DIPA/RKAKL) dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan (output).
Pasal 33
(1) Evaluasi Pra-proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan sebelum proyek hibah disetujui.
(2) Evaluasi Pra-proyek bertujuan untuk menilai kesiapan dan kelayakan proyek, mengidentifikasi kondisi existing, identifikasi resiko, mengidentifikasi kebutuhan– kebutuhan untuk pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi stakeholder potensial yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Pra-proyek dilaksanakan terdiri dari:
a. inti; dan
b. tambahan.
(4) Tim Pelaksana inti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan; dan
c. Executing Agency (EA).
(5) Tim Pelaksana tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. Kementerian Sekretariat Negara;
b. Kementerian Kordinator terkait;
c. Kementerian Luar Negeri;
d. BAPPENAS; dan
e. Pemberi Hibah.
(6) Dalam melakukan Evaluasi Pra-proyek, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria:
a. infrastruktur yang tersedia;
b. keamanan;
c. aksesibilitas;
d. stakeholder potensial ;
e. kelembagaan;
f. sumber daya manusia;
g. kondisi lapangan/lingkungan;
h. ketersediaan dana pendamping; dan
i. kesesuaian dengan indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pasal 34
(1) Evaluasi Normatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan secara berkala.
(2) Evaluasi Normatif sebagaimana dimaksud ayat
(1) bertujuan untuk memantau dan menilai implementasi proyek serta kemajuan kegiatan - kegiatan proyek selama proyek berjalan.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Normatif terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani kerjasama pada eselon I terkait.
(4) Dalam melakukan Evaluasi Normatif, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan kriteria:
a. relevansi;
b. efektivitas;
c. efisiensi;
d. progress; dan
e. output.
Pasal 35
(1) Evaluasi Sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan pada saat proyek hibah berakhir.
(2) Evaluasi Sumatif bertujuan untuk menilai kinerja keseluruhan pelaksanaan proyek sejak awal sampai dengan akhir, mengetahui kesuksesan proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keluaran yang dihasilkan dan manfaat yang diberikan oleh proyek.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Sumatif terdiri dari:
a. inti; dan
b. tambahan.
(4) Tim Pelaksana inti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani Kerjasama pada eselon I terkait.
(5) Tim Pelaksana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Kemensetneg);
b. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri (Dit. Sosbud dan OINB Kemenlu);
c. Badan Intelejen Strategis TNI;
d. Badan Intelejen Nasional;
e. Badan Intelejen Keamanan POLRI; dan
f. Pemberi Hibah.
(6) Dalam melakukan Evaluasi Sumatif, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria:
a. relevansi;
b. efektivitas;
c. efisiensi;
d. progress;
e. output;
f. outcome;
g. ownership; dan
h. keberlanjutan.
Pasal 36
(1) Evaluasi Paska-Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan beberapa waktu setelah proyek berakhir.
(2) Evaluasi Paska-Proyek bertujuan untuk menilai keberlanjutan proyek dan manfaat yang dihasilkan setelah proyek berakhir.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Paska-Proyek terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani Kerjasama pada eselon I terkait.
(4) Dalam melakukan Evaluasi Paska-proyek, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menggunakan kriteria:
a. outcome;
b. ownership; dan
c. keberlanjutan.
Pasal 37
(1) Evaluasi Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan sewaktu – waktu karena adanya permasalahan dalam proyek yang memerlukan
perhatian khusus.
(2) Tim Pelaksana Evaluasi Insidentil terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani Kerjasama pada eselon I terkait.
(3) Dalam melakukan Evaluasi Insidentil, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kriteria:
a. efektivitas;
b. efisiensi; dan
c. permasalahan/konflik.
Pasal 38
Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah disusun secara berjenjang, sebagai berikut:
a. setiap Executing Agency (Satker Pelaksana Kegiatan) melaporkan pelaksanaan kegiatan hibah kepada unit kerja yang menangani kerjasama pada unit Eselon I terkait.
b. unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rekapitulasi laporan.
c. rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bahan laporan unit kerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan Eselon I terkait.
d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada huruf c melaporkan progress report kegiatan dan kerjasama kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri.
e. selain progress report sebagaimana dimaksud pada huruf d Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
Badan juga melaporkan realisasi anggaran kepada Biro Keuangan.
f. progress report sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan Laporan Sekretaris Jenderal kepada Menteri.
g. Laporan Sekretaris Jenderal menjadi bahan laporan Menteri kepada Menteri Keuangan.
