PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI

PERMEN Nomor p-17-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disebut SMK Kehutanan Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri dipimpin seorang Kepala Sekolah.

Pasal 2

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA KEPALA SEKOLAH SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN SMK KEHUTANAN NEGERI No Nama Lokasi Wilayah Pelayanan*) 1 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten Kadipaten Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali 2 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru Pekanbaru Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera 3 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda Samarinda Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan 4 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makassar Makassar Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari Manokwari Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Keterangan : *) Siswa dapat berasal dari lintas wilayah pelayanan. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20