Pasal 39
Jenis laporan berdasarkan masa pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari :
a. laporan triwulan pelaksanaan kegiatan hibah;
b. laporan semester pelaksanaan kegiatan hibah;
c. laporan tahunan pelaksanaan kegiatan hibah
Pasal 40
(1) Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, memuat hasil:
a. pemantauan perkembangan kegiatan;
b. perkembangan realisasi penyerapan dana;
c. proses pengadaan barang/jasa; dan
d. masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan dalam periode:
a. triwulan pertama dari 01 Januari s/d 31 Maret;
b. triwulan kedua dari 01 April s/d 30 Juni;
c. triwulan ketiga dari 01 Juli s/d 30 September, dan
d. triwulan keempat dari 01 Oktober s/d 31 Desember tahun berjalan
(3) Laporan pada Periode Triwulan keempat menitik beratkan pada realisasi penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
(4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan wajib menyampaikan hasil rekapan dari semua unit kerja di
bawahnya kepada Menteri u.p. Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran 7 hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(5) Rekapitulasi Laporan Triwulanan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan Menteri kepada Menteri Keuangan
u.p.
Direktorat Jendral pengelolaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
(6) Format laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 41
(1) Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b memuat hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman/hibah yang ada dalam seluruh dokumen anggaran.
(2) Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam periode:
a. semester kesatu dari 01 Januari s/d 30 Juni; dan
b. semester kedua dari tanggal 01 Juli s/d 31 Desember tahun berjalan.
(3) Laporan pada Periode Semester Kedua menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
(4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan harus menyampaikan hasil rekapan dari semua unit kerja di bawahnya kepada Menteri u.p. Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress
report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran pada tanggal 20 bulan berikutnya disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
(5) Format laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 42
(1) Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c, memuat hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman/hibah yang ada dalam seluruh dokumen anggaran.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan selama periode satu tahun dari 01 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan.
(3) Laporan Tahunan menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan
(4) Laporan Tahunan juga memuat analisa kemanfaatan terkait efisiensi dan efektifitas serta rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.
(5) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan harus menyampaikan hasil rekapan dari semua unit kerja di bawahnya kepada Menteri u.p. Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran paling lambat pada pada tanggal 20 bulan berikutnya disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
(6) Format laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 43
(1) Laporan Akhir (Final Report) Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf d, memuat hasil:
a. pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman/hibah yang ada dalam seluruh dokumen anggaran.
b. pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan lebih menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, output yang dihasilkan, outcome, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
c. analisa kemanfaatan terkait efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pemanfaatan hasil yang dicapai serta rekomendasi yang diberikan.
(2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan harus menyampaikan hasil rekapan laporan akhir (Final/Completion Report atau dokumen lain yang sejenis) dari semua unit kerja di bawahnya kepada Menteri up Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan (Closing date).
(3) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai.
(1) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Executing Agency beserta unit kerja yang menangani kerjasama pada unit Eselon I terkait, Biro Kerjasama Luar Negeri dan Biro Perencanaan.
(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan meneliti kesesuaian terhadap rencana kerja operasional, keterlibatan pihak-pihak terkait sesuai tugas dan fungsi, dan penyampaian laporan.
(1) Evaluasi pengelolaan hibah dilakukan secara bertahap, meliputi:
a. evaluasi pra-proyek;
b. evaluasi normatif;
c. evaluasi sumatif;
d. evaluasi paska proyek; dan
e. evaluasi insidentil
(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan dana hibah dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
a. tingkat keluaran pencapaian fisik (output) berdasarkan presentase hasil perbandingan output yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan dengan output yang ditargetkan.
b. target output yang tidak dilaksanakan dan solusi atau tindak lanjut yang diperlukan.
c. realisasi penyerapan anggaran meliputi presentase hasil perbandingan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ditargetkan akan dilaksanakan.
d. target anggaran yang tidak dilaksanakan dan solusi dalam mempercepat pelaksanaan anggaran selanjutnya.
e. konsistensi antara perencanaan dan implementasi yang dilaksanakan dengan melihat kegiatan yang tercantum dalam Annual Work Plan (AWP) dan/atau kegiatan yang ada didalam dokumen anggaran (DIPA/RKAKL) dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan (output).
Pasal 33
(1) Evaluasi Pra-proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan sebelum proyek hibah disetujui.
(2) Evaluasi Pra-proyek bertujuan untuk menilai kesiapan dan kelayakan proyek, mengidentifikasi kondisi existing, identifikasi resiko, mengidentifikasi kebutuhan– kebutuhan untuk pelaksanaan proyek dan mengidentifikasi stakeholder potensial yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Pra-proyek dilaksanakan terdiri dari:
a. inti; dan
b. tambahan.
(4) Tim Pelaksana inti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan; dan
c. Executing Agency (EA).
(5) Tim Pelaksana tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. Kementerian Sekretariat Negara;
b. Kementerian Kordinator terkait;
c. Kementerian Luar Negeri;
d. BAPPENAS; dan
e. Pemberi Hibah.
(6) Dalam melakukan Evaluasi Pra-proyek, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria:
a. infrastruktur yang tersedia;
b. keamanan;
c. aksesibilitas;
d. stakeholder potensial ;
e. kelembagaan;
f. sumber daya manusia;
g. kondisi lapangan/lingkungan;
h. ketersediaan dana pendamping; dan
i. kesesuaian dengan indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pasal 34
(1) Evaluasi Normatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan secara berkala.
(2) Evaluasi Normatif sebagaimana dimaksud ayat
(1) bertujuan untuk memantau dan menilai implementasi proyek serta kemajuan kegiatan - kegiatan proyek selama proyek berjalan.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Normatif terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani kerjasama pada eselon I terkait.
(4) Dalam melakukan Evaluasi Normatif, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan kriteria:
a. relevansi;
b. efektivitas;
c. efisiensi;
d. progress; dan
e. output.
Pasal 35
(1) Evaluasi Sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan pada saat proyek hibah berakhir.
(2) Evaluasi Sumatif bertujuan untuk menilai kinerja keseluruhan pelaksanaan proyek sejak awal sampai dengan akhir, mengetahui kesuksesan proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keluaran yang dihasilkan dan manfaat yang diberikan oleh proyek.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Sumatif terdiri dari:
a. inti; dan
b. tambahan.
(4) Tim Pelaksana inti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani Kerjasama pada eselon I terkait.
(5) Tim Pelaksana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Kemensetneg);
b. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri (Dit. Sosbud dan OINB Kemenlu);
c. Badan Intelejen Strategis TNI;
d. Badan Intelejen Nasional;
e. Badan Intelejen Keamanan POLRI; dan
f. Pemberi Hibah.
(6) Dalam melakukan Evaluasi Sumatif, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria:
a. relevansi;
b. efektivitas;
c. efisiensi;
d. progress;
e. output;
f. outcome;
g. ownership; dan
h. keberlanjutan.
Pasal 36
(1) Evaluasi Paska-Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan beberapa waktu setelah proyek berakhir.
(2) Evaluasi Paska-Proyek bertujuan untuk menilai keberlanjutan proyek dan manfaat yang dihasilkan setelah proyek berakhir.
(3) Tim Pelaksana Evaluasi Paska-Proyek terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani Kerjasama pada eselon I terkait.
(4) Dalam melakukan Evaluasi Paska-proyek, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menggunakan kriteria:
a. outcome;
b. ownership; dan
c. keberlanjutan.
Pasal 37
(1) Evaluasi Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan sewaktu – waktu karena adanya permasalahan dalam proyek yang memerlukan
perhatian khusus.
(2) Tim Pelaksana Evaluasi Insidentil terdiri dari:
a. Biro Kerjasama Luar Negeri;
b. Biro Perencanaan;
c. Executing Agency (EA); dan
d. Unit Kerja yang menangani Kerjasama pada eselon I terkait.
(3) Dalam melakukan Evaluasi Insidentil, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kriteria:
a. efektivitas;
b. efisiensi; dan
c. permasalahan/konflik.
Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan Hibah disusun secara berjenjang, sebagai berikut:
a. setiap Executing Agency (Satker Pelaksana Kegiatan) melaporkan pelaksanaan kegiatan hibah kepada unit kerja yang menangani kerjasama pada unit Eselon I terkait.
b. unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rekapitulasi laporan.
c. rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bahan laporan unit kerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan Eselon I terkait.
d. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada huruf c melaporkan progress report kegiatan dan kerjasama kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri.
e. selain progress report sebagaimana dimaksud pada huruf d Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
Badan juga melaporkan realisasi anggaran kepada Biro Keuangan.
f. progress report sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan Laporan Sekretaris Jenderal kepada Menteri.
g. Laporan Sekretaris Jenderal menjadi bahan laporan Menteri kepada Menteri Keuangan.
Pasal 39
Jenis laporan berdasarkan masa pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari :
a. laporan triwulan pelaksanaan kegiatan hibah;
b. laporan semester pelaksanaan kegiatan hibah;
c. laporan tahunan pelaksanaan kegiatan hibah
Pasal 40
(1) Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, memuat hasil:
a. pemantauan perkembangan kegiatan;
b. perkembangan realisasi penyerapan dana;
c. proses pengadaan barang/jasa; dan
d. masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai hibah.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan dalam periode:
a. triwulan pertama dari 01 Januari s/d 31 Maret;
b. triwulan kedua dari 01 April s/d 30 Juni;
c. triwulan ketiga dari 01 Juli s/d 30 September, dan
d. triwulan keempat dari 01 Oktober s/d 31 Desember tahun berjalan
(3) Laporan pada Periode Triwulan keempat menitik beratkan pada realisasi penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
(4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan wajib menyampaikan hasil rekapan dari semua unit kerja di
bawahnya kepada Menteri u.p. Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran 7 hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(5) Rekapitulasi Laporan Triwulanan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan Menteri kepada Menteri Keuangan
u.p.
Direktorat Jendral pengelolaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
(6) Format laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 41
(1) Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b memuat hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman/hibah yang ada dalam seluruh dokumen anggaran.
(2) Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam periode:
a. semester kesatu dari 01 Januari s/d 30 Juni; dan
b. semester kedua dari tanggal 01 Juli s/d 31 Desember tahun berjalan.
(3) Laporan pada Periode Semester Kedua menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
(4) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan harus menyampaikan hasil rekapan dari semua unit kerja di bawahnya kepada Menteri u.p. Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress
report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran pada tanggal 20 bulan berikutnya disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
(5) Format laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 42
(1) Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c, memuat hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman/hibah yang ada dalam seluruh dokumen anggaran.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan selama periode satu tahun dari 01 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan.
(3) Laporan Tahunan menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan
(4) Laporan Tahunan juga memuat analisa kemanfaatan terkait efisiensi dan efektifitas serta rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.
(5) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan harus menyampaikan hasil rekapan dari semua unit kerja di bawahnya kepada Menteri u.p. Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran paling lambat pada pada tanggal 20 bulan berikutnya disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
(6) Format laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 43
(1) Laporan Akhir (Final Report) Pelaksanaan Kegiatan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf d, memuat hasil:
a. pemantauan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman/hibah yang ada dalam seluruh dokumen anggaran.
b. pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan lebih menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, output yang dihasilkan, outcome, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
c. analisa kemanfaatan terkait efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pemanfaatan hasil yang dicapai serta rekomendasi yang diberikan.
(2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan harus menyampaikan hasil rekapan laporan akhir (Final/Completion Report atau dokumen lain yang sejenis) dari semua unit kerja di bawahnya kepada Menteri up Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri berkaitan dengan progress report kegiatan dan kerjasamanya, serta Biro Keuangan berkaitan dengan realisasi anggaran paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan (Closing date).
(3) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai.
Pendanaan dalam rangka pengelolaan hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(1) Terhadap pelaksanaan perjanjian hibah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Terhadap pengelolaan hibah yang masih berjalan, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya perjanjian hibah.
(3) Monitoring dan evaluasi proyek kerjasama yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.3/II-Kum/2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proyek Kerjasama yang Berasal dari Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut- II/2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan;
b. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.3/II-Kum/2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proyek Kerjasama yang Berasal dari Hibah Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Usulan hibah yang telah dimasukkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditawarkan kepada calon pemberi hibah.
(2) Usulan Hibah yang mendapat dukungan dari calon pemberi hibah, ditindaklanjuti oleh Eselon I pengusul bersama Supporting Team dengan penyusunan konsep naskah perjanjian hibah terencana.
(3) Konsep naskah perjanjian hibah terencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(4) Terhadap Naskah perjanjian hibah terencana yang telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Executing Agency bersama pemberi hibah membuat rencana kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana.
(5) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), meliputi:
a. Rencana Kerja Umum atau Overall Work Plan (OWP);
dan
b. Rencana Kerja Tahunan atau Annual Work Plan (AWP).
(6) OWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan:
a. rencana strategis atau strategic plan executing agency;
b. memuat garis besar rencana pelaksanaan kegiatan hibah secara menyeluruh selama berlakunya NPH yang bersangkutan, termasuk rencana penarikan anggaran per tahun.
(7) AWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
a. mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah;
b. mengacu pada OWP Kegiatan Hibah Terencana yang telah disahkan;
c. sinkronisasi DIPA dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya;
d. memuat luncuran sisa kegiatan yang belum dilaksanakan dan sisa alokasi dana hibah yang belum digunakan.
(8) AWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada tahun sebelum pelaksanaan, dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pada APBN tahun berikutnya.
(9) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), disusun oleh Executing Agency dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal
c.q Biro Perencanaan sebagai bahan penyusunan pagu anggaran Kementerian tahun berikutnya.
(10) Petunjuk Pengisian AWP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Penggunaan dana hibah dimasukkan dalam APBN dalam bentuk revisi DIPA Satker bersangkutan.
b. PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari pendapatan Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui revisi DIPA kepada Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/ Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi DIPA.
c. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rangka menambah pagu dana DIPA tahun anggaran berjalan.
d. Hibah Langsung Uang yang sudah diterima namun belum dilakukan penyesuaian pagu pada DIPA, diproses melalui mekanisme revisi.
e. Sisa pagu Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran sebelumnya, menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan setelah diperhitungkan dengan realisasi SP3 Hibah Langsung Uang tahun yang lalu.
f. Penambahan pagu DIPA tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan
melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/ Kuasa PA kepada Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diperkenankan melebihi realisasi pendapatan hibah yang diterima.
(3) Atas pengesahan revisi DIPA yang ditetapkan Kementerian Keuangan/ Direktur Jenderal Anggaran/ Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPA Satker bersangkutan melaporkan pengesahan revisi kepada Setditjen/Badan/Itjen dan Kepala Biro Perencanaan.
(1) Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Penggunaan dana hibah dimasukkan dalam APBN dalam bentuk revisi DIPA Satker bersangkutan.
b. PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari pendapatan Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui revisi DIPA kepada Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/ Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi DIPA.
c. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rangka menambah pagu dana DIPA tahun anggaran berjalan.
d. Hibah Langsung Uang yang sudah diterima namun belum dilakukan penyesuaian pagu pada DIPA, diproses melalui mekanisme revisi.
e. Sisa pagu Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran sebelumnya, menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan setelah diperhitungkan dengan realisasi SP3 Hibah Langsung Uang tahun yang lalu.
f. Penambahan pagu DIPA tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan
melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/ Kuasa PA kepada Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Uang pada DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diperkenankan melebihi realisasi pendapatan hibah yang diterima.
(3) Atas pengesahan revisi DIPA yang ditetapkan Kementerian Keuangan/ Direktur Jenderal Anggaran/ Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, KPA Satker bersangkutan melaporkan pengesahan revisi kepada Setditjen/Badan/Itjen dan Kepala Biro Perencanaan.
(1) Pengesahan pendapatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke DJPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPPR
c.q.
Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
b. Penyampaian SP2HL ke KPPN beserta lampiran sebagai berikut:
1. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
2. SPTMHL yang telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah.
c. Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 dalam mata uang asing wajib dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST.
d. Dalam hal BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa PA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.
(2) BAST sebagai dokumen hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 memuat:
a. tanggal serah terima atau tanggal penyerahan barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah;
b. para pihak (pemberi hibah dan penerima hibah);
c. jumlah (valas dan rupiah) nominal hibah yang diterima ekuivalen dengan uang;
d. bentuk/jenis hibah yang diterima dengan memuat rincian harga barang yang diterima.
e. tujuan penyerahan barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
(3) BAST sebagai dokumen hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berfungsi sebagai berikut:
a. dokumen sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah;
b. dokumen sumber awal untuk penyusunan dokumen- dokumen sumber lainnya untuk pertanggungjawab hibah;
c. dokumen sumber untuk perencanaan penerimaan hibah.
(5) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Pengesahan pendapatan hibah langsung barang/jasa/surat berharga ke DJPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPPR
c.q.
Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
b. Penyampaian SP2HL ke KPPN beserta lampiran sebagai berikut:
1. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
2. SPTMHL yang telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah.
c. Dalam hal nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 dalam mata uang asing wajib dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST.
d. Dalam hal BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa, Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa PA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.
(2) BAST sebagai dokumen hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 memuat:
a. tanggal serah terima atau tanggal penyerahan barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah;
b. para pihak (pemberi hibah dan penerima hibah);
c. jumlah (valas dan rupiah) nominal hibah yang diterima ekuivalen dengan uang;
d. bentuk/jenis hibah yang diterima dengan memuat rincian harga barang yang diterima.
e. tujuan penyerahan barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
(3) BAST sebagai dokumen hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berfungsi sebagai berikut:
a. dokumen sumber bagi pemberi hibah dan penerima hibah;
b. dokumen sumber awal untuk penyusunan dokumen- dokumen sumber lainnya untuk pertanggungjawab hibah;
c. dokumen sumber untuk perencanaan penerimaan hibah.
(5) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Rekonsiliasi hibah langsung lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur dalam bentuk :
a. rekonsiliasi internal di Satuan Kerja;
b. rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja;
c. rekonsiliasi dengan Pemberi Hibah;
d. rekonsiliasi dengan Biro Keuangan; dan
e. rekonsiliasi dengan DJPPR.
(2)
di Satuan Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Petugas SAK melaksanakan rekonsiliasi dengan petugas SIMAK setiap bulan;
b. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi, diketahui Kepala Satuan Kerja; dan
c. berita acara rekonsiliasi disampaikan kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen;
(3) Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja setiap bulan;
b. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;
c. Berita acara rekonsiliasi disampaikan kepada Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen.
(4) Rekonsiliasi dengan Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Satuan Kerja melakukan pencocokan data atas realisasi pendapatan hibah secara triwulanan dengan pemberi hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b. hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara;
c. Copy Berita Acara pencocokan data disampaikan kepada Eselon I terkait dan Biro Keuangan.
(5) Rekonsiliasi dengan Biro Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. atas dasar berita acara rekonsiliasi dari masing- masing Satuan Kerja, Sekretaris Ditjen/Badan/Itjen atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara triwulanan;
b. Biro Kerjasama Luar Negeri dengan Pemberi hibah melakukan pencocokan data;
c. hasil rekonsiliasi dan pencocokan data dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;
d. Berita acara rekonsiliasi antara Sekretaris/Badan/Itjen dengan Biro Keuangan digunakan sebagai bahan pendukung rekonsiliasi antara Biro Keuangan dan DJPPR.
(6) Rekonsiliasi dengan DJPPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rekonsiliasi dengan DJPPR atas realisasi hibah langsung secara triwulanan;
b. dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat rekonsiliasi, kedua belah pihak melakukan penelusuran; dan
c. hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